| HOME | WRITING | IND-CLIPPING | ENG-CLIPPING | MUSIC |
Wednesday, May 24, 2006,10:06 AM

Reformasi Birokrasi Jangan Dimulai Bangun Kantor

Sragen, Kompas - Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi menekankan kepada daerah untuk mulai memikirkan menjalankan reformasi birokrasi. Saat ini sudah ada 30-40 daerah yang berhasil melaksanakan reformasi birokrasi, terutama di bidang pelayanan publik.

Hal ini dikatakan Taufiq ketika berkunjung ke Kabupaten Sragen bersama Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, serta Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Selasa (23/5).

Keempat menteri itu berkeliling di wilayah Sragen dengan dipandu Bupati Sragen Untung Wiyono untuk melihat beberapa keberhasilan reformasi birokrasi yang bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Tempat-tempat yang dikunjungi keempat menteri itu adalah Balai Diklat Kabupaten Sragen, Unit Usaha Ternak di Sambirejo, Sragen, dan penggilingan beras organik dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sragen. KPT itu melayani 62 jenis pelayanan yang bisa didapatkan masyarakat di satu tempat. Pelayanan publik terpadu dan pengembangan unit usaha kecil termasuk pertanian dan peternakan yang dilakukan Sragen itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari Rp 139 juta menjadi Rp 1,5 miliar. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah menghapus 12 macam pungutan kepada masyarakat.

"Sebenarnya, di daerah, reformasi birokrasi ini sudah bergulir seperti di Sragen ini, misalnya saja di Tabanan, Jembrana, Sidoarjo, Gorontalo, dan Pekanbaru. Tetapi, ini semua tidak mungkin akan mantap tanpa RUU Administrasi Pemerintah," kata Taufiq.

Menurut dia, yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen bisa ditiru daerah lain. "Apa yang dilakukan Sragen itu sederhana saja, tetapi dikerjakan sungguh- sungguh," ujar Taufiq.

Deputi Pelayanan Publik Menneg PAN Cerdas Kaban menambahkan, daerah jangan memulai reformasi pelayanan publik hanya dengan membangun kantor pelayanan publik. "Kegagalan sudah terjadi di Bogor dan Bandung. Di sana dibuat kantornya dulu, dan menyusun siapa yang menjadi kepala kantor dan pejabat lainnya. Seharusnya dimulai dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baru dibuatkan kantor," ujarnya. (SIE/EKI)

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home