| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Thursday, September 28, 2006,9:29 PM

Habibie Menguak Misteri

DETIK-DETIK YANG MENENTUKAN: JALAN PANJANG INDONESIA MENUJU DEMOKRASI
Penulis: Bacharuddin Jusuf Habibie
Penerbit: THC Mandiri, Jakarta, September 2006, vi + 549 halaman

Masih dengan kehangatannya yang khas, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie mengundang sejumlah wartawan senior ke kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu siang lalu. Didampingi istrinya, Ainun Habibie, presiden ketiga RI itu tampak sehat dan bersemangat menyapa para tamu. Rupanya, siang itu Habibie, pria kelahiran Parepare, 25 Juni 1936, punya gawe memperkenalkan memoarnya.

B.J. Habibie mengaku menulis sendiri memoarnya. "Semua berdasarkan catatan yang ada pada saya. Tak ada hal yang saya tulis berdasarkan katanya... katanya," ujar ayah dua putra itu. Fokusnya adalah bagaimana ia mengambil peran di saat-saat genting menjelang peralihan kekuasaan 1998 dan bagaimana pula ia mengemban misi selaku presiden ketiga RI.

Memoar itu terbit tujuh tahun setelah ia melepas jabatan presiden dan ketika usianya memasuki 70 tahun. Ia menunggu gejolak mereda hingga memoarnya tidak perlu memantik kontroversi politik. Dengan begitu, apa yang ia ungkapkan bisa diterima dengan pikiran lebih jernih.

Silaturahmi yang Putus

Habibie memulai memoarnya dengan membuka catatan hariannya pada 20 Mei 1998. Ia kaget ketika pukul 10 malam menerima telepon dari sekretaris kabinet yang memberitahu bahwa Presiden Soeharto akan mundur dari jabatan esok harinya. Padahal, malam sebelumnya, ia bertemu Pak Harto di Cendana, membahas susunan kabinet baru yang sedianya diumumkan pada 23 Mei di Istana Negara, di depan pimpinan MPR/DPR. Rupanya, situasi itu berubah cepat.

Pengunduran diri Pak Harto di luar rencana itu sendiri menyisakan pertanyaan di benak Habibie. Apa sebenarnya yang dikehendaki Pak Harto? Apakah ia diharapkan juga undur diri, mengingat pernyataan di depan sejumlah tokoh masyarakat pada 19 Mei, Pak Harto terkesan meragukan kemampuannya?

Yang pasti, tali silaturahminya dengan Pak Harto, orang yang dihormatinya itu, terputus sejak 21 Mei 1998. Hanya sekali komunikasi terjalin. Itu pun melalui telepon, yakni 8 Juni 1998 di hari ulang tahun ke-77 Pak Harto. Lewat berbagai jalur, ia berkali-kali berusaha menemui mantan orang nomor satu di Indonesia itu, tapi hasilnya nihil. Malah, ketika Pak Harto terserang stroke pertama, September 1999, dia tak diperkenankan menjenguk oleh para dokter yang merawat Pak Harto.

Mengenai hal itu, Habibie menulis, "... pertanyaan yang tetap tak terjawab sampai sekarang ini ialah, mengapa Pak Harto tidak bersedia bertemu atau berkomunikasi dengan saya sampai saat ini? Menghadapi kenyataan sikap Pak Harto yang seolah 'misterius' itu, saya yakin bahwa Pak Harto punya alasan tersendiri dan mungkin beranggapan sebaiknya biarlah saya tidak mengetahuinya."

Yang lebih menyakitkan, menurut Habibie, adalah sikap Pak Harto pada 21 Mei pagi. Ketika itu, ia telah dijanjikan bertemu. Namun, saat ia tiba di istana, protokol telah mengagendakan pertemuan pertama Pak Harto dengan pejabat negara lain. Habibie kecewa. Tapi ia hanya bisa menunggu, meski merasa kecewa, terhina, dan merasa diperlakukan tidak adil. Karena lama tak dipanggil, ia memberanikan diri menuju Ruang Jepara. "Namun, baru saja saya berada di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka, lalu protokol mengumumkan bahwa presiden akan memasuki ruang upacara," tulisnya.

Habibie juga tercengang, Pak Harto melewatinya begitu saja tanpa sapaan apa pun --hal yang disebut melecehkan keberadaannya di depan semua yang hadir. "Betapa

sedih perasaan saya saat itu. Saya hanya melangkah ke ruang upacara mendampingi Presiden Soeharto, seseorang yang saya sangat hormati, cintai, dan kagumi, yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada," tulis dia lagi.

Pemilu 48 Partai

Seperti dicatat dalam sejarah, pagi itu Presiden Soeharto menyatakan mundur, dan Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden baru. Segera setelah iitu, berbagai pernyataan negatif tentang kepemimpinannya bermunculan. Bukan saja dari dalam, juga dari luar negeri. Pemberitaan pers yang mengutip pernyataan tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengannya kerap dirasakannya menyakitkan hati.

Tak kurang dari tokoh Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, secara terbuka meragukan kemampuannya. Dari dalam negeri, sejumlah tokoh politik senior dan purnawirawan ABRI yang tergabung dalam Barisan Nasional bahkan disebut seperti melakukan character assassination atas dirinya. Kelompok itu, tulisnya, dipelopori Letjen (purnawirawan) Kemal Idris dan Rachmat Witoelar.

Habibie menghadapi berbagai pernyataan minor itu dengan lapang dada. Habibie punya pendirian sendiri yang ia pegang teguh. "Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan mereka yang sehaluan dengan Senior Minister Lee Kuan Yew akan lebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan bahwa mereka keliru," tulis Habibie pula.

Belakangan, Lee Kuan Yew meralat sikapnya. Itu diketahui Habibie dari surat yang dilayangkan sang menteri senior itu lewat Menteri Negara BUMN Tanri Abeng. Lee mengucapkan selamat atas keberhasilan B.J. Habibie menghentikan jatuh bebasnya mata uang rupiah terhadap dolar dan kemampuan pemerintahannya menekan inflasi.

Dalam buku ini pun terungkap sikap Habibie saat menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik politisi maupun kalangan militer. Ia, misalnya, pernah didesak agar menggelar pemilihan umum dalam waktu tiga bulan. Habibie menolak dengan pendirian, tak adil bila pemilu digelar sebelum rakyat diberi kesempatan membentuk partai-partai yang akan membawa aspirasi dan wawasan baru.

Habibie tegas menjawab bahwa pemilu baru bisa dilakukan satu tahun ke depan. Pembentukan partai-partai baru membutuhkan waktu. Demikian pula upaya untuk memasyarakatkan aspirasi dan wawasannya. Seperti diketahui, Pemilihan Umum 1999 kemudian diikuti tak kurang dari 48 partai.

Pemilihan umum multipartai memang menjadi agenda politik yang dirancang Habibie sejak malam hari setelah dilantik menjadi presiden. Ia begitu sadar bahwa keran demokrasi harus dibuka lebar-lebar. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berunjuk rasa harus segera dilaksanakan. Itu salah satu dari 11 butir pemikirannya pada malam itu.

Ketika menyusun kabinet pada 22 Mei, ia menerima surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Dalam surat yang dibawa dua perwira tinggi Angkatan Darat itu, Nasution menyarankan agar Habibie mengangkat Jenderal Subagyo H.S. menjadi Panglima ABRI (Pangab) dan Letjen Prabowo Subianto sebagai KSAD. Tapi Habibie bergeming. Ia tetap mempertahankan Jenderal Wiranto di posisi Pangab.

Ihwal Wiranto, Habibie tak menyembunyikan kesan baiknya terhadap jenderal ini. Ia menilai Wiranto sebagai sosok yang beretika dan bisa dipercaya. Kesan itu muncul kuat saat Wiranto secara terbuka memperlihatkan instruksi presiden inpres yang diterimanya dari Pak Harto sebelum lengser.

Isinya, memberi kewenangan kepada jenderal itu untuk bertindak dalam keadaan darurat. Ya, sebut saja semacam Supersemar seperti yang diterima Pak Harto dahulu. Habibie pun menyuruh Wiranto menyimpan saja dokumen itu. Ia menilai, bisa saja Wiranto mengerahkan pasukan untuk merebut kekuasaan, tapi itu tak dilakukannya.

Yang tak kalah menarik adalah uraian Habibie yang tampak meluruskan isu-isu seputar "ancaman" Prabowo yang sempat berkembang di masyarakat. Menurut kabar burung yang beredar, Prabowo sambil membawa senjata mendatangi Habibie untuk meminta jabatan Pangab. Ternyata, isu itu tidak benar sama sekali.

Habibie bertutur, pada pagi hari 22 Mei, ia mendapat kabar tentang adanya gerakan pasukan Kostrad ke Jakarta. Ia menilai, pengerahan pasukan ini berada di luar pengetahuan dan koordinasi Pangab. Lalu ia meminta Wiranto segera mengganti Pangkostrad, yang ketika itu dijabat Prabowo, hari itu juga.

Rupanya, Prabowo tidak bisa menerima pencopotan dirinya. Ia pun datang ke istana dan menemui Habibie setelah makan siang. Menurut Habibie, Prabowo sama sekali tak membawa senjata. Dalam dialog itu terungkap, Prabowo ternyata berniat mengamankan presiden dan meminta pencopotannya diralat. Habibie bertahan pada pendiriannya. Ia juga seperti memaklumi sikap kritis Prabowo yang dinilainya dibesarkan dalam lingkungan intelektual dan rasional.

Habibie mengungkap pula bagaimana lobinya kepada Pemerintah Jerman sangat membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Terutama kesediaan Kanselir Helmut Kohl mengutus pakar bank sentral Jerman untuk ikut membenahi perangkat lunak Bank Indonesia. Setidaknya, ia menyebut peran dua nama: Helmut Schlesinger dan Wolfgang Kartte.

Bagaimanapun, buku ini memberi banyak informasi tentang apa yang dilakukan Habibie selama menjadi orang nomor satu di negeri ini. Banyak terobosan yang dilakukannya. Begitu pula tampak sikapnya sebagai seorang demokrat yang memelopori pembukaan keran demokratisasi bagi bangsa ini. "Sebagai pemimpin, kita baru bisa disebut berhasil kalau generasi sesudah kita berkarya lebih baik dari kita," ujarnya ketika mengantar pelepasan memoarnya.

Erwin Y. Salim

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home