Florencio M Vieira

Kerusuhan terakhir di Dili, 23-25 Mei, telah menambah jatuh korban 20 tewas di pihak Tentara Pertahanan Timor Leste (Forcas Defesa Timor Leste/ FDTL) dan Polisi Nasional Timor Leste (Policia Nacional Timor Leste/PNTL) akibat diserang tentara pemberontak.

Kejadian ini merupakan rangkaian masalah internal FDTL yang memicu kerusuhan di Dili, 28-29 April 2006, dan mengakibatkan empat orang tewas. Pemerintah dan FDTL tidak dapat menguasai keadaan, lalu meminta dukungan pasukan Australia, Portugal, Selandia Baru, dan Malaysia.

Diskriminasi yang terjadi dalam tubuh FDTL hingga menimbulkan kerusuhan adalah akumulasi kekecewaan penduduk Timor Leste terhadap kehidupan yang kian tidak menentu. Hal ini diindikasikan dengan kemiskinan yang terus mengancam Timor Leste selama tiga tahun terakhir. Hampir 40 persen dari 923.198 penduduk Timor Leste hidup miskin.

Kesenjangan kian luas antara penguasa dan kroni dengan rakyat Timor Leste dan tidak transparan serta accountable pemerintah mengindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan penguasa.

Masalah ekonomi-politik

Situasi ekonomi, baik makro maupun mikro, yang tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, ditambah konflik politik yang kian tidak kondusif, memperparah negara itu.

Berdasarkan Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan UNDP tahun 2006, Timor Leste masuk kategori negara termiskin di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata pendapatan per kapita 370 dollar AS. Sedangkan di pedesaan diperkiarakan hanya 150 dollar AS. Dibandingkan masa pemerintahan RI, pendapatan per kapita Timor Timur saat itu lebih tinggi. Pada tahun 1993 adalah 374 dollar AS, 1996 sebanyak 429 dollar AS, dan 1997 adalah 442 dollar AS.

Sebaliknya, pada tahun 1999, pendapatan mengalami penurunan menjadi 331 dollar AS akibat kerusuhan, namun pada tahun 2001 kembali naik menjadi 466 dollar AS. Kenaikan ini sebagai dampak dari masih bercokolnya pasukan PBB dan pekerja NGO internasional lainnya. Namun, keadaan itu turun lagi menjadi 366 dollar AS pada tahun 2004.

Setiap tahun ada 14.000 pencari kerja muda, menambah pengangguran di negara itu. Pada tahun 2004 angka pengangguran terbuka naik 8,9 persen, di mana 23 persen di antaranya adalah pemuda. Setiap tahun 800 pemuda harus berimigrasi ke negara lain untuk mencari kerja.

Konflik tak kunjung usai

Konflik adalah persoalan yang tidak pernah usai di Timor Leste. Begitu akrabnya dengan konflik, maka tidak pantas menggunakan kata-kata pascakonflik untuk negeri yang baru berumur empat tahun itu. Demikian analisis Prof Jacqui Aquino Siapno asal Filipina—Assistant Professor Politik dan Studi Asia Tenggara di Universitas Melbourne dan mengajar di Universidade da La Paz, Dili.

Masalah pemecatan massal terhadap ratusan tentara membuktikan analisis itu. Berhadapan dengan orang-orang bersenjata tentu bukan perkara mudah. Atas pemecatan itu, Presiden Xanana berpidato keras mengkritik Brigjen Taur Matan Ruak, komandan tertinggi di FDTL.

Ia menuding Taur Matan Ruak dan Roque Rodrigues (Menteri Pertahanan) membuat keputusan yang salah atas kasus pemecatan itu. Perdebatan Xanana dan kabinet itu hanya contoh di antara sekian banyak sumber ketidaknyamanan dan ketidakstabilan di Timor Leste sekarang.

Lebih lanjut analisis Prof Siapno, "Ada kecenderungan kuat untuk meromantisasi pejuang revolusioner dulu, yang pada situasi damai lebih otoriter dan korup daripada penjajahnya." Ada seorang anggota parlemen dan ketua partai di Timor Leste yang mengatakan, "Dulu kita bilang penjajah Indonesia korup, sekarang rupanya kita lebih korup daripada mereka."

Kasus ini membuktikan kalau banyak pejuang revolusioner yang begitu ego dengan perjuangannya. Mereka kerap menolak dikritik jika sudah duduk sebagai penguasa. Pemerintahan yang ada di tangan revolusioner belum tentu lebih bijak dalam mengelola negara.

"Pro-poor policy"

Memperjuangkan kemerdekaan memang tidak semudah mengisi kemerdekaan. Menurut estimasi UNDP, Timor Leste memerlukan 63 juta dollar AS-137 juta dollar AS per tahun untuk investasi di sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.

Timor Leste dan Australia tahun 2001 menyepakati, Timor Leste akan mendapat 90 persen royalti dari pengeboran Timor Sea atau 2,8 miliar poundsterling-3,5 miliar poundsterling selama 20 tahun mulai 2004. Namun, dana dari Timor Gap ini tak transparan, disinyalir berpotensi korupsi.

Membandingkan dengan bekas jajahan Portugis lainnya, Mozambik dan Angola, dengan potensi kekayaan alam yang besar ternyata indikator HDI tahun 2005 ada pada peringkat 168 dan 160 atau lebih rendah dari Timor Leste, 140.

Hal itu disebabkan oleh para pejabat publik yang rakus sehingga pendapatan tidak terbagi merata pada seluruh masyarakat. Membangun Timor Leste harus berorientasi pada pro poor policy dan menghindari unsuccess story bekas jajahan Portugis lain yang tidak satu pun makmur.

Sayang, pemerintahan kini berorientasi ke Mozambik yang miskin dan korup. Upaya mendatangkan pasukan asing, selain menunjukkan ketidakmampuan negara itu untuk mandiri, juga obat penenang guna meredam kerusuhan, sekaligus resep memperbaiki ekonomi mikro di sekitar Kota Dili sebagai barometer negara itu.

Florencio M Vieira Pemerhati Timtim, Institute of Cross- Timor for Economic and Social Development (InCrEaSe), Kupang, NTT