Jakarta, Kompas - Proses demokrasi yang bergulir sejak reformasi seharusnya bisa membuat rakyat makmur. Sayangnya, banyak hal yang dilupakan bangsa ini ketika mengekspresikan demokrasi. Dengan alasan kebebasan dan demokrasi, orang merasa bebas berbuat tanpa memerhatikan batas kesepakatan bersama.

Hal ini disampaikan Sekretaris Umum PPP Yunus Yosfiah dalam Seminar Prarapat Majelis Pimpinan Paripurna Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia di Jakarta, Selasa (11/4).

"Demokrasi tak diragukan lagi akan memberikan kemakmuran kepada rakyat, hanya saja ada yang dilupakan. Saat kita merasa bebas bicara, kita juga harus tahu bahwa ada hak orang yang harus dipatuhi," ujarnya.

Sebelumnya, ekonom Rizal Ramly yang jadi pembicara dalam seminar itu mengatakan, demokrasi prosedural yang hanya didukung model ekonomi lama pada masa Orde Baru, seperti yang dilakukan sekarang ini, tak akan membawa Indonesia pada kondisi yang lebih maju. "Kondisi golongan menengah ke bawah saat ini lebih terpukul dibandingkan saat Soeharto jatuh," ujarnya.

Kehancuran perekonomian Indonesia, menurut Rizal, hanyalah soal waktu saja. Karena, peningkatan cadangan devisa yang digembar-gemborkan saat ini sesungguhnya hanya semu.

"Peningkatan itu tak didukung sektor fundamental yang kuat, seperti peningkatan investasi dan ekspor," ujarnya.

Pengamat perminyakan nasional, Dr Kurtubi, mengatakan, dalam delapan tahun terakhir produksi minyak nasional selalu menurun. Penurunan produksi ini mengurangi devisa dari sektor migas. (MAM)