Jakarta, Kompas - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice menepis kesan bahwa kebijakan luar negeri AS bersifat keras. Ia juga tidak sependapat jika dikatakan kebijakannya menitikberatkan kekuatan militer ketimbang pendekatan manusiawi.

Amerika Serikat (AS) merupakan negara yang mengutamakan pendekatan halus. Penggunaan kekuatan militer adalah sesuatu yang jarang dilakukan. Demikian penjelasan Rice di Jakarta, Rabu (15/3), menjawab pertanyaan mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim.

Kemarin Rice berbicara di forum yang diselenggarakan Indonesia Council on World Affairs (ICWA), yang dihadiri mahasiswa, akademisi, dan anggota parlemen Indonesia.

Sebelum memasuki sesi tanya jawab, Rice berpidato dan kembali menyanjung kemajuan Indonesia serta program-program yang dicanangkan Pemerintah RI dengan elokuensi yang apik. Dia sering menggunakan kata-kata seperti kemitraan dan kerja sama ketika menyebut hubungan AS dan Indonesia.

Rice lagi-lagi memuji Indonesia yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Saat menyebut langsung istilah Bhinneka Tunggal Ika, ia mengatakan bahwa kekuatan Indonesia dari waktu ke waktu justru ada pada pluribus et unum (istilah AS untuk Bhinneka Tunggal Ika).

Pidato Rice mengesankan kebijakan AS tidak memberi imbas negatif secara sosial dan politik kepada pemerintahan di dunia, kawasan, termasuk Indonesia. Ia juga menonjolkan demokrasi, yang dia katakan sebagai pilar dari sebuah harapan. Rice juga menginginkan peran aktif RI dalam rangka mewujudkan kawasan yang damai dan demokrasi. ”Kawasan ini sudah menjadi contoh soal demokrasi. Tantangan selanjutnya adalah memperluas demokrasi ke kawasan lain, seperti Asia Selatan,” kata Rice.

Demokrasi

Suasana seperti membumi ketika hadirin mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang pengusaha, Suryo Sulisto, menanyakan mengapa AS terlalu gampang mengeluarkan peringatan perjalanan (travel warning) ke Indonesia, yang selanjutnya memengaruhi iklim investasi di sini. AS tak melakukan hal serupa kepada Israel dan Inggris ketika di negeri itu juga ada peledakan bom.

Emil Salim menanyakan mengapa kebijakan AS terkesan lebih keras ketimbang halus dan menonjolkan pendekatan militer ketimbang pendekatan yang lebih manusiawi, misalnya pengurangan kemiskinan global.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mempertanyakan kenyataan di Irak, yang dari hari ke hari menjadi lokasi kematian banyak orang justru ketika AS masih berada di Irak.

Ia juga mempertanyakan kebijakan AS yang menolak berhubungan dengan Hamas (pemegang kendali pemerintahan Palestina), sementara Indonesia mendukung Hamas yang memenangi pemilihan umum secara demokratis.

Menanggapi pertanyaan soal peringatan perjalanan, Rice mengatakan, hal itu dilakukan karena AS memang sangat sadar soal pentingnya keamanan bagi warganya.

Menjawab pertanyaan Emil Salim, Rice mengatakan, kebijakan AS pada umumnya justru jarang menggunakan kekuatan militer. Kebijakannya yang diterapkan di Afganistan dan Irak, hanya untuk menjadikan kedua negara tersebut bebas dari otokrasi menuju demokrasi.

Soal Hamas, Rice mengatakan, tak mungkin AS menerima Hamas jika Hamas bertahan dengan sikap yang tidak mau mengakui Israel dan tidak mau menghentikan terorisme. (MON/MUK)