Jakarta, Kompas - Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengimbau seluruh elemen bangsa, khususnya kadernya, untuk membentengi ideologi Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat membuka Rapat Kerja Daerah II PDI-P Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/4). "Saya merasa sekarang ini, ada yang ingin, kalau bisa ideologi Pancasila itu dibuang," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif mengemukakan bahwa nilai luhur Pancasila dikhianati. Nilai luhur Pancasila telah dijadikan retorika politik (Kompas, 28/4).

Megawati memimpikan elite politik di DPR bisa meniru Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bisa melahirkan Pancasila pada 1 Juni 1945. Menurut Megawati, pemimpin politik di masa lalu, meskipun memiliki pendapat dan ideologi politik berbeda, bisa menyatukan pandangan demi Indonesia. Sedangkan sekarang, sebentar-sebentar mengutamakan voting hanya untuk kemenangan semata. "Mereka menyatukan pikiran, bukan memperbesar perbedaan," kata Megawati.

Dihubungi secara terpisah, Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra mengemukakan, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia perlu revitalisasi dan aktualisasi. Itu dibutuhkan karena bagi bangsa Indonesia, Pancasilalah yang paling cocok dan tepat digunakan sebagai ide dasar umum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Saya tidak melihat ada tawaran ide dasar lain selain Pancasila yang tepat dan cocok untuk Indonesia," ujar Azyumardi.

Langkah yang perlu dilakukan adalah merevitalisasi dan mereintegrasi dalam konteks aktual Indonesia saat ini. Apalagi, selama delapan tahun terakhir sejak reformasi bergulir, Azyumardi mengemukakan, pejabat publik telah malu berbicara tentang Pancasila.

Ia juga mengemukakan perlunya pendekatan integratif agar jarak antara nilai luhur Pancasila dan praksis aktualisasinya sehari- hari tidak berbeda. "Ini semestinya telah dilakukan beberapa tahun lalu ketika gejala-gejala munculnya radikalisasi dalam kelompok masyarakat di Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia yang multikultur ini, Pancasila adalah kekuatan integratif," kata Azyumardi.

Bahkan, untuk itu perlu manifesto politik dan penegasan kembali bahwa Pancasila penting bagi Indonesia. Hal senada diungkapkan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Francesco Budi Hardiman.

Budi mengemukakan perlu membuka pintu penafsiran baru bagi Pancasila yang dulu diinterpretasikan secara doktrinal hanya oleh penguasa. "Perlu penafsiran secara nasional dan kategorial. Dulu Pancasila hanya ditafsirkan secara substansial saja sehingga tidak memberi ruang kepada rakyat untuk terlibat di dalamnya," kata Budi.

Azyumardi dan Budi sepakat untuk memulihkan kembali nama Pancasila. Pancasila, menurut mereka, dalam dirinya tidak salah. "Masalahnya dulu, Pancasila diinterpretasikan sepihak oleh penguasa dan menjadi indoktrinatif," kata Budi. (sut/jos/ong)