Cairo, Kompas - Israel sangat ngawur dalam menangani kasus penyanderaan serdadunya, Kopral Gilad Shalit. Mereka tanpa dasar dan bukti telah menuduh Pemerintah Palestina, Presiden Mahmoud Abbas, pimpinan Hamas di luar negeri, dan bahkan Suriah, berada di balik penyanderaan serdadu tersebut.

Demikian ditegaskan Menteri Kebudayaan Palestina Ataillah Abu Sabah dalam wawancara khusus dengan Kompas, Senin (3/7) di Cairo, Mesir.

Abu Sabah transit di Cairo dalam perjalanan pulang dari kunjungan ke China menuju Jalur Gaza. "Contoh tindakan ngawur Israel adalah penangkapan sejumlah pejabat Hamas di Tepi Barat. Penangkapan tersebut jelas melanggar hukum internasional. Para pejabat Palestina telah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu demokratis. Mereka punya hak lindung secara hukum internasional. Karena itu, Israel telah melakukan tindakan kriminal dengan menangkap pejabat Palestina tersebut. Pemerintah Palestina tidak terlibat kasus penyanderaan, tetapi Israel main tangkap tanpa menunjukkan bukti keterlibatan mereka," kata Abu Sabah.

Menurut dia, Israel juga ngawur karena secara membabi buta melancarkan agresi militer dengan menghancurkan sejumlah infrastruktur di Jalur Gaza.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Palestina tidak punya pengaruh pada pihak penyandera itu. "PM Palestina Ismail Haniya sudah menyerukan agar serdadu Israel dijaga secara baik dan dibebaskan, tetapi penyandera tidak menanggapi seruan PM Haniya tersebut. Jadi, inisiatif menyangkut sandera serdadu Israel sepenuhnya berada di tangan penyanderanya," lanjutnya.

Tentang tuduhan Israel mengenai keterlibatan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal yang berdomisili di Suriah, Abu Sabah mengatakan hal itu bagian dari tindakan ngawur Israel.

"Kalau Israel mengancam Khaled Meshaal, itu bukan hal baru. Meshaal sudah beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Sesungguhnya tidak ada warga Palestina yang aman. Semua warga Palestina berada di bawah ancaman peluru Israel setiap saat dan di mana pun," tegas Abu Sabah.

Mengenai cara terbaik bagi penyelesaian kasus penyanderaan serdadu Israel tersebut, Abu Sabah menyatakan, seharusnya Israel mempertimbangkan secara serius tawaran solusi jalan tengah bagi pembebasan Gilad Shalit.

"Berikan terus kesempatan pada perundingan. Ada sejumlah tawaran solusi dalam kasus ini. Mediator Mesir juga telah menawarkan jalan tengah. Namun, Israel masih bersikeras," kata Abu Sabah.

"Para penyandera itu punya syarat yang jelas untuk membebaskan sandera serdadu Israel tersebut. Syarat yang diminta para penyandera telah mendapat dukungan luas dari rakyat Palestina, seperti pembebasan tahanan wanita dan pemuda Palestina di bawah 18 tahun yang disekap di penjara Israel. Mesir juga telah menawarkan solusi lain yang lebih bersifat kompromi. Kini bola di tangan Israel. Saya sangat berharap kasus ini tidak berkepanjangan," ujarnya.

"Saya tidak bisa menjelaskan mengenai tawaran solusi itu karena saya tidak terlibat dalam perundingan. Itu adalah urusan mereka yang kini terlibat dalam perundingan," tambahnya.

Dokumen tahanan

Tentang kesepakatan dokumen para tahanan yang dicapai pekan lalu, Abu Sabah menuturkan, Hamas tidak memberi konsesi dalam kesepakatan tersebut.

"Misalnya butir yang menyangkut PLO, Hamas hanya bersedia masuk ke lembaga itu setelah dilakukan reformasi sesuai dengan kesepakatan Cairo bulan Maret 2005. Butir-butir dalam dokumen tersebut yang disetujui Hamas adalah butir yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Legalitas internasional, seperti Resolusi PBB, diterima Hamas selama mendukung hak-hak rakyat Palestina," lanjutnya.

Tentang perundingan dengan Israel, Abu Sabah menyatakan Pemerintah Hamas tidak terlibat perundingan, tetapi Presiden Mahmoud Abbas dan PLO yang akan berunding nanti sesuai dengan kesepakatan dokumen para tahanan.

"Pemerintah Hamas hanya menangani urusan kehidupan keseharian, seperti kesehatan, pengadaan bahan pokok, dan keamanan sehari-hari. Namun, politik urusan PLO," ungkapnya.

Mengenai pemerintah persatuan nasional yang disepakati dalam butir dokumen para tahanan, Abu Sabah mengungkapkan, Hamas sejak awal mendukung dan berusaha membentuk pemerintah persatuan nasional.

"Kami berharap pemerintah persatuan nasional itu dibentuk dalam waktu dekat. Kami berharap tercapainya kesepakatan dokumen para tahanan tersebut bisa membantu menyatukan kembali rakyat Palestina dengan semua kekuatan politiknya. Sudah waktunya semua bersatu dan bahu-membahu berjuang menghadapi aksi kriminal Israel saat ini," tegas Menteri Penerangan Palestina itu. (MTH)