Jakarta, Kompas - Perkembangan demokrasi di Indonesia perlu didukung sikap kemandirian bangsa. Demokrasi di Indonesia belum menjamin terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Dibutuhkan kemandirian untuk dapat mendukung pencapaian kesejahteraan itu.

Demikian salah satu rekomendasi Rapat Majelis Pimpinan Paripurna Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Minggu (23/4) di Jakarta. "Kemandirian adalah sikap berdaulat dan bermartabat bangsa yang berdiri sama tegak di barisan bangsa- bangsa di dunia," kata anggota presidium ICMI, Hatta Rajasa, membacakan rekomendasi itu.

Ada 18 rekomendasi dari rapat itu. Indonesia, misalnya, dinilai belum berjalan pada jalur yang benar. Demokrasi masih menonjolkan hak daripada kewajiban. Itu terwujud pada perebutan kekuasaan yang menjurus pada perpecahan, mengutamakan kesetiaan pada golongan secara berlebihan, yang menafikan tujuan utama, yaitu membangun tatanan dan budaya politik yang memajukan kesejahteraan.

Proses perekrutan untuk lembaga legislatif dan eksekutif belum didasarkan atas kualifikasi yang sepadan sehingga menyebabkan kecenderungan melemahnya pemerintahan yang mestinya menjadi lembaga pelayanan publik yang akuntabel.

Di bidang ekonomi disebutkan kedaulatan ekonomi tak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar bebas. Penyerahan itu tidak menjamin sistem demokratis dan berkeadilan. Bahkan, ICMI melihat pasar global dan kepentingan ekonomi akan diambil alih oleh pemilik modal dan spekulan dunia. ICMI meminta negara agar memegang kedaulatan di bidang ekonomi melalui regulasi dan intervensi yang bijak. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif untuk mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. (JOS)