Deadline PBB Satu Minggu, untuk Hentikan Serangan Israel

KUALA LUMPUR - Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menjadi bintang dalam sidang darurat OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang digelar di Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia, tadi malam.

Mereka mendapat pujian dari pemimpin negara lain bukan semata-mata sebagai penggagas pertemuan darurat itu. Tapi, itu terjadi juga karena SBY dan Pak Lah -panggilan Abdullah Badawi- mengajak negara Islam lain menekan PBB.

SBY secara terang-terangan men-deadline Sekjen PBB Kofi Annan untuk melakukan langkah konkret mewujudkan gencatan senjata di Israel dan Lebanon.

"Dalam seminggu tidak dilakukan PBB, seluruh negara OKI akan mengusulkan sidang khusus PBB," kata SBY.

Seruan SBY itu mendapat apresiasi. Termasuk dari Presiden Iran Ahmadinejad yang kini menjadi salah satu simbol melawan arogansi AS. Ahmadinejad selama sidang OKI duduk bersebelahan dengan SBY. Bahkan, saat masuk ke ruang sidang di Ballroom JW Marriott, Ahmadinejad menyempatkan diri memberikan hormat kepada SBY. "Kita butuh pemimpin dunia yang punya keberanian menentang kezaliman dan menegakkan perdamaian," katanya.

Dalam pernyataan resmi kepada media, Ahmadinejad kembali memberikan hormat kepada SBY dan Pak Lah. "Saya sampaikan penghargaan kepada PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang telah memprakarsai pertemuan ini. Sungguh ini yang kami tunggu," ujarnya.

Dalam sidang darurat itu, SBY juga menuntut pasukan perdamaian PBB yang diterjunkan untuk menghentikan ulah brutal tentara Israel harus sebagian besar berasal dari negara anggota OKI. Sebab, negara-negara anggota organisasi Islam itu dinilai lebih paham terhadap kondisi di Timur Tengah.

"Pasukan PBB harus ditentukan PBB sendiri. Bukan oleh negara yang bukan PBB, seperti Israel," ujarnya.

Memang, gagasan membentuk pasukan PBB tidak tertuang secara eksplisit dalam deklarasi Putrajaya. Namun, negara-negara delegasi OKI menyatakan mendukung ide tersebut dan menyiapkan pasukannya setingkat batalyon seperti yang disampaikan SBY.

Apresiasi khusus kepada SBY dan Badawi juga disampaikan Sultan Hassanal Bolkiah dan Menlu Lebanon Fawzi Salloukh.

Salloukh sampai harus menemui SBY secara khusus di Hotel JW Marriott, tempat menginap SBY dan Ny Ani Yudhoyono. "Kami benar-benar berterima kasih kepada Malaysia dan Indonesia yang telah memberikan perhatian kepada Lebanon," ungkapnya.

SBY mengakui, Meeting of The Friends of The Chair o The 10th Islamic Summit Conference atau sidang OKI itu memang diprakarsai oleh dirinya dan Badawi.

"Pertemuan ini memang saya prakarsai bersama Badawi saat beliau berkunjung ke Jakarta beberapa waktu lalu," kata SBY saat konferensi pers dengan wartawan Indonesia di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur, dua jam setelah sidang OKI ditutup.

Menurut SBY, saat pertemuan di Jakarta, dirinya dan Badawi memiliki keprihatinan yang sama atas kondisi yang memburuk di Lebanon. "Karena itu, kami merancang menggelar pertemuan ini sebagai tanggung jawab kita sebagai bangsa di dunia," jelas SBY.

Satu jam sebelum sidang OKI di gelar, SBY dan Badawi juga sempat menggelar pertemuan khusus. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Dinno Patti Djalal, pertemuan kedua pemimpin di Asia Tenggara itu untuk merancang strategi forum. Sebab, banyak perbedaan yang mengemuka di antara negara-negara OKI dalam menyikapi konflik Israel-Palestina ini.

Sidang darurat Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dihelat di Hotel J.W. Marriott, Putrajaya, Malaysia, sore kemarin ditutup. Pertemuan yang diikuti 18 negara dari 57 anggota OKI ini menghasilkan Deklarasi Putrajaya, yang intinya menyerukan gencatan senjata di Israel dan Lebanon.

Perdana Menteri Malaysia yang juga Chairman OKI Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi kemarin menyampaikan Deklarasi Putrajaya tersebut. Menurutnya, peserta sidang OKI berharap penderitaan warga Lebanon akibat serangan Israel segera berakhir.

"Kami bersepakat mendesakkan gencatan senjata tanpa syarat sesegera mungkin antara Israel dan Lebanon," tegas Badawi, usai Sidang.

Dari 18 negara yang hadir, 8 negara dipimpin langsung kepala negaranya. Yakni PM Malaysia Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, PM Bangladesh Begum Khaleda Zia, PM Pakistan Shaukat Aziz, PM Turki Tayyip Erdogan, PM Azarbaijan Artur Rasizadeh dan Brunei Darussalam Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Sedangkan Yordania diwakili Putra Mahkota Yordania Pangeran Hamzah bin Al Hussein.


23 WNI di Lebanon

Meski kondisi Lebanon gawat, sejumlah WNI diketahui masih berada di negeri tersebut. Menakertrans Erman Soeparno mengungkapkan, tim gabungan evakuasi Depnakertrans dan Deplu yang kini ada di Lebanon berusaha mendeteksi posisi WNI di sana untuk dievakuasi. Ini dilakukan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) serta KBRI Damaskus (Syria) dan Beirut.

"Sampai saat ini, 17 TKI telah dievakuasi dan sementara ditampung di KBRI Damaskus. Mereka akan dipulangkan ke tanah air," ungkapnya. Evakuasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di wilayah perang.

Jubir Deplu Desra Percaya menyebut, sedikitnya 23 WNI saat ini berada di Lebanon. Mereka telah mengontak KBRI di Beirut. "Tapi, karena tinggal di Lebanon Utara yang bukan basis Hizbullah, mereka menolak dievakuasi. Mereka merasa masih aman," katanya.

Desra mengakui, kebijakan visa on arrival di Jordania dan Syria menyulitkan pelacakan TKI yang masuk ke Lebanon lewat kedua negara tersebut.(tom/ein)