Putrajaya, Kompas - Sejumlah negara kuat bertindak di luar kesepakatan masyarakat internasional di PBB. Ada kecenderungan negara-negara adidaya itu melakukan tindakan melawan aturan internasional, menerapkan standar ganda, dan di luar peradaban.

Demikian Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi ketika menyampaikan pidatonya yang panjang dalam pembukaan Pertemuan Para Menteri Negara-negara Gerakan Nonblok (GNB) di Putrajaya, Malaysia, Senin (29/5).

PM Malaysia itu mengungkapkan, sejumlah masalah baru kini semakin mengancam perdamaian dunia akibat ulah negara-negara adidaya. Dalam persoalan nuklir Iran, masalah Palestina, serta perang di Irak, negara-negara adidaya tampak jelas telah bertindak tidak adil dan melanggar aturan-aturan internasional.

Pidato PM Malaysia itu mendapat sambutan sangat baik dari banyak delegasi anggota NAM. Abdullah mengungkapkan, kampanye melawan terorisme internasional yang melibatkan seluruh negara belum bisa menghilangkan ancaman terhadap perdamaian dan ketenangan di dunia ini.

Ditambahkan, tindakan militer saja tidak akan pernah mampu mengalahkan terorisme. Terorisme tidak bisa ditangani dengan cara-cara melawan hukum dan membabi buta. Penanganan justru harus dilakukan secara menyeluruh, dengan mengatasi penyebabnya. "Tentu saja masalah ini lebih baik ditangani melalui PBB dengan kesukarelaan dan kerja sama penuh semua anggota masyarakat internasional," kata Abdullah.

PM Malaysia juga mengungkapkan adanya kecenderungan melakukan tindakan-tindakan unilateral dalam hubungan internasional. "Kita telah menyaksikan kecenderungan untuk bekerja di luar jalur PBB ketika sanksi Dewan Keamanan tidak bisa diperoleh. Kecenderungan ini, jika dibiarkan terus berlangsung, akan melemahkan otoritas Dewan dan mengaburkan relevansinya. Oleh karenanya, kita harus tegas menentang kecenderungan itu dan mempertahankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB," ujar Abdullah.

Konsep-konsep baru seperti "Intervensi kemanusiaan", "Tanggung jawab untuk melindungi", dan Perang Pre-emtif" membuat konsep-konsep tradisional yang tertuang dalam Piagam PBB menghadapi tantangan besar.

GNB harus dengan sekuatnya menentang upaya-upaya menggerogoti Piagam PBB itu melalui pengutamaan dialog dan negosiasi dalam berbagai penyelesaian konflik internasional ketimbang mengutamakan kekuatan militer.

Multilateralisme aktif

Abdullah mengingatkan, semua negara kini menghadapi sebuah medan kepentingan yang berbeda-beda dan kesetiaan yang saling berbenturan di antara anggota-anggota GNB sendiri. Hal ini karena negara-negara anggota GNB juga menjadi bagian dari berbagai organisasi regional, subregional, maupun internasional lainnya. Semua itu berdampak pada kesatuan, kohesi, dan solidaritas di dalam GNB sendiri.

"Jelas sekali tantangan-tantangan itu harus ditangani dengan cara yang bisa menjamin kelangsungan relevansi dan kepatutan GNB kepada masing-masing anggotanya. Tentu saja kita perlu menyeimbangkan antara kepentingan-kepentingan nasional dan kepentingan kolektif gerakan," ujarnya. (OKI)