| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Friday, September 15, 2006,1:34 PM

Kepemimpinan Harus Kuat

Efektivitas Birokrasi Ditentukan oleh Kemampuan Berkoordinasi

Jakarta, Kompas - Pengalaman di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa kepala daerah yang kuat, memiliki integritas tinggi, dan progresif mendongkrak kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi juga dipengaruhi oleh tingkat koordinasi dan kerja sama antarlembaga negara maupun komponen masyarakat sipil.

Deputi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pelayanan Publik Cerdas Kaban, Kamis (14/9), saat dihubungi di Pekanbaru, Riau, mengatakan, keberhasilan mendongkrak kinerja birokrasi karena kepemimpinan yang berintegritas tinggi dan progresif dapat dilihat pada sejumlah daerah yang dipimpin kepala daerah yang memiliki sikap itu demi kepentingan rakyat.

Cerdas menambahkan, di sisi lain, pengelolaan anggaran negara secara transparan dapat mengangkat kesejahteraan aparat birokrasi meskipun gaji tidak dinaikkan.

"Pada daerah-daerah seperti Sragen (Jawa Tengah), Jembrana (Bali), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Solok (Sumatera Barat), dan Bontang (Kalimantan Timur), ada pemimpin yang bisa mendorong birokrasi bekerja lebih baik. Organisasinya juga lebih ramping, sedangkan pada instansi-instansi di pusat, organisasinya masih gemuk," kata Cerdas.

Secara umum, perubahan paradigma kerja aparatur negara diakui Cerdas masih lamban. Namun, keberhasilan di daerah-daerah itu membuktikan perbaikan bukan tidak dapat dilakukan.

Belajar dari daerah-daerah tersebut, organisasi birokrasi juga perlu didukung sumber daya manusia yang profesional. Hal ini antara lain diperoleh melalui kerja sama dengan kalangan perguruan tinggi. Birokrasi yang bekerja lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada publik itu terbukti mampu membuat investasi tetap berkembang di daerah-daerah tersebut.

"Langkah terobosan biasanya muncul pada daerah-daerah yang gubernurnya bisa bekerja sama secara baik dengan wali kota atau bupati-bupati di daerahnya. Ada sikap terbuka dalam bekerja sama dengan dewan legislatif, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi," ujarnya.

Transparansi anggaran

Cerdas Kaban menjelaskan, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri memang dibutuhkan untuk mendorong terbentuknya profesionalisme. Akan tetapi, jika hanya dilakukan untuk satu bagian, yakni Bea Cukai saja, misalnya, justru akan memunculkan kecemburuan.

Peningkatan kualitas kerja dan penerimaan negara juga akan lebih ditentukan oleh integritas aparatur negara serta pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.

"Enggak mungkin pendapatan aparat Bea Cukai meningkat jika sektor perdagangan, industri, dan pertanian, misalnya, tidak bertumbuh signifikan sehingga mendorong peningkatan ekspor dan impor," katanya.

Aparat Bea Cukai berada pada ujung tombak yang terangkai panjang dengan sektor-sektor lain di belakangnya. "Jika aparat Bea Cukai jujur, ibaratnya mereka diam saja, uang akan datang. Kalau hanya gaji aparat Bea Cukai saja yang naik, tentu berdampaknya kecemburuan aparatur pada sektor lain yang juga bekerja keras untuk mendongkrak penerimaan negara," ujar Cerdas.

Cerdas meyakini, jika kebocoran anggaran yang terjadi di Bea Cukai maupun instansi-instansi pemerintah lain dapat diungkapkan dan diatasi, serta anggaran negara dikelola dengan baik, kebutuhan pegawai yang tidak terpenuhi oleh gaji dapat dibiayai dengan cara-cara yang lebih transparan dan akuntabel.

"Sebenarnya dana pemerintah untuk pegawai negeri itu cukup, tetapi sering tidak dikelola dengan baik. Legitimasi take home pay yang diperoleh tidak jelas. Dana-dana pemerintah yang di-mark-up sebenarnya bisa dikelola untuk kebutuhan dan operasional pegawai secara transparan, bukan ditumpuk untuk oknum-oknum tertentu," katanya.

Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang menyangkut aparatur negara dan dipandang bernilai strategis, menurut Cerdas, akan mendorong birokrasi bekerja lebih baik. "Penangkapan aparat pada posisi strategis yang menyeleweng dan korupsi, bukan yang kecil-kecil ditangkap, tetapi yang besar juga tidak dibiarkan lolos, akan memberi dorongan moral bagi aparat untuk meningkatkan integritas," ujarnya.

Prioritas program kerja

Peningkatan efisiensi pemerintah merupakan isu besar yang harus diprioritaskan sebagai program kerja jika ingin menarik investasi.

"Di China sangat mudah dan cepat mendapatkan izin saat akan membuka bisnis baru. Semua pemerintah daerah pun berlomba-lomba menarik investor untuk datang ke daerahnya. Berbeda dengan keadaan di Indonesia," ujar Andy Xie, analis Asia-Pasifik dari Morgan Stanley.

Padahal, kata Andy Xie, marjin yang didapatkan investor di China lebih kecil daripada marjin yang didapatkan jika berinvestasi di Indonesia. "Persaingan antarperusahaan di China sangat ketat sehingga marjin menjadi kecil," katanya menambahkan.

Akan tetapi, dengan adanya sistem pemerintahan China yang terpusat itulah yang menjadi salah satu keutungan. Dengan demikian, China menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan Indonesia. (DAY/JOE)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home