JAKARTA - Sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB untuk memberikan sanksi kepada program nuklir Iran benar-benar membuat public marah. Setelah anggota DPR memotori interpelasi di Senayan, protes itu merembet di jalur hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan digugat class action oleh Tim Pengacara Muslim (TPM).

Untuk sementara TPM mengaku sudah mengantongi mandat sejumlah ulama yang kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Misalnya dari Ustad Abu Bakar Ba’asyir (MMI), Habib Riziek Shihab (FPI), KH Al Khatath (HTI), KH Mashadi, dan KH Mudzakir.

Mereka masih menunggu kesediaan ulama-ulama besar lain untuk menuntut presiden seperti KH Hasyim Muzadi (PBNU) dan KH Din Syamsudin (Muhammadiyah). "Pak Hasyim dan Pak Din akan kami tanya apakah bersedia bergabung," kata koordinator TPM Mahendradatta dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Pada prinsipnya, Mahendra melanjutkan, semua ulama di Indonesia dianggap menggugat kecuali mereka menyatakan keluar dari gugatan tersebut. "Mekanisme dalam gugatan class action memungkinkan hal itu. Kami tunggu hingga pekan depan sebelum mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat," tambahnya.

Lalu, apa isi gugatan mereka? Koordinator Operasi TPM Achmad Michdan menjawab, "Supaya hakim menyatakan presiden melanggar hukum. Dalam hal ini, UUD 1945 yang menyatakan bahwa dasar politik kita adalah bebas aktif."

Selain itu, supaya presiden diwajibkan untuk membayar gugatan materi senilai Rp 1 karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sikap semula yang mendukung Iran. "Tak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan kami," sambungnya.

Mahendra menyatakan bahwa gugatan hukum yang hendak mereka lakukan itu pararel (beriringan) dengan upaya interpelasi yang dilakukan anggota DPR. "Jika dinyatakan menang, ini bisa mengunci niat interpelasi teman-teman di DPR. Itu karena niat interpelasi seringkali hangat diawal-awal lalu menghilang," bebernya.

Saat ditanya apakah optimis akan menang, anggota TPM Wirawan Adnan mengatakan setidaknya dalam catatan sejarah Indonesia ada sejarah perlawanan dari rakyat yang tidak menyetujui kebijakan presidennya. "Optimisme kita, presiden kita sebagai sub ordinat presiden Amerika ada yang pernah melawan (kebijakannya). Setidak-tidaknya ini adalah kemenangan kita," tambahnya.

Sementara itu, belasan aktivis dari Forum Umat Islam (FUI) dan Front Antiintervensi Amerika (FAIA) mendatangi gedung DPR untuk mendukung upaya pengajuan hak interpelasi kepada pemerintah.

Mereka datang sekitar pukul 13.00. Rombongan dipimpin sejumlah tokoh masyarakat, antara lain, Ridwan Saidi, Munarman, Fadli Zon, dan mantan anggota DPR Mashadi. Salah seorang dari rombongan tampak mengenakan baju rapi dan mengenakan topeng wajah Presiden Amerika George W. Bush. Pria tersebut menarik seekor kambing yang sudah diikat dengan tali dan di perutnya sudah ditulisi "SBY".

Gambaran tersebut memperlihatkan kekecewaan para aktivis terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan tunduk dengan hegemoni Amerika. "Bukan hanya anggota DPR yang marah. Sebenarnya di luar gedung ini masyarakat sudah sangat marah dengan kebijakan luar negeri pemerintah kita," ujar Munarman, mantan ketua Badan Pekerja YLBI yang tergabung dalam FUI.

Rombongan kemudian ditemui pimpinan DPR Soetardjo Soerjoguritno dan Zaenal Ma’arif. Dalam kesempatan itu. Mbah Tardjo -sapaan Soetardjo Soerjoguritno- sepakat dengan para aktivis dan meminta mereka untuk terus berjuang dalam koridor konstitusi.

Pihaknya mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi hari ini untuk menyuarakan kekecewaan umat Islam atas kebijakan luar negeri pemerintah. Selain memprotes dukungan pemerintah atas resolusi DK PBB nomor 1747, demonstrasi hari ini akan menolak pengesahan UU Penanaman Modal Asing. (naz/cak)

Labels: politik