KUALA LUMPUR - Pemilik blog (situs pribadi di internet) harap berhati-hati jika menulis komentar tentang Malaysia atau rajanya. Salah-salah, blogger (istilah untuk pemilik blog) bisa terjerat undang-undang antiterorisme negeri jiran itu.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan agar blogger tidak memasukkan komentar berlebihan, terutama menyangkut isu sensitif. "Beberapa pihak merasa mereka (blogger) sudah melewati batas dalam membuat komentar," kata Najib.

Pemerintah Malaysia, tampaknya, mulai risi dan cemas terhadap kritik yang berhamburan di dunia maya, internet. Untuk tujuan itulah, menurut Menteri Kehakiman ad interim Nazri Abdul Aziz, undang-undang tersebut dibuat. "Saya ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya kami melawan mereka (blogger)," kata Nazri seperti yang dikutip Bernama.

Dia berdalih, undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kebebasan berbicara. Melainkan, UU tersebut hanya mengenyahkan kebebasan untuk curang, menghina, dan menyakiti orang lain. "Penulis komentar di internet harus yakin atas kebenaran informasi yang dia sebar di internet," ujarnya.

Undang-undang itu juga dilandasi pengalaman partai berkuasa di Malaysia, UMNO. Partai pimpinan PM Abdullah Ahmad Badawi itu melaporkan Raja Petra Kamarudin, redaktur website ternama di Malaysia, Malaysia Today. Dalihnya, tulisannya di situs tersebut dinilai menghina Islam dan mengancam keharmonisan di negara multietnis itu.

Raja Petra juga diketahui sering mengkritik Badawi dan pejabat pemerintahan lainnya. Dia menuding mereka terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Saya akan datang ke kantor polisi untuk menjawab semua tuduhan tersebut," katanya kepada BBC.

Dalam situsnya, Raja Petra membela diri dengan mengatakan bahwa banyak orang, terutama warga nonmuslim di negeri ini, yang tidak memiliki forum untuk menyebarkan pandangan-pandangan mereka.(bbc/ap/tia)