Oleh Yuliani Yunindri

Akhirnya, spirit pemerintah memandirikan ekonomi bukan lagi sekadar retorika. Keputusan Bank Indonesia melunasi sisa utang beserta bunganya, USD3,2 miliar, kepada Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan indikasi semangat tersebut.

Keberanian itu sekaligus kabar gembira rakyat Indonesia melepaskan diri dari jeratan utang IMF. Dirasa menjerat, karena IMF begitu ketat mengatur ekonomi Indonesia sebagai imbalan atas pinjamannya, seperti menutup 16 bank, kebijakan uang ketat membuat suku bunga meroket dari 20 persen menjadi 300 persen pada September 1997.

IMF menetapkan sekitar 130 persyaratan saat membantu memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997-1998. Seluruh persyaratan itu tertuang dalam letter of intent yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus pada 15 Januari 1998. Akibatnya, negeri ini harus tunduk sepenuhnya pada keinginan IMF yang menganut paham ekonomi pasar bebas. Paham itu melumpuhkan kemandirian ekonomi nasional.

Manfaat

Pelunasan utang kepada IMF mendatangkan sedikitnya dua manfaat. Pertama, pembayaran sisa bunga utang pada akhir 2006 hanya USD 21,5 juta dari seharusnya USD 22 juta. Maka, terjadi penghematan USD 500.000.

Dengan mempercepat pembayaran utang, pemerintah dapat menghemat pembayaran bunga sekitar USD 370 juta per tahun. Mengingat utang kepada IMF seharusnya berakhir pada 2010, terjadi penghematan USD 1,48 miliar. Dana ini sangat berarti bila digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, atau peningkatan mutu kesehatan rakyat.

Kedua, Indonesia tak berada lagi dalam post monitoring program. Artinya, negeri ini membangun perekonomiannya dengan utang yang lebih kecil sehingga mulai muncul kemandirian. Namun, keputusan mempercepat pelunasan utang itu perlu didukung oleh sejumlah langkah konsisten dengan memanfaatkan seluruh potensi demi masa depan ekonomi yang lebih baik.

Langkah

Selama ini pemerintah berutang karena alasan perkembangan kerangka ekonomi makro dan kenaikan kebutuhan pendanaan untuk pendidikan, infrastruktur, PLN, dan angka defisit PDB.

Bila berniat mengonsolidasikan plafon utang, pemerintah harus mengubah gaya manajemen utang. Caranya, pertama, membatasi defisit anggaran belanja sebagai langkah awal membangun kemandirian. Membatasi defisit merupakan cambuk bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.

Menggali potensi pembiayaan lebih baik daripada hanya menerima bantuan negara kaya, maju, atau sahabat. Caranya, pemerintah menggunakan mekanisme pembiayaan baru (refinancing), seperti penerbitan surat utang dalam negeri dan luar negeri.

Penerbitan surat utang itu mendorong pemerintah lebih menyempurnakan berbagai kebijakan ekonomi dan tidak berbuat gegabah karena selalu dikontrol oleh pasar. Pemerintah tidak mau kehilangan kepercayaan pasar.

Namun, di balik kepercayaan pasar tersebut, utang di pasar uang internasional sangat berisiko. Sebab, tingkat dan kecepatan perubahan bisa terjadi sekonyong-konyong, baik menyangkut skema pembayaran maupun kalkulasi harganya.

Kedua, telah tiba saatnya menanggalkan sudut pandang normatif, bagaimana Indonesia melakukan apa yang seharusnya diambil dan apa yang tidak seharusnya dilaksanakan berkaitan dengan utang. Argumentasi klasik, seperti perlunya melanjutkan upaya reformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, hingga upaya terus-menerus terhadap perbaikan iklim investasi, tak perlu dikumandangkan.

Saatnya utang dilandaskan pada kebutuhan konkret, mendesak, dan prioritas bagi pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dasar rakyat. Utang juga harus digunakan sangat efektif. Ini mengingat beban pembayarannya sudah sangat memberatkan anggaran pemerintah.

Utang Indonesia memang sudah menjerat, bahkan arus dana dari utang dan pembayaran cicilannya telah berbalik. Yang paling berat menanggung beban ini adalah rakyat karena utang sekarang dibayar dengan pajak.

Kemampuan anggaran negara, sekalipun penerimaan pajak terus meningkat, belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan anggaran. Ini disebabkan begitu besarnya beban utang yang diciptakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Jadi, persoalan utang sudah menjadi lingkaran setan yang ruwet. Utang baru selalu dibutuhkan untuk menambal lubang defisit anggaran, yang dibutuhkan guna membiayai pembangunan dan membayar utang-utang lama. Ringkasnya, pemerintah dipaksa terus menciptakan utang baru untuk membayar utang lama. Begitu seterusnya.

Ketiga, fokus penggunaan pinjaman, mau tak mau, menjadi diprioritaskan untuk membiayai sebagian besar pembangunan infrastruktur, jalan, dan transportasi. Karena itu, dimungkinkan dilaksanakan studi kebijakan demi mendapatkan saran-saran tepat penentuan prioritas dan kemanfaatan strategis.

Peningkatan kapasitas pemerintah melaksanakan proyek menjadi penting dalam kerangka pengawasan penggunaan utang sehingga potensi korupsi diminimalkan. Sisi pengawasan menjadi prioritas karena pihak donor kian tegas menyikapi korupsi. Tidak bisa ikut dalam proyek menjadi sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindak korupsi.

Celakanya, berdasar catatan Bank Pembangunan Asia (ADB), hampir separo perusahaan yang di-blacklist karena terbukti melakukan korupsi berasal dari Indonesia.

Padahal, Indonesia merupakan negara pengutang terbesar ke ADB, yakni USD 20,7 juta periode 1999-2005. Di pertemuan CGI 2006, ADB memberikan utang baru kepada Indonesia sebesar USD 900 juta.

Itulah konsekuensi yang setiap tahun kita hadapi bila tak cermat mengelola utang. Pemerintah tak bisa berbuat banyak bila terus mengandalkan kucuran utang. Posisi itu memiskinkan pilihan dan menyakitkan. Dampaknya, upaya untuk meningkatkan rasio anggaran pendidikan hingga 20 persen dari total APBN pun gagal karena uang pajak wajib disisihkan untuk membayar utang. Semoga, IMF benar-benar pergi dan tak kembali lagi.

Yuliani Yunindri PhD, memperoleh doktor moneter-keuangan dari Leeds University, Inggris