| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Tuesday, March 27, 2007,5:53 PM

Usulan Perubahan RI Diterima

Kalangan Dalam Negeri Protes Keras terhadap Sikap Pemerintah soal Nuklir Iran

jakarta, kompas - Keputusan Indonesia untuk mendukung draf resolusi sehingga menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran. Seruan-seruan dalam resolusi itu konsisten dengan posisi Indonesia selama ini dalam masalah Iran.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda saat memberikan penjelasan langsung kepada wartawan didampingi Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Djalal dan Jubir Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo, Senin (26/3) di Deplu, Jakarta.

Menlu menjelaskan, resolusi itu harus dilihat keutuhannya sebagai kelanjutan dari Resolusi DK No 1737 yang tidak dilaksanakan Iran, yaitu resolusi yang meminta Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.

"Kita juga mencoba menampung aspirasi Iran agar proses perundingan dilakukan dengan itikad baik. Dan seperti diharapkan negara-negara Arab, masalah nuklir Iran harus dilihat dalam keutuhan konteks kawasan, yaitu keperluan menciptakan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah," ujarnya.

Oleh karena empat usulan perubahan draf resolusi RI lalu diterima dan dimuat dalam Resolusi 1747, RI memutuskan mendukung resolusi itu.

Empat usulan perubahan itu adalah rujukan tentang Timur Tengah sebagai kawasan yang bebas senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Penegasan kembali bahwa ketentuan- ketentuan dalam perjanjian larangan penyebarluasan senjata nuklir (Traktat Nonproliferasi Nuklir/NPT) juga mengikat semua. Ada jaminan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, termasuk hak Iran. Perundingan penyelesaian masalah nuklir Iran hendaknya dilakukan dengan itikad baik.

"Jangan dilihat karena resolusi itu ditujukan kepada Iran, sepertinya Indonesia mengubah posisi. Yang harus dicermati adalah bagaimana resolusi ini memberikan keutamaan pada solusi damai dan sanksi yang bersifat persuasif agar Iran bersungguh- sungguh menempuh solusi damai. Jangan melihat Indonesia kemudian dikontraskan dengan Iran. Qatar yang negara Arab pun mengambil posisi seperti kita. Jangan lupa, pilihan kebijakan kita adalah penyelesaian isu nuklir Iran secara damai, bukan solusi militer. Kita sudah mengatakan kepada Iran, Indonesia akan menentang siapa pun yang membelokkan pengembangan energi nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer," papar Menlu.

Dengan kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir, lanjut Menlu, RI tak berbicara mengenai negara tertentu. Namun, jika sampai menit terakhir ada keberatan dari negara anggota tidak tetap DK (Amerika Serikat) mengenai klausul ini, dapat diartikan pihak tertentu menafsirkan sebagai Israel.

"Memang pada kenyataannya walaupun tak pernah diakui, Israel sudah mempunyai senjata nuklir. Karena itu, masuknya ketentuan ini sangat disambut baik negara-negara Arab," katanya.

Reaksi domestik

Di dalam negeri, keputusan RI mendukung resolusi yang memuat sanksi tambahan kepada Iran itu memperoleh reaksi keras dari berbagai pihak.

Kalangan DPR menilai Pemerintah RI mengkhianati persahabatan dengan Iran dengan turut menyetujui Resolusi 1747 itu. Sejumlah anggota DPR dari Komisi I pun akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Sikap pemerintah ini berpotensi untuk pemakzulan presiden dan wakil presiden. Tetapi, sebelum itu kita akan mengajukan hak interpelasi," ucap anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie.

Ketua DPR Agung Laksono turut menyesalkan sikap pemerintah itu, sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, sebagai anggota DK PBB yang merepresentasikan negara Islam terbesar dunia, RI seharusnya mendukung sikap Iran atas program nuklir untuk kepentingan sipil.

"Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam diragukan. Pemerintah telah mengabaikan aspirasi umat Islam Indonesia yang menentang tuduhan Barat terhadap Iran. Pemerintah RI seolah-olah berada dalam pengaruh dan tekanan AS," kata Yuddy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga protes keras. "Peranan Indonesia sebenarnya sangat diharapkan. Negara-negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok banyak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam menentang ketidakadilan. Tetapi, dengan dukungan atas pemberlakuan sanksi ke Iran, Indonesia kehilangan kesempatan itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun menyesalkan sikap pemerintah. "Sikap mendukung Resolusi PBB untuk memberi sanksi atas Iran terkesan mengikuti skenario negara adikuasa yang hanya menguntungkan Israel," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Menurut Din, kalau mau konsisten, sebaiknya RI juga mendesak pemberian sanksi yang sama atas semua negara yang mengembangkan program nuklir, termasuk Israel dan Amerika Serikat. (sut/mzw/mam/oki)

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home