Perlu Ada Penanganan Khusus di Dua Provinsi

Jakarta, Kompas - Angka kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir ini. Jumlah kumulatif penderita penyakit itu di dua provinsi tersebut mencapai 2.163 orang dan penularannya telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat secara umum.

Untuk mengantisipasi ancaman ledakan kasus itu, perlu ada penanganan khusus di dua provinsi tersebut melalui pembentukan gugus tugas (task force). Tujuannya untuk menata kembali subsistem yang melayani penanggulangan HIV/AIDS dengan bertumpu pada puskesmas.

"Kami akan bekerja dengan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) setempat. Nantinya, pembiayaan operasional kelompok kerja ini bersumber dari pemerintah pusat dan APBD pemda setempat," ujar Ketua Gugus Tugas Papua (GTP) Nafsiah Mboi di sela Pertemuan Regional II Koordinasi dan Pengelolaan Program Akselerasi Penanggulangan HIV/ AIDS, Selasa (11/4) di Jakarta.

GTP melibatkan berbagai pihak, termasuk KPA, Departemen Kesehatan, organisasi nonpemerintah, dan media.

Sejauh ini prevalensi HIV/AIDS terus meningkat di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Hingga Desember 2005 tercatat jumlah pengidap penyakit itu mencapai 2.163 kasus dengan rincian 1.202 pengidap HIV dan 961 penderita AIDS. Namun, diperkirakan jumlah riil pengidap HIV/AIDS di Papua telah mencapai 40.000 kasus.

"Saat ini jumlah pengidap HIV/AIDS dalam masyarakat umum lebih banyak daripada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di kalangan populasi berisiko tinggi. Ini menunjukkan penyebaran penyakit itu telah masuk ke dalam keluarga," ujar Direktur Program Nasional KPA M Nasser. Ironisnya, persentase perempuan pengidap HIV dan jumlah bayi yang dilahirkan ibu dengan HIV positif meningkat pesat.

Tingginya jumlah penderita penyakit ini menyebabkan peningkatan angka morbiditas dan kematian karena penyakit lain, seperti tuberkulosis, malaria, diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan gizi buruk. Hal ini dipicu menurunnya kekebalan tubuh pengidap HIV/AIDS terhadap berbagai penyakit. (EVY)