Fajar Riza Ul Haq
Koordinator Program Islam Maarif Institute

Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-13 dilaksanakan yang dilaksanakan di Samarinda, Kalimantan Timur, mengangkat tema ''Mencerahkan Nurani, Membangun Peradaban''. Ritual organisasi empat tahunan ini tidak hanya bernilai strategis, namun juga memiliki dimensi politis untuk menegaskan posisi sekaligus sikap politik Pemuda Muhammadiyah yang selama ini menjadi tulang punggung Angkatan Muda Muhammadiyah dalam kancah kebangsaan.

Tema besar perhelatan tersebut mencerminkan kepedulian generasi muda Muhammadiyah terhadap situasi masyarakat Indonesia yang masih dilanda krisis moral yang bersifat kolektif. Karenanya, bangsa dan negara ini tidak bisa dibangun tanpa fondasi nilai-nilai moralitas dan keadaban. Kehancuran sebuah peradaban akan selalu diawali oleh hancurnya moralitas, tersingkirnya nilai-nilai illahi, serta hilangnya komitmen untuk melakukan regenerasi kepemimpinan dan peremajaan visi.

Masa depan
Eksistensi Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu elemen bangsa terkait erat dengan visi dan masa depan kepemimpinan Muhammadiyah. Independensi dan visi kebangsaan yang inklusif merupakan kunci untuk mengamankan proses politik keorganisasian secara demokratis, partisipatif, serta visioner.

Seperti halnya Angkatan Muda Muhammadiyah lainnya, Pemuda Muhammadiyah merupakan pelanjut sekaligus calon kreator kepemimpinan baru Muhammadiyah di masa depan. Hemat penulis, di samping analisis serta penguatan wilayah eksternal, kalangan muda Muhammadiyah harus terus membaca peta sosiologis internal persyarikatan Muhammadiyah yang berinteraksi secara simultan dengan isu-isu kebangsaan.

Pada konteks ini, menurut Prof Din Syamsuddin, ada sinyalemen dari beberapa pihak bahwa semangat nasionalisme Muhammadiyah berada di persimpangan jalan seiring mencuatnya wacana pro-kontra Pancasila sebagai dasar negara. Tentu keberadaan sinyalemen tersebut perlu dikonfrontasikan dengan catatan perjalanan Muhammadiyah.

Sebelum negara Indonesia dideklarasikan tahun 1945, tokoh-tokoh awal Muhammadiyah sudah terlibat dalam gerakan pada fase perintisan kemerdekaan, seperti dilakukan Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Fakhruddin. Secara khusus, Soekarno memberikan apresiasi tinggi terhadap peran Ahmad Dahlan dalam perintisan gagasan nasionalisme bangsa. Soekarno menyebut Ahmad Dahlan sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pergulatan intelektualismenya di samping HOS Cokroaminoto.

Pada masa kemerdekaan, fase pembangunan Muhammadiyah berada di garis terdepan dalam proses perumusan dasar negara. Inklusivitas Muhammadiyah yang ditunjukan Ki Bagus Hadikusumo dalam perumusan Pancasila menjadi kunci bagi kelahiran negara Indonesia yang berdasarkan kemajemukan. Kiprah Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial telah berhasil menopang program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Muhammadiyah dikenal sebagai satu organisasi sosial keagamaan mainstream yang memiliki komitmen terhadap gagasan keadaban sosial dan kebangsaan yang majemuk.

Kepemimpinan kolektif
Membangun Muhammadiyah, akan selalu membutuhkan kepemimpinan kolektif yang mau bergerak dengan kesadaran Qurani, berbicara di atas kepentingan sekelompok orang, dan terus berdialog dengan problematika zaman. Muktamar di Samarinda merupakan tonggak penting organisasi untuk meneguhkan proses kaderisasi serta visi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang peka terhadap peta bangsa.

Munculnya kelompok-kelompok kepentingan di arena muktamar sulit dihindari sebagai implikasi proses demokrasi yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingannya. Terlebih, negara ini akan memiliki agenda politik lima tahunan (pemilu) di mana kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah saat itu akan ditentukan pada muktamar kali ini.

Untuk kepentingan mobilisasi politik, tentu Pemuda Muhammadiyah sangat menjanjikan. Karena di samping memiliki ribuan anggota di seluruh Indonesia, juga didukung kemampuan stuktur organisasi menyentuh masyarakat di tingkat kecamatan.

Di tengah berbagai tarikan kepentingan kelompok, komitmen Pemuda Muhammadiyah untuk mempertahankan sikap politiknya sejalan dengan Muhammadiyah sangat penting diperjuangkan. Juga harus mendapat catatan tebal, regenerasi kepemimpinan harus disertai peningkatan kualitas visi dan kerja organisasi. Sebuah organisasi kader akan kehilangan spiritnya jika proses regenerasi kering dari gagasan-gagasan baru dan mengunci diri dari desakan keterbukaan. Proses politik dalam muktamar sudah semestinya berujung pada konsensus sistem kepemimpinan yang berkarakter, independen, partisipatif dalam proses kebangsaan serta transformatif.

Menurut Folke Bernadotte Academy, Swedia, kepemimpinan yang baik (good leadership) lebih terkait dengan kapasitas dan kapabilitas kolektif untuk menciptakan perubahan. Kapasitas tersebut tidak harus bertumpu pada individu tertentu, namun dapat juga dalam bentuk kapasitas organisasi maupun gerakan.

Jika Buya Syafii sempat melontarkan pernyataan bahwa bangsa ini terasa 'kikir' melahirkan negarawan, maka Pemuda Muhammadiyah sepantasnya berkewajiban moral untuk menjadikan proses kaderisasinya sebagai 'kawah candradimuka' calon-calon pemimpin bangsa visioner yang dinaungi semangat kemanusiaan Alquran. Dalam konteks kepentingan capacity building, muktamar merupakan salah satu proses pembelajaran untuk mematangkan sikap, perilaku, serta pandangan hidup sebagai kader persyarikatan.

Muktamar adalah arena untuk melatih dan mengasah kepekaan berdemokrasi, menghargai pilihan pihak lain, dan memperjuangkan suatu kepemimpinan dengan nurani dan cara-cara yang beradab pula.

Bagi muktamirin, ada baiknya meresapi pesan Buya Syafii Maarif ini: ''Kepada anak-anak muda Muhammadiyah, aku tekankan benar bahwa yang harus dibela adalah persyarikatan sebagai institusi. Maka jika tidak mantap misalnya dengan pimpinan, jangan lalu meninggalkan Muhammadiyah, bergabung dengan yang lain. Terlibat dalam Muhammadiyah menuntut kesabaran tinggi.'' Wassalam.