Dialog Penting untuk Hindari Benturan Peradaban

Jakarta, Kompas - Pemerintah Kerajaan Belanda tetap mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya, Belanda tidak akan mendukung gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Hal ini disampaikan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende seusai bersilaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Endang Turmudzi di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (7/4). "Kami menghormati wilayah teritorial Indonesia dan otonomi Pemerintah Indonesia untuk mengelola negaranya," ujar Balkenende ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang keinginan sejumlah warga Papua untuk lepas dari Indonesia.

Tentang hasil pertemuannya dengan tokoh dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Balkenende menjelaskan, kerja sama dan dialog merupakan solusi terbaik untuk menghindarkan terjadinya benturan peradaban antara Barat dan dunia Islam.

"Dialog antaragama merupakan salah satu kunci penting untuk menghindarkan terjadinya benturan peradaban," ujarnya.

Sedangkan untuk kerja sama, menurut Balkenende, dapat dilaksanakan di berbagai bidang. Misalnya, kerja sama di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui pertukaran pemuda atau mahasiswa.

"Dialog dan kerja sama itu bertujuan agar ada saling keterbukaan dan pengertian untuk mewujudkan dunia yang lebih damai," katanya.

Din mengatakan, pertemuannya dengan Balkenende membicarakan banyak hal, baik makro maupun mikro. "Intinya, lebih menekankan pada pentingnya dialog untuk menghadapi situasi dunia yang penuh dengan konflik," tuturnya.

Di masa mendatang, menurut Din, akan dilakukan kerja sama yang lebih erat lagi, baik antara pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan masyarakat, maupun kerja sama antara masyarakat dan masyarakat.

"Peluang kerja sama itu bisa dilakukan di berbagai bidang, terutama pendidikan dan dialog antaragama," ujar Din.

Menyinggung soal Papua, Din mengatakan, Muhammadiyah dan NU menolak segala bentuk intervensi dari pihak asing. Apalagi jika intervensi itu dilakukan untuk mengganggu sendi-sendi keutuhan NKRI.

"Kepada kami, PM Belanda tadi juga menegaskan bahwa Kerajaan Belanda tetap mendukung integrasi dan teritorial Indonesia. Bahkan dikatakan juga, mereka tidak setuju jika ada pemisahan diri dari Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa yang juga ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan, kedatangan tokoh dan pemimpin negara-negara Barat ke Indonesia patut dihargai. "Paling tidak, kita beri apresiasi pihak Barat yang mau mendengarkan perasaan orang Timur, tidak hanya kita yang harus pahami mereka," kata Kofifah.

Rencananya, PM Balkenende akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Sabtu. Mereka akan mengadakan pembicaraan empat mata, pertemuan bilateral menyangkut investasi, perdagangan, pendidikan, dan dialog antariman.

"Untuk investasi di Indonesia, Belanda menempati urutan kelima terbesar pada tahun 2005 dengan total nilai 418 juta dollar AS. Total perdagangan Belanda dengan Indonesia pada tahun 2000 mencapai 2,27 miliar dollar AS," ujar Dino Patti Djalal di Jakarta, Jumat.

Usai menerima PM Belanda, Presiden akan menerima kunjungan utusan khusus PBB untuk masalah-masalah Timur Tengah Lakhdar Brahimi. (MAM/INU)