Iman Sugema

Gelembung hot money akhirnya pecah pada Senin (15/5) yang ditandai dengan merosotnya indeks harga saham gabungan dan melemahnya nilai tukar rupiah. Sampai hari Selasa rupiah sudah tertekan sebesar 7,1 persen dibandingkan penutupan akhir pekan lalu, dan IHSG mengalami koreksi sebesar 11,8 persen. Bursa saham dan valas selama dua hari terakhir mengalami pembalikan tren yang paling parah daripada bursa regional.

Walaupun belum ada tanda- tanda adanya arus balik hot money secara besar-besaran, sulit untuk mengharapkan bahwa investor akan kembali mengguyur uangnya ke bursa domestik dalam satu-dua minggu ke depan. Dalam bahasa Dornbusch (1995) —profesor ekonomi makro MIT—kita sedang mengalami sudden stop arus modal asing. Dia bilang bahwa "it is not the speed, but it is the sudden stop that kills.’"Dengan kata lain, yang berbahaya bukanlah besarnya arus masuk modal asing, tetapi adalah berhentinya arus masuk tersebut. Ketika arus tersebut berhenti, sebuah krisis finansial bisa terjadi yang kemudian merembet ke sektor riil.

Sudah ada ribuan artikel jurnal ilmiah internasional yang mengupas betapa hot money dapat membahayakan perekonomian negara berkembang seperti Indonesia.

Akan tetapi, sampai saat ini kita belum pernah sampai pada pemecahan yang mendasar mengenai masalah ini. Kalau seandainya situasi sekarang tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin krisis keuangan akan terulang lagi. Dalam 12 bulan terakhir, kita sudah mengalami dua insiden larinya hot money, yaitu sekarang dan selama periode Juni-September 2005. Dengan pengalaman ini, semestinya kita jera dan mulai memikirkan solusi yang lebih permanen.

Tersandera

Saya ingin bertanya kepada para pejabat pengambil kebijakan, apakah kita akan tetap membiarkan stabilitas ekonomi tersandera oleh para pelaku pasar yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek? Apakah fair dan demokratis apabila nasib 220 juta orang diombang-ambingkan oleh segelintir orang yang memiliki akses dan kekuatan di pasar finansial?

Karena Indonesia sudah menjadi negara demokrasi, setiap kebijakan ekonomi dan keuangan diarahkan untuk memberikan kemaslahatan yang maksimum bagi mayoritas penduduknya. Bukan untuk pelaku pasar finansial yang sama sekali tidak memiliki concern terhadap nasib rakyat. Karena itu, setidaknya ada tiga langkah yang harus kita lakukan untuk melindungi rakyat dari hot money.

Pertama, dalam jangka dekat ini adalah sangat mendesak untuk mencegah tidak terkendalinya nilai tukar. Yang kita hadapi sekarang adalah para pedagang finansial yang masuk ke Indonesia secara naked (telanjang) alias tidak melakukan hedge (lindung nilai). Karena naked, mereka akan mudah panik menubruk dolar dengan harga berapa pun jika diperkirakan situasi akan memburuk. Itulah yang terjadi dalam dua hari terakhir ini.

Kata kuncinya adalah mencegah situasi menjadi lebih buruk. Untuk itu, BI harus selalu hadir di pasar melakukan intervensi. Jika intervensi tidak cukup mempan, restraint atau pembatasan transaksi valas bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas operasi pasar. Saya yakin BI akan all out.

Langkah yang kedua adalah melakukan perubahan mindset di lingkungan pejabat pemerintahan tentang perkembangan pasar finansial dan sektor riil. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan perkembangan sektor finansial tidak akan sustainable jika tidak ditopang oleh fundamental di sektor riil.

Karena itu, gelembung finansial merupakan tanda bahaya dan bukan bentuk kepercayaan investor. Interpretasi seperti ini membutuhkan sebuah kejujuran karena biasanya pejabat publik punya motif untuk selalu kelihatan berprestasi.

Ketiga adalah kebijakan jangka panjang, di mana sudah saatnya untuk memikirkan kebijakan yang mampu memaksimumkan manfaat dari aliran modal asing. Intinya, harus ada kebijakan yang mengarahkan supaya komponen investasi langsung menjadi lebih dominan. Modal asing jenis ini jauh lebih bermanfaat karena secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Biasanya ada dua hal yang dilakukan untuk mendapatkan komposisi aliran modal yang lebih baik, yakni 1) perbaikan iklim usaha dan investasi serta 2) restriksi terhadap aliran hot money. Untuk hal yang pertama, kita sudah bosan mendiskusikannya dan ternyata perbaikan iklim investasi belum juga terealisasi. Untuk hal yang kedua, tampaknya juga tak pernah bisa diimplementasikan selama kebijakan ekonomi didominasi oleh aliran market fundamentalism.

Sebagai catatan, restriksi aliran modal jangka pendek yang pernah dilakukan oleh Malaysia dan Cile justru menciptakan confident dari pemodal yang melakukan investasi langsung karena volatilitas di pasar keuangan dapat dihindari. Akibatnya, aliran foreign direct investment (FDI) menjadi lebih besar dibandingkan dengan sebelum restriksi tersebut diterapkan.

Fluktuasi yang tajam dalam nilai tukar dan tingginya suku bunga adalah musuh pemodal FDI. Itu juga merupakan salah satu penyebab belum kunjung datangnya FDI selama tujuh tahun terakhir.

Iman Sugema
Direktur International Center for Applied Finance and Economics (Inter-CAFE), Institut Pertanian Bogor