Iskandar P Nugraha

Sampai pertengahan abad ke-20, medium yang membiarkan pesan-pesan beserta imajinya tersebar luas dan leluasa di luar batas-batas suatu negeri serta berdampak sosial, politik, dan budaya amat luas begitu minim jumlahnya. Satu dari medium yang sedikit itu adalah penerbitan kartu pos bergambar.

Kartu pos bergambar diperkenalkan pertama kali di Eropa sejak 1890 sebagai perangkat murah mengirim pesan pendek. Semenjak itu, kartu pos mulai digunakan, diperjualbelikan sebagai suvenir dan dikoleksi secara khusus dalam album-album keluarga, meski sang pemiliknya mungkin tak pernah berkesempatan melawat tempat di mana kartu pos itu berasal.

Berdasarkan laporan Java Bode 16 Desember 1892, kartu pos bergambar pertama dari Hindia dikeluarkan Visser & Co., dengan menampilkan wajah kota Batavia dan Buitenzorg. Segera sesudah itu, tempat-tempat di Hindia mulai ditampilkan secara luas dalam kartu pos. Sementara, format kartu pos modern yang kini dikenal, yang menyertakan gambar di satu sisi dan menempatkan pesan dan alamat di sisi lainnya, mulai dipergunakan sejak 1907.

Buku ini menyuguhkan 500 buah kartu pos asal Hindia dari koleksi Leo Haks, yakni sebagian dari sekitar 30.000 desain kartu pos yang diperkirakan pernah beredar dan terkirim dari Hindia ke belahan lain dunia kurun waktu 1893-1930. Steven Wachlin, penulis Toekang Potret: 100 Years of Photography in the Dutch Indies (1989) mempersembahkan latar belakang kisah di balik penerbitan kartu pos tersebut sebagai petunjuk bahwa pencetakan kartu pos bergambar periode ini adalah ujud peralihan luar biasa kemajuan teknologi/fotografi yang akan mengubah dan membentuk imajinasi terhadap topografi politik dan budaya Hindia-Belanda di dunia luarannya. (hal 15-27).

Politik cara melihat

Memandangi koleksi kartu pos lawas ini tidak saja begitu mengasyikkan, namun juga memungkinkan kita mengintip suasana masa lalu penuh kejutan dan keunikan, entah karena keelokan suasana, pemandangan tempat-tempat atau sekadar menyaksikan pelbagai aspek ’ketidaklaziman’ sosial budaya yang kini, di antaranya, mungkin sudah pudar ditelan masa.

Meski kartu pos kolonial sebenarnya tidak menunjukkan dinamika perubahan sejarah Indonesia secara langsung, ia bisa berperan menjustifikasi visualisasi suasana yang mulanya hanya eksis dalam domain naratif turun-temurun kita atas tempat, budaya atau kesenian, terutama yang kemudian menjadi langka dan menghilang.

Periksa misalnya lanskap keelokan alam tempat-tempat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau beberapa kesenian dan upacara adat berkostum corak tekstil unik dari Sulawesi, yang pada waktu ini, 75 tahun berselang, telah pupus bahkan raib sama sekali. Ini semua jelas membuktikan pentingnya kartu pos bersejarah sebagai limpahan pengetahuan masa lalu bernilai.

Walau banyak dikumpulkan hanya sebagai koleksi atas pengetahuan orang Eropa atas mooei Indie nan eksotik, tidak sedikit kartu pos tersebut yang memang telah digunakan semestinya sebagai alat mengirim pesan pendek kepada kawan/keluarga di luar Hindia. Tidak mengherankan bila di balik itu, terdapat banyak cerita menarik bertema gegar budaya.

Sebuah laporan menyatakan bahwa kartu pos bergambar patung Buddha ’telanjang’ dari Candi Mendut yang diposkan dari Hindia, misalnya, dianggap tidak layak disampaikan setibanya di Rotterdam. Pihak kantor pos harus memasukkan kartu pos itu ke dalam amplop dan si penerima dikenai bea denda (hal 20).

Untuk memudahkan pembaca, koleksi kartu pos ini diklasifikasikan penerbit berdasarkan wilayah geografis dengan bubuhan tema-tema utama pencerminan tempat tersebut; dimulai dari Sumatera di Barat, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku dan Papua di Timur. Sedangkan bahasan mengenai Batavia sebagai pusat pemerintahan kolonial ditempatkan tersendiri. (hal 76-114).

Pembagian seperti itu tidak saja menolong pembaca menghayati aspek-aspek unik di koloni seutuhnya, namun sesungguhnya mengisahkan juga sejarah di balik penciptaan kartu pos. Penjajaran/pemetaan itu menunjukkan kartu pos sebagai bagian dari infrastruktur ’politik cara melihat’ Belanda yang menunjukkan proses penaklukan/pendomestikasian wilayah-wilayah Nusantara yang berjalan perlahan dari Barat ke Timur.

Siapa pun penerbitnya, apakah Pemerintah Kolonial sendiri, lembaga pariwisata resmi, perusahaan perhotelan/pelayaran atau misionaris, kartu pos tidak jarang saksi langsung bahkan alat legitimasi ekspansi teritorial di koloni. Kartu pos bergambar Kraton Cakranegara dari Lombok diterbitkan tahun 1896, satu tahun sesudah wilayah ini dikuasai. Kartu pos bergambar Aceh juga diproduksi dan disebarluaskan sesudah perang Aceh dianggap usai. (hal 47).

Lebih jauh lagi, desain kartu pos tampaknya juga memberikan pelajaran/petunjuk bahkan sikap-sikap tertentu bagaimana keindahan dan keunikan yang telah dikuasai itu seharusnya dilihat dan dinikmati. Bila kartu pos dari Sumatera umumnya menampilkan sisi frontier, kebuasan alam dan keunikan arsitektur rumah adat, kartu pos dari Jawa dipenuhi oleh romantisme Tropika Belanda (gunung berapi, kota-kota urban) yang disandingkan dengan aspek antik Jawa masa lalu. Khusus untuk wilayah Timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua), eksotisme Hindia itu sangat diwakilkan oleh imaji keprimitifan dan tipe pribumi yang masih terbelakang.

Aspek ’dekaden’ masyarakat tanah jajahan yang dianggap unik dan menarik bagi mata Eropa juga banyak terdapat di sana-sini; pribumi yang tengah berjudi/madat, wanita dari pelbagai daerah berpose sensual/romantis, perang antarsuku, laki-laki pemenggal kepala dan seterusnya. Semua refleksi nostalgik tempo doeloe itu seolah seruan bagi pihak-pihak yang ’terkait’ atas tugas peradaban di tanah baru.

Tentu saja panggilan bagi kedatangan turis dan kaum investor juga penting disertakan dalam penerbitan suatu kartu pos, yakni suatu ajakan untuk datang melawat, melihat dengan ’mata kepala’ sendiri suasana koloni dengan harapan terdorong untuk memanfaatkan periferi yang baru dikuasai itu seluas-luasnya bagi keuntungan ekonomi pusat setinggi-tingginya.

Identitas pemersatu

Gambaran lengkap atas pusat-pusat detak jantungnya kekuasaan kolonial (gedung pemerintahan, tangsi militer, bank, pos dan telekomunikasi), serta simbol-simbol kemajuan teknologi (bendungan, jembatan, hotel internasional, kebun raya, kendaraan bermotor, dan jalan kereta api) dihasilkan bak propaganda ampuh bagi upaya menjual koloni ke dunia luar.

Dengan ditampilkannya Batavia, Surabaya, Medan, dan kota-kota urban kosmopolitan lainnya, tampaknya terdapat agenda tersembunyi kolonial, menunjukkan makin jauh dan mendalamnya peradaban Eropa menelusup di sendi-sendi kehidupan masyarakat (entah di kampung, kraton, sekolah atau pedalaman/perkebunan).

Meski demikian, di luar aspek penguatan dominasi politik dan budaya kolonial, penemuan, penciptaan, penyeleksian, pelabelan bahkan manipulasi yang bermuara pada produksi desain kartu pos tersebut sebenarnya juga menimbulkan efek lain yang tak kalah menariknya. Bila di luar Hindia kartu pos mampu menciptakan imaji khusus yang tidak selamanya tampak positif penuh warna-warni keelokan, pengalaman di koloni sendiri sering dampaknya berlainan.

Aspek keindahan, keunikan, kekayaan alam dan budaya di koloni, terutama yang telah dibaurkan dan dimodifikasikan dengan fantasi impor agar bisa lebih diterima kalangan lebih luas (Eropa), sering kali justru berhasil dimanfaatkan kalangan nasionalis secara cerdik, terutama sebagai bagian dari penemuan mereka akan simbol-simbol nasionalisme baru yang bisa dijadikan sebagai identitas pemersatu bagi cita-cita konsep Indonesia, yakni Indonesia yang indah dan kaya.

Sebagian dari simbol yang kini dianggap sebagai puncak-puncak keindahan dan kekayaan Indonesia haruslah diakui merupakan penemuan dan penciptaan yang awal jejak evolusinya dimulai pada paruh pertama abad lalu itu. Popularisasi atas imaji dan ikon tertentu (Jawa, Bali, Toba, Toraja) atau ekspresi local genious budaya (batik, wayang, Candi Borobudur, dan seterusnya) yang tampil kentara di buku ini, sesungguhnya memang digali, dipromosikan, dan dipopulerkan oleh tangan-tangan sang kolonialis beserta perpanjangannya. Aspek-aspek terbaik koloni itu kemudian diwariskan ketika Indonesia merdeka.

Pendeknya, kartu pos bergambar dari Hindia yang pernah beredar di dunia internasional ini dengan demikian bukanlah sekadar groete uit Indie (salam dari Hindia) namun juga adalah produk penyuara aspek-aspek kolonial beserta implikasi yang berkaitan dengan representasi budaya Indonesia. Penerbitan, pendistribusian bahkan kalangan pengguna/penikmat kartu pos sesungguhnya merupakan jaringan kuat yang tidak sedikit kontribusinya bagi penguatan imaji, stereotip bahkan mitos tertentu yang kini sebagian masih kuat mengakar sebagai bagian representasi/identitas khusus Indonesia.

Buku ini akan sangat berguna tidak saja bagi deltiologis (kolektor kartu pos), arkeolog, arsitek, ahli tata-kota tapi juga desainer tekstil yang kerap mencari referensi jejak evolutif terbentuknya imaji-imaji populer Indonesia atas kesenian, arsitektur, monumen, desain, dan aspek lainnya.

Khusus bagi penggiat heritage tourism/pariwisata budaya, hasil lensa kolonial yang terdokumentasikan dalam karya ini jelas merupakan data-base visualisasi nan kaya atas ikon-ikon unik atas tempat, bangunan, upacara adat dan aspek-aspek budaya Indonesia hingga akhir 1930-an, yang kiranya bisa dimanfaatkan seluas-luasnya bagi inspirasi pengembangan pariwisata sejarah dan budaya yang akan lebih menjual dari yang telah ada sekarang.

Iskandar P Nugraha, Mengajar di Department of Indonesian Studies, University of New South Wales, Sydney, Australia