Intelijen Rusia: AS Siapkan Operasi Militer ke Iran

kuala lumpur, rabu - Iran berencana menghentikan penggunaan dollar AS untuk pembayaran atas ekspor minyaknya. Pembayaran akan dimintakan dalam bentuk mata uang lain.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany dalam wawancara dengan Zawya Dow Jones, Selasa (27/3) malam. Dia ditemui di sela-sela pertemuan para pejabat keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Itu adalah rencana ke depan, kami sedang menyiapkannya. Lebih dari 50 persen pendapatan minyak Iran sekarang ini dibayar dalam bentuk mata uang lain. Kami mengurangi dollar dan meminta para pelanggan membayar dalam mata uang lain," paparnya.

Sheibany mengungkapkan, hampir semua pelanggan Iran di Eropa dan beberapa negara Asia sudah bersedia membayar dalam mata uang bukan dollar AS. "Kalaupun kami mendapatkan dollar, kami langsung memindahkannya ke mata uang lain. Jepang pun tidak keberatan membayar kami dengan yen, misalnya," ujar Gubernur Bank Sentral Iran itu.

Dia menyebutkan, Iran telah memperoleh penghasilan lebih dari 45 miliar dollar AS (lebih dari 34 miliar euro) dari penjualan minyaknya sepanjang tahun fiskal lalu yang berakhir 20 Maret 2007.

Meski Gubernur Bank Sentral Iran menyatakan sanksi baru Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1747 tidak akan berdampak terhadap perekonomian Iran, Malaysia yang saat ini menjadi Ketua OKI meminta Iran tidak mengabaikan sanksi-sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dalam laporan New Straits Times, kemarin, berharap Iran mempertimbangkan implikasi-implikasi dari sanksi yang dikenakan itu. "Ini adalah keputusan seluruh anggota PBB dan diharapkan Iran akan mematuhinya," ujarnya.

Kurangi ketegangan

Meski mendukung Resolusi 1747, Rusia mendesak AS menghindari peningkatan ketegangan di sekitar Iran atas program nuklir negara itu karena bisa mengarah kepada "benturan peradaban".

Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, meminta masyarakat internasional tak mengambil risiko dengan meningkatkan ketegangan di sekitar Iran dan menunggu AS melakukan upaya-upaya yang didasari itikad baik untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran.

Ditambahkan, krisis Iran bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan dalam hubungan antara "peradaban", dan AS harus membuktikan bahwa mereka tidak sedang menyiapkan sebuah "benturan peradaban" dengan membangun "Benteng Amerika", yang terpisah dari bagian dunia lainnya.

RIA Novosti juga menyebutkan, intelijen militer Rusia melaporkan adanya kesibukan yang dilakukan pasukan militer AS di dekat perbatasan Iran.

"Data intelijen militer Rusia terbaru menunjukkan meningkatnya persiapan militer AS untuk melakukan operasi udara dan darat terhadap Iran," kata pejabat tinggi militer Rusia itu sambil menambahkan, Pentagon kemungkinan besar belum membuat keputusan akhir mengenai kapan serangan akan dilakukan.

Dia mengatakan, Pentagon tengah mencari cara untuk melakukan serangan terhadap Iran, yang bisa membuat Iran bertekuk lutut dengan kerugian minimal di pihak AS.

Kehadiran Angkatan Laut AS di Teluk Persia juga untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir mencapai tingkat sebelum dilakukannya invasi ke Irak, Maret 2003.

Sebelumnya pada pekan lalu Jenderal Leonid Ivashov, Wakil Presiden Academy of Geopolitical Sciences, juga mengatakan bahwa Pentagon berencana melakukan serangan udara masif terhadap infrastruktur-infrastruktur militer Iran dalam waktu dekat ini.

AS juga tengah menggelar latihan angkatan laut besar-besaran di Teluk Persia. Namun, stasiun televisi Pemerintah Iran mengatakan, Iran tidak mengkhawatirkan latihan AS itu, tetapi mengamatinya dari dekat.

Sementara Menteri Informasi Iran Gholam-Hossein Mohseni Ejei, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, menyebutkan bahwa resolusi baru yang disahkan Dewan Keamanan PBB itu ditujukan sebagai perang urat saraf terhadap Iran.

Namun, ia menegaskan, resolusi itu tak akan berdampak banyak terhadap Iran karena keteguhan dan persatuan seluruh rakyat Iran. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Labels: politik