William Chang

Mimpi democracy (kedaulatan rakyat) di Kabupaten Tuban berubah menjadi democrazy (Yunani: demos=rakyat; Inggris: crazy=gila). Rakyat yang kehilangan kratos seakan-akan crazy. Massa bergerak. Rumah Bupati terpelanting.

Sebenarnya penghancuran bangunan milik pemerintah dan swasta di Kabupaten Tuban bukan kasus pertama. Beberapa tahun silam kantor DPRD (Kabupaten Pontianak) dibakar massa karena kinerja "wakil rakyat" mengecewakan. Gedung pengadilan negeri (Flores) dilahap si jago merah. Gedung pengadilan negeri (Putussibau) hampir diluluhlantakkan. Terakhir, demonstran Hari Buruh merusak pagar DPR.

Letusan amarah rakyat dalam arti tertentu bisa jadi mencerminkan kekecewaan rakyat atas kinerja sejumlah oknum pemerintah/"wakil-wakil" mereka. Penegak hukum dianggap mempermainkan keadilan, "wakil rakyat" dinilai belum aspiratif, politik uang masih kental di KPU(D), dan aparat pemerintah melupakan kesejahteraan rakyat. Kredibilitas rakyat menipis. Keadilan amat mahal di Indonesia.

Biasanya nilai kejujuran dan keadilan selama pilkada dan pengundang-undangan peraturan dikhianati politik manipulasi. Pencetakan kartu pemilihan melebihi jumlah pemilih, membuka peluang kecurangan. Manipulasi data, pemberian suara, dan penghitungan suara dalam pilkada dan perumusan UU akan mengubah demos menjadi crazy. Rakyat akan bertindak seakan-akan crazy menghadapi politik kotor di tengah era reformasi.

Demokrasi yang damai

Seusai Perang Dingin, sepanjang abad 20, demokrasi dalam iklim perang dan konflik. Dibandingkan tahun 1950 dan 1970, pertumbuhan demokrasi pada awal abad 21 lebih subur. Dalam awal abad ini beberapa pemerintah demokratis merintis perdamaian antarbangsa. Aneka bentuk kerja sama (termasuk bidang akademik) digalakkan untuk membangun perdamaian dunia dan persaudaraan universal [Michael Mandelbaum, The Ideas that Conquered the World: Peace, Democracy, and Free Markets in the Twenty First Century (2002:242)].

Keterkaitan antara politik demokratik dan perilaku damai menuntut pembinaan watak dan kepribadian manusia secara individual dan sosial. Politik demokratik berhadapan dengan kompleksitas sosial di berbagai daerah. Latar belakang sosial dan kultural mewarnai seluruh sistem perdamaian demokratik. Kebudayaan tanpa kekerasan perlu terus disosialisasi dalam masyarakat majemuk.

Hakikatnya, demokrasi terarah pada perdamaian, menghargai perbedaan dan difusi kultural. Demokrasi yang bermuatan kekerasan akan melunturkan makna kehidupan bersama sesuai dengan aspirasi rakyat. Citra damai dalam demokrasi sering kabur akibat manipulasi democracy di tengah rakyat kecil.

"Demos" tak wajib "crazy"

Pilkada dan perjuangan rakyat kecil akan berlanjut, ada yang berjalan sesuai aspirasi rakyat, tetapi ada yang kian jauh. Ketegangan sosial terasa saat pemilihan kepala daerah. Tiap anggota partai seolah harus menang. Jalan apa pun ditempuh.

Agar democracy tidak menjadi democrazy (rakyat seolah crazy), beberapa kondisi harus diperhatikan: (1) Fairness dalam menerapkan aturan pilkada tak terabaikan. Agar KPU(D) tak menjadi sasaran amarah massa, lembaga ini harus adil dan berdiri di atas semua parpol. Keberpihakan KPU akan mengundang kekecewaan rakyat; (2) Perlu lebih ditingkatkan pemantauan pilkada dalam proses pengumpulan data, pemberian suara, dan penghitungan suara. Transparansi dapat meng-counter politik manipulasi; (3) Tim penyusun UU perlu arif memerhatikan tiap golongan tanpa menimbulkan luka sosial. Win-win-solution dan kearifan lokal perlu dipertimbangkan.

Dalam proses ber-democracy tentu rakyat tidak wajib melakukan tindakan crazy yang merugikan pihak lain sebab ulah anarkis tidak dengan sendirinya menjamin suasana demokratis yang lebih baik, lebih damai, dan lebih tenteram. Mekanisme hidup demokratis perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan sistem yang transparan dan cara-cara beradab, sesuai dengan aturan main yang adil dan memerhatikan kepentingan rakyat. Mudah-mudahan proses democracy à la Pancasila tidak menggiring demos Indonesiae menjadi crazy!

William Chang
Pemerhati Masalah-masalah Sosial