Cairo, Kompas - Dunia Islam ingin meredakan ketegangan, khususnya yang terjadi dalam ranah politik. Oleh karena itu, kaum Muslim dituntut untuk tidak menonjolkan perbedaan tetapi mengutamakan persamaan.

Menteri Agama RI Muhammad Maftuh Basyuni mengemukakan hal itu kepada Kompas, Jumat (8/4), di sela-sela konferensi tentang "Problematika Dunia Islam di Era Globalisasi dan Cara penanggulangannya" yang diselenggarakan Kementerian Waqaf dan Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir selama 6-9 April, di Cairo.

"Ada dua isu yang disorot dalam konferensi itu, yaitu isu politik dan ekonomi. Disadari bahwa dunia Islam sedang mengalami keterpecahan, khususnya dalam ranah politik. Di Indonesia sendiri, juga ada berbagai segmen kekuatan politik Islam," ujar Basyuni.

Wawasan semangat mengutamakan kebersamaan dari perbedaan, lanjutnya, cukup mendapat penekanan dalam konferensi itu. Misalnya, antara penganut mazhab Syiah dan Sunni yang diimbau untuk mengendalikan diri. "Janganlah perbedaan itu ditonjolkan," ujarnya.

Tentang usulan pemimpin Kristen Koptik Mesir di arena konferensi agar diperkuat lobi Islam di dunia Barat untuk mengurangi ketegangan hubungan Islam-Barat, Basyuni mengatakan, inisiatif tersebut perlu dipikirkan dan didukung.

"Pendapat itu cukup obyektif. Kita tidak boleh mengungkung diri. Kalau mengisolasi diri, kita akan tertinggal. Apa yang diinginkan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sendiri, adalah agar kita punya hubungan baik dengan semua negara, baik negara Barat, China, dan negara lain," tutur Menag RI itu.

Isu ekonomi

Mengenai masalah ekonomi, Basyuni mengungkapkan, sempat muncul usulan untuk membentuk pasar bersama Arab dan pasar bersama Islam. "Usulan itu perlu dirumuskan lebih lanjut formatnya. Sejumlah delegasi dari negara Islam lain sudah menyampaikan dukungannya atas usulan tersebut. Indonesia sendiri tentu mendukung usulan itu karena Indonesia ingin mengembangkan dan menunjukkan kemampuannya di bidang ekonomi. Hanya masalahnya, usulan itu sulit dilaksanakan dalam waktu dekat, karena problema negara-negara Islam hampir sama," kata Basyuni.

Menag RI itu juga mengakui, belum mengetahui apakah usulan tersebut akan dikomunikasikan ke Liga Arab untuk ide pasar bersama Arab atau OKI (organisasi konferensi Islam) untuk ide pasar bersama Islam. "Kita tunggu rekomendasi konferensi ini nanti setelah berakhir," ungkapnya.

Menurut Basyuni, isu-isu yang diangkat dalam konferensi sangat memiliki korelasi dengan persoalan umat Islam di Indonesia, karena persoalan yang dihadapi negara Islam lain juga dihadapi Indonesia.

Di Indonesia, ungkap Basyuni, prioritas program aksi yang dilakukan Departemen Agama dalam menanggulangi problematika itu adalah membenahi pendidikan. "Pendidikan yang berada dibawah naungan Depag sebanyak 91,2 persen adalah swasta. Swasta baru ditangani pemerintah setelah keluar Undang-Undang (UU) Sisdiknas tahun 2003.

Jadi, lanjutnya, selama 58 tahun, pemerintah tidak memberi perhatian pada mereka. "UU Sisdiknas menegaskan tidak ada dikotomi antara negeri dan swasta atau antara madrasah dan sekolah umum. Atas amanat UU tersebut, kami ingin meningkatkan kualitas madrasah dan pesantren," kata Basyuni.

Ia menambahkan, melalui pintu pendidikan itu, problema lain di Indonesia diharapkan bisa diatasi seperti isu radikalisme, liberalisme, dan lainnya. (MTH)