Musthafa A Rahman

Seorang pengamat politik Lebanon ketika wawancara dengan stasiun televisi setempat dengan jujur menyampaikan keterhinaannya oleh kasus pengepungan sebanyak 350 anggota militer dan polisi Lebanon di baraknya di kota Marjayoun, Lebanon selatan, Kamis pekan lalu, oleh pasukan Israel.

Dia bertanya, mengapa pasukan Lebanon tidak bahu-membahu dengan pejuang Hezbollah melawan pasukan Israel ketika masuk kota Marjayoun? Bukankah masuknya pasukan Israel ke kota itu adalah pendudukan di tanah Lebanon? Mengapa pasukan Pemerintah Lebanon diam saja?

Pertanyaan dengan nada protes dari seorang pengamat politik Lebanon itu tentu tidak bisa dijawab dengan satu atau dua kalimat. Jawabannya menyangkut institusi negara dan Pemerintah Lebanon yang memang bangunannya sangat rapuh serta sejarah kekuatan politik Lebanon (khususnya Hezbollah) dalam hubungannya dengan negara Lebanon.

Ketidakberdayaan pasukan Lebanon, sehingga seakan-akan menonton saja agresi Israel ke negara itu, merupakan refleksi dari lemahnya negara serta krusialnya hubungan Hezbollah dan negara. Dengan kata lain, Hezbollah sudah menjadi negara dalam negara di Lebanon. Struktur politik negara dan lembaga-lembaga resminya sangat lemah karena berdasarkan perimbangan sekte dan mazhab agama.

Sebaliknya, lembaga masyarakat nonpemerintah di Lebanon seperti Hezbollah jauh lebih dinamis dan kuat. Kuatnya lembaga masyarakat nonpemerintah itu disebabkan realitas politik Lebanon yang terkotak-kota akibat perang saudara lalu.

Ketika lembaga negara tidak mampu melaksanakan tugas dan misinya, maka lembaga masyarakat bergerak mengisi kekosongan dengan agenda khususnya yang belum tentu seirama dengan agenda negara.

Dalam hal ini, Hezbollah tidak mungkin mencapai kekuatan dan pengaruhnya yang sebesar sekarang ini jika tidak ada kebutuhan kuat untuk mewujudkan misi, di mana negara tidak bisa melaksanakannya. Misi tersebut adalah melawan proyek zionisme dan imperialisme di Lebanon dan dunia Arab.

Hezbollah adalah fenomena khusus Lebanon yang hanya bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sosial dan politik seperti Lebanon. Banyak analis mengaitkan lahirnya Hezbollah dengan meletusnya revolusi Iran tahun 1979. Memang tidak dimungkiri, Lebanon senantiasa menjadi ajang pertarungan antara kekuatan regional dan internasional. Sangat wajar kalau Iran juga merupakan salah satu kekuatan regional yang ikut berlaga di Lebanon, mengingat penduduk Syiah di negara itu cukup besar (35 persen dari penduduk Lebanon).

Namun, mengapa Hezbollah jauh lebih kuat karakter antizionismenya ketimbang kekuatan politik lainnya di Lebanon? Menurut Amal Saad Gharib dalam bukunya, Hezbollah, Antara Agama dan Politik, lahirnya Hezbollah lebih terkait dengan invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978 dan 1982 daripada akibat meletusnya revolusi Iran.

Hezbollah belum lahir ketika invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978 dan 1982. Pada invasi itu, Israel menghancurkan 80 persen desa di Lebanon selatan dan menewaskan sekitar 20.000 warga sipil Syiah serta melukai lebih dari 30.000 lainnya. Absennya negara dan tidak berdayanya memikul tanggung jawab keamanan dalam menghadapi agresi Israel itu melahirkan generasi baru dari Lebanon selatan yang lebih radikal dan revolusioner untuk mengisi kekosongan negara di wilayahnya itu.

Hezbollah lahir tahun 1983 akibat pendudukan Israel di Lebanon selatan dan tindakan semena-mena Israel atas kaum Syiah di wilayah itu. Persepsi Hezbollah bahwa Israel adalah ancaman utamanya lebih terkait dengan upaya mempertahankan tanah dan kehormatan daripada berlatar belakang agama dan ideologi. Karena itu, wacana politik Hezbollah lebih bernuansa nasionalis dan menganggap semua faksi atau negara yang antizionis sebagai mitra strategisnya.

Itulah jawabannya, mengapa Hezbollah bermitra dengan Iran, Suriah, dan faksi-faksi Palestina. Sebaliknya, Hezbollah selalu kurang mesra dengan Pemerintah Lebanon yang terdiri dari banyak kekuatan sekte dan mazhab agama dengan berbagai agenda yang tidak selalu sama dengan Hezbollah.

Prestasi Hezbollah

Prestasi terbesar Hezbollah adalah memaksa Israel untuk pertama kalinya mundur tanpa syarat dari Lebanon selatan pada tahun 2000. Hengkangnya Israel itu memunculkan isu kedaulatan negara atas Lebanon selatan dan perlucutan senjata Hezbollah. Isu tersebut ternyata tidak pernah menjadi kenyataan lantaran bangunan negara dan Pemerintah Lebanon. Selain itu, pengaruh regional dan internasional yang terus kuat di Lebanon.

Tidak seorang pun bisa membayangkan Hezbollah mau menyerahkan senjata kepada pemerintah yang lemah dan tidak bisa memberi jaminan bahwa Israel tidak akan kembali lagi ke Lebanon.

Perkembangan politik Lebanon dalam lima tahun terakhir ini juga semakin rumit, menyusul kekuatan-kekuatan politik di negara itu membangun koalisi baru dengan kekuatan regional maupun internasional sehingga keluar resolusi Dewan Keamanan PBB No 1559, yang salah satu butirnya meminta perlucutan senjata semua milisi di Lebanon.

Jalan damai untuk melaksanakan resolusi DK PBB No 1559 ternyata masih gagal. Itulah yang melatarbelakangi keputusan bersama AS-Israel untuk membasmi Hezbollah secara militer, meskipun harus dibayar dengan kehancuran Lebanon keseluruhan.

Perkembangan pertempuran antara Hezbollah dan Israel selama sebulan terakhir ini menunjukkan bahwa kedua pihak itu sudah mempersiapkan diri secara matang untuk berperang sejak lama. Namun, kemampuan Hezbollah bertahan secara luar biasa membendung serangan Israel membuat pihak AS-Israel menonjolkan tujuan dari perang itu, ialah mengantarkan negara Lebanon bisa menancapkan kedaulatannya di atas seluruh tanah Lebanon.

Pascagencatan senjata nanti, akan timbul kembali isu hubungan Hezbollah dan negara Lebanon. Namun, isu itu tidak akan pernah ada solusinya secara permanen dan mendasar sebelum konflik Arab-Israel selesai dan terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis di dunia Arab, Lebanon khususnya.

Diamnya pasukan Lebanon dalam perang ini adalah cermin dari problema hubungan Hezbollah dan negara Lebanon. Israel juga cerdik dengan hanya mengarahkan sasaran gempuran atas basis Syiah, bukan Sunni atau Kristen, sehingga negara Lebanon belum merasa terkoyak-koyak.

Suatu yang lebih penting lagi, perang boleh terjadi, tetapi mata semua kekuatan politik di Lebanon melihat bagaimana membangun kedaulatan negara pascaperang. Karena itu, negara punya kepentingan terlaksananya resolusi PBB No 1559 dan No 1701, yang memberikan mandat kedaulatan negara di Lebanon selatan serta reduksinya, untuk tidak mengatakan lenyapnya, kekuatan militer Hezbollah.