NEW YORK - Melalui perundingan yang panjang dan alot, Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya menjatuhkan sanksi baru untuk Iran. Dalam pemungutan suara Sabtu (kemarin WIB), 15 negara anggota DK PBB secara bulat menyepakati penerapan Resolusi 1747 sebagai penegasan atas sanksi yang dijatuhkan pada Desember lalu. Iran pun langsung mengajukan keberatan.

"Dukungan penuh terhadap penerapan resolusi tersebut menunjukkan besarnya kekhawatiran masyarakat internasional atas program nuklir Iran," kata Duta Besar (Dubes) Inggris untuk PBB Emyr Jones Parry.

Seperti resolusi-resolusi sebelumnya, Resolusi 1747 kali ini juga disusun untuk memaksa Negeri Para Mullah tersebut mengakhiri program sensitif itu. Terhitung sejak resolusi tersebut diberlakukan, Iran memiliki waktu 60 hari untuk menghindari sanksi itu.

Dalam resolusi yang diprakarsai Inggris, Prancis, dan Jerman itu disebutkan, Iran tidak lagi diperbolehkan mengekspor senjata, jika tidak mau menghentikan program nuklirnya sesegera mungkin. Bantuan finansial dan pinjaman untuk Iran juga akan dibatasi. Selain itu, aset milik 28 pejabat pemerintah Iran yang disimpan di luar negeri akan dibekukan, demikian pula dengan aset milik lembaga-lembaga yang terlibat dalam program nuklir dan rudal balistik Iran.

Namun, lima negara anggota tetap DK PBB plus Jerman juga menyerukan dialog nuklir dengan Iran. "Kami akan mengupayakan perundingan lebih lanjut dengan Republik Islam Iran untuk menjajaki kemungkinan mengawali kembali perundingan nuklir," ungkap mereka dalam pernyataan tertulis kemarin.

Mereka berharap bisa menemukan solusi yang lebih baik dan mampu mewakili keinginan dunia internasional melalui perundingan tersebut.

Menlu Iran Manouchehr Mottaki yang hadir mewakili Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam forum tersebut langsung mengajukan keberatan. Menurut dia, sanksi DK PBB tersebut tidak sesuai hukum yang berlaku. "Meski keputusan itu didukung seluruh negara anggota DK PBB, kami yakin ada kekuatan dominan yang berperan di sana," tegasnya. Bahkan, dia tidak bersedia menanggapi ajakan berunding yang ditawarkan enam negara kuat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Mottaki menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menerima keputusan tersebut. "Saya pastikan, tekanan dan intimidasi semacam itu tidak akan mengubah kebijakan Iran. Penundaan (program nuklir) sama sekali bukan pilihan atau bahkan jalan keluar," ujarnya.

Menurut dia, sanksi ekonomi dan politik yang dirancang DK PBB tidak akan menghalangi kemajuan program nuklir Iran.(ap/afp/rtr/hep)

Labels: politik