Haryatmoko

Dengan digodoknya beberapa RUU penting (Ketenagakerjaan serta Anti-Pornografi dan Pornoaksi), komunikasi politik menjadi semakin intensif. Semua bentuk komunikasi mau mendapatkan pengaruh, biasanya melalui manipulasi. Manipulasi dimaksudkan untuk membangun citra riil sehingga tampak seperti riil.

Dalam sistem demokrasi, manipulasi akan mendapat perlawanan sikap kritis, namun akan tetap mewarnai politik. Manipulasi menyusup ke dalam celah antara nilai, gagasan, dan opini. Penelusupan ini mau mengaburkan pembedaan antara nilai, gagasan, dan opini sehingga tidak bisa dibedakan agar diterima sebagai fakta.

Manipulasi dan demagogi

Manipulasi sebetulnya merupakan tindak kekerasan. Ia menggunakan strategi mengurangi kebebasan agar pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atau melawan apa yang diusulkan (Breton, 2000:24). Lalu manipulasi masuk ke pikiran seseorang untuk meletakkan opini atau membangkitkan perilaku tanpa diketahui orang tersebut bahwa ada pelanggaran.

Keberhasilannya terletak dalam penyembunyian maksud sesungguhnya dan strategi diam. Maka, manipulasi mengandaikan kebohongan yang diorganisir, penghilangan kebebasan pendengar, dan tersedianya alat untuk mengalahkan resistensi. Media massa berperan sangat penting.

Politisi cenderung bersembunyi di balik kalimat-kalimat kabur, kata-kata yang tidak pasti, untuk menghindar dari tuntutan penerapannya. Maka, tepat kata Jacques Ellul: "informasi adalah sarana propaganda". Dengan informasi, pencitraan dibangun. Pencitraan dibuat sesuai dengan aturan demagogi, yaitu menyesuaikan diri dengan yang diharapkan atau ingin didengar pemirsa. Realitas dikesampingkan untuk mengobok-obok perasaan dan pikiran pendengarnya.

Demagog adalah orang yang meminjamkan suaranya kepada rakyat. Ia adalah prototipe perayu massa. Politikus cenderung demagog. Ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang paling membingungkan dengan menampilkan wajah sebanyak kategori sosial rakyatnya. Ia bisa menunjukkan berbagai peran sehingga membuat tindakannya efektif di dalam situasi yang beragam. Demagog akan meyakinkan kepada pendengarnya bahwa ia berpikir dan merasakan seperti mereka. Ia tidak akan menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataannya mengalir bersama dengan pendapat pendengarnya.

Maka, demagogi mengandaikan kelenturan wacana. Kelenturan ini dibangun melalui khazanah politik yang ambigu supaya kata yang sama bisa ditafsirkan sesuai dengan harapan pendengarnya. "Merayu berarti mati sebagai realitas untuk menghasilkan tipu daya," kata Bellenger. Demagogi semakin canggih dengan berkembangnya sarana komunikasi.

Logika pasar

Menjamurnya sarana komunikasi memengaruhi media komunikasi politik. Sistem media komunikasi politik diwarnai oleh tiga hal: pertama, kelahiran berbagai bentuk jurnalistik, dari berita sekilas sampai pada buletin 24 jam, dari infotainment, talk-shows, top-news sampai pada aneka berita (JG Blumler 2000:156). Kedua, teknologi ini memungkinkan tersedianya berita baru setiap saat melalui sistem penyebaran internet dan sumber-sumber informasi lainnya. Ketiga, sistem komunikasi, organisasi, dan aliran komunikasi massa tidak lagi didefinisikan oleh batas-batas negara.

Politik harus bersaing dengan program-program lain yang tidak kalah menariknya, seperti program hiburan, olahraga, infotainment, selebriti, mode. Bentuk-bentuk jurnalisme itu semakin dikemas secara menarik sehingga jurnalisme politik harus mampu bersaing merebut simpati audience. Karena luasnya ranah jurnalisme, bentuk persaingan itu memacu semakin banyak pemain yang terlibat atau para pembuat berita di dalam jurnalisme politik: narasumber, wartawan investigatif, penyuplai skandal, tabloid, website, rakyat biasa (arah jurnalisme populis).

Idealisme dalam komunikasi selalu membayangi logika pasar. Akibatnya, menurut Blumler (2000:160), ialah pertama, meredupnya pembedaan antara media berkualitas dan pers tabloid serta menjamurnya pendekatan model infotainment dalam politik; kedua, wartawan politik harus belajar mengakomodasikan masalah-masalah kewarganegaraan dengan nilai-nilai hedonis. Lalu kepekaan terhadap etika jurnalisme melemah; ketiga, standar nilai yang biasanya cukup dihormati oleh para praktisi komunikasi mulai diabaikan karena media tidak lagi merasa terikat pada prinsip pelayanan publik dan norma obyektif jurnalisme.

Prinsip pelayanan publik

Betapapun prioritas pada orientasi keuntungan, suatu media masih tetap membutuhkan legitimasi yang hanya bisa didapat bila ada manfaat publik. Jadi, tidak sepenuhnya benar pernyataan yang mengatakan bahwa media di bawah kontrol pemerintah hanya melayani pemerintah dan media swasta hanya melayani kepentingan pemodal. Ada tiga alasan yang menyanggah pernyataan itu (Curran 2000:125): pertama, media swasta butuh mempertahankan kepentingan audience supaya tetap menguntungkan; kedua, mereka harus mendapatkan legitimasi publik untuk menghindari sanksi masyarakat; ketiga, mereka dapat dipengaruhi oleh keprihatinan profesional dari staf redaksi atau produksi.

Memang harus diakui bahwa biasanya budaya politik demokrasi lebih waspada terhadap ancaman pemerintah atas kebebasan pers daripada ancaman dari para pemodal media swasta. Pemerintah akan segera diserang bila mencoba mendikte pesan pada media publik, tetapi tidak demikian halnya bila para pemilik modal menentukan editorial atau berita utama media mereka.

Di dalam persaingan ketat antarmedia, godaan terbesar ialah memfokuskan diri pada proses presentasi. Akibatnya, alih- alih menyampaikan komunikasi atau memproduksi makna, akhirnya energi habis untuk penyutradaraan makna dalam proses simulasi (Baudrillard, 1981:121). Pakar dan praktisi komunikasi terlalu terkonsentrasi pada teknik serta cenderung mangabaikan nilai atau makna. Informasi terjerumus dalam bahaya kehilangan makna karena fokus pada pengaturan panggung.

Simpati media turun

Mengapa dewasa ini kecenderungan simpati media terhadap politisi dan pemerintah berkurang? Setidaknya ada empat alasan (Blumler, 2000:159): pertama, meningkatnya skeptisisme terhadap pernyataan-pernyataan pemerintah atau politisi. Kecenderungan pada pembelaan diri sangat mewarnai pernyataan-pernyataan mereka; kedua, wartawan tidak senang terhadap upaya politisi untuk mengatur berita demi kepentingan mereka. Maka, wartawan sering menetralisir pesan mereka dengan memasukkan suara-suara kritis; ketiga, meredupnya pesona situasi politik.

Penayangan konflik partai, pemerintah dengan parlemen, sudah kehilangan daya tarik karena tidak ada lagi yang baru dan bisa diramalkan kelanjutannya; keempat, kesadaran akan hak-haknya sebagai warga negara telah mengembangkan tuntutan akan hidup pantas dalam berbagai bidang (kerja, kesehatan, pendidikan, transpor umum), tetapi banyak dari tuntutan itu tidak dapat diselesaikan oleh politisi.

Kesenjangan antara harapan dan kondisi sosial riil ini memungkinkan kelompok penekan mendapat kesempatan memublikasikan perjuangan, nilai, dan tuntutan mereka di media.

Haryatmoko Pengajar Program Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia dan Universitas Sanata Dharma