EFFENDI GAZALI

There is a critical difference between public relations image-making and genuine symbolic engangement. The one is manipulation from outside-in; the other is expression from inside-out (Novak, Choosing Our King: Powerful Symbols in Presidential Politics).

Karya klasik Novak 1978 itu mencoba membongkar apa sebenarnya citra yang tepat bagi seorang presiden atau sebuah pemerintahan.

Ia menambah dua asumsi lagi. Satu, pembuatan citra melalui kehumasan cenderung melaksanakan desain yang telah ditentukan, sedangkan keterlibatan simbolik yang asli lebih sebagai penyaluran apa yang ada dalam diri pemimpin. Dua, pembuatan citra melalui kehumasan berusaha mengarahkan reaksi-reaksi publik, sedangkan simbol-simbol pelibatan pemimpin yang murni lebih mengarah pembebasan energi-energi di antara publiknya. Tiga perbedaan yang diajukan Novak menarik untuk diletakkan pada konteks pencitraan Pemerintah Indonesia hari ini.

Pertama, saya masih penasaran tentang siapa yang mulai mengangkat wacana penghentian proses peradilan Soeharto? Pemicunya bisa soal kesehatan mantan Presiden Soeharto yang belakangan turun drastis. Mengacu asumsi Novak, pertanyaannya, apakah wacana itu lahir dari ekspresi murni dari dalam atau upaya kehumasan pembangunan citra, yang di sana-sini bisa dikaitkan dengan balas budi masa lalu atau entah interpretasi lain?

Bahwa Soeharto yang mulai sepuh, rentan akan penyakit, adalah sebuah fakta. Namun, fakta itu sering menjadi kabur dengan terkirimnya simbol-simbol acak dari Soeharto dan keluarganya. Terutama ketika ia terlihat melalui media sebagai tokoh yang memang tua, tetapi cukup sehat untuk dikunjungi tamu, diwawancarai peneliti seperti Sukardi Rinakit, atau untuk berjalan saat menghadiri pernikahan cucunya. Persepsi logis yang terbentuk di masyarakat adalah Pak Harto sakit jika kedatangan Tim Pemeriksa dan Pak Harto akan sehat jika pemeriksaan dinyatakan harus ditunda (karena sakit). Jangan lupa, ini bukan fenomena baru bagi masyarakat, hampir semua terdakwa korupsi di Indonesia melakukannya!

Kepastian "inside-out"

Lalu, apa yang harus dilakukan komunikasi politik yang strategik dalam merespons jurus simbol-simbol acak yang—sengaja atau tidak—dilontarkan keluarga Soeharto? Sebetulnya, simbol- simbol acak yang mengandung uncertainties (ketidakpastian) itu dengan mudah bisa diimbangi dengan sikap yang menunjukkan kepastian! Sederhananya, setiap Soeharto kelihatan sehat, keesokan harinya dikirimlah Tim Pemeriksa Perkara, lengkap dengan Tim Pemeriksa Kesehatan ke kediamannya. Mungkin saja, Soeharto tiba-tiba dinyatakan sakit kembali (misalnya karena terkejut diperiksa lagi) sehingga pemeriksaan tak dapat dilanjutkan. Atau bisa jadi, karena masih lumayan sehat seperti sebelumnya, ada satu atau dua pertanyaan pemeriksaan yang bisa dilontarkan.

Di sisi lain, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) yang memiliki kemungkinan dibuka kembali jika kondisi kesehatan Soeharto membaik, sebetulnya di tataran empirik tidak berbeda dengan tidak mengeluarkannya sama sekali (atau menggunakan strategi pengimbang tadi). Beda hakikinya ada pada sisi inside-out Novak, yakni keinginan menegakkan kepastian hukum sebagai sikap nurani seorang pemimpin.

Dari konteks waktu, mengapa wacana kontroversial ini diangkat ke permukaan menjelang peringatan kerusuhan Mei 1998 (dengan jumlah korban begitu banyak), menyusul tewasnya empat mahasiswa pahlawan reformasi dan menjelang detik-detik mengenang kejatuhan Soeharto?

Analoginya, mengapa api dipantik saat perjalanan kita bersama waktu sedang sampai di sekitar stasiun pompa bensin dan bukan ketika kita sampai di pegunungan yang sejuk? Kolega saya di Salemba School mengatakan, jika mau mencoba (testing the water) melontarkan niat yang sungguh baik dari sanubari berupa wacana memaafkan Soeharto, mestinya waktu yang tepat adalah satu minggu menjelang Lebaran! Di atas semua itu, memilih untuk tidak mengangkat atau berkomentar atas sebuah isu, adalah juga sebuah pilihan (kebijakan) komunikasi politik.

Gitar di Merapi

Peristiwa kedua, kunjungan kepada pengungsi Merapi. Kunjungan Wakil Presiden lebih singkat, sekaligus tidak menimbulkan berbagai interpretasi. Bandingkan dengan kunjungan Presiden yang dilengkapi kesediaan menginap.

Apa yang lebih banyak terlihat di wajah media kemudian adalah Presiden sedang bermain gitar. Tentu secara komprehensif maknanya adalah Presiden ingin merasakan bagaimana sulitnya hidup dalam kondisi mengungsi. Pastilah mereka mengalami sulit air, tak ada tempat khusus untuk sampah, atau semuanya serba terbatas. Bahkan Eko, Komandan SAR Jawa Tengah, kagum, Presiden bersedia bermalam di Kecamatan Dukun (tempat tenaga penanggulangan bencana) yang sebetulnya termasuk wilayah rawan bencana letusan. Apalagi Presiden bermain gitar bersama tenaga SAR pada malam itu yang dinilai Eko sebagai bukti kepeduliannya.

Namun, bersama itu, berita tentang kesulitan yang dialami para pengungsi, bahkan tentang bantuan pendanaan yang belum kunjung tiba atau kurang, menghiasi judul utama halaman muka berbagai media. Seketika publik membanding-bandingkan seterbatas apa pun tenda rombongan pejabat negara, pasti tidak seperti kesulitan yang dialami pengungsi. Bahkan, berbagai SMS (pesan singkat) membunyikan, kalau saja biaya pengamanan atau waktu pejabat itu digunakan untuk mencari solusi persoalan riil pengungsi, mungkin akan jauh lebih membawa manfaat bagi semua pihak.

Akhirnya, apakah semua tindakan pimpinan negara kita membawa pertanyaan kepada ketiga asumsi Novak itu? Tidak juga! Acungan jempol pantas diberikan atas ketegasan Presiden mengultimatum Wali Kota Bandung Dada Rosada. Jika sampai 23 Mei masih ada laporan bau sampah, Presiden akan mengambil alih masalah itu. Inilah pesan komunikasi politik yang meliputi kedua sisinya (outside-in dan inside-out), tegas dan lengkap dengan keterangan waktunya.

Singkatnya dapat dikatakan, sejak 1840 sudah disadari, memimpin sebuah republik pemilihan langsung sama dengan memimpin republik citra. Penelitian seputar itu terus berlanjut sampai pengukuran citra (measuring imagery) kontemporer (Verser & Wicks, Journal of Communication, 2006). Tetapi, satu yang tak berubah, Safire (1978) mengatakan, "Kebanyakan politikus merasa citra adalah milik mereka, padahal faktanya sebuah citra merupakan milik (di kepala) publik!"

EFFENDI GAZALI Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI