Pelintas Batas Ilegal dari Timor Leste Dideportasi

Dili, Jumat - Pemerintah Timor Leste hari Jumat (26/5) secara resmi menyerahkan penanganan keamanan kepada pasukan Australia. Situasi di Kota Dili sampai kemarin masih tegang, tetapi suasana sudah lebih tenang dibandingkan dengan hari sebelumnya.

"Sekarang pasukan Australia yang memiliki wewenang keamanan," kata Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta kepada AFP.

Keputusan untuk menyerahkan wewenang keamanan kepada pasukan Australia diambil dalam pertemuan yang berlangsung Kamis tengah malam antara Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan ketua parlemen setempat.

Baku tembak antara pasukan pemerintah dan kelompok mantan tentara yang dipecat sudah mereda meskipun beberapa sumber mengaku masih mendengar rentetan tembakan sporadis di sekitar pusat kota di dekat Kantor Presiden.

Jumlah korban yang tewas, menurut Associated Press, mencapai 23 orang, setelah seorang polisi yang luka parah akibat ditembaki pasukan militer Timor Leste, Kamis, meninggal kemarin. Pertikaian antara pasukan militer dan polisi dikarenakan kecurigaan militer bahwa polisi lebih berpihak kepada kelompok mantan tentara yang dipecat.

Selain itu, seorang warga sipil dan seorang tentara tewas dalam bentrokan hari Jumat. Saksi mata menyebutkan, kerumunan orang juga membakar rumah milik Mendagri Timor Leste Rogerio Labato yang saat itu tidak berada di dalam rumah.

Sedangkan juru kamera AP TV menyaksikan enam mayat yang tergeletak di dalam rumah yang hangus terbakar, termasuk dua anak-anak dan tiga remaja.

Beberapa helikopter Black Hawk kemarin mengitari Kota Dili, sementara para personel militer dengan persenjataan lengkap menjelajahi jalanan. "Secara umum situasi mulai tenang. Sudah mulai banyak orang dan mobil di jalan maupun toko-toko yang buka. Namun, masih ada sejumlah insiden di pinggiran kota. Tapi dengan dimulainya patroli yang dilakukan pasukan Australia, saya kira para perusuh akan ditangkapi," kata Horta kepada radio Renascenca.

Wewenang Australia

Menurut Marsekal Angus Houston Kepala Pasukan Pertahanan Australia di Canberra, Australia akan menjalankan mandat (terms of engagement) dari Timor Leste dengan bersikap netral dan hanya akan menggunakan kekuatan "secara terukur dan hati-hati".

"Intinya, kami hanya akan menggunakan persenjataan mematikan bila mutlak perlu. Kami tak akan mengejar orang dengan cara yang ofensif," tutur Houston yang menggarisbawahi bahwa tujuan kehadiran pasukan Australia adalah untuk memulihkan stabilitas keamanan dan mendamaikan kedua pihak yang bertikai.

Mengenai sampai kapan pasukan Australia akan berada di Timor Leste, Letkol Michael Mumford di Dili mengatakan akan tinggal selama dibutuhkan. Jika itu berarti berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tak masalah. "Kami akan tinggal di sini sampai perdamaian dan stabilitas pulih kembali," katanya sambil menambahkan pihaknya tidak akan mendukung atau menyalahkan kelompok tertentu.

Secara terpisah, pemimpin kelompok pemberontak, Mayor Alfredo Reinado, menyangkal pernyataan Mari Alkatiri bahwa para mantan tentara itu berniat menggulingkan pemerintah. "Kami mendukung (pasukan) Australia. Saya mendukung pasukan penjaga perdamaian. Saya bersedia bekerja sama dengan mereka berdasarkan kesepakatan yang akan dicapai presiden kami," katanya.

Kedua pihak yang bertikai diharapkan bisa bertemu dalam perundingan damai hari Minggu besok yang akan dipimpin langsung Presiden Xanana Gusmao. "Saat ini pasukan militer pemerintah setuju untuk meninggalkan Dili dan kembali ke barak," kata Horta.

Evakuasi WNI

Ketua DPR Agung Laksono meminta Pemerintah Indonesia berkonsentrasi pada upaya perlindungan dan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Timor Leste yang saat ini berjumlah sekitar 3.000 orang. Pemda setempat telah mempersiapkan Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, bagi rencana evakuasi melalui laut. Pemerintah juga rencananya akan mengirimkan pesawat hercules untuk mengevakuasi WNI.

Kepala Biro Bina Sosial Kantor Gubernur NTT Frans Salem, kemarin, menyatakan, Pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan tenaga medis dan makanan di Pelabuhan Atapupu. Persiapan dilakukan sejak hari Jumat karena ada informasi kapal yang mengevakuasi WNI akan tiba di pelabuhan Sabtu ini. "Warga yang berasal dari Kabupaten Belu akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing. Begitu pula yang ada di daratan Timor akan langsung diarahkan ke kampung mereka," kata Frans Salem.

Pelintas ilegal

Sebanyak 11 pelintas ilegal warga negara Timor Leste yang memasuki wilayah Indonesia hari Jumat telah dideportasi kembali ke negaranya. Mereka adalah dua keluarga yang terdiri dari tiga laki-laki, empat perempuan dewasa, dan empat anak-anak, yang masuk melalui laut menuju Desa Motamasin, Kabupaten Belu.

Kedatangan mereka diketahui patroli TNI di perbatasan Jumat pagi pukul 06.00. Para pelintas batas ini mengaku ke NTT untuk mencari perlindungan karena merasa tidak aman lagi di negaranya.

"Kami tetap bersikap tegas mendeportasi mereka sesuai dengan instruksi bahwa warga Timor Leste tidak boleh masuk. Selain itu, kondisi mereka juga tidak terancam jiwanya. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Timor Leste di perbatasan beserta Imigrasi. Sebelum dipulangkan, mereka telah mendapatkan perawatan dan makanan," ujar Komandan Sektor Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste Kolonel Ediwan Prabowo, yang dihubungi Kompas dari Ende.

Terkait dengan penutupan pintu perbatasan Indonesia-Timor Leste, Ketua Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Timor Leste Dioniricio Babo Soares di Denpasar mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Indonesia. Dia menambahkan, penutupan pintu perbatasan itu dipastikan sudah melalui koordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste.

"Tentu penutupan pintu perbatasan itu sudah melalui pertimbangan dan koordinasi yang baik. Dan saya yakin, jika demi kemanusiaan, akan ada pertimbangan khusus dari Pemerintah Indonesia," kata Dioniricio.(AP/AFP/REUTERS/ANS/ AGN/SEM/INU/DIK/MYR)