Oleh : Iman Sugema

Dalam pidato pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang ke 16 di Manado, dua minggu yang lalu, Presiden melontarkan wacana yang menyegarkan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Wacana ini diangkat dari keberhasilan Presiden F.D Rosevelt dalam mengatasi the great depression di tahun 1930-an melalui program dan kebijakan ekonomi yang lebih populer disebut New Deal.

Bagi kita, ini memang masih merupakan wacana karena belum ada deskripsi yang detil dan jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Bahkan beberapa menteri yang turut memberikan komentar dalam media masa tampak kurang begitu "ngeh" dengan konsep ini. Presiden sendiri meminta ISEI untuk memikirkan secara serius dan diberi waktu satu bulan untuk membuat konsep New Deal yang relevan bagi situasi dan kondisi perekonomian yang sedang dihadapi negara kita.

New Deal yang digagas Rosevelt terdiri dari 15 program kebijakan yang bisa dikelompokan menjadi empat bidang. Bidang yang pertama adalah restrukturisasi industri keuangan yang terdiri dari pembentukan lembaga penjaminan simpanan (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), perusahaan kredit pemilikan rumah (Home Owners Loan Corporation, HOLC), dan pembuatan undang-undang pasar modal (Federal Securities Act). Kita sudah memiliki lembaga penjaminan simpanan dan undang-undang pasar modal sehingga yang paling relevan adalah perusahaan yang mirip HOLC. Dalam konteks Indonesia, perusahaan ini harus bisa mempercepat tercapainya pembangunan satu juta rumah sehat sederhana. Dampak ekonominya adalah pembukaan lapangan kerja baru dan pemulihan sektor perumahan rakyat.

Bidang yang kedua adalah pembangunan infrastruktur dengan cara padat karya yang meliputi program seperti Civil Work Administration (CWA) yang mempekerjakan para penganggur untuk membangun dan memperbaiki jalan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, sekolah, kantor pemerintah dan lainnya. Selain itu dibentuk Public Work Association (PWA) yang membangun Grand Coulee Dam di sungai Columbia. Tenessee Valey Administration (TVA) dibentuk untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik bertenaga air, serta membangun dan mengelola irigasi dan fasilitas rekreasi. Program seperti di atas sangat relevan untuk mengatasi masalah semakin buruknya infrastruktur. Jalan lintas antar provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi mengalami kerusakan berat. Disamping itu, kita sedang mengalami krisis listrik. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur harus dilakukan dengan cara padat karya agar memberikan dampak terbesar bagi pemecahan masalah pengangguran.

Bidang yang ketiga adalah program sosial dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberi perlindungan sosial terhadap orang miskin dan kaum pekerja. Dalam bidang ini dibangun lembaga yang dinamakan Federal Emergency Relief Administration yang bertugas untuk melakukan revitaliasi berbagai lembaga lokal yang mengelola bantuan sosial. Bantuan sosial lebih diarahkan untuk hal-hal yang dipandang produktif karena bantuan yang bersifat gratis biasanya tidak mendidik dan menciptakan ketergantungan. Para pemuda juga dilatih dan dipekerjakan di kamp yang dikelola oleh Civilian Conservation Corps yang menampung kurang lebih 2,5 juta pemuda untuk melakukan konservasi dan pemeliharaan hutan, taman dan pantai. Para pemuda dilatih dan dididik untuk bisa mandiri dan percaya diri.

Dalam konteks Indonesia, program-program seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengangguran pemuda sembari mengatasi masalah-masalah sosial dan bencana alam. Pemuda yang menganggur bisa dilatih menjadi pekerja sosial untuk membantu korban di daerah bencana, menjadi guru bantu di daerah terpencil, menjadi tenaga medis di wilayah miskin dan tertinggal, menjadi penyuluh pertanian, dan melakukan reboisasi serta menjaga hutan. Disamping itu pengalaman bekerja dan berinteraksi secara sosial di daerah bencana dan terbelakang biasanya akan menumbuhkan kelas pekerja dan pewirausaha yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Karena itu, program semacam ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi pengangguran semata, tetapi lebih luas lagi untuk menciptakan keeratan sosial di masyarakat.

Bidang yang keempat adalah revitalisasi pertanian dan industri yang diwujudkan dengan pembentukan Farm Security Administration (FSA) dan National Industrial Recovery Act (NIRA). Berbeda dengan kondisi Indonesia, program utama FSA adalah membatasi jumlah produksi pertanian melalui pembatasan luas tanam dan pengurangan populasi ternak. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan harga komoditi pertanian yang pada waktu itu sangat rendah karena terjadi kelebihan produksi. Untuk kasus Indonesia sekarang, yang harus dilakukan tentu bukan pengurangan produksi tapi malah sebaliknya yaitu program ketahanan pangan dan peningkatan ekspor produk pertanian.

Program pemulihan industri sangat relevan untuk mengatasi de-industrialisasi dan melemahnya daya saing produk-produk manufaktur. Investasi baru dan penggantian mesin-mesin yang sudah usang sangat penting untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Pola hubungan industrial yang lebih sehat diperlukan untuk menjaga hubungan yang produktif antara karyawan dan perusahaan.

Di atas semua itu, yang menjadi perhatian terakhir dan yang paling utama adalah bagaimana cara membiayai semua program di atas. Jawabannya ada dalam expenditure policy yaitu dimana program-program yang dianggap tidak perlu atau kurang mendesak kita tunda untuk sementara waktu sampai kondisi keuangan relatif membaik. Dengan melakukan analisis pengeluaran yang sangat detil akan diketahui proyek dan program yang boros dan kurang bermanfaat. Realokasi anggaran menjadi kunci pelaksanaan New Deal. Kita tunggu saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, apakah New Deal akan dilaksanakan atau tidak.