Jakarta, kompas - Pemerintah hendaknya tidak menganggap enteng persoalan 43 warga Papua yang meminta suaka ke Australia, yang kemudian berlanjut dengan pemberian visa tinggal sementara oleh Pemerintah Australia. Berbagai kemungkinan perlu dianalisis agar Indonesia tidak kecolongan.

"Kita semua jangan terlalu sederhana berpikir. Kalau ada omongan presiden atau perdana menteri menjamin NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kemudian kita bisa tidur nyenyak. Karena, hukum internasional sangat kompleks dan negeri kita yang kaya raya ini selalu jadi sorotan untuk dieksploitasi, diganggu, dilemahkan," kata mantan Ketua MPR Amien Rais.

Dia menilai langkah pertama yang telah diambil pemerintah dengan memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia Hamzah Thayeb merupakan langkah berani. Namun, sikap ini masih ditanggapi dingin oleh Australia. Karena itu, apabila pemerintah kemudian tetap berdiam diri, ragu, hal itu akan menunjukkan diplomasi yang kurang matang.

"Kalau sudah berani lalu kita diam saja, itu akan kikuk. Itu kikuk diplomacy," ujar Amien seusai mengikuti diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/3).

Secara terpisah, Deputi Kepala pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna Anwar berpendapat, salah satu langkah yang dapat diambil setelah pemberian visa tinggal sementara kepada warga Papua itu adalah menghentikan sementara usaha-usaha yang merupakan representasi kepentingan Australia di Indonesia.

"Sebab, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari Indonesia, dan sikap Australia itu seolah telah membenarkan adanya pelanggaran hak asasi manusia atas mereka. Untuk itu Indonesia memang pantas kecewa," ucapnya.

Ia menambahkan, persoalan Papua dan pemberian visa itu tidak perlu dibawa ke tingkat internasional. Sangat bijaksana jika persoalan tersebut diselesaikan di dalam negeri dan dengan cara damai.

Dukung penundaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung sikap pihak Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang menunda penandatanganan nota kesepahaman untuk bantuan dari Pemerintah Australia senilai 10 juta dollar AS—untuk mencegah penyebaran flu burung di Indonesia. "Kalau memang hubungan (diplomatik) belum baik, ya kita tetap akan tunda saja. Sampai kapan, ya sampai hubungan itu membaik kembali," kata Kalla ketika pers meminta komentarnya di Jakarta kemarin.

"Kita sudah protes kepada Australia untuk itu. Dan mengenai bantuan, kita sudah menunda. Saya kira hal itu baik," ucap Kalla.

Penjelasan Pemerintah Australia mengenai soal independensi kebijakan pemberian visa kepada warga asal Papua dinilai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Parahyangan Anak Agung Banyu Perwita terlalu naif.

Meskipun sistem di negara itu independen, terlalu naif jika hal tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan ongkos politik hubungan bilateral dengan negara lain yang akan terkena dampak.

Perwita mengingatkan, persoalan utama tetap terletak pada kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi selama ini di Papua.

Tiga nelayan

Mengenai tiga warga Indonesia yang lari ke Pulau Wuvulu, Provinsi Manus, Papua Niugini (PNG), Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Desra Percaya kemarin menjelaskan, berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan administrasi Provinsi Manus kepada Deplu PNG dan kemudian diteruskan ke Kedutaan Besar RI di Port Moresby, ketiga orang tersebut adalah nelayan dan tidak bertujuan mengajukan suaka.

"Kami sudah mendapatkan identitas awal siapa mereka, tetapi ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Petugas kami baru mendapatkan pesawat untuk ke sana, Rabu," kata Desra.

Ia juga mendapatkan informasi dari Deplu PNG mengenai masih ada 47 warga asal Papua lainnya yang saat ini dalam pelayaran menuju Pulau Wuvulu, yang berjarak sekitar 600 kilometer dari Vanimo atau 10 jam dengan perahu bermotor dari Jayapura.

"Kami masih meneliti apakah ini pelintas batas ilegal atau lainnya," ucap Desra. (HAR/INU/DWA/JOS/OKI)