| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Saturday, May 20, 2006,6:52 AM

Nasionalisme di Era Globalisasi

Yonky Karman

Kebangkitan nasional merupakan tonggak pertama pergerakan rakyat yang mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan. Kohesi sosial yang semula berdasarkan unsur-unsur primordial (suku, bahasa, tradisi, agama) menjadi perasaan senasib sebagai bangsa terjajah.

Rakyat Hindia Belanda memimpikan sebuah masa depan bersama untuk mengatur diri sendiri sebagai warga merdeka. Seabad kemudian dibutuhkan nasionalisme yang sama kuatnya ketika melawan pemerintah kolonial.

Dulu Hindia Belanda, dengan kekayaan alam, menjadi potensi ekonomi dunia yang memasok sumber bahan mentah, tetapi tanpa kepemimpinan dalam perdagangan internasional. Kini situasinya tak berbeda. Indonesia tetap menarik karena kekayaan alamnya, tetapi posisi tawarnya lemah di pasar global. Semestinya globalisasi dimaknai kepentingan kita sebagai bangsa.

Semua itu karena nasionalisme baru dipahami sebatas semangat kebangsaan dan geopolitik. Kita belum menjadikan nasionalisme sebagai prinsip politik praktis sesuai dengan realitas bangsa dalam kemajemukannya dan kini dalam keterpurukannya. Sebagai bangsa, kita belum termotivasi membangun negeri dan merebut peluang ekonomi di era globalisasi.

Involusi nasionalisme

Ada yang salah dengan perjalanan nasionalisme kita. Rasa senasib seperti semasa pergerakan dan kemerdekaan kian menipis. Persatuan nasional yang dibangun dengan susah payah dalam perkembangannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Tanpa revitalisasi nasionalisme sulit dibayangkan seperti apa masa depan Indonesia. Ibarat tubuh tanpa roh.

Gramatika berbangsa kita bukan bagaimana menjadi "bangsa besar", tetapi memelihara kultur feodal "orang besar". Sesekali kita bernostalgia dengan romantisme kejayaan bangsa semasa Sriwijaya dan Majapahit. Namun, realitas 60 tahun merdeka kita lebih dipermainkan kapitalisme global ketimbang menjadi salah satu pemain. Terpuruk lama, Indonesia dalam bayang-bayang negara gagal.

Di tengah proses involusi itu muncul nasionalisme dadakan yang janggal (freak nationalism), yang justru menggerogoti kesatuan bangsa. Nasionalisme kedaerahan. Nasionalisme kesukuan. Nasionalisasi. Nasionalisme religius. Warisan nasionalisme para pendiri republik tiba-tiba menjadi asing di negeri sendiri. Dan, elite politik menikmati keterkotakkan rakyat demi melanggengkan administrasi pemerintahan yang korup.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International, Indonesia ada dalam kelompok 10 negara terkorup di dunia. Kita tidak dikenal sebagai bangsa porno. Namun, ada 25 peraturan daerah dan kebijakan lain di tingkat lokal serta tujuh rancangan perda terkait kesusilaan. Elite politik dan birokrasi memiliki kepentingan membiarkan friksi sosial untuk mengalihkan sorotan masyarakat terhadap buruknya kinerja mereka.

Politik kebudayaan

Budi Oetomo terbentuk karena kesadaran akan warisan kebudayaan dan dorongan modernisasi. Para pemimpin pergerakan percaya, hanya dengan penyebarluasan pendidikan, rakyat tercerahkan dan terbebaskan dari keterbelakangan. Pemerintah kolonial diminta mendirikan sekolah dengan sistem beasiswa bagi pemuda pribumi berbakat. Kebangkitan kita sebagai bangsa bukan lewat politik bambu runcing, kekuatan massa, atau agama, tetapi lewat politik kebudayaan.

Persis di situ kita gagal. Pendidikan bangsa diabaikan. Rakyat tetap lemah dan tak terdidik. Elite politik setengah hati mencerdaskan rakyat. Ironi di republik merdeka, pemuda miskin tak mampu meneruskan pendidikan tinggi karena swastanisasi universitas negeri. Ukuran kebangkitan nasional di era globalisasi adalah menjadi bangsa modern.

Sewindu reformasi wajah demokrasi kita liar di luar koridor negara hukum. Kekuatan-kekuatan massa mengorganisasi diri dan main hakim sendiri. Namun, sebagai bangsa, kita tetap lemah, belum mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menentukan nasib sendiri, tidak bebas menentukan kebijakan politik yang strategis. Ketergantungan ekonomi pada negara-negara maju amat besar.

Syarat menjadi bangsa modern adalah kebangkitan iptek. Untuk itu, politik kebudayaan harus jelas agar kita agresif merebut dan menguasai teknologi modern. Aneka kecenderungan primordial harus menyesuaikan diri dengan tuntutan modern.

Nasionalisme kita harus melahirkan anak bangsa yang pandai dan mampu mengelola potensi alam, kekayaan, dan sumber daya manusia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kini kemajuan bangsa ditentukan oleh kemampuan dan kepintaran menjalin kerja sama dengan negara maju. Ramah terhadap investasi asing tidak berarti menggadaikan kekayaan dan kedaulatan negeri.

Politik pembangunan

Kita harus mengejar ketertinggalan dalam menghasilkan produk-produk bernilai tambah dan berdaya saing global. Nasionalisme harus mengawal dinamika sosial dan pembangunan sistem sosial. Problem serius kita adalah kemiskinan sumber daya manusia (SDM) secara kualitas maupun kuantitas. Manusia Indonesia yang cerdas tidak kurang, tetapi banyak dari mereka bekerja di dan untuk negara lain.

Pemerintah Indonesia amat rendah menghargai kerja peneliti. Gaji anggota parlemen puluhan kali lipat gaji peneliti di LIPI. Prioritas pengembangan teknologi padat karya amat mendesak untuk menyerap kelebihan tenaga kerja dan meredam ledakan pengangguran. Jangan ada mimpi Indonesia tinggal landas dengan rakyat miskin sebagai landasannya.

Ketika pembangunan manusia dikorbankan, kekayaan negeri hanya dinikmati segelintir orang. Sebagian besar rakyat tetap miskin. Alih-alih keadilan sosial, tercipta kesenjangan sosial.

Pembangunan harus bertumpu pada penghargaan atas manusia dan kemanusiaan karena negara memang harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar manusia.

Yonky Karman
Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home