Jakarta, Kompas - Indonesia harus memiliki strategi kebudayaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan sumber daya atau modal yang dimiliki bangsa ini. Dengan strategi kebudayaan ini, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus disertai dan didukung pembangunan karakter dan bangsa sehingga Indonesia mampu menjalani era globalisasi dan pascamodernisme yang saat ini berkembang di dunia.

Itu disampaikan cendekiawan Muslim, M Dawam Rahardjo, dalam orasi budaya yang diselenggarakan Institute for Global Justice di Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut Dawam, dewasa ini Indonesia memang memiliki sejumlah kelemahan sumber daya di bidang finansial, teknologi fisik, intelektual, dan prasarana. Namun, Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan keunggulan yang dapat dijadikan dasar analisis keunggulan imperatif.

"Dengan strategi budaya, pembangunan Indonesia harus diprioritaskan pada apa yang kita miliki. Bangsa ini harus memprioritaskan sumber daya alam, budaya, manusia, sosial, dan spiritual," katanya.

Untuk itu, strategi kebudayaan yang perlu Indonesia miliki itu harus bisa menjawab tantangan dalam globalisasi ekonomi, globalisasi di bidang teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, serta globalisasi budaya dan globalisasi nilai-nilai atau etika.

Strategi kebudayaan dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah menekankan pada pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Indonesia bisa mengembangkan ekonomi dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan kehutanan. "Memanfaatkan sumber daya alam bukan dengan cara mengeksploitasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru sampai sekarang ini," kata Dawam.

Dawam juga menyebutkan perlunya menyelamatkan Pulau Jawa dari kerusakan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Pulau Jawa perlu dikhususkan menjadi daerah pertanian dan kehutanan mengingat pulau itu merupakan daerah tersubur di Indonesia. Sebagian industri harus dialihkan ke luar Jawa.

Berangkat dari strategi kebudayaan, pengembangan teknologi di Indonesia seyogianya disesuaikan dengan sumber daya alam dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, Indonesia mampu menguasai teknologi pupuk organik, bioenergi, mebel bermutu dunia, kerajinan, dan industri rumah tangga untuk pasar dunia. (ELN)

Labels: budaya, nusantara

Polisi Menetapkan 31 Aktivis RMS sebagai Tersangka

Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengevaluasi semua aparat keamanan yang bertugas saat terjadi penyusupan dan upaya pembentangan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas XIV di Ambon, Jumat lalu.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah. "Ini sangat mempermalukan Beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di hadapan khalayak dan tamu luar negeri. Seharusnya ini tak boleh terjadi," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Sabtu (30/6) di Jakarta.

Panglima TNI bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto memberikan keterangan pers di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.

Kehadiran simpatisan RMS dalam peringatan Harganas di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, dinilai akibat ketidakcermatan, kelalaian, serta tidak proaktif dan rendahnya inisiatif aparat keamanan yang bertugas. Mereka juga dinilai gagal mendeteksi lebih dini dan mencegah masuknya penyusup ke arena.

Dari Ambon dilaporkan, Polda Maluku menetapkan 31 aktivis RMS sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tentang rencana jahat dan perbuatan makar.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Djoko Susilo menuturkan, Polri terus mengembangkan penyidikan kasus itu karena dimungkinkan ada dalang intelektual di balik penyusupan.

"Penyidikan dilakukan maraton agar kasus ini cepat terungkap. Kami akan mengungkap kasus ini hingga akarnya," ujarnya.

Koordinasi TNI-Polri

Panglima TNI menegaskan, evaluasi atas sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah menyangkut pola koordinasi dan persiapan pengamanan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kecukupan jumlah kekuatan pengamanan yang dibutuhkan dalam setiap lapis pengamanan juga dikaji lebih lanjut.

Sutanto menambahkan, setiap ada kunjungan pejabat atau tamu negara ke daerah, ada prosedur pengamanan berdasarkan analisis intelijen tentang kerawanan yang ada dan langkah pengamanannya. Hal itu sudah dilaksanakan di daerah lain, termasuk di daerah yang kondisi keamanannya mirip Ambon.

Hasilnya pengamanan berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan. Oleh karena itu, Polri menurunkan tim evaluasinya ke Ambon. Hasil evaluasi akan diumumkan secepatnya.

Menurut Djoko, laporan intelijen dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah menyebutkan ada demonstrasi serta usaha lain selama kunjungan Presiden di Ambon. Namun, itu tidak menjadi masalah selama tak terjadi tindak anarki.

Evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan di Maluku dilakukan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap petugas. Penilaian dilakukan mulai dari Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer hingga prajurit di lapangan.

Untuk Polri, evaluasi dilakukan mulai dari kepala polda, kepala polres, dan petugas di lapangan.

Djoko mengatakan, ia sebagai Panglima TNI dan Kepala Polri sebagai penanggung jawab utama sudah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Kini terpulang kepada Presiden untuk kesimpulannya.

Namun, Panglima TNI dan Kepala Polri menggunakan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi petugas yang ada di bawah sesuai kewenangan yang dimiliki. Evaluasi dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di tempat lain.

"Pasti ada (sanksi). Apakah dicopot, mutasi, atau pergantian, itu tergantung dari hasil evaluasi," tutur Panglima TNI.

Elite politik lokal

Mereka yang diperiksa Polda Maluku adalah 28 penari cakalele dan tiga pendukungnya. Sejumlah peralatan menari juga disita.

Sutanto menegaskan, Polri belum menemukan indikasi keterlibatan elite politik lokal yang membantu meloloskan penyusup ke tengah lapangan.

"Siapa pun yang terlibat konspirasi ini, termasuk memasukkan penari atau bertujuan untuk keberhasilan perbuatan seperti itu, akan ditindak," katanya.

Sutanto menegaskan, insiden yang terjadi tidak berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi di Ambon beberapa tahun lalu. Penyusupan itu merupakan bagian dari gerakan separatis untuk menunjukkan eksistensinya.

Dari tersangka yang ditetapkan Polda Maluku, terdapat tokoh masyarakat berinisial FW. Ia diduga terlibat secara individu dalam perencanaan penyusupan aktivis RMS saat upacara Harganas yang dihadiri Presiden. Jumat malam, polisi sempat menjemput seorang warga Ambon. Namun, ia kemudian dilepaskan karena keterlibatannya tidak terbukti.

Djoko Susilo menambahkan, jumlah tersangka bisa bertambah, tergantung dari hasil pengembangan penyidikan. Informasi dari tersangka bisa mengarah kepada siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi makar itu.

Menanggapi tuntutan pengusutan terhadap Panitia Harganas XIV, Djoko Susilo menegaskan, polisi masih fokus memeriksa 31 tersangka. Namun, bisa saja polisi memeriksa panitia Harganas.

Polda Maluku juga fokus memburu otak intelektual aksi itu. Posisi Johan Teterissa alias Yoyo yang disebut sejumlah tersangka sebagai pimpinan, kata Djoko Susilo, masih diragukan polisi. Diduga masih ada dalang intelektual di balik Yoyo.

Barang bukti yang disita polisi adalah 19 bendera benang raja berbagai ukuran, enam parang kayu, empat tombak kayu, beberapa lembar kain merah, dan sejumlah dokumen RMS.

Pada bagian atas dokumen berbahasa Belanda itu terdapat logo bergambar burung pombo. Di bawahnya tulisan Lawamena Haulala (maju terus pantang mundur) dan di atasnya ada gambar rantai. Tata letak tulisan dan rantai membentuk lingkaran mengelilingi gambar burung pombo.

Unsur dalam pemerintah

Dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menduga ada unsur dalam pemerintah yang "bermain" di insiden penyusupan aktivis RMS dalam acara yang dihadiri Presiden Yudhoyono itu.

Selain membuktikan eksistensi RMS, katanya, insiden tersebut juga menunjukkan koordinasi keamanan antara pusat dan daerah yang masih lemah.

DPR, lanjut Muhaimin, akan memanggil Menko Polhukam untuk meminta penjelasan seputar kecurigaan terlibatnya unsur pemerintah dalam insiden ini. "Ini hanya membuktikan bahwa kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai stateless. Kondisi negara yang amat lemah. Sepertinya ada yang sengaja merusak citra Presiden Yudhoyono," katanya.

Selain Menko Polhukam, DPR juga harus memanggil Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN untuk menjelaskan mengapa aparat keamanan bisa kecolongan. Padahal, Presiden adalah obyek yang paling vital dalam kegiatan pengamanan.

Dari Yogyakarta, Sabtu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Maluku-Jogjakarta mengecam orang yang menamakan diri RMS. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini hingga tuntas lewat tindakan non-represif. Tindakan represif tak akan menyelesaikan persoalan, malah bisa menimbulkan persoalan baru. (jon/mzw/wer/bil/ang)

Labels: nusantara, politik

JAKARTA (Suara Karya): Insiden pembentangan bendera Republik Maluku Selatan (RMS), yang terjadi saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Lapangan Merdeka, Ambon, harus diselesaikan secara hukum.

Penegasan itu dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman secara terpisah di Jakarta kemarin.

"Itu pelanggaran, jadi harus diselesaikan secara hukum," kata Wapres kepada pers usai shalat Jumat di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/6).

Wapres mengemukakan, aparat keamanan sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga Wapres tidak yakin aparat kecolongan atas insiden itu.

Menurut Wapres, insiden seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Amerika Serikat pun pernah terjadi. Saat Presiden George Bush menerima kunjungan Presiden RRC Hu Jintao, ada seseorang yang nyelonong di Gedung Putih.

"Kadang ada saja yang nyelonong. Bukan hanya kita, ini juga pernah terjadi antara Presiden George Bush dan Presiden Hu Jintao di tengah Gedung Putih; ada yang berteriak," katanya.

Wapres Jusuf Kalla membantah anggapan bahwa aparat keamanan di lokasi tidak bekerja maksimal mengamankan jalannya acara. Sebab, meski orang telah bekerja maksimal, terkadang hasilnya tidak maksimal.

Wapres memastikan aparat keamanan akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Wapres juga memastikan bahwa RMS sudah tidak eksis lagi di Ambon. "Bahwa ada satu atau dua orang yang punya emosi atau usil, itu pasti. Tapi tidak punya efek yang signifikan atau besar," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dan DPD menyesalkan terjadinya pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden. Insiden akibat kelalaian aparat keamanan itu dinilai sangat memalukan. Meski demikian, penyelesaiannya diharapkan tidak represif.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan, insiden itu harus diusut tuntas. Pelakunya harus ditanya apakah mereka menyadari apa yang mereka lakukan. "Siapa tahu mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, aparat jangan langsung bertindak represif," kata Theo di DPR, Jumat (29/6).

Bila para pelaku menyadari apa yang dilakukannya, Theo berharap mereka diberi penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sebab, masyarakat Maluku tidak menginginkan RMS.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai peristiwa itu merupakan akibat kelalaian aparat keamanan setempat dalam pengamanan Presiden. Karena itu, mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

Anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bisa disalahkan dalam insiden pembentangan bendera RMS di depan presiden pada saat peringatan Harganas di Ambon itu. Sebab, kata Ali, BIN telah menyampaikan informasi kepada Presiden bahwa akan ada aksi pembentangan bendera RMS dalam acara Harganas di Ambon.

"Justru Presiden yang harus meneruskan informasi BIN kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Komandan Paspampres, sehingga mereka bisa memerintahkan aparat di bawahnya untuk mengamankan lokasi Harganas yang akan dihadiri Presiden," kata Ali Mukhtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (29/6).

Mengapa BIN tidak meneruskan informasi ini ke polisi agar ditindaklanjuti? Menurut Ali, kerja intelijen adalah menganalisis dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sumber-sumber resmi maupun sumber nonformal.

"Jadi bukan kewenangan intelijen dalam mekanisme kerja meneruskan laporan ke polisi. Seharusnya Presiden yang meneruskan informasi BIN itu ke polisi," katanya.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman mengatakan tindakan pengibaran bendera RMS di depan Presiden tidak bisa ditoleransi. Sebab, ini telah menjatuhkan wibawa Presiden selaku kepala negara. Meski demikian, Irman mengingatkan agar pemerintah tidak langsung bertindak represif, karena akan memperburuk keadaan.

"Jangan hanya lakukan pendekatan keamanan, tapi perlu dicari tahu apa substansi masalahnya. Pemerintah perlu lakukan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.

Irman mengingatkan, Maluku di masa lalu adalah pusat perdagangan rempah-rempah internasional.

"Namun, kondisi kesejahteraan mereka saat ini terdiskriminasi. Penyelesaian yang menyentuh substansi persoalan akan menyelesaikan masalah. Jangan dihadapi dengan aksi yang represif. Mereka tidak bersenjata," katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo mendesak Presiden memerintahkan pencopotan Pangdam, Kapolda dan Komandan Paspampres.

"Harus ada tindakan tegas terhadap mereka. Ini masalah prinsip. Jangan nanti tanggung jawab kesalahan dibebankan kepada anak buah. Ini kesalahan serius. Bukan sekadar kelalaian atau kecelakaan," tuturnya.

Menurut dia, wajar Presiden marah, karena sebagai kepala negara telah dilecehkan. "Ini membuktikan aparat keamanan dan intelijen di Ambon tidak bekerja, tidak cermat dan tidak selektif dalam menyeleksi acara yang akan ditampilkan," ujarnya.

Terkait dengan itu, jajaran Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menetapkan lima orang sebagai tersangka dari 25 orang yang ditangkap terkait kasus tarian Cakalele dengan bendera RMS.

Dari tempat kejadian, polisi menyita 25 lembar bendera RMS. Selain itu, polisi juga menyita 60 lembar bendera RMS yang disembunyikan di rumah salah satu tersangka.

Menurut Wakapolda Maluku Kombes Pol Benno Kilapong, kelima tersangka di antaranya adalah DM (61) dan RB (24). Keduanya diidentifikasi sebagai pelaku utama. (M Kardeni/Rully/Kartoyo/Joko S)

Labels: nusantara, politik

Panglima: Aparat yang Bertanggung Jawab Insiden RMS Akan Diberi Sanksi
JAKARTA - Penyusupan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) dalam acara Presiden SBY akan membawa "korban". Sejumlah pejabat Polri dan TNI yang bertanggung jawab akan diberi sanksi sebagai konsekuensi bobolnya pengamanan RI-1.

Kepastian tersebut diungkapkan Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto setelah mereka melakukan rapat maraton membahas peristiwa memalukan itu. Dua petinggi keamanan tersebut juga telah dipanggil presiden. Mereka siap menerima konsekuensi akibat kelalaian anak buahnya di lapangan.

"Kemarin, kami membahas masalah itu seharian. Dalam laporan pertama kepada presiden, kami menyampaikan itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi, nasib kami (terkait dengan kejadian Ambon, Red) berpulang kepada presiden," ujar Djoko kepada wartawan di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Jumpa pers yang dihelat pukul 12.30 tersebut tidak dihadiri Kepala BIN Mayjen (pur) Syamsir Siregar sebagai penanggung jawab intelijen istana.

Djoko menegaskan, anggotanya yang bertanggung jawab atas penyusupan RMS, sehingga mengibarkan bendera di depan SBY itu, akan diberi sanksi. "Itu pasti. Hasil evaluasinya akan kami peroleh secepatnya. Nanti terlihat siapa yang paling bertanggung jawab, bergantung gradasinya," jelasnya.

Siapa yang bertanggung jawab? Menurut Djoko, tanggung jawab setiap kunjungan presiden mengalir mulai panglima TNI, Pangdam, Danrem, dan satuan-satuan di bawahnya. Kapan akan diputus? Dia menjawab in this week (dalam minggu ini).

Hal yang sama dilakukan Polri. "Tentu, yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai jabatannya," tegas Sutanto.

Dia menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim internal yang terbang ke Ambon untuk menyelidiki jajarannya yang terlibat. "Sekarang, ada dua kegiatan utama yang dilakukan Polri. Pertama, penyidikan terhadap 31 orang yang terlibat dalam pengibaran bendera. Lalu, evaluasi internal di seluruh daerah, terutama terkait dengan pengamanan kunjungan presiden dan tamu negara," ungkapnya.

Djoko menilai, pengibaran bendera Benang Raja pada Jumat lalu merupakan bukti bahwa gerakan RMS masih eksis. "Itu tentu tidak hanya menjadi domain panglima TNI dan Kapolri. Nyata-nyata ada tindakan yang mengobarkan separatisme dan tidak bisa ditoleransi," ujarnya.

Lantas, mengapa pihak keamanan kecolongan? Dia menyatakan, menurut informasi yang diterima dirinya setelah memanggil aparat di daerah itu, hal tersebut terjadi karena petugas lalai. "Itu karena ketidakcermatan, kelalaian, tidak proaktif, dan tidak ada inisiatif yang tinggi dari aparat-aparat di lapangan untuk lebih dini mencegah para penari penyusup tersebut menuju lapangan," ungkap Djoko. Dalam jumpa pers kemarin, dia tercatat menyebut kata "kelalaian" hingga tujuh kali.

Evaluasi juga dilakukan terhadap prosedur tetap pengamanan presiden. "Pertama, kami lihat berapa kekuatan ring satu, ring dua, dan ring tiga. Lalu, dalam jangka menengah, dicek ulang apakah pembicaraan dengan pemda setempat dan aparat TNI-Polri terkait dengan acara sudah matang," kata mantan KSAU tersebut.

Jadi, sebenarnya, siapa yang paling bersalah, TNI atau Polri? Ditanya seperti itu, kedua petinggi keamanan tersebut malah terlihat kompak menyalahkan kerja intelijen. "Sebelum pergerakan RI-1, seharusnya ada masukan terkait dengan kemungkinan terjadinya demonstrasi atau unjuk rasa. Namun, ternyata mereka (RMS, Red) bisa menyamar masuk. Itu berarti intelijen lemah, tidak proaktif dan lalai," tegasnya.

Sutanto mengiyakan. Menurut dia, deteksi dini gagal dilakukan. "Itu berarti ada underestimate (meremehkan). Mereka tidak memprediksi bahwa akan terjadi semacam itu," jelas alumnus Akpol ’73 tersebut.

Untuk menunjukkan kekompakan keduanya, pada akhir acara, Kapolri dan panglima berciuman pipi secara demonstratif di depan wartawan. "Yang lebih penting hikmahnya adalah ada musuh separatisme yang nyata-nyata mengancam kedaulatan Indonesia, bukan siapa yang salah," tegas Djoko lalu melangkah menuju mobilnya.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen yang dihubungi pada Jumat lalu pascainsiden Lapangan Merdeka mengungkapkan, intelijen TNI sudah memberikan laporan soal ancaman tersebut kepada otoritas pengamanan setempat.

"Sudah ada warning awal. Sebelum kunjungan presiden, ada tim yang ke sana dan bekerja dengan satuan-satuan pengamanan yang ada serta memberikan laporan awal. Tentu, yang terutama bertanggung jawab sekarang adalah polisi. Meski begitu, tidak berarti TNI lepas tangan," kata mantan Kadispen TNI-AU tersebut.

Sagoem menjelaskan, konsentrasi pengamanan yang dilakukan aparat TNI berada di ring satu yang dipegang Paspampres dan ring dua yang ditangani aparat Kodam XVI Pattimura setempat. Ring tiga berada di luar stadion dan pintu masuk lapangan. Ring dua berjarak sekitar 50 meter dari posisi presiden (tengah lapangan). Ring satu melekat pada presiden.

Penari perang itu lolos dari pintu masuk lapangan yang dijaga polisi. "Tapi, bisa saja penari tersebut dianggap bagian dari acara. Lagi pula, kalau bendera, sweeping-nya memang sulit. Mungkin saja dianggap sapu tangan," ungkapnya.

Tapi, bukankah ada senjata berupa tombak dan parang yang lolos? Menurut mantan staf ahli panglima TNI tersebut, tombak dan parang itu menjadi aksesori dalam rangkaian cakalele. "Kalau itu sudah bagian dari adat setempat, kita mau apa?" ujarnya.

Meski begitu, Sagoem meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait dengan insiden tersebut. "Ada hikmah besar bagi kita semua. Itu berarti RMS masih eksis dan harus dilakukan operasi penindakan," tegasnya.


Kontak Manuputty

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto menyampaikan, secara teknis, penyidik sedang berupaya mengejar Simon Saiya, tokoh yang dekat dengan Alex Manuputty (ketua FKM yang kabur ke AS, Red). "Buktinya berupa surat berbahasa Inggris tertanggal 25 Juni. Isinya, agar ada aktivitas untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis," ungkapnya.

Kop surat itu bertulisan Transnasional Government of the Republic of the South Molucas. "Itu menjadi dasar penyusupan tersebut. Yang pasti, ada kontak dengan Alex Manuputty. Yang lain masih kami kembangkan," katanya.

Sisno juga tidak membantah ketika ditanya soal kemungkinan adanya pejabat Pemda Maluku yang terlibat insiden itu. "Seperti jawaban Kapolri, kalau ada konspirasi, tentu kami tindak," tegasnya. (rdl/fal)

Labels: nusantara, politik

Ambon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan di Ambon, Maluku, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap "tarian liar" yang diduga dilakukan simpatan Republik Maluku Selatan (RMS) di sela-sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, pusat Kota Ambon, Jumat sekitar pukul 10.30 WIT.

"Saya minta dilakukan investigasi," kata Presiden, seusai berlangsungnya acara tarian liar tersebut.

Pada pukul 10.30 WIT tsb, setelah Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyampaikan laporannya, tiba-tiba di Lapangan Merdeka muncul sekitar 30 orang yang menggunakan pakaian adat Maluku melakukan tarian Cakalele. Padahal, kegiatan ini sama sekali tidak direncanakan panitia.

Tarian itut mengagetkan Presiden serta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Kepala negara kemudian mengatakan, "Kalau tujuannya tidak baik, maka harus ada sanksi moral serta sanksi sosial."

"Kalau tujuan penari-penari itu lebih dari itu (di luar kewajaran), maka harus ada tindakan yang tegas," ungkap Presiden.

Yudhoyono kemudian mengungkapkan beberapa hari yang lalu telah mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan kegiatan liar, di luar rencana Panitia Harganas.

Usai kejadian tidak terduga itu, Pangdam XVI Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy Suandi serta Kapolda Maluku Brigjen Gatot Setiawan serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar langsung turun tangan untuk memeriksa para 'penari liar'.

Mereka membawa bendera RMS, namun untung saja bendera itu tidak berhasil dibawa ke Lapangan Merdeka, baru sampai di pinggir lapangan Merdeka sudah ditahan aparat keamanan.

Sampai berita ini diturunkan sedikitnya 15 orang sudah diperiksa aparat keamanan TNI maupun Polri. (*)

Labels: nusantara, politik

Ambon (ANTARA News) - Salah satu oknum pelaku aksi "tarian liar", Abraham Saiya, mengakui telah merencanakan aksi mengganggu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV yang dihadiri Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono di lapangan Merdeka Ambon, Jumat pagi.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada sela-sela pemeriksaaan di Polres P.Ambon dan P.P.Lease, Sabtu, Abraham menjelaskan, aksi itu diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yoyo Teterissa di Desa Aboru, Pulau Haruku (Maluku Tengah), sebulan lalu.

Mereka kemudian memantapkan kegiatan yang sempat mengagetkan Kepala Negara dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dengan "tarian liar" disaksikan ribuan orang itu pada Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pekan lalu.

Pertemuan juga dilaksanakan di Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis malam (28/6), selanjutnya mereka berkumpul di Jalan Tulukabessy, Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat pagi, sekitar pukul 05:30 WIT sebelum menggelar tarian cakalele (perang-red) di lapangan Merdeka Ambon, pukul 10:30 WIT.

Abraham mengemukakan, aksi ini atas kemauan sendiri yang sudah nekat dan tidak khawatir bila ditindak aparat keamanan. "Kami tidak dibayar untuk melakukan aksi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kabid Humas Polda Maluku, Kompol Djoko Susilo belum bersedia membeberkan terlalu banyak penyidikan intensif bagi 31 orang yang telah diamankan.

Dia hanya menjelaskan, 20 orang di Mapolda Maluku dan 11 lainnya di Polres P.Ambon dan P.P.Lease bersama barang bukti antara lain 13 bendera RMS ukuran kecil, enam bendera RMS ukuran besar, sejumlah dokumen RMS, satu buah tifa, enam parang kayu, empat tombak kayu serta sejumlah ikat kepala dan lengan.

"Dari 31 orang, 28 di antaranya adalah oknum pelaku 'tarian liar' itu diamankan juga kartu perlindungan HAM dari Palang Merah Internasional. Jadi belum ada tersangka karena masih mengintensifkan penyidikan," katanya dan memprediksikan besok (Minggu-red) kemungkinan sudah ada tersangka ditetapkan.

Ia pun menepis aparat keamanan kecolongan dalam mengamankan aksi "tarian liar". "Kok kegiatannya berbarengan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu usai menyampaikan sambutan tentang kegiatan Harganas ke-XIV,"tuturnya.

Kapolda, Brigjen Pol.Guntur Gatot Setyawan dan personil Paspampres melihat ada yang tidak beres ketika aksi "tarian liar", baik celana yang dikenakan maupun atribut lainnya, langsung bergegas membubarkan dan menggiring mereka keluar lokasi peringatan Harganas guna diamankan aparat keamanan.

"Jadi aparat keamanan tidak kecolongan karena tariannya diperagakan diprakirakan merupakan rangkaian dari sambutan Gubernur Ralahalu. Setelah terlihat kejanggalan barulah disadari adanya kegiatan mengganggu kehadiran Kepala Negara dengan simbol-simbol gerakan separatis RMS," demikian Kompol Susilo.(*)

Labels: nusantara, politik

Insiden Peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon
Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

[AMBON] Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (29/1) pagi, diwarnai insiden oleh sekelompok warga pendukung Republik Maluku Selatan (RMS).

Sekitar 20 lelaki tiba-tiba menyelonong memasuki areal Lapangan Merdeka dari sisi kanan podium kehormatan, sambil menampilkan tarian Cakalele, ketika Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, membacakan sambutannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain menari, mereka juga kedapatan membawa bendera RMS yang disembunyikan di dalam alat musik tifa.

Aksi tersebut, sempat mem- buat panik panitia penyelenggara dan aparat keamanan, karena suguhan tarian Cakalele tidak ada dalam susunan acara peringatan Harganas XIV.

Melihat kondisi yang meresahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Widodo AS, turun dari podium kehormatan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Suguhan tari itu berlangsung hingga 10 menit, sebelum akhirnya aparat keamanan dari kepolisian, TNI, dan panitia, menghalau para penari Cakalele keluar Lapangan Merdeka.

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat keamanan menginvestigasinya. "Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan," tegas Presiden, sebelum memulai sambutannya pada puncak acara peringatan Harganas IV.

Menurut informasi yang diperoleh SP, dua orang yang melakukan aksi tersebut telah diamankan aparat kepolisian, karena kedapatan membawa bendera RMS. Bendera itu disembunyikan di dalam alat musik tifa, yang biasa digunakan untuk mengiringi tarian Cakalele.

Sejumlah pejabat terkait, seperti Kepala Kantor Taman Budaya Maluku, Semmy Toisuta, juga dipanggil untuk dimintai keterangan menyangkut suguhan tarian kebudayaan khas Maluku itu.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, MJ Papilaja mengimbau warga Kota Ambon tidak ter- pengaruh insiden tarian oleh pendukung RMS di hadapan Pre siden. "Kita tidak perlu ikut-ikutan ribut. Aparat keamanan akan mengungkap insiden kecil yang terjadi di Lapangan Merdeka Ambon," kata Papilaja.


Tamparan buat Pemerintah

Menanggapi insiden penyusupan penari RMS di hadapan Presiden, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Permadi menilai, semestinya Presiden menyikapi kejadian itu sebagai tamparan yang luar biasa terhadap kepemimpinannya. "Itu ejekan yang luar biasa hebat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Shidki Wahab, menyesalkan insiden di Ambon tersebut. "Sikap kita jelas. NKRI adalah harga mati. Kita menyesalkan sikap-sikap anti-NKRI," katanya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang berpendapat, insiden tersebut bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi politik, untuk mengingatkan pemerintah bahwa kelompok RMS tidak bisa dianggap enteng.

"Pascakonflik dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), tantangan berikutnya adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua dan RMS di Maluku. Kegiatan-kegiatan simbolis, seperti penaikan bendera OPM dan RMS akan terus dilakukan. Apa yang terjadi di Ambon, memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan seperti itu masih ada, tidak bisa dianggap enteng, dan tidak bisa dianggap lebih kecil dari GAM. Apa yang mereka lakukan itu juga menunjukkan bahwa RMS sudah bisa menyusup dalam birokrasi di Maluku," ujar Indra mengingatkan.

Secara teknis, Indra menilai insiden tersebut akibat kelengahan Pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan bisa dicurigai, kelompok RMS sudah menyusup ke dalam tubuh birokrat setempat.

Selain itu, lolosnya kelompok itu menampilkan diri di hadapan Presiden, menunjukkan intelijen di Maluku, baik dari Polda, Kodam, maupun yang ikut dalam rombongan Presiden Yudhoyono sangat lemah. Untuk itu, Presiden juga harus membenahi aparat keamanannya, terutama intelijen. [VL/JA/B-14/A-21]

Labels: nusantara, politik