Jakarta, Kompas - Dukungan warga terhadap demokrasi sebagai sistem politik terbaik di Indonesia cukup baik. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pandangan positif warga terhadap demokrasi mencapai rata-rata sekitar 72 persen. Namun, angka itu masih dianggap tidak cukup untuk menyimpulkan demokrasi di Indonesia telah terkonsolidasi.

"Di negara demokrasi, pandangan positif warga terhadap demokrasi bisa lebih dari 84 persen. Kita harus hati-hati karena konsolidasi demokrasi Indonesia masih belum aman," tutur Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani, Kamis (18/5) di Jakarta.

Sebagai pembanding, mengutip Klingemann (1999), LSI menunjukkan negara demokrasi seperti Jerman dukungan terhadap demokrasi mencapai 93 persen. (lihat tabel). Di Indonesia, masih besarnya dukungan publik terhadap keterlibatan tentara dalam politik juga menjadi indikator belum kuatnya demokrasi di negara kepulauan itu. Sejak tahun 1999 angka dukungan terhadap keterlibatan tentara dalam politik terus meningkat mulai dari 13 persen pada tahun 1999, 23 persen pada tahun 2001, 25 persen pada tahun 2005, dan kemudian 36 persen pada tahun 2006.

Dari angka itu, Indonesia termasuk dalam daftar negara demokrasi baru yang belum stabil seperti Turki. Tingginya tingkat toleransi atas keterlibatan tentara dalam politik praktis itu membuat Indonesia rentan terhadap kemungkinan kudeta oleh tentara. Negara demokrasi yang terkonsolidasi tingkat toleransi atas keterlibatan tentara dalam politik berada di bawah 10 persen.

Mengutip Adam Prezeworski, Saiful mengatakan, demokrasi terkonsolidasi ketika sistem itu menjadi satu-satunya aturan main dan ketika tak seorang pun dapat membayangkan untuk bertindak di luar sistem tersebut; ketika kelompok yang mengalami kekalahan menggunakan aturan yang sama untuk membalas kekalahannya.

Penerimaan warga atas sistem juga ditandai dengan tidak signifikannya penentangan terhadap demokrasi dari kekuatan yang ada. Selain itu, konsolidasi demokrasi ditandai dengan tumbuhnya keyakinan pada masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik, negara berfungsi efektif dalam penegakan hukum dan toleransi atas keterlibatan tentara dalam politik praktis kecil.

Di Indonesia, belum optimalnya dukungan pada sistem politik itu disebabkan sentimen positif terhadap demokrasi. Sistem itu dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya.

Survei lain

Sementara dalam survei lain yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia yang dirilis Selasa (16/5) terungkap, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Yudhoyono merosot drastis dari 79,7 persen pada awal pemerintahannya, November 2004, menjadi 37,9 persen. Kemerosotan disebabkan kekecewaan publik terhadap kinerja ekonomi.

Hasil survei itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA. Anjloknya tingkat kepuasan terutama disebabkan persepsi masyarakat tentang kesulitan ekonomi. Ketidakpuasan terhadap kinerja bidang ekonomi mencapai 72,2 persen. (jos/day)