Nirwono Joga

Sekali lagi bencana alam gempa bumi mengguncang. Kali ini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terjadi Sabtu pagi (27/5), berkekuatan 5,9 skala Richter, menambah daftar panjang kota-kota/wilayah rawan bencana gempa bumi setelah Alor, Nabire, Aceh, dan Nias, serta wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Kejadian alam ini kembali memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk merefleksi diri, seberapa serius kota kita dibangun dalam mengantisipasi dan memitigasi korban bencana alam.

Budaya tanggap bencana

Mengingat keberadaan kota- kota di Indonesia yang unik—80 persen terletak di daerah pesisir, 25 persen wilayah rawan gempa bumi, dan 28 persen wilayah rawan tsunami—membangun kota waspada bencana merupakan sebuah keharusan, seperti yang dibangun di Jepang, Hawaii, hingga Singapura. Pembenahan kota pascabencana melalui tahap pemulihan dan pembangunan kembali fisik dan jiwa kota harus sesuai dengan semangat kekhasan lokal kota-kota yang rusak.

Kota yang terkonsep seharusnya berdasarkan pada pengalaman/kejadian bencana yang terus terjadi. Kejadian di titik-titik rawan bencana dianalisis dan dijadikan bahan penyusunan rencana strategis dan program kegiatan pembangunan yang terarah tepat sasaran untuk rencana mitigasi bencana.

Kota dibangun kembali dengan mengalokasikan lebih banyak ruang terbuka hijau (RTH), mengakomodasi kepentingan perlindungan, evakuasi, atau pertahanan hidup atas bencana. Ini sama halnya dengan membangun sistem peringatan dini secara alamiah untuk mengantisipasi bencana alam yang penting bagi kota dan paling murah untuk dibangun.

Perencanaan kota waspada bencana mensyaratkan perencanaan yang rasional, aplikatif, dan berorientasi hasil (feasible, implementable, and achievable). Bencana tidak bisa diperkirakan dengan tepat, tetapi upaya mitigasi bencana tetap perlu disiapkan untuk meminimalkan korban (nyawa dan harta).

Sistem peringatan dini bencana dibangun secara menyeluruh di bidang fisik kota (pembangunan peralatan mutakhir pendeteksi dini, bangunan antigempa), dan psikis kota (pendidikan dan pelatihan tanggap serta evakuasi bencana). Hidup di kota rawan bencana harus mulai dibudayakan kepada seluruh warga kota bahwa bencana bisa terjadi setiap saat.

Untuk itu perlu dipersiapkan bagaimana cara terbaik mengakrabi, mewaspadai, mengevakuasi, dan bertahan hidup di daerah rawan bencana. Warga ditumbuhkan budaya sikap hidup ramah lingkungan dan bencana alam sebagai bagian fenomena alam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran masyarakat, terutama di titik-titik rawan bencana, untuk sukarela tinggal di rumah susun sedang (berlantai 4) yang layak huni akan menyediakan taman terbuka multifungsi yang signifikan. Taman sebagai ruang evakuasi bencana, tempat bermain dan belajar alam bagi anak- anak, tempat berolahraga, paru-paru kota, daerah resapan air, serta tujuan wisata kota.

Kehadiran rumah susun memberikan peluang dan manfaat penghematan beban biaya hidup kolektif warga terhadap pemakaian listrik (pemakaian energi surya, angin, atau biogas), kebersihan lingkungan dan kesehatan sanitasi (menekan wabah tahunan diare, demam berdarah dengue, flu burung), serta pengelolaan daur ulang sampah terpadu.

Sikap hidup tanggap bencana harus mulai disosialisasikan dalam kurikulum pelajaran wajib segala tingkatan, disertai panduan dan pelatihan evakuasi bencana di seluruh pelosok perkampungan dan permukiman kota. Kelak warga tahu persis kapan, apa, mengapa, ke mana, dan bagaimana proses evakuasi harus dilakukan saat bencana tiba.

Kota waspada bencana

Membangun kota taman waspada bencana berarti membangun jejaringan RTH menyatu tak terputus, mulai dari alun-alun, taman kota dan lapangan olahraga (ruang evakuasi), taman makam (pemakaman massal), jalur hijau jalan raya dan bantaran sungai (jalur evakuasi), hingga tepi pantai (hutan mangrove) dihubungkan oleh taman-taman penghubung (connector parks) dengan dominasi pohon-pohon besar dan hamparan padang dan/atau bukit rumput.

Kini setelah 10 tahun pascagempa, Kota Kobe (1995, 7,2 skala Richter) dan kota-kota lain di Jepang telah berhasil membangun kota taman waspada bencana. Instruksinya jelas, jika terjadi bencana, warga diperintahkan lari ke taman-taman kota. Taman kota diefektifkan sebagai ruang evakuasi, suplai logistik dari udara, dilengkapi tangki air minum, toilet portabel, papan petunjuk, alat komunikasi, dan bungker gudang makanan serta obat-obatan (untuk bertahan selama 10 hari).

Taman dilengkapi pompa hidran untuk pemenuhan kebutuhan air bersih atau cadangan untuk pemadaman kebakaran di musim kemarau. Pohon-pohon terpilih (jenis tertentu) ditanam di sepanjang jalur evakuasi bencana (rute penyelamatan) menuju taman atau bangunan penyelamatan lainnya.

Kota didukung hutan lindung mangrove yang memagari tepian pantai hingga menyusup ke jantung kota berfungsi mencegah intrusi air laut, menahan abrasi pantai, menahan angin dan gelombang besar dari lautan lepas (tsunami), menyerap limpahan air dari daratan, termasuk di saat banjir, dan menetralisasi pencemaran air laut.

Hutan mangrove merupakan habitat ideal terumbu karang yang sangat penting bagi pelestarian kota pesisir dengan ekosistem unik karena mencakup tiga kawasan sekaligus daratan, pantai, dan laut, yang masing-masing memiliki fungsi dan ekosistem berbeda, serta keanekaragaman hayati beragam.

Alun-alun dan lapangan bola merupakan tempat ideal penampungan darurat dan posko penanggulangan bencana yang aman. Bencana yang sering kali menimbulkan korban massal membutuhkan taman makam yang terencana baik, luas memadai, teknik penguburan canggih, dan dikelola secara profesional mempercepat proses evakuasi dan pemakaman jenazah, menghindari proses pembusukan dan polusi bau yang menyengat, serta mempercepat proses pemulihan kebersihan, kesehatan, dan kesegaran kota. Prinsipnya efisien, higienis, dan ramah lingkungan.

Membangun kota taman waspada bencana membutuhkan waktu puluhan tahun. RTH dan pemilihan pohon yang lentur bencana, sebagai bangunan hidup (tumbuh, kembang) membutuhkan pemeliharaan rutin yang harus direncanakan dengan matang dan berjangka panjang. Untuk efisiensi dan optimalisasi biaya, prioritas pemeliharaan RTH dapat dibagi menjadi RTH dengan pemeliharaan penuh (alun-alun, taman kota, lapangan olahraga, jalur hijau jalan), pemeliharaan sedang (taman makam, jalur hijau bantaran sungai), dan tidak dipelihara atau dibiarkan tumbuh alami (hutan kota, hutan lindung, hutan mangrove).

Sungguh naif bila kita selalu tergugah dan membangkitkan kesolidaritasan dalam berkota yang ramah lingkungan dan tanggap bencana, jika harus menunggu setiap datangnya bencana. Sikap solidaritas seperti ini sering kali surut dan cepat terlupakan seiring dengan proses waktu tenggelam dalam banalitas keseharian kehidupan "normal" (yang egosentris) sehingga PR penanggulangan dan pencegahan bencana ikut pupus, tiba-tiba menjadi basi, dan tidak pernah tuntas dikerjakan bersama.

Kita harus mulai membangun kota taman waspada bencana sekarang juga sehingga kota dan kita akan selalu siap mengantisipasi datangnya bencana setiap saat. Kita yang berusaha, Tuhan yang menentukan.

NIRWONO JOGA Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lansekap Indonesia