| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Tuesday, July 18, 2006,1:03 PM

UUD 45 (Asli) Tolak Demokrasi Liberal

Amin Aryoso

Wacana tentang ditegakkannya lagi UUD 1945 kini bagai gayung bersambut, setelah beberapa ormas memperingati HUT ke-47 Dekrit Presiden Soekarno kembali ke UUD 1945 di Pelataran Tugu Proklamasi dan di Perpustakaan Nasional, 5 Juli 2006.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Jusuf Kalla, Gubernur Lemhannas Muladi, Ketua DPR Agung Laksono, dan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud bereaksi dengan opininya, Adnan Buyung Nasution "nimbrung" dengan artikel Kembali ke UUD 45, Antidemokrasi (Kompas, 7/7).

Meski tidak secara spesifik menuduh tokoh yang ingin ditegakkannya UUD 1945 sebagai "antidemokrasi", judul tulisan Buyung pada dasarnya menjurus ke sana.

Manipulasi hukum

Pertama, kami tidak menyatakan kembali ke UUD 1945. Keputusan MPR 1999-2004 secara prosedural tidak membatalkan Dekrit 5 Juli 1959, dan menurut ketentuan hukum, UUD 1945 masih berlaku. Sedangkan UUD 1945 yang diamandemen empat kali diberlakukan secara politis, padahal perubahannya menyimpang dari tata tertib yang ditetapkan MPR, apalagi tidak dicantumkan dalam Lembaran Negara.

Kedua, UUD 1945 amandemen, oleh MPR dinamakan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Istilah itu sama sekali tidak dikenal karena namanya tidak sesuai Dekrit Presiden dan telah diberlakukan MPRS melalui TAP MPRS No X/MPRS/1966 dan No XX/MPRS/1966. Lalu MPR dalam Pasal 115 TAP MPR No I/ MPR/1978 menyatakan MPR tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan atas UUD 1945. Melalui TAP No III/MPR/ 2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, MPR menyatakan, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara RI.

Dengan nama itu, MPR melakukan manipulasi hukum yang merupakan hasil konspirasi asing bekerja sama dengan eksponen tertentu di dalam negeri. Sebenarnya UUD 1945 amandemen lebih tepat disebut UUD 2002.

Ketiga, persoalan utama yang ingin dikemukakan bukan untuk mendekritkan kembali UUD 1945 (asli), tetapi menegakkan konstitusi karena dilakukan empat kali perubahan, dibuat melalui prosedur yang salah, karena itu batal demi hukum.

Dari segi substansi, "UUD 2002" bermuatan gagasan neoliberalisme yang terbukti menghancurkan tatanan sosial politik dan sosial ekonomi sejumlah negara berkembang, terutama Indonesia. Selain itu dengan amandemen, Indonesia tidak memiliki lagi GBHN sehingga arah dan konsep pembangunan tidak jelas. Karena itu kami mendukung pendapat Rektor UGM Prof Dr Sofian Effendi yang menyebut, andaikata Presiden SBY mau mendekrit, yang didekritkan bukan kembali ke UUD 1945 (asli), tetapi membatalkan "UUD 2002" atau melalui referendum, sebab MPR sekarang bukan lagi referensi rakyat karena statusnya tidak Lembaga Tertinggi Negara.

Keempat, demokrasi Indonesia berdasar UUD 1945 (asli) bertentangan dengan demokrasi liberal karena demokrasi Indonesia menganut sosio demokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sehingga para penganut UUD 1945 (asli) tidak benar jika disebut antidemokrasi. Para pendukung UUD 1945 (asli) jelas antidemokrasi liberal.

Kelima, seperti dikatakan Prof Mr Soepomo, demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat. Bagi bangsa Indonesia, individu tak lepas dari masyarakat. Maka hak dan kewajiban yang dimiliki terkait fungsi di masyarakat. Berarti bertentangan dengan individualisme Demokrasi Barat, yang tidak mengenal asas kekeluargaan dan gotong royong demi keadilan sosial.

Bukan lagi sementara

Keenam, lebih dari itu, empat perubahan UUD 1945 bertentangan dengan Pembukaan, Batang Tubuh UUD 1945 (asli), selanjutnya dengan menghapuskan Penjelasan sehingga benar-benar merupakan penerapan neoliberalisme. Artinya, "UUD 2002" menghapus peran golongan fungsional dan utusan daerah dalam MPR, padahal golongan fungsional merupakan 90 persen rakyat Indonesia (petani, buruh, nelayan, guru, pemuda, agamawan, TNI/Polri, cendekiawan, wartawan, dan lainnya). Apalagi dalam pengambilan keputusan, demokrasi Indonesia menekankan musyawarah dan mufakat untuk mencapai keadilan sosial, sedangkan demokrasi Barat selalu berpegang pada voting, di mana pemilik modal dengan mudah mengalahkan rakyat kecil (the winners get all, the loosers get nothing). Hal seperti itu jelas menimbulkan kemiskinan struktural.

Ketujuh, UUD 1945 (asli) adalah UUD sementara dan dapat diubah seperti dikatakan Bung Karno, 18 Agustus 1945. Namun, Bung Karno menginginkan perubahan melalui suara rakyat/pemilu. Bung Karno menginginkan pemilu bukan hanya untuk memilih anggota parlemen, tapi juga anggota konstituante yang bertugas menetapkan UUD. Kenyataannya Konstituante gagal menetapkan UUD sehingga untuk mencegah kemungkinan perpecahan antarbangsa, atas nama rakyat Indonesia, Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Perang mendekritkan kembali ke UUD 1945, sekaligus dibuat Keppres No 150/1959 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara No 75/1959. Maka UUD 1945 tidak lagi berstatus sementara.

Jika Dekrit 5 Juli 1959 disebut "permainan" sisa-sisa militer pendukung Soekarno, pantas juga ada pertanyaan, bagaimana dengan amandemen UUD 1945 (asli) yang tergambar demi kepentingan asing?

Kedelapan, hal itu membuktikan Bung Karno amat demokratis dan tidak otoriter sebagaimana dituduhkan pihak asing dan pihak-pihak tertentu di dalam negeri.

Kesembilan, kembali ke UUD 1945 (asli) tentu tak dapat dikatakan setback karena sejarah UUD 1945 (asli) ditetapkan 1945 (abad ke-20), sedangkan demokrasi Barat bersumber paham liberalisme. Artinya, dibanding dengan konstitusi negara mana pun di dunia, menurut ahli hukum tata negara Prof Dr ASS Tambunan SH, UUD 1945 (asli) adalah paling modern.

Kesepuluh, khusus mengenai hak-hak asasi manusia (HAM) sudah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 (asli), tercermin dengan kalimat, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan", yang dijabarkan rinci Pasal 27 dan 33, diperkuat sila kedua Pancasila sebagai dasar negara. Sementara "UUD 2002" mengutip Deklarasi HAM PBB yang dikeluarkan tahun 1948, berarti UUD 1945 (asli) sudah mendahului menetapkan HAM pada tahun 1945.

H Amin Aryoso
Mantan Ketua Komisi II DPR 1999-2002 yang saat sidang MPR menentang amandemen; Aktivis Yayasan Kepada Bangsaku; Alumnus GMNI

1 Comments:

Blogger Nay Denature said...

Loved your site http://iddenature.com
www.seputarpenyakitkelamin.com

2:05 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home