| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Friday, July 27, 2007,5:10 PM

RI Harus Punya Strategi Kebudayaan

Jakarta, Kompas - Indonesia harus memiliki strategi kebudayaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan sumber daya atau modal yang dimiliki bangsa ini. Dengan strategi kebudayaan ini, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus disertai dan didukung pembangunan karakter dan bangsa sehingga Indonesia mampu menjalani era globalisasi dan pascamodernisme yang saat ini berkembang di dunia.

Itu disampaikan cendekiawan Muslim, M Dawam Rahardjo, dalam orasi budaya yang diselenggarakan Institute for Global Justice di Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut Dawam, dewasa ini Indonesia memang memiliki sejumlah kelemahan sumber daya di bidang finansial, teknologi fisik, intelektual, dan prasarana. Namun, Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan keunggulan yang dapat dijadikan dasar analisis keunggulan imperatif.

"Dengan strategi budaya, pembangunan Indonesia harus diprioritaskan pada apa yang kita miliki. Bangsa ini harus memprioritaskan sumber daya alam, budaya, manusia, sosial, dan spiritual," katanya.

Untuk itu, strategi kebudayaan yang perlu Indonesia miliki itu harus bisa menjawab tantangan dalam globalisasi ekonomi, globalisasi di bidang teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, serta globalisasi budaya dan globalisasi nilai-nilai atau etika.

Strategi kebudayaan dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah menekankan pada pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Indonesia bisa mengembangkan ekonomi dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan kehutanan. "Memanfaatkan sumber daya alam bukan dengan cara mengeksploitasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru sampai sekarang ini," kata Dawam.

Dawam juga menyebutkan perlunya menyelamatkan Pulau Jawa dari kerusakan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Pulau Jawa perlu dikhususkan menjadi daerah pertanian dan kehutanan mengingat pulau itu merupakan daerah tersubur di Indonesia. Sebagian industri harus dialihkan ke luar Jawa.

Berangkat dari strategi kebudayaan, pengembangan teknologi di Indonesia seyogianya disesuaikan dengan sumber daya alam dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, Indonesia mampu menguasai teknologi pupuk organik, bioenergi, mebel bermutu dunia, kerajinan, dan industri rumah tangga untuk pasar dunia. (ELN)

Labels: ,

Thursday, July 26, 2007,4:37 PM

Udara Panas Telan Korban

Banjir di Inggris Kian Meluas, Eropa Selatan Berjuang Perangi Kebakaran Hutan

Budapest, Selasa - Gelombang udara panas yang melanda Eropa selatan dan timur dalam beberapa minggu terakhir telah menewaskan ratusan orang. Udara panas itu pun menyebabkan kebakaran hebat di sekitar wilayah Balkan, yang menyebabkan aliran listrik di banyak negara Eropa juga terganggu.

Kondisi yang kontras justru terlihat di Inggris. Banjir yang melanda beberapa kawasan di negara itu, Rabu (25/7), semakin meluas. Penduduk di kota Oxford kemarin terpaksa diungsikan karena meluapnya Sungai Thames.

Wilayah banjir diperkirakan akan semakin meluas karena jebolnya sejumlah bantaran sungai di sejumlah tempat, dan perkiraan akan semakin meningkatnya volume air di Sungai Thames dan sungai-sungai lainnya.

Di Hongaria, kepala departemen medis Ferenc Falus, Selasa lalu, mengungkapkan, tak kurang dari 500 orang telah tewas akibat udara panas yang melanda negara itu dari 15 Juli hingga 22 Juli. Suhu udara di negara itu mencapai tingkat tertinggi selama seminggu, yaitu 41,9 derajat Celsius di kota Kiskunhalas, di bagian selatan Hongaria.

Di Romania, kematian akibat udara panas sudah 30 orang, dengan suhu udara mencapai tingkat tertinggi, yaitu 44 derajat Celsius. Sekitar 19.000 warga Romania lainnya telah dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit.

Juni lalu, lebih dari 35 orang tewas di Romania, Turki, dan Yunani ketika suhu udara melonjak hingga 46 derajat Celsius.

Sementara Serbia berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan di 50 lokasi, di tengah suhu yang mencapai 43 derajat Celsius. "Kami berharap sebuah pesawat pengebom air Rusia akan tiba pagi ini, tetapi mereka harus membantu Bulgaria lebih dulu yang situasinya sangat kritis," jelas Predrag Maric, Ketua Departemen Polisi Penyelamatan.

Warga di wilayah Balkan pun telah mengingatkan warganya agar tetap berada di dalam rumah untuk menghindari suhu yang sangat panas.

Kebakaran hutan terus meluas di Bulgaria, dengan suhu di sejumlah tempat di selatan negara itu mencapai 44 derajat Celsius.

Di Macedonia suhu tercatat lebih tinggi lagi, yaitu 45 derajat Celsius, menyebabkan seorang warga tewas dan ribuan lainnya diungsikan dari daerah pinggiran karena api telah menghanguskan sekitar 1.000 hektar kawasan hutan di selatan, di kota Bitola.

Di Yunani, seorang lelaki berusia 75 tahun tewas di Pulau Corfu, di tengah suhu yang mencapai 44 derajat Celsius. "Situasinya masih bisa dikontrol dan jumlah pasien sangat kecil. Akan tetapi, kami semua dalam kewaspadaan tinggi karena beberapa hari ke depan sangatlah menentukan," kata juru bicara kementerian kesehatan, Panagiotis Efstathiou.

Di Athena, warga Yunani dan para wisatawan berjalan dengan membawa payung atau surat kabar untuk menutupi kepala mereka dari panasnya sinar matahari.

Roma panas

Kebakaran hutan di Italia juga telah menewaskan empat orang, Selasa di kota Peschichi, di selatan wilayah Puglia. Empat bumi perkemahan hancur dan sekitar 4.000 warga diungsikan melalui laut dari pantai di Peschichi.

Pada malam hari suhu di kota Roma juga tercatat paling panas, yaitu mencapai 27,1 derajat Celsius, Senin (23/7).

Pasukan NATO di Kosovo bersama-sama warga setempat juga disibukkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan terjadi di 18 lokasi di provinsi yang masih bagian dari Serbia itu. "Kami sudah perintahkan semua petugas pemadam kebakaran untuk bekerja. Tidak ada hari libur dan tidak ada liburan untuk siapa pun. Kami berada dalam kewaspadaan tinggi," ungkap Mahir Hasani dari Departemen Darurat Kosovo.

Di Inggris, BBC melaporkan, Badan Lingkungan memperingatkan, banjir hebat masih akan merendam beberapa tempat, yaitu tiga tempat di aliran Sungai Severn, di Gloucester, Tewkesbury, dan Worcester. Dua tempat lainnya di aliran Sungai Thames, yaitu sekitar Oxford, dan satu tempat lainnya di aliran Sungai Ock, yaitu dekat Abingdon, Oxfordshire.

Operasi bantuan terus dilaksanakan, khususnya pasokan air kepada 350.000 warga di Gloucestershire yang tidak lagi mendapatkan pasokan air bersih.

Menteri Lingkungan Hilary Benn mengingatkan bahwa krisis akibat banjir masih jauh dari selesai. (AFP/Reuters/OKI)

Labels: ,

,4:19 PM

Blogger Bisa Dikenai UU Antiteroris

KUALA LUMPUR - Pemilik blog (situs pribadi di internet) harap berhati-hati jika menulis komentar tentang Malaysia atau rajanya. Salah-salah, blogger (istilah untuk pemilik blog) bisa terjerat undang-undang antiterorisme negeri jiran itu.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan agar blogger tidak memasukkan komentar berlebihan, terutama menyangkut isu sensitif. "Beberapa pihak merasa mereka (blogger) sudah melewati batas dalam membuat komentar," kata Najib.

Pemerintah Malaysia, tampaknya, mulai risi dan cemas terhadap kritik yang berhamburan di dunia maya, internet. Untuk tujuan itulah, menurut Menteri Kehakiman ad interim Nazri Abdul Aziz, undang-undang tersebut dibuat. "Saya ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya kami melawan mereka (blogger)," kata Nazri seperti yang dikutip Bernama.

Dia berdalih, undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kebebasan berbicara. Melainkan, UU tersebut hanya mengenyahkan kebebasan untuk curang, menghina, dan menyakiti orang lain. "Penulis komentar di internet harus yakin atas kebenaran informasi yang dia sebar di internet," ujarnya.

Undang-undang itu juga dilandasi pengalaman partai berkuasa di Malaysia, UMNO. Partai pimpinan PM Abdullah Ahmad Badawi itu melaporkan Raja Petra Kamarudin, redaktur website ternama di Malaysia, Malaysia Today. Dalihnya, tulisannya di situs tersebut dinilai menghina Islam dan mengancam keharmonisan di negara multietnis itu.

Raja Petra juga diketahui sering mengkritik Badawi dan pejabat pemerintahan lainnya. Dia menuding mereka terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Saya akan datang ke kantor polisi untuk menjawab semua tuduhan tersebut," katanya kepada BBC.

Dalam situsnya, Raja Petra membela diri dengan mengatakan bahwa banyak orang, terutama warga nonmuslim di negeri ini, yang tidak memiliki forum untuk menyebarkan pandangan-pandangan mereka.(bbc/ap/tia)
Sunday, July 01, 2007,12:26 PM

Aparat Keamanan Dievaluasi

Polisi Menetapkan 31 Aktivis RMS sebagai Tersangka

Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengevaluasi semua aparat keamanan yang bertugas saat terjadi penyusupan dan upaya pembentangan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas XIV di Ambon, Jumat lalu.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah. "Ini sangat mempermalukan Beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di hadapan khalayak dan tamu luar negeri. Seharusnya ini tak boleh terjadi," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Sabtu (30/6) di Jakarta.

Panglima TNI bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto memberikan keterangan pers di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.

Kehadiran simpatisan RMS dalam peringatan Harganas di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, dinilai akibat ketidakcermatan, kelalaian, serta tidak proaktif dan rendahnya inisiatif aparat keamanan yang bertugas. Mereka juga dinilai gagal mendeteksi lebih dini dan mencegah masuknya penyusup ke arena.

Dari Ambon dilaporkan, Polda Maluku menetapkan 31 aktivis RMS sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tentang rencana jahat dan perbuatan makar.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Djoko Susilo menuturkan, Polri terus mengembangkan penyidikan kasus itu karena dimungkinkan ada dalang intelektual di balik penyusupan.

"Penyidikan dilakukan maraton agar kasus ini cepat terungkap. Kami akan mengungkap kasus ini hingga akarnya," ujarnya.

Koordinasi TNI-Polri

Panglima TNI menegaskan, evaluasi atas sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah menyangkut pola koordinasi dan persiapan pengamanan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kecukupan jumlah kekuatan pengamanan yang dibutuhkan dalam setiap lapis pengamanan juga dikaji lebih lanjut.

Sutanto menambahkan, setiap ada kunjungan pejabat atau tamu negara ke daerah, ada prosedur pengamanan berdasarkan analisis intelijen tentang kerawanan yang ada dan langkah pengamanannya. Hal itu sudah dilaksanakan di daerah lain, termasuk di daerah yang kondisi keamanannya mirip Ambon.

Hasilnya pengamanan berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan. Oleh karena itu, Polri menurunkan tim evaluasinya ke Ambon. Hasil evaluasi akan diumumkan secepatnya.

Menurut Djoko, laporan intelijen dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah menyebutkan ada demonstrasi serta usaha lain selama kunjungan Presiden di Ambon. Namun, itu tidak menjadi masalah selama tak terjadi tindak anarki.

Evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan di Maluku dilakukan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap petugas. Penilaian dilakukan mulai dari Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer hingga prajurit di lapangan.

Untuk Polri, evaluasi dilakukan mulai dari kepala polda, kepala polres, dan petugas di lapangan.

Djoko mengatakan, ia sebagai Panglima TNI dan Kepala Polri sebagai penanggung jawab utama sudah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Kini terpulang kepada Presiden untuk kesimpulannya.

Namun, Panglima TNI dan Kepala Polri menggunakan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi petugas yang ada di bawah sesuai kewenangan yang dimiliki. Evaluasi dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di tempat lain.

"Pasti ada (sanksi). Apakah dicopot, mutasi, atau pergantian, itu tergantung dari hasil evaluasi," tutur Panglima TNI.

Elite politik lokal

Mereka yang diperiksa Polda Maluku adalah 28 penari cakalele dan tiga pendukungnya. Sejumlah peralatan menari juga disita.

Sutanto menegaskan, Polri belum menemukan indikasi keterlibatan elite politik lokal yang membantu meloloskan penyusup ke tengah lapangan.

"Siapa pun yang terlibat konspirasi ini, termasuk memasukkan penari atau bertujuan untuk keberhasilan perbuatan seperti itu, akan ditindak," katanya.

Sutanto menegaskan, insiden yang terjadi tidak berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi di Ambon beberapa tahun lalu. Penyusupan itu merupakan bagian dari gerakan separatis untuk menunjukkan eksistensinya.

Dari tersangka yang ditetapkan Polda Maluku, terdapat tokoh masyarakat berinisial FW. Ia diduga terlibat secara individu dalam perencanaan penyusupan aktivis RMS saat upacara Harganas yang dihadiri Presiden. Jumat malam, polisi sempat menjemput seorang warga Ambon. Namun, ia kemudian dilepaskan karena keterlibatannya tidak terbukti.

Djoko Susilo menambahkan, jumlah tersangka bisa bertambah, tergantung dari hasil pengembangan penyidikan. Informasi dari tersangka bisa mengarah kepada siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi makar itu.

Menanggapi tuntutan pengusutan terhadap Panitia Harganas XIV, Djoko Susilo menegaskan, polisi masih fokus memeriksa 31 tersangka. Namun, bisa saja polisi memeriksa panitia Harganas.

Polda Maluku juga fokus memburu otak intelektual aksi itu. Posisi Johan Teterissa alias Yoyo yang disebut sejumlah tersangka sebagai pimpinan, kata Djoko Susilo, masih diragukan polisi. Diduga masih ada dalang intelektual di balik Yoyo.

Barang bukti yang disita polisi adalah 19 bendera benang raja berbagai ukuran, enam parang kayu, empat tombak kayu, beberapa lembar kain merah, dan sejumlah dokumen RMS.

Pada bagian atas dokumen berbahasa Belanda itu terdapat logo bergambar burung pombo. Di bawahnya tulisan Lawamena Haulala (maju terus pantang mundur) dan di atasnya ada gambar rantai. Tata letak tulisan dan rantai membentuk lingkaran mengelilingi gambar burung pombo.

Unsur dalam pemerintah

Dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menduga ada unsur dalam pemerintah yang "bermain" di insiden penyusupan aktivis RMS dalam acara yang dihadiri Presiden Yudhoyono itu.

Selain membuktikan eksistensi RMS, katanya, insiden tersebut juga menunjukkan koordinasi keamanan antara pusat dan daerah yang masih lemah.

DPR, lanjut Muhaimin, akan memanggil Menko Polhukam untuk meminta penjelasan seputar kecurigaan terlibatnya unsur pemerintah dalam insiden ini. "Ini hanya membuktikan bahwa kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai stateless. Kondisi negara yang amat lemah. Sepertinya ada yang sengaja merusak citra Presiden Yudhoyono," katanya.

Selain Menko Polhukam, DPR juga harus memanggil Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN untuk menjelaskan mengapa aparat keamanan bisa kecolongan. Padahal, Presiden adalah obyek yang paling vital dalam kegiatan pengamanan.

Dari Yogyakarta, Sabtu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Maluku-Jogjakarta mengecam orang yang menamakan diri RMS. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini hingga tuntas lewat tindakan non-represif. Tindakan represif tak akan menyelesaikan persoalan, malah bisa menimbulkan persoalan baru. (jon/mzw/wer/bil/ang)

Labels: ,

,12:26 PM

Insiden RMS Harus Dituntaskan Secara Hukum

JAKARTA (Suara Karya): Insiden pembentangan bendera Republik Maluku Selatan (RMS), yang terjadi saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Lapangan Merdeka, Ambon, harus diselesaikan secara hukum.

Penegasan itu dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman secara terpisah di Jakarta kemarin.

"Itu pelanggaran, jadi harus diselesaikan secara hukum," kata Wapres kepada pers usai shalat Jumat di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/6).

Wapres mengemukakan, aparat keamanan sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga Wapres tidak yakin aparat kecolongan atas insiden itu.

Menurut Wapres, insiden seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Amerika Serikat pun pernah terjadi. Saat Presiden George Bush menerima kunjungan Presiden RRC Hu Jintao, ada seseorang yang nyelonong di Gedung Putih.

"Kadang ada saja yang nyelonong. Bukan hanya kita, ini juga pernah terjadi antara Presiden George Bush dan Presiden Hu Jintao di tengah Gedung Putih; ada yang berteriak," katanya.

Wapres Jusuf Kalla membantah anggapan bahwa aparat keamanan di lokasi tidak bekerja maksimal mengamankan jalannya acara. Sebab, meski orang telah bekerja maksimal, terkadang hasilnya tidak maksimal.

Wapres memastikan aparat keamanan akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Wapres juga memastikan bahwa RMS sudah tidak eksis lagi di Ambon. "Bahwa ada satu atau dua orang yang punya emosi atau usil, itu pasti. Tapi tidak punya efek yang signifikan atau besar," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dan DPD menyesalkan terjadinya pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden. Insiden akibat kelalaian aparat keamanan itu dinilai sangat memalukan. Meski demikian, penyelesaiannya diharapkan tidak represif.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan, insiden itu harus diusut tuntas. Pelakunya harus ditanya apakah mereka menyadari apa yang mereka lakukan. "Siapa tahu mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, aparat jangan langsung bertindak represif," kata Theo di DPR, Jumat (29/6).

Bila para pelaku menyadari apa yang dilakukannya, Theo berharap mereka diberi penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sebab, masyarakat Maluku tidak menginginkan RMS.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai peristiwa itu merupakan akibat kelalaian aparat keamanan setempat dalam pengamanan Presiden. Karena itu, mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

Anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bisa disalahkan dalam insiden pembentangan bendera RMS di depan presiden pada saat peringatan Harganas di Ambon itu. Sebab, kata Ali, BIN telah menyampaikan informasi kepada Presiden bahwa akan ada aksi pembentangan bendera RMS dalam acara Harganas di Ambon.

"Justru Presiden yang harus meneruskan informasi BIN kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Komandan Paspampres, sehingga mereka bisa memerintahkan aparat di bawahnya untuk mengamankan lokasi Harganas yang akan dihadiri Presiden," kata Ali Mukhtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (29/6).

Mengapa BIN tidak meneruskan informasi ini ke polisi agar ditindaklanjuti? Menurut Ali, kerja intelijen adalah menganalisis dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sumber-sumber resmi maupun sumber nonformal.

"Jadi bukan kewenangan intelijen dalam mekanisme kerja meneruskan laporan ke polisi. Seharusnya Presiden yang meneruskan informasi BIN itu ke polisi," katanya.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman mengatakan tindakan pengibaran bendera RMS di depan Presiden tidak bisa ditoleransi. Sebab, ini telah menjatuhkan wibawa Presiden selaku kepala negara. Meski demikian, Irman mengingatkan agar pemerintah tidak langsung bertindak represif, karena akan memperburuk keadaan.

"Jangan hanya lakukan pendekatan keamanan, tapi perlu dicari tahu apa substansi masalahnya. Pemerintah perlu lakukan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.

Irman mengingatkan, Maluku di masa lalu adalah pusat perdagangan rempah-rempah internasional.

"Namun, kondisi kesejahteraan mereka saat ini terdiskriminasi. Penyelesaian yang menyentuh substansi persoalan akan menyelesaikan masalah. Jangan dihadapi dengan aksi yang represif. Mereka tidak bersenjata," katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo mendesak Presiden memerintahkan pencopotan Pangdam, Kapolda dan Komandan Paspampres.

"Harus ada tindakan tegas terhadap mereka. Ini masalah prinsip. Jangan nanti tanggung jawab kesalahan dibebankan kepada anak buah. Ini kesalahan serius. Bukan sekadar kelalaian atau kecelakaan," tuturnya.

Menurut dia, wajar Presiden marah, karena sebagai kepala negara telah dilecehkan. "Ini membuktikan aparat keamanan dan intelijen di Ambon tidak bekerja, tidak cermat dan tidak selektif dalam menyeleksi acara yang akan ditampilkan," ujarnya.

Terkait dengan itu, jajaran Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menetapkan lima orang sebagai tersangka dari 25 orang yang ditangkap terkait kasus tarian Cakalele dengan bendera RMS.

Dari tempat kejadian, polisi menyita 25 lembar bendera RMS. Selain itu, polisi juga menyita 60 lembar bendera RMS yang disembunyikan di rumah salah satu tersangka.

Menurut Wakapolda Maluku Kombes Pol Benno Kilapong, kelima tersangka di antaranya adalah DM (61) dan RB (24). Keduanya diidentifikasi sebagai pelaku utama. (M Kardeni/Rully/Kartoyo/Joko S)

Labels: ,