RUNTOTHESUN

RI Harus Punya Strategi Kebudayaan

2007-07-27T17:10:00.000+08:00

Jakarta, Kompas - Indonesia harus memiliki strategi kebudayaan dengan melihat kekuatan dan kelemahan sumber daya atau modal yang dimiliki bangsa ini. Dengan strategi kebudayaan ini, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan harus disertai dan didukung pembangunan karakter dan bangsa sehingga Indonesia mampu menjalani era globalisasi dan pascamodernisme yang saat ini berkembang di dunia.

Itu disampaikan cendekiawan Muslim, M Dawam Rahardjo, dalam orasi budaya yang diselenggarakan Institute for Global Justice di Jakarta, Kamis (26/7).

Menurut Dawam, dewasa ini Indonesia memang memiliki sejumlah kelemahan sumber daya di bidang finansial, teknologi fisik, intelektual, dan prasarana. Namun, Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan keunggulan yang dapat dijadikan dasar analisis keunggulan imperatif.

"Dengan strategi budaya, pembangunan Indonesia harus diprioritaskan pada apa yang kita miliki. Bangsa ini harus memprioritaskan sumber daya alam, budaya, manusia, sosial, dan spiritual," katanya.

Untuk itu, strategi kebudayaan yang perlu Indonesia miliki itu harus bisa menjawab tantangan dalam globalisasi ekonomi, globalisasi di bidang teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, serta globalisasi budaya dan globalisasi nilai-nilai atau etika.

Strategi kebudayaan dalam menghadapi globalisasi ekonomi adalah menekankan pada pembangunan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Indonesia bisa mengembangkan ekonomi dari bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan kehutanan. "Memanfaatkan sumber daya alam bukan dengan cara mengeksploitasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru sampai sekarang ini," kata Dawam.

Dawam juga menyebutkan perlunya menyelamatkan Pulau Jawa dari kerusakan akibat industrialisasi dan urbanisasi. Pulau Jawa perlu dikhususkan menjadi daerah pertanian dan kehutanan mengingat pulau itu merupakan daerah tersubur di Indonesia. Sebagian industri harus dialihkan ke luar Jawa.

Berangkat dari strategi kebudayaan, pengembangan teknologi di Indonesia seyogianya disesuaikan dengan sumber daya alam dan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, Indonesia mampu menguasai teknologi pupuk organik, bioenergi, mebel bermutu dunia, kerajinan, dan industri rumah tangga untuk pasar dunia. (ELN)

Udara Panas Telan Korban

2007-07-26T16:37:00.000+08:00

Banjir di Inggris Kian Meluas, Eropa Selatan Berjuang Perangi Kebakaran Hutan

Budapest, Selasa - Gelombang udara panas yang melanda Eropa selatan dan timur dalam beberapa minggu terakhir telah menewaskan ratusan orang. Udara panas itu pun menyebabkan kebakaran hebat di sekitar wilayah Balkan, yang menyebabkan aliran listrik di banyak negara Eropa juga terganggu.

Kondisi yang kontras justru terlihat di Inggris. Banjir yang melanda beberapa kawasan di negara itu, Rabu (25/7), semakin meluas. Penduduk di kota Oxford kemarin terpaksa diungsikan karena meluapnya Sungai Thames.

Wilayah banjir diperkirakan akan semakin meluas karena jebolnya sejumlah bantaran sungai di sejumlah tempat, dan perkiraan akan semakin meningkatnya volume air di Sungai Thames dan sungai-sungai lainnya.

Di Hongaria, kepala departemen medis Ferenc Falus, Selasa lalu, mengungkapkan, tak kurang dari 500 orang telah tewas akibat udara panas yang melanda negara itu dari 15 Juli hingga 22 Juli. Suhu udara di negara itu mencapai tingkat tertinggi selama seminggu, yaitu 41,9 derajat Celsius di kota Kiskunhalas, di bagian selatan Hongaria.

Di Romania, kematian akibat udara panas sudah 30 orang, dengan suhu udara mencapai tingkat tertinggi, yaitu 44 derajat Celsius. Sekitar 19.000 warga Romania lainnya telah dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit.

Juni lalu, lebih dari 35 orang tewas di Romania, Turki, dan Yunani ketika suhu udara melonjak hingga 46 derajat Celsius.

Sementara Serbia berjuang untuk memadamkan kebakaran hutan di 50 lokasi, di tengah suhu yang mencapai 43 derajat Celsius. "Kami berharap sebuah pesawat pengebom air Rusia akan tiba pagi ini, tetapi mereka harus membantu Bulgaria lebih dulu yang situasinya sangat kritis," jelas Predrag Maric, Ketua Departemen Polisi Penyelamatan.

Warga di wilayah Balkan pun telah mengingatkan warganya agar tetap berada di dalam rumah untuk menghindari suhu yang sangat panas.

Kebakaran hutan terus meluas di Bulgaria, dengan suhu di sejumlah tempat di selatan negara itu mencapai 44 derajat Celsius.

Di Macedonia suhu tercatat lebih tinggi lagi, yaitu 45 derajat Celsius, menyebabkan seorang warga tewas dan ribuan lainnya diungsikan dari daerah pinggiran karena api telah menghanguskan sekitar 1.000 hektar kawasan hutan di selatan, di kota Bitola.

Di Yunani, seorang lelaki berusia 75 tahun tewas di Pulau Corfu, di tengah suhu yang mencapai 44 derajat Celsius. "Situasinya masih bisa dikontrol dan jumlah pasien sangat kecil. Akan tetapi, kami semua dalam kewaspadaan tinggi karena beberapa hari ke depan sangatlah menentukan," kata juru bicara kementerian kesehatan, Panagiotis Efstathiou.

Di Athena, warga Yunani dan para wisatawan berjalan dengan membawa payung atau surat kabar untuk menutupi kepala mereka dari panasnya sinar matahari.

Roma panas

Kebakaran hutan di Italia juga telah menewaskan empat orang, Selasa di kota Peschichi, di selatan wilayah Puglia. Empat bumi perkemahan hancur dan sekitar 4.000 warga diungsikan melalui laut dari pantai di Peschichi.

Pada malam hari suhu di kota Roma juga tercatat paling panas, yaitu mencapai 27,1 derajat Celsius, Senin (23/7).

Pasukan NATO di Kosovo bersama-sama warga setempat juga disibukkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan terjadi di 18 lokasi di provinsi yang masih bagian dari Serbia itu. "Kami sudah perintahkan semua petugas pemadam kebakaran untuk bekerja. Tidak ada hari libur dan tidak ada liburan untuk siapa pun. Kami berada dalam kewaspadaan tinggi," ungkap Mahir Hasani dari Departemen Darurat Kosovo.

Di Inggris, BBC melaporkan, Badan Lingkungan memperingatkan, banjir hebat masih akan merendam beberapa tempat, yaitu tiga tempat di aliran Sungai Severn, di Gloucester, Tewkesbury, dan Worcester. Dua tempat lainnya di aliran Sungai Thames, yaitu sekitar Oxford, dan satu tempat lainnya di aliran Sungai Ock, yaitu dekat Abingdon, Oxfordshire.

Operasi bantuan terus dilaksanakan, khususnya pasokan air kepada 350.000 warga di Gloucestershire yang tidak lagi mendapatkan pasokan air bersih.

Menteri Lingkungan Hilary Benn mengingatkan bahwa krisis akibat banjir masih jauh dari selesai. (AFP/Reuters/OKI)

Blogger Bisa Dikenai UU Antiteroris

2007-07-26T16:19:00.000+08:00

KUALA LUMPUR - Pemilik blog (situs pribadi di internet) harap berhati-hati jika menulis komentar tentang Malaysia atau rajanya. Salah-salah, blogger (istilah untuk pemilik blog) bisa terjerat undang-undang antiterorisme negeri jiran itu.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan agar blogger tidak memasukkan komentar berlebihan, terutama menyangkut isu sensitif. "Beberapa pihak merasa mereka (blogger) sudah melewati batas dalam membuat komentar," kata Najib.

Pemerintah Malaysia, tampaknya, mulai risi dan cemas terhadap kritik yang berhamburan di dunia maya, internet. Untuk tujuan itulah, menurut Menteri Kehakiman ad interim Nazri Abdul Aziz, undang-undang tersebut dibuat. "Saya ingin mengingatkan bahwa sudah saatnya kami melawan mereka (blogger)," kata Nazri seperti yang dikutip Bernama.

Dia berdalih, undang-undang itu tidak dimaksudkan untuk menghapuskan kebebasan berbicara. Melainkan, UU tersebut hanya mengenyahkan kebebasan untuk curang, menghina, dan menyakiti orang lain. "Penulis komentar di internet harus yakin atas kebenaran informasi yang dia sebar di internet," ujarnya.

Undang-undang itu juga dilandasi pengalaman partai berkuasa di Malaysia, UMNO. Partai pimpinan PM Abdullah Ahmad Badawi itu melaporkan Raja Petra Kamarudin, redaktur website ternama di Malaysia, Malaysia Today. Dalihnya, tulisannya di situs tersebut dinilai menghina Islam dan mengancam keharmonisan di negara multietnis itu.

Raja Petra juga diketahui sering mengkritik Badawi dan pejabat pemerintahan lainnya. Dia menuding mereka terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Saya akan datang ke kantor polisi untuk menjawab semua tuduhan tersebut," katanya kepada BBC.

Dalam situsnya, Raja Petra membela diri dengan mengatakan bahwa banyak orang, terutama warga nonmuslim di negeri ini, yang tidak memiliki forum untuk menyebarkan pandangan-pandangan mereka.(bbc/ap/tia)

Aparat Keamanan Dievaluasi

2007-07-01T12:26:00.003+08:00

Polisi Menetapkan 31 Aktivis RMS sebagai Tersangka

Jakarta, Kompas - Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengevaluasi semua aparat keamanan yang bertugas saat terjadi penyusupan dan upaya pembentangan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS dalam peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas XIV di Ambon, Jumat lalu.

Evaluasi juga dilakukan terhadap sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah. "Ini sangat mempermalukan Beliau (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) di hadapan khalayak dan tamu luar negeri. Seharusnya ini tak boleh terjadi," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Sabtu (30/6) di Jakarta.

Panglima TNI bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto memberikan keterangan pers di Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.

Kehadiran simpatisan RMS dalam peringatan Harganas di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku, dinilai akibat ketidakcermatan, kelalaian, serta tidak proaktif dan rendahnya inisiatif aparat keamanan yang bertugas. Mereka juga dinilai gagal mendeteksi lebih dini dan mencegah masuknya penyusup ke arena.

Dari Ambon dilaporkan, Polda Maluku menetapkan 31 aktivis RMS sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal tentang rencana jahat dan perbuatan makar.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Djoko Susilo menuturkan, Polri terus mengembangkan penyidikan kasus itu karena dimungkinkan ada dalang intelektual di balik penyusupan.

"Penyidikan dilakukan maraton agar kasus ini cepat terungkap. Kami akan mengungkap kasus ini hingga akarnya," ujarnya.

Koordinasi TNI-Polri

Panglima TNI menegaskan, evaluasi atas sistem pengamanan kunjungan pejabat negara ke daerah menyangkut pola koordinasi dan persiapan pengamanan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Kecukupan jumlah kekuatan pengamanan yang dibutuhkan dalam setiap lapis pengamanan juga dikaji lebih lanjut.

Sutanto menambahkan, setiap ada kunjungan pejabat atau tamu negara ke daerah, ada prosedur pengamanan berdasarkan analisis intelijen tentang kerawanan yang ada dan langkah pengamanannya. Hal itu sudah dilaksanakan di daerah lain, termasuk di daerah yang kondisi keamanannya mirip Ambon.

Hasilnya pengamanan berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan. Oleh karena itu, Polri menurunkan tim evaluasinya ke Ambon. Hasil evaluasi akan diumumkan secepatnya.

Menurut Djoko, laporan intelijen dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sudah menyebutkan ada demonstrasi serta usaha lain selama kunjungan Presiden di Ambon. Namun, itu tidak menjadi masalah selama tak terjadi tindak anarki.

Evaluasi terhadap kinerja aparat keamanan di Maluku dilakukan sesuai fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan setiap petugas. Penilaian dilakukan mulai dari Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resor Militer, Komandan Komando Distrik Militer hingga prajurit di lapangan.

Untuk Polri, evaluasi dilakukan mulai dari kepala polda, kepala polres, dan petugas di lapangan.

Djoko mengatakan, ia sebagai Panglima TNI dan Kepala Polri sebagai penanggung jawab utama sudah menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden. Kini terpulang kepada Presiden untuk kesimpulannya.

Namun, Panglima TNI dan Kepala Polri menggunakan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi petugas yang ada di bawah sesuai kewenangan yang dimiliki. Evaluasi dilakukan agar peristiwa serupa tak terjadi di tempat lain.

"Pasti ada (sanksi). Apakah dicopot, mutasi, atau pergantian, itu tergantung dari hasil evaluasi," tutur Panglima TNI.

Elite politik lokal

Mereka yang diperiksa Polda Maluku adalah 28 penari cakalele dan tiga pendukungnya. Sejumlah peralatan menari juga disita.

Sutanto menegaskan, Polri belum menemukan indikasi keterlibatan elite politik lokal yang membantu meloloskan penyusup ke tengah lapangan.

"Siapa pun yang terlibat konspirasi ini, termasuk memasukkan penari atau bertujuan untuk keberhasilan perbuatan seperti itu, akan ditindak," katanya.

Sutanto menegaskan, insiden yang terjadi tidak berkaitan dengan konflik yang pernah terjadi di Ambon beberapa tahun lalu. Penyusupan itu merupakan bagian dari gerakan separatis untuk menunjukkan eksistensinya.

Dari tersangka yang ditetapkan Polda Maluku, terdapat tokoh masyarakat berinisial FW. Ia diduga terlibat secara individu dalam perencanaan penyusupan aktivis RMS saat upacara Harganas yang dihadiri Presiden. Jumat malam, polisi sempat menjemput seorang warga Ambon. Namun, ia kemudian dilepaskan karena keterlibatannya tidak terbukti.

Djoko Susilo menambahkan, jumlah tersangka bisa bertambah, tergantung dari hasil pengembangan penyidikan. Informasi dari tersangka bisa mengarah kepada siapa saja yang terlibat dalam rencana aksi makar itu.

Menanggapi tuntutan pengusutan terhadap Panitia Harganas XIV, Djoko Susilo menegaskan, polisi masih fokus memeriksa 31 tersangka. Namun, bisa saja polisi memeriksa panitia Harganas.

Polda Maluku juga fokus memburu otak intelektual aksi itu. Posisi Johan Teterissa alias Yoyo yang disebut sejumlah tersangka sebagai pimpinan, kata Djoko Susilo, masih diragukan polisi. Diduga masih ada dalang intelektual di balik Yoyo.

Barang bukti yang disita polisi adalah 19 bendera benang raja berbagai ukuran, enam parang kayu, empat tombak kayu, beberapa lembar kain merah, dan sejumlah dokumen RMS.

Pada bagian atas dokumen berbahasa Belanda itu terdapat logo bergambar burung pombo. Di bawahnya tulisan Lawamena Haulala (maju terus pantang mundur) dan di atasnya ada gambar rantai. Tata letak tulisan dan rantai membentuk lingkaran mengelilingi gambar burung pombo.

Unsur dalam pemerintah

Dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menduga ada unsur dalam pemerintah yang "bermain" di insiden penyusupan aktivis RMS dalam acara yang dihadiri Presiden Yudhoyono itu.

Selain membuktikan eksistensi RMS, katanya, insiden tersebut juga menunjukkan koordinasi keamanan antara pusat dan daerah yang masih lemah.

DPR, lanjut Muhaimin, akan memanggil Menko Polhukam untuk meminta penjelasan seputar kecurigaan terlibatnya unsur pemerintah dalam insiden ini. "Ini hanya membuktikan bahwa kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai stateless. Kondisi negara yang amat lemah. Sepertinya ada yang sengaja merusak citra Presiden Yudhoyono," katanya.

Selain Menko Polhukam, DPR juga harus memanggil Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN untuk menjelaskan mengapa aparat keamanan bisa kecolongan. Padahal, Presiden adalah obyek yang paling vital dalam kegiatan pengamanan.

Dari Yogyakarta, Sabtu, Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Maluku-Jogjakarta mengecam orang yang menamakan diri RMS. Mereka juga meminta pemerintah menyelesaikan masalah ini hingga tuntas lewat tindakan non-represif. Tindakan represif tak akan menyelesaikan persoalan, malah bisa menimbulkan persoalan baru. (jon/mzw/wer/bil/ang)

Insiden RMS Harus Dituntaskan Secara Hukum

2007-07-01T12:26:00.002+08:00

JAKARTA (Suara Karya): Insiden pembentangan bendera Republik Maluku Selatan (RMS), yang terjadi saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Lapangan Merdeka, Ambon, harus diselesaikan secara hukum.

Penegasan itu dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo, dan Wakil Ketua DPD Irman Gusman secara terpisah di Jakarta kemarin.

"Itu pelanggaran, jadi harus diselesaikan secara hukum," kata Wapres kepada pers usai shalat Jumat di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (29/6).

Wapres mengemukakan, aparat keamanan sudah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sehingga Wapres tidak yakin aparat kecolongan atas insiden itu.

Menurut Wapres, insiden seperti itu tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di Amerika Serikat pun pernah terjadi. Saat Presiden George Bush menerima kunjungan Presiden RRC Hu Jintao, ada seseorang yang nyelonong di Gedung Putih.

"Kadang ada saja yang nyelonong. Bukan hanya kita, ini juga pernah terjadi antara Presiden George Bush dan Presiden Hu Jintao di tengah Gedung Putih; ada yang berteriak," katanya.

Wapres Jusuf Kalla membantah anggapan bahwa aparat keamanan di lokasi tidak bekerja maksimal mengamankan jalannya acara. Sebab, meski orang telah bekerja maksimal, terkadang hasilnya tidak maksimal.

Wapres memastikan aparat keamanan akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam insiden itu. Wapres juga memastikan bahwa RMS sudah tidak eksis lagi di Ambon. "Bahwa ada satu atau dua orang yang punya emosi atau usil, itu pasti. Tapi tidak punya efek yang signifikan atau besar," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPR dan DPD menyesalkan terjadinya pengibaran bendera RMS di hadapan Presiden. Insiden akibat kelalaian aparat keamanan itu dinilai sangat memalukan. Meski demikian, penyelesaiannya diharapkan tidak represif.

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengatakan, insiden itu harus diusut tuntas. Pelakunya harus ditanya apakah mereka menyadari apa yang mereka lakukan. "Siapa tahu mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, aparat jangan langsung bertindak represif," kata Theo di DPR, Jumat (29/6).

Bila para pelaku menyadari apa yang dilakukannya, Theo berharap mereka diberi penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Sebab, masyarakat Maluku tidak menginginkan RMS.

Politisi dari Partai Golkar ini menilai peristiwa itu merupakan akibat kelalaian aparat keamanan setempat dalam pengamanan Presiden. Karena itu, mereka harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya.

Anggota Komisi I DPR Ali Mukhtar Ngabalin mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak bisa disalahkan dalam insiden pembentangan bendera RMS di depan presiden pada saat peringatan Harganas di Ambon itu. Sebab, kata Ali, BIN telah menyampaikan informasi kepada Presiden bahwa akan ada aksi pembentangan bendera RMS dalam acara Harganas di Ambon.

"Justru Presiden yang harus meneruskan informasi BIN kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Komandan Paspampres, sehingga mereka bisa memerintahkan aparat di bawahnya untuk mengamankan lokasi Harganas yang akan dihadiri Presiden," kata Ali Mukhtar Ngabalin di Jakarta, Jumat (29/6).

Mengapa BIN tidak meneruskan informasi ini ke polisi agar ditindaklanjuti? Menurut Ali, kerja intelijen adalah menganalisis dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sumber-sumber resmi maupun sumber nonformal.

"Jadi bukan kewenangan intelijen dalam mekanisme kerja meneruskan laporan ke polisi. Seharusnya Presiden yang meneruskan informasi BIN itu ke polisi," katanya.

Wakil Ketua DPD Irman Gusman mengatakan tindakan pengibaran bendera RMS di depan Presiden tidak bisa ditoleransi. Sebab, ini telah menjatuhkan wibawa Presiden selaku kepala negara. Meski demikian, Irman mengingatkan agar pemerintah tidak langsung bertindak represif, karena akan memperburuk keadaan.

"Jangan hanya lakukan pendekatan keamanan, tapi perlu dicari tahu apa substansi masalahnya. Pemerintah perlu lakukan pendekatan kesejahteraan," ujarnya.

Irman mengingatkan, Maluku di masa lalu adalah pusat perdagangan rempah-rempah internasional.

"Namun, kondisi kesejahteraan mereka saat ini terdiskriminasi. Penyelesaian yang menyentuh substansi persoalan akan menyelesaikan masalah. Jangan dihadapi dengan aksi yang represif. Mereka tidak bersenjata," katanya.

Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo mendesak Presiden memerintahkan pencopotan Pangdam, Kapolda dan Komandan Paspampres.

"Harus ada tindakan tegas terhadap mereka. Ini masalah prinsip. Jangan nanti tanggung jawab kesalahan dibebankan kepada anak buah. Ini kesalahan serius. Bukan sekadar kelalaian atau kecelakaan," tuturnya.

Menurut dia, wajar Presiden marah, karena sebagai kepala negara telah dilecehkan. "Ini membuktikan aparat keamanan dan intelijen di Ambon tidak bekerja, tidak cermat dan tidak selektif dalam menyeleksi acara yang akan ditampilkan," ujarnya.

Terkait dengan itu, jajaran Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama Polda Maluku menetapkan lima orang sebagai tersangka dari 25 orang yang ditangkap terkait kasus tarian Cakalele dengan bendera RMS.

Dari tempat kejadian, polisi menyita 25 lembar bendera RMS. Selain itu, polisi juga menyita 60 lembar bendera RMS yang disembunyikan di rumah salah satu tersangka.

Menurut Wakapolda Maluku Kombes Pol Benno Kilapong, kelima tersangka di antaranya adalah DM (61) dan RB (24). Keduanya diidentifikasi sebagai pelaku utama. (M Kardeni/Rully/Kartoyo/Joko S)

Pangdam - Kapolda Tunggu Nasib

2007-07-01T12:26:00.001+08:00

Panglima: Aparat yang Bertanggung Jawab Insiden RMS Akan Diberi Sanksi
JAKARTA - Penyusupan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) dalam acara Presiden SBY akan membawa "korban". Sejumlah pejabat Polri dan TNI yang bertanggung jawab akan diberi sanksi sebagai konsekuensi bobolnya pengamanan RI-1.

Kepastian tersebut diungkapkan Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto setelah mereka melakukan rapat maraton membahas peristiwa memalukan itu. Dua petinggi keamanan tersebut juga telah dipanggil presiden. Mereka siap menerima konsekuensi akibat kelalaian anak buahnya di lapangan.

"Kemarin, kami membahas masalah itu seharian. Dalam laporan pertama kepada presiden, kami menyampaikan itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi, nasib kami (terkait dengan kejadian Ambon, Red) berpulang kepada presiden," ujar Djoko kepada wartawan di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Jumpa pers yang dihelat pukul 12.30 tersebut tidak dihadiri Kepala BIN Mayjen (pur) Syamsir Siregar sebagai penanggung jawab intelijen istana.

Djoko menegaskan, anggotanya yang bertanggung jawab atas penyusupan RMS, sehingga mengibarkan bendera di depan SBY itu, akan diberi sanksi. "Itu pasti. Hasil evaluasinya akan kami peroleh secepatnya. Nanti terlihat siapa yang paling bertanggung jawab, bergantung gradasinya," jelasnya.

Siapa yang bertanggung jawab? Menurut Djoko, tanggung jawab setiap kunjungan presiden mengalir mulai panglima TNI, Pangdam, Danrem, dan satuan-satuan di bawahnya. Kapan akan diputus? Dia menjawab in this week (dalam minggu ini).

Hal yang sama dilakukan Polri. "Tentu, yang bertanggung jawab akan dikenai sanksi sesuai jabatannya," tegas Sutanto.

Dia menyatakan, pihaknya sudah membentuk tim internal yang terbang ke Ambon untuk menyelidiki jajarannya yang terlibat. "Sekarang, ada dua kegiatan utama yang dilakukan Polri. Pertama, penyidikan terhadap 31 orang yang terlibat dalam pengibaran bendera. Lalu, evaluasi internal di seluruh daerah, terutama terkait dengan pengamanan kunjungan presiden dan tamu negara," ungkapnya.

Djoko menilai, pengibaran bendera Benang Raja pada Jumat lalu merupakan bukti bahwa gerakan RMS masih eksis. "Itu tentu tidak hanya menjadi domain panglima TNI dan Kapolri. Nyata-nyata ada tindakan yang mengobarkan separatisme dan tidak bisa ditoleransi," ujarnya.

Lantas, mengapa pihak keamanan kecolongan? Dia menyatakan, menurut informasi yang diterima dirinya setelah memanggil aparat di daerah itu, hal tersebut terjadi karena petugas lalai. "Itu karena ketidakcermatan, kelalaian, tidak proaktif, dan tidak ada inisiatif yang tinggi dari aparat-aparat di lapangan untuk lebih dini mencegah para penari penyusup tersebut menuju lapangan," ungkap Djoko. Dalam jumpa pers kemarin, dia tercatat menyebut kata "kelalaian" hingga tujuh kali.

Evaluasi juga dilakukan terhadap prosedur tetap pengamanan presiden. "Pertama, kami lihat berapa kekuatan ring satu, ring dua, dan ring tiga. Lalu, dalam jangka menengah, dicek ulang apakah pembicaraan dengan pemda setempat dan aparat TNI-Polri terkait dengan acara sudah matang," kata mantan KSAU tersebut.

Jadi, sebenarnya, siapa yang paling bersalah, TNI atau Polri? Ditanya seperti itu, kedua petinggi keamanan tersebut malah terlihat kompak menyalahkan kerja intelijen. "Sebelum pergerakan RI-1, seharusnya ada masukan terkait dengan kemungkinan terjadinya demonstrasi atau unjuk rasa. Namun, ternyata mereka (RMS, Red) bisa menyamar masuk. Itu berarti intelijen lemah, tidak proaktif dan lalai," tegasnya.

Sutanto mengiyakan. Menurut dia, deteksi dini gagal dilakukan. "Itu berarti ada underestimate (meremehkan). Mereka tidak memprediksi bahwa akan terjadi semacam itu," jelas alumnus Akpol ’73 tersebut.

Untuk menunjukkan kekompakan keduanya, pada akhir acara, Kapolri dan panglima berciuman pipi secara demonstratif di depan wartawan. "Yang lebih penting hikmahnya adalah ada musuh separatisme yang nyata-nyata mengancam kedaulatan Indonesia, bukan siapa yang salah," tegas Djoko lalu melangkah menuju mobilnya.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen yang dihubungi pada Jumat lalu pascainsiden Lapangan Merdeka mengungkapkan, intelijen TNI sudah memberikan laporan soal ancaman tersebut kepada otoritas pengamanan setempat.

"Sudah ada warning awal. Sebelum kunjungan presiden, ada tim yang ke sana dan bekerja dengan satuan-satuan pengamanan yang ada serta memberikan laporan awal. Tentu, yang terutama bertanggung jawab sekarang adalah polisi. Meski begitu, tidak berarti TNI lepas tangan," kata mantan Kadispen TNI-AU tersebut.

Sagoem menjelaskan, konsentrasi pengamanan yang dilakukan aparat TNI berada di ring satu yang dipegang Paspampres dan ring dua yang ditangani aparat Kodam XVI Pattimura setempat. Ring tiga berada di luar stadion dan pintu masuk lapangan. Ring dua berjarak sekitar 50 meter dari posisi presiden (tengah lapangan). Ring satu melekat pada presiden.

Penari perang itu lolos dari pintu masuk lapangan yang dijaga polisi. "Tapi, bisa saja penari tersebut dianggap bagian dari acara. Lagi pula, kalau bendera, sweeping-nya memang sulit. Mungkin saja dianggap sapu tangan," ungkapnya.

Tapi, bukankah ada senjata berupa tombak dan parang yang lolos? Menurut mantan staf ahli panglima TNI tersebut, tombak dan parang itu menjadi aksesori dalam rangkaian cakalele. "Kalau itu sudah bagian dari adat setempat, kita mau apa?" ujarnya.

Meski begitu, Sagoem meminta agar semua pihak tidak saling menyalahkan terkait dengan insiden tersebut. "Ada hikmah besar bagi kita semua. Itu berarti RMS masih eksis dan harus dilakukan operasi penindakan," tegasnya.

Kontak Manuputty

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto menyampaikan, secara teknis, penyidik sedang berupaya mengejar Simon Saiya, tokoh yang dekat dengan Alex Manuputty (ketua FKM yang kabur ke AS, Red). "Buktinya berupa surat berbahasa Inggris tertanggal 25 Juni. Isinya, agar ada aktivitas untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis," ungkapnya.

Kop surat itu bertulisan Transnasional Government of the Republic of the South Molucas. "Itu menjadi dasar penyusupan tersebut. Yang pasti, ada kontak dengan Alex Manuputty. Yang lain masih kami kembangkan," katanya.

Sisno juga tidak membantah ketika ditanya soal kemungkinan adanya pejabat Pemda Maluku yang terlibat insiden itu. "Seperti jawaban Kapolri, kalau ada konspirasi, tentu kami tindak," tegasnya. (rdl/fal)

Presiden Perintahkan Investigasi `Tarian Liar` Simpatisan RMS

2007-07-01T12:26:00.000+08:00

Ambon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan di Ambon, Maluku, untuk segera melakukan penyelidikan terhadap "tarian liar" yang diduga dilakukan simpatan Republik Maluku Selatan (RMS) di sela-sela acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di Lapangan Merdeka, pusat Kota Ambon, Jumat sekitar pukul 10.30 WIT.

"Saya minta dilakukan investigasi," kata Presiden, seusai berlangsungnya acara tarian liar tersebut.

Pada pukul 10.30 WIT tsb, setelah Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, menyampaikan laporannya, tiba-tiba di Lapangan Merdeka muncul sekitar 30 orang yang menggunakan pakaian adat Maluku melakukan tarian Cakalele. Padahal, kegiatan ini sama sekali tidak direncanakan panitia.

Tarian itut mengagetkan Presiden serta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Kepala negara kemudian mengatakan, "Kalau tujuannya tidak baik, maka harus ada sanksi moral serta sanksi sosial."

"Kalau tujuan penari-penari itu lebih dari itu (di luar kewajaran), maka harus ada tindakan yang tegas," ungkap Presiden.

Yudhoyono kemudian mengungkapkan beberapa hari yang lalu telah mendapatkan informasi tentang adanya kemungkinan kegiatan liar, di luar rencana Panitia Harganas.

Usai kejadian tidak terduga itu, Pangdam XVI Patimura Mayjen TNI Sudarmaidy Suandi serta Kapolda Maluku Brigjen Gatot Setiawan serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar langsung turun tangan untuk memeriksa para 'penari liar'.

Mereka membawa bendera RMS, namun untung saja bendera itu tidak berhasil dibawa ke Lapangan Merdeka, baru sampai di pinggir lapangan Merdeka sudah ditahan aparat keamanan.

Sampai berita ini diturunkan sedikitnya 15 orang sudah diperiksa aparat keamanan TNI maupun Polri. (*)

"Tarian Liar" RMS Sudah Direncanakan

2007-07-01T11:52:00.002+08:00

Ambon (ANTARA News) - Salah satu oknum pelaku aksi "tarian liar", Abraham Saiya, mengakui telah merencanakan aksi mengganggu peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV yang dihadiri Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono di lapangan Merdeka Ambon, Jumat pagi.

Ketika dikonfirmasi wartawan pada sela-sela pemeriksaaan di Polres P.Ambon dan P.P.Lease, Sabtu, Abraham menjelaskan, aksi itu diawali dengan pertemuan yang dikoordinasikan Yoyo Teterissa di Desa Aboru, Pulau Haruku (Maluku Tengah), sebulan lalu.

Mereka kemudian memantapkan kegiatan yang sempat mengagetkan Kepala Negara dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dengan "tarian liar" disaksikan ribuan orang itu pada Desa Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, pekan lalu.

Pertemuan juga dilaksanakan di Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis malam (28/6), selanjutnya mereka berkumpul di Jalan Tulukabessy, Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat pagi, sekitar pukul 05:30 WIT sebelum menggelar tarian cakalele (perang-red) di lapangan Merdeka Ambon, pukul 10:30 WIT.

Abraham mengemukakan, aksi ini atas kemauan sendiri yang sudah nekat dan tidak khawatir bila ditindak aparat keamanan. "Kami tidak dibayar untuk melakukan aksi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kabid Humas Polda Maluku, Kompol Djoko Susilo belum bersedia membeberkan terlalu banyak penyidikan intensif bagi 31 orang yang telah diamankan.

Dia hanya menjelaskan, 20 orang di Mapolda Maluku dan 11 lainnya di Polres P.Ambon dan P.P.Lease bersama barang bukti antara lain 13 bendera RMS ukuran kecil, enam bendera RMS ukuran besar, sejumlah dokumen RMS, satu buah tifa, enam parang kayu, empat tombak kayu serta sejumlah ikat kepala dan lengan.

"Dari 31 orang, 28 di antaranya adalah oknum pelaku 'tarian liar' itu diamankan juga kartu perlindungan HAM dari Palang Merah Internasional. Jadi belum ada tersangka karena masih mengintensifkan penyidikan," katanya dan memprediksikan besok (Minggu-red) kemungkinan sudah ada tersangka ditetapkan.

Ia pun menepis aparat keamanan kecolongan dalam mengamankan aksi "tarian liar". "Kok kegiatannya berbarengan dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu usai menyampaikan sambutan tentang kegiatan Harganas ke-XIV,"tuturnya.

Kapolda, Brigjen Pol.Guntur Gatot Setyawan dan personil Paspampres melihat ada yang tidak beres ketika aksi "tarian liar", baik celana yang dikenakan maupun atribut lainnya, langsung bergegas membubarkan dan menggiring mereka keluar lokasi peringatan Harganas guna diamankan aparat keamanan.

"Jadi aparat keamanan tidak kecolongan karena tariannya diperagakan diprakirakan merupakan rangkaian dari sambutan Gubernur Ralahalu. Setelah terlihat kejanggalan barulah disadari adanya kegiatan mengganggu kehadiran Kepala Negara dengan simbol-simbol gerakan separatis RMS," demikian Kompol Susilo.(*)

Pendukung RMS Menyusup di Hadapan Presiden

2007-07-01T11:52:00.001+08:00

Insiden Peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon
Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan. (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)

[AMBON] Acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Lapangan Merdeka, Ambon, Jumat (29/1) pagi, diwarnai insiden oleh sekelompok warga pendukung Republik Maluku Selatan (RMS).

Sekitar 20 lelaki tiba-tiba menyelonong memasuki areal Lapangan Merdeka dari sisi kanan podium kehormatan, sambil menampilkan tarian Cakalele, ketika Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, membacakan sambutannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain menari, mereka juga kedapatan membawa bendera RMS yang disembunyikan di dalam alat musik tifa.

Aksi tersebut, sempat mem- buat panik panitia penyelenggara dan aparat keamanan, karena suguhan tarian Cakalele tidak ada dalam susunan acara peringatan Harganas XIV.

Melihat kondisi yang meresahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Widodo AS, turun dari podium kehormatan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Suguhan tari itu berlangsung hingga 10 menit, sebelum akhirnya aparat keamanan dari kepolisian, TNI, dan panitia, menghalau para penari Cakalele keluar Lapangan Merdeka.

Menanggapi insiden tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat keamanan menginvestigasinya. "Saya minta lakukan investigasi. Kenapa acara yang sudah tertata baik, harus disusupi aksi seperti ini. Kalau memang ada perbedaan atau kepentingan politik, seharusnya diselesaikan dan justru dapat dipadukan untuk kemajuan masyarakat Maluku ke depan," tegas Presiden, sebelum memulai sambutannya pada puncak acara peringatan Harganas IV.

Menurut informasi yang diperoleh SP, dua orang yang melakukan aksi tersebut telah diamankan aparat kepolisian, karena kedapatan membawa bendera RMS. Bendera itu disembunyikan di dalam alat musik tifa, yang biasa digunakan untuk mengiringi tarian Cakalele.

Sejumlah pejabat terkait, seperti Kepala Kantor Taman Budaya Maluku, Semmy Toisuta, juga dipanggil untuk dimintai keterangan menyangkut suguhan tarian kebudayaan khas Maluku itu.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, MJ Papilaja mengimbau warga Kota Ambon tidak ter- pengaruh insiden tarian oleh pendukung RMS di hadapan Pre siden. "Kita tidak perlu ikut-ikutan ribut. Aparat keamanan akan mengungkap insiden kecil yang terjadi di Lapangan Merdeka Ambon," kata Papilaja.

Tamparan buat Pemerintah

Menanggapi insiden penyusupan penari RMS di hadapan Presiden, anggota Komisi I DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Permadi menilai, semestinya Presiden menyikapi kejadian itu sebagai tamparan yang luar biasa terhadap kepemimpinannya. "Itu ejekan yang luar biasa hebat," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Shidki Wahab, menyesalkan insiden di Ambon tersebut. "Sikap kita jelas. NKRI adalah harga mati. Kita menyesalkan sikap-sikap anti-NKRI," katanya.

Secara terpisah, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indra J Piliang berpendapat, insiden tersebut bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi politik, untuk mengingatkan pemerintah bahwa kelompok RMS tidak bisa dianggap enteng.

"Pascakonflik dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), tantangan berikutnya adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua dan RMS di Maluku. Kegiatan-kegiatan simbolis, seperti penaikan bendera OPM dan RMS akan terus dilakukan. Apa yang terjadi di Ambon, memperlihatkan bahwa gerakan-gerakan seperti itu masih ada, tidak bisa dianggap enteng, dan tidak bisa dianggap lebih kecil dari GAM. Apa yang mereka lakukan itu juga menunjukkan bahwa RMS sudah bisa menyusup dalam birokrasi di Maluku," ujar Indra mengingatkan.

Secara teknis, Indra menilai insiden tersebut akibat kelengahan Pemerintah Provinsi Maluku. Bahkan bisa dicurigai, kelompok RMS sudah menyusup ke dalam tubuh birokrat setempat.

Selain itu, lolosnya kelompok itu menampilkan diri di hadapan Presiden, menunjukkan intelijen di Maluku, baik dari Polda, Kodam, maupun yang ikut dalam rombongan Presiden Yudhoyono sangat lemah. Untuk itu, Presiden juga harus membenahi aparat keamanannya, terutama intelijen. [VL/JA/B-14/A-21]

Raja Abdullah Kecam AS

2007-03-29T21:07:00.000+08:00

Wapres: Keikutsertaan Negara Muslim Asia Permudah Penyelesaian

Riyadh, Rabu - Pendudukan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak terus dikecam berbagai pihak. Pemerintah Arab Saudi yang dikenal sebagai sekutu AS pun turut mengecam. Kecaman itu disampaikan Raja Abdullah ketika membuka Konferensi Tingkat Tinggi Arab di Riyadh, Rabu (28/3).

"Di negeri Irak, pertumpahan darah antarsaudara terjadi dalam bayang-bayang pendudukan asing yang tidak sah dan sektarianisme juga bisa memicu perang saudara," kata Raja Abdullah dalam pidatonya.

Raja Abdullah menambahkan, bangsa Arab tak akan mengizinkan kekuatan asing menentukan masa depan Timur Tengah.

Pernyataan keras terhadap AS jarang disampaikan pejabat Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal memang sering mengkritik kebijakan AS di Irak. Namun, ia tidak pernah menyatakan pendudukan AS sebagai tindakan tidak sah.

Pidato Raja Abdullah sekaligus membuka KTT Arab yang akan berlangsung dua hari. Selain membicarakan masalah Irak, para pemimpin Arab juga sepakat untuk menghidupkan kembali inisiatif Arab yang dibuat pada tahun 2002.

Dalam inisiatif itu disebutkan, seluruh negara Arab akan berdamai dan mengakui Israel jika Israel menarik diri dari tanah yang direbutnya pada perang Arab-Israel tahun 1967. Israel juga harus mengizinkan pengungsi Palestina kembali ke tanah yang diduduki Israel sekarang. Selain itu, inisiatif ini mengatur pembentukan negara Palestina dengan Jerusalem timur sebagai ibu kota.

Saat membuka KTT Liga Arab di King Abdul Azis Conference International Centre, Raja Abdullah meminta agar konflik di Palestina segera diakhiri. "Meskipun baru-baru ini sudah ada pertemuan di Mekkah untuk mengakhiri konflik internal di Palestina, secara keseluruhan di Palestina belum ada perdamaian. Darah masih tumpah di Palestina. Karena itu, konflik harus diakhiri," ujar Raja Abdullah.

Keikutsertaan Asia

Sementara itu, wartawan Kompas Suhartono melaporkan dari Riyadh, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan diikutsertakannya negara berpenduduk Muslim besar di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Pakistan, sebagai peninjau dalam KTT Ke-19 Liga Arab di Riyadh, jalan terwujudnya perdamaian di kawasan negara Timur Tengah, khususnya di Palestina, akan lebih mudah. Apalagi jika Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa diikutsertakan memberikan dukungan bagi terwujudnya perdamaian di kawasan itu.

Pernyataan Wapres itu menjawab pertanyaan pers seusai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sebelum mengikuti pembukaan KTT Liga Arab, Rabu.

Dalam pertemuan itu Wapres didampingi anggota delegasi lain, seperti Utusan Khusus Presiden untuk Kawasan Negara Timur Tengah Alwi Shihab, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, dan Sekretaris Wakil Presiden Gembong Prijono.

Menurut Wapres, dalam pertemuannya dengan Badawi, mereka sepakat untuk siap bersama-sama membantu secara konkret dan mewujudkan segera perdamaian permanen di kawasan Timur Tengah, khususnya perdamaian di Palestina dan Israel.

"Kalau di kawasan tersebut terus terjadi konflik berkepanjangan, hal itu akan memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap umat Muslim di luar kawasan Timur Tengah. Padahal, 80 persen umat Muslim justru tinggal di luar di kawasan Timur Tengah atau di kawasan Asia," kata Wapres.

Wapres pada hari pertama KTT belum mendapat giliran menyampaikan pandangan Indonesia meskipun tiga negara peninjau lain sudah mendapat giliran. Wapres baru dijadwalkan akan berpidato pada hari kedua KTT, Kamis.

Di tempat yang sama, Azyumardi Azra menyatakan, langkah konkret yang akan disampaikan Wapres Jusuf Kalla, selain penyelesaian secara internal dengan mewujudkan perdamaian di tubuh kelompok-kelompok yang bertikai di Palestina sendiri, seharusnya juga ada dukungan meluas yang diberikan secara tulus dan ikhlas dari negara-negara Arab dan negara Muslim di luar Arab kepada Palestina yang terus-menerus dilanda konflik. (AP/AFP/REUTERS/BSW)

Koruptor Tinggalkan Singapura

2007-03-29T20:58:00.000+08:00

Kuat Desakan Perjanjian Ekstradisi Segera Diteken

SINGAPURA - Pejabat Singapura gerah juga negaranya disebut sebagai sarang persembunyian konglomerat hitam dari Indonesia. Karena itu, mereka mendorong agar perjanjian ekstradisi segera disepakati kedua negara, sehingga citra Singapura sebagai salah satu pusat keuangan dunia berstandar tinggi tidak ternoda.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Lim Hng Kiang menolak dengan tegas bahwa Singapura menyediakan tempat suaka bagi konglomerat yang membawa uang miliaran dolar AS hasil korupsi di Indonesia. "Saya jamin tidak ada uang haram di Singapura," tegas Hng Kiang mengawali jawabannya dengan nada tinggi.

Selanjutnya menteri yang pernah berkarir sembilan tahun di angkatan bersenjata Singapura itu mengatakan, santernya berita bahwa Singapura akan menyepakati perjanjian ekstradisi dengan Indonesia kemarin dipastikan membuat para konglomerat hitam lari.

"Saat Anda tulis bahwa perjanjian ekstradisi akan disepakati, mereka telah lari semua. Nah, silakan sekarang Indonesia mencari mereka di negara lain," kata Hng Kiang saat ditemui di kantornya yang megah dan berarsitektur kuno gaya Eropa kemarin.

Belum adanya perjanjian ekstradisi antara RI dan Singapura menimbulkan kecurigaan masyarakat Indonesia terhadap niat baik negara kota itu dalam memberantas korupsi dan kejahatan. Sebab, sejauh ini banyak penjahat, terutama yang berurusan dengan ekonomi, masih bisa bersembunyi di Singapura.

Menurut catatan koran ini, sejumlah buron kasus korupsi yang membawa uang ratusan juta dolar AS itu, antara lain, Sudjiono Timan (terpidana 15 tahun dalam kasus korupsi dana BPUI), Maria Pauline Lumowa (pembobol BNI), Nader Taher (terpidana kasus kredit macet Bank Mandiri), serta Bambang Soetrisno (kasus BLBI Bank Surya).

Selain itu, beberapa bankir masih menjadi buron, seperti Irawan Salim (tersangka kasus Bank Global), Agus Anwar (tersangka BLBI Bank Pelita), Atang Latief (kasus BLBI Bank Bira), Lydia Mochtar (kasus BLBI Bank Tamara), dan Sjamsul Nursalim (korupsi BLBI Bank Dagang Nasional Indonesia).

Hng Kiang menegaskan, Singapura sangat mematuhi regulasi internasional dengan standar paling tinggi dalam pengelolaan keuangan. "Reputasi kami sekarang selevel dengan Bank of England (Bank Sentral Inggris) dan pusat keuangan dunia di Zurich. Jadi, berita tentang uang haram di negara kami sangat krusial bagi reputasi kami," tegas Wakil Chairman Monetary Authority of Singapore (MAS) atau Bank Sentral Singapura itu.

Sektor finansial di Singapura, sebut Hng Kiang, melibatkan perputaran uang SGD 750 miliar tahun lalu dan tumbuh rata-rata 20 persen tiap tahun. Sumbangan sektor keuangan terhadap gross domestic product (GDP) Singapura mencapai 11 persen. "Katakanlah uang haram dari Indonesia bisa mencapai SGD 1 miliar masuk ke Singapura, jumlah itu tetap tak sebanding dengan yang kami peroleh dari reputasi baik kami sebagai pusat keuangan dunia yang aman dan tepercaya," katanya keras.

Karena itu, Hng Kiang mengaku sudah bertemu Menteri Luar Negeri George Yeoh untuk menanyakan perkembangan perjanjian ekstradisi. "Meski saya tidak terlibat dalam urusan itu, kolega saya menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi dibahas paralel dengan perjanjian tentang pertahanan. Jika tidak ada halangan, prosesnya akan cepat selesai," ujarnya.

Meski berharap segera diimplementasikan, Hng Kiang menegaskan bahwa prosedur ekstradisi tetap harus mengikuti sistem hukum di Singapura. "Mahkamah pengadilan yang akan menentukan apakah permohonan ekstradisi itu bisa diterima atau tidak," terangnya.

Hng Kiang juga membantah anggapan bahwa pelabuhan Singapura sebagai tempat transit penyelundup produk ilegal ke Indonesia. "Itu pernyataan yang tidak masuk akal. Tidak ada keuntungan apa pun merusak ekonomi Indonesia," jelasnya.

Pelabuhan Singapura, jelas alumnus Cambridge University itu, menerapkan sistem bebas pajak, kecuali atas enam komoditas, termasuk alkohol dan rokok.

"Nah, jika ada kapal dari Tiongkok membawa tekstil atau mainan lewat pelabuhan Singapura adalah sah, meski produk yang dibawa itu nanti dimasukkan secara ilegal ke Indonesia. Kami tidak ada urusan dengan itu," tegasnya.

Selain mengklarifikasi tentang berita miring tentang Singapura di Indonesia, menteri perindustrian dan perdagangan Singapura memberikan pandangan-pandangannya tentang perekonomian Indonesia. "Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia semakin penting bagi Singapura, khususnya di sektor perdagangan," katanya.

Hubungan dagang Indonesia dan Singapura terus meningkat meskipun kedua negara menghadapi berbagai masalah bilateral. Total nilai ekspor dan impor kedua negara terus bertambah. Begitu juga aliran dana dari investor Singapura ke Indonesia dan sebaliknya.

Dalam pertemuan wartawan Indonesia dengan Economic Development Board (EDB) dan International Enterprise Singapore (IE), terungkap bahwa Indonesia tetap mitra dagang terpenting Singapura, bersama Malaysia, Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Indonesia juga menjadi lahan investasi yang subur bagi investor Singapura yang bergerak di bidang telekomunikasi dan manufaktur.

Kedua institusi yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu menjadi ujung tombak perekonomian Singapura. EDB, seperti BKPM di Indonesia, bertugas "menjual" Singapura ke luar untuk menarik masuk investor asing. Sedangkan IE, seperti Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), bertugas mendorong dan membantu semua perusahaan yang berbasis di Singapura untuk berbisnis di luar.

Menurut Thong Pao Yi, executive director EDB, investor Indonesia menjadikan Singapura sebagai batu lompatan untuk menjangkau pasar global. "Ada sekitar 1.400 investor Indonesia yang berusaha di Singapura dan jumlahnya terus meningkat," ujarnya.

Beberapa di antara investor tersebut bahkan sudah menjadi perusahaan multinasional (MNC), seperti Lippo Group, APP, dan Samudra Indonesia Tbk.

Di bidang perdagangan, total nilai ekspor dan impor kedua negara pada 2006 naik 16,1 persen, dari Singapura Dollar (SD) 54,217 juta pada 2005 menjadi SD 62,93 juta. Defisit neraca perdagangan yang selama ini dialami Indonesia dengan Singapura juga terus menyusut.

Peter Lee, assistant director Southeast Asia IE, menyatakan bahwa nilai ekspor Indonesia ke Singapura pada 2006 naik 34,6 persen menjadi SD 23,425 juta. Pada saat yang sama, nilai impor Indonesia dari Singapura hanya naik 7,3 persen menjadi SD 39,504 juta. "Dalam empat tahun terakhir, kami mencatat ada pertumbuhan nilai perdagangan rata-rata sampai 10,75 persen," ujar Lee.

Lebih lanjut, Lee menyebutkan bahwa investor Singapura memberikan perhatian besar terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi di segala bidang. "Itu perkembangan yang menarik dan kami menaruh harapan besar agar program tersebut sukses," katanya.

Berbagai pungutan tak resmi, khususnya di Bea Cukai, diakui Lee, masih menjadi sumber biaya tak terduga yang ditakuti pengusaha Singapura selain biaya buruh (labour cost) dan lamanya proses birokrasi.

Tanggapan Menlu RI

Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengklarifikasi adanya third party note (nota pihak ketiga) yang dikirim Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo. Dalam waktu dekat, Hassan mengaku segera mengirim jawaban atas nota yang berisi permintaan klarifikasi tentang alasan TNI-AL menangkap kapal-kapal tongkang Singapura itu kepada Yeo.

"Memang, ada penangkapan beberapa kapal pengangkut granit Singapura oleh TNI-AL," ujar Menlu Nur Hassan ketika ditemui di kantornya kemarin.

Dia pun mengaku telah menerima third party note dari pemerintah Singapura sejak Minggu lalu (25 Maret). Tapi, menurut dia, secara lisan dia telah memberikan penjelasan pendahuluan kepada George Yeo di sela-sela pertemuan ASEAN-Uni Eropa yang berlangsung di Jerman (15 Maret).

"Saat itu saya katakan, memang klaim bahwa kapal yang ditangkap TNI-AL itu mengangkut granit. Namun, yang kita permasalahkan adalah muatan yang ada di bawah granit itu," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, hanya sedikit di antara beberapa kapal yang ditangkap itu mengangkut granit chips (keping granit). "Mereka mengambil pasir darat yang telah kita larang dan menyembunyikan di bawah granit yang mereka ambil," tuturnya.

Menanggapi nota klarifikasi Singapura itu, Menlu mengatakan masih mengumpulkan informasi dan data di lapangan. "Secepatnya kita memberikan laporan lengkap kepada pemerintah Singapura tentang penangkapan kapal-kapal pengangkut granit mereka," janjinya. (nue)

Sanksi DK PBB bagi Iran

2007-03-29T20:57:00.000+08:00

Smith Alhadar

Upaya diplomasi Iran menghindar dari sanksi Dewan Keamanan PBB terkait dengan program nuklirnya gagal. Pada 25 Maret 2007, seluruh 15 anggota DK PBB menyetujui sanksi baru bagi Iran karena menolak penghentian aktivitas pengayaan uranium sesuai dengan Resolusi Nomor 1737 DK PBB, yang dikeluarkan pada 23 Desember tahun lalu.

Resolusi tahun lalu itu memerintahkan seluruh bangsa menghentikan pemasokan bahan dan teknologi yang dapat berkontribusi pada program nuklir Iran. Bila dalam 60 hari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang berwenang mengawasi program nuklir Iran, menyatakan Iran masih terus menjalankan program yang dilarang itu, DK PBB akan bersidang untuk menjatuhkan sanksi baru. Inilah yang terjadi.

Setelah berdiskusi alot selama tiga minggu, lima anggota tetap DK PBB—AS, Rusia, Perancis, Inggris, dan China—menjatuhkan sanksi tambahan berupa pelarangan terhadap Iran mengekspor senjata, membekukan aset 28 individu dan organisasi Iran, termasuk Bank Sepah, yang dianggap terkait dengan program nuklir Iran, memotong kredit ekspor berjumlah miliaran dollar AS bagi perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran.

Resolusi DK PBB 1747 ini merupakan resolusi yang sudah diperlunak untuk mendapat dukungan Rusia dan China, dua anggota DK PBB pemegang hak veto dan merupakan sahabat Iran. Sebelumnya, AS, Inggris, Perancis, dan Jerman menginginkan sanksi yang lebih keras.

Gagal total

Upaya Afrika Selatan (Ketua Gerakan Nonblok), Qatar (wakil negara Arab), dan Indonesia mengamandemen resolusi ini gagal total. Ketiga negara menghendaki resolusi berkontribusi pada perlucutan senjata nuklir secara global dan menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir.

Proposal itu ditolak kelima negara anggota tetap DK PBB karena akan berdampak pada perlucutan senjata nuklir yang mereka miliki. AS juga menolak usul menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir karena akan mengharuskan Israel menghancurkan seluruh 200-300 hulu ledak nuklirnya.

Resolusi 1747 yang memerintahkan Iran menghentikan ekspor senjata bertujuan melemahkan peran Iran di Timur Tengah, sekaligus mengisolasinya. Selama ini Iran dituduh memasok senjata ke tiga wilayah konflik yang mengancam kepentingan AS dan Israel. AS menuduh Iran memasok senjata ke kelompok militan Irak untuk memerangi tentara pendudukan AS, sekaligus menanamkan pengaruhnya di bidang politik dan militer di sana.

Situasi ini bisa menjadi bargaining power bagi Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Asumsi inilah yang membuat Kelompok Studi Irak pimpinan mantan Menlu AS James Baker II mendesak Presiden AS George Walker Bush melibatkan Iran dalam menyelesaikan masalah Irak. Rekomendasi itu akhirnya dipenuhi Bush dengan mengikutsertakan Iran dalam konferensi mengenai Irak di Baghdad beberapa waktu lalu di mana AS duduk satu meja dengan Iran.

Pasokan senjata Iran ke Hezbollah di Lebanon membuat Israel kewalahan menghadapi kelompok militan pimpinan Hasan Nasrullah ini. Israel juga gagal membungkam Hamas dan Jihad Islam dukungan Iran yang terus melakukan perlawanan bersenjata.

Dalam pandangan AS dan Israel, bila Irak, Lebanon, dan Palestina telah bebas dari pengaruh Iran, kedamaian bisa diciptakan menurut keinginan mereka. Ini pemikiran keliru karena permasalahan Timur Tengah jauh lebih rumit ketimbang hanya karena adanya pengaruh Iran atas kelompok garis keras di sana. Pendudukan atas Irak oleh AS dan pendudukan Israel atas Lebanon dan Palestina-lah yang merupakan sumber masalah.

Kontroversial

Jelas seluruh sanksi itu bertujuan melemahkan dan mengisolasi Iran sehingga mau tunduk pada tuntutan AS dan sekutu Eropa-nya untuk menghentikan kegiatan pengayaan uranium. Iran menolak resolusi itu dan bertekad meneruskan aktivitas nuklirnya. Resolusi itu dianggap ilegal dan tidak adil.

Jalan terbaik menyelesaikan isu nuklir Iran adalah jalan diplomasi. Mudah-mudahan jalan keluar ditemukan sehingga masalah nuklir Iran ini bisa diselesaikan secara damai dan adil, bukan berujung pada perang yang menghancurkan.

Smith Alhadar Penasihat pada The Indonesian Society for Middle East Studies

Demo dan Gugatan Masal untuk Presiden

2007-03-29T20:54:00.000+08:00

JAKARTA - Sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB untuk memberikan sanksi kepada program nuklir Iran benar-benar membuat public marah. Setelah anggota DPR memotori interpelasi di Senayan, protes itu merembet di jalur hukum. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan digugat class action oleh Tim Pengacara Muslim (TPM).

Untuk sementara TPM mengaku sudah mengantongi mandat sejumlah ulama yang kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Misalnya dari Ustad Abu Bakar Ba’asyir (MMI), Habib Riziek Shihab (FPI), KH Al Khatath (HTI), KH Mashadi, dan KH Mudzakir.

Mereka masih menunggu kesediaan ulama-ulama besar lain untuk menuntut presiden seperti KH Hasyim Muzadi (PBNU) dan KH Din Syamsudin (Muhammadiyah). "Pak Hasyim dan Pak Din akan kami tanya apakah bersedia bergabung," kata koordinator TPM Mahendradatta dalam jumpa pers di kantornya kemarin.

Pada prinsipnya, Mahendra melanjutkan, semua ulama di Indonesia dianggap menggugat kecuali mereka menyatakan keluar dari gugatan tersebut. "Mekanisme dalam gugatan class action memungkinkan hal itu. Kami tunggu hingga pekan depan sebelum mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Pusat," tambahnya.

Lalu, apa isi gugatan mereka? Koordinator Operasi TPM Achmad Michdan menjawab, "Supaya hakim menyatakan presiden melanggar hukum. Dalam hal ini, UUD 1945 yang menyatakan bahwa dasar politik kita adalah bebas aktif."

Selain itu, supaya presiden diwajibkan untuk membayar gugatan materi senilai Rp 1 karena pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sikap semula yang mendukung Iran. "Tak ada alasan bagi majelis hakim untuk menolak gugatan kami," sambungnya.

Mahendra menyatakan bahwa gugatan hukum yang hendak mereka lakukan itu pararel (beriringan) dengan upaya interpelasi yang dilakukan anggota DPR. "Jika dinyatakan menang, ini bisa mengunci niat interpelasi teman-teman di DPR. Itu karena niat interpelasi seringkali hangat diawal-awal lalu menghilang," bebernya.

Saat ditanya apakah optimis akan menang, anggota TPM Wirawan Adnan mengatakan setidaknya dalam catatan sejarah Indonesia ada sejarah perlawanan dari rakyat yang tidak menyetujui kebijakan presidennya. "Optimisme kita, presiden kita sebagai sub ordinat presiden Amerika ada yang pernah melawan (kebijakannya). Setidak-tidaknya ini adalah kemenangan kita," tambahnya.

Sementara itu, belasan aktivis dari Forum Umat Islam (FUI) dan Front Antiintervensi Amerika (FAIA) mendatangi gedung DPR untuk mendukung upaya pengajuan hak interpelasi kepada pemerintah.

Mereka datang sekitar pukul 13.00. Rombongan dipimpin sejumlah tokoh masyarakat, antara lain, Ridwan Saidi, Munarman, Fadli Zon, dan mantan anggota DPR Mashadi. Salah seorang dari rombongan tampak mengenakan baju rapi dan mengenakan topeng wajah Presiden Amerika George W. Bush. Pria tersebut menarik seekor kambing yang sudah diikat dengan tali dan di perutnya sudah ditulisi "SBY".

Gambaran tersebut memperlihatkan kekecewaan para aktivis terhadap sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terkesan tunduk dengan hegemoni Amerika. "Bukan hanya anggota DPR yang marah. Sebenarnya di luar gedung ini masyarakat sudah sangat marah dengan kebijakan luar negeri pemerintah kita," ujar Munarman, mantan ketua Badan Pekerja YLBI yang tergabung dalam FUI.

Rombongan kemudian ditemui pimpinan DPR Soetardjo Soerjoguritno dan Zaenal Ma’arif. Dalam kesempatan itu. Mbah Tardjo -sapaan Soetardjo Soerjoguritno- sepakat dengan para aktivis dan meminta mereka untuk terus berjuang dalam koridor konstitusi.

Pihaknya mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi hari ini untuk menyuarakan kekecewaan umat Islam atas kebijakan luar negeri pemerintah. Selain memprotes dukungan pemerintah atas resolusi DK PBB nomor 1747, demonstrasi hari ini akan menolak pengesahan UU Penanaman Modal Asing. (naz/cak)

Ternyata, Kita Juga Standar Ganda

2007-03-29T20:51:00.000+08:00

Oleh Djoko Susilo

RI dan Resolusi DK PBB
Sikap RI yang mendukung Resolusi DK PBB No 1747 tentang persoalan nuklir Iran menuai protes keras dari berbagai kalangan di Indonesia. Di DPR lebih dari seratus orang telah menandatangani interpelasi mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka memprotes keputusan itu yang dianggap sebagai tidak solidaritas dengan dunia Islam dan lebih memihak dunia Barat. Indonesia dianggap telah melenceng dari politik bebas aktif.

Keputusan pemerintah RI yang memancing protes dari banyak pihak itu, rupanya, kurang disosialisasikan dengan baik. Itu yang menyebabkan terjadinya pendapat kurang pas dengan fakta dan realitas. Keberhasilan para diplomat RI di New York tidak mendapatkan apresiasi yang memadai. Sesungguhnya apa yang melatarbelakangi kemarahan sebagian kalangan terhadap sikap RI tersebut?

Dalam sebulan ini, RI dua kali mengambil sikap penting dalam voting di DK PBB. Pertama, Januari lalu yang menyatakan abstain terhadap resolusi tentang pelanggaran HAM di Burma.

Kedua, resolusi DK PBB tentang isu nuklir Iran. Jika resolusi pertama tentang Burma bisa dikatakan hanya adem ayem, atau bisa dikatakan tidak ada reaksi sama sekali, untuk resolusi Iran, banyak yang protes keras. Ada apa sebenarnya?

Sangat mengherankan kita menggunakan standar ganda. Jika soal Iran banyak yang protes dan Indonesia dianggap melanggar kebijaksanaan luar negeri, mengapa dalam isu yang lebih mendasar, pelanggaran HAM dan penindasan politik di Burma, hampir tidak ada protes sama sekali?

Apakah rezim Burma tidak layak dihukum dengan tindakan brutalnya terhadap rakyat sendiri, termasuk 5 juta Muslim Rohingya di Arakan? Apakah nasib jutaan warga muslim maupun non-Muslim yang sengsara di Burma tidak layak mendapatkan simpati kita?

Kebetulan, tanggal 21 sampai 26 Maret lalu saya selaku ketua AIPMC (ASEAN Inter Paliamentary on Myanmar Caucus) Indonesia mengunjungi kota Mae Sot di perbatasan Thai dan Burma.

Saya menyaksikan ratusan ribu pengungsi yang hidup sengsara di kamp pengungsian. Jutaan lain menjadi migran di Thailand. Mereka yang hidup dengan jatah beras 1 kg sebulan dan tidak bisa melakukan kegiatan apa pun adalah pengungsi Muslim, Buddha, Kristen, maupun yang beragama lain. Ada yang sudah berada di kamp pengungsi sejak 20 tahun lalu.

Keberutalan rezim Burma sudah tercatat dengan baik. Serdadunya membunuh secara membabi buta, bahkan mereka memerkosa dan bertindak brutal lain terhadap rakyat sendiri. Bukan itu saja, rezim militer Burma merekrut anak-anak untuk dijadikan serdadu. Bayangkan, anak umur sembilan atau sepuluh tahun dilatih untuk menjadi pembunuh.

Saya berjumpa sendiri serdadu anak-anak yang melarikan diri dan mereka menyatakan melihat dengan mata kepala sendiri perkosaan yang dilakukan tentara Burma terhadap bangsa sendiri.

Anehnya, ketika Indonesia, menyatakan bersikap abstain dalam siding DK PBB, para tokoh agama, dan pemuka politik kita satu pun tidak ada yang keberatan. Bahkan, di DPR hanya anggota kaukus AIPMC saja yang menyuarakan penolakan.

***

Jadi, kalau selama ini kita menuduh Amerika mempunyai standar ganda, apakah bangsa kita juga tidak demikian. Melihat kebiadaban di rumah tetangga sendiri tidak ada empati dan rasa prihatin, dengan apa yang terjadi di nun jauh di Iran, mereka meributkan.

Padahal, jika mau dikaji lebih jauh, resolusi yang didukung RI cukup berimbang dan adil. Bahkan, negara-negara Arab ikut mendukung, termasuk Qatar yang menjadi anggota DK PBB. Mengapa mereka senang? Sebab, atas tekanan RI, dalam resolusi tadi berhasil dimasukkan klausul yang menyerukan dibentuknya wilayah Timur Tengah yang bebas senjata pemusnah masal berikut alat pengirimnya.

Konon, Amerika sempat meminta klausul tersebut dihapuskan dan memang sempat hilang sehari sebelum disahkan. Hanya, berkat kerja keras para diplomat RI di PBB, klausul itu masuk lagi. Jelas itu merupakan kemenangan diplomatik yang sangat gemilang.

Memang, seharusnya kita tidak berhenti hanya dengan menerima Resolusi DK PBB no 1747, tetapi lebih jauh menindaklanjuti dengan mengajukan resolusi Timur Tengah yang Bebas Senjata Pemusnah Masal. Dengan adanya resolusi ini, akan bisa dilucuti senjata nuklir yang dimiliki Israel atau negara-negara lain di Timur Tengah. Itu merupakan kredit poin yang sangat penting bagi postur Indonesia di fora internasional.

Seharusnya kita memberikan apresiasi kepada para diplomat RI yang telah bekerja keras dan berhasil memasukkan klausul yang sangat penting tersebut. Keputusan Indonesia pun sesungguhnya sudah diambil dengan pertimbangan matang. Masalah pokok di sini ialah di mana meletakkan kepentingan nasional dalam mengambil keputuisan penting itu. Apakah kita sejalan dengan mendukung Iran dalam isu nuklir? Ataukah memang dengan mendukung resolusi itu merupakan upaya terbaik?

Prinsip dasar dalam soal nuklir bagi RI ialah mendukung pengembangan nuklir untuk tujuan damai, tetapi menolak pengembangan nuklir untuk tujuan militer. Indonesia akan mendukung penuh posisi Iran yang ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai. Namun, nyatanya, Iran tidak transparan terhadap IAEA, yakni Badan Pengawas Atom Internasional yang memonitor perkembangan nuklir.

Iran adalah salah satu negara yang meneken perjanjian NPT (Non Proliferation Tretaty) atau negara yang berjanji tidak akan menyebarkan senjata nuklir.

Fakta bahwa Iran tidak nurut dengan inspeksi yang dilakukan IAEA memaksa RI tidak punya alternatif lain kecuali mendukung Resolusi 1747. Selain itu, sesungguhnya wakil wakil Iran di PBB lebih senang berunding dengan Amerika dan Barat daripada mengikutkan wakil wakil Indonesia. Dengan kata lain, mereka umumnya tidak memberikan apresiasi terhadap dukungan RI. Mereka lebih bangga berunding dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, dibanding bertemu dengan wakil-wakil Indonesia.

Banyak yang tidak tahu bahwa para perunding nuklir Iran umumnya arogan dan tidak mau banyak menyapa wakil-wakil Negara Islam termasuk Indonesia. Tentu kondisi psikologis para diplomat ini sangat tidak menguntungkan.

Jadi ketika dubes Iran di Jakarta sibuk melobi tokoh Islam dan politik atas nama solidaritas umat, wakil-wakil perunding Iran yang dipimpin Dr Ali Lariyani menganggap sepi peranan Indonesia, baik di New York maupun Jenewa.

Atas dasar itu, kita pantas bertanya, siapa sesungguhnya yang tidak bersimpati dan mempunyai solidaritas atas dunia Islam?

Karena itu, saya menyarankan semua pihak sebelum melancarkan protes sebaiknya menatap dengan teliti soal Resolusi DK PBB no 1747. Dalam politik luar negeri, kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan yang lebih diprioritaskan dibandingkan dengan membela kepentingan nasional negara lain.

Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR RI

Iran Akan Hentikan Dollar AS

2007-03-29T20:49:00.000+08:00

Intelijen Rusia: AS Siapkan Operasi Militer ke Iran

kuala lumpur, rabu - Iran berencana menghentikan penggunaan dollar AS untuk pembayaran atas ekspor minyaknya. Pembayaran akan dimintakan dalam bentuk mata uang lain.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Sentral Iran Ebrahim Sheibany dalam wawancara dengan Zawya Dow Jones, Selasa (27/3) malam. Dia ditemui di sela-sela pertemuan para pejabat keuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Itu adalah rencana ke depan, kami sedang menyiapkannya. Lebih dari 50 persen pendapatan minyak Iran sekarang ini dibayar dalam bentuk mata uang lain. Kami mengurangi dollar dan meminta para pelanggan membayar dalam mata uang lain," paparnya.

Sheibany mengungkapkan, hampir semua pelanggan Iran di Eropa dan beberapa negara Asia sudah bersedia membayar dalam mata uang bukan dollar AS. "Kalaupun kami mendapatkan dollar, kami langsung memindahkannya ke mata uang lain. Jepang pun tidak keberatan membayar kami dengan yen, misalnya," ujar Gubernur Bank Sentral Iran itu.

Dia menyebutkan, Iran telah memperoleh penghasilan lebih dari 45 miliar dollar AS (lebih dari 34 miliar euro) dari penjualan minyaknya sepanjang tahun fiskal lalu yang berakhir 20 Maret 2007.

Meski Gubernur Bank Sentral Iran menyatakan sanksi baru Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1747 tidak akan berdampak terhadap perekonomian Iran, Malaysia yang saat ini menjadi Ketua OKI meminta Iran tidak mengabaikan sanksi-sanksi baru dari Dewan Keamanan PBB.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, dalam laporan New Straits Times, kemarin, berharap Iran mempertimbangkan implikasi-implikasi dari sanksi yang dikenakan itu. "Ini adalah keputusan seluruh anggota PBB dan diharapkan Iran akan mematuhinya," ujarnya.

Kurangi ketegangan

Meski mendukung Resolusi 1747, Rusia mendesak AS menghindari peningkatan ketegangan di sekitar Iran atas program nuklir negara itu karena bisa mengarah kepada "benturan peradaban".

Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, meminta masyarakat internasional tak mengambil risiko dengan meningkatkan ketegangan di sekitar Iran dan menunggu AS melakukan upaya-upaya yang didasari itikad baik untuk menormalisasi hubungannya dengan Iran.

Ditambahkan, krisis Iran bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan dalam hubungan antara "peradaban", dan AS harus membuktikan bahwa mereka tidak sedang menyiapkan sebuah "benturan peradaban" dengan membangun "Benteng Amerika", yang terpisah dari bagian dunia lainnya.

RIA Novosti juga menyebutkan, intelijen militer Rusia melaporkan adanya kesibukan yang dilakukan pasukan militer AS di dekat perbatasan Iran.

"Data intelijen militer Rusia terbaru menunjukkan meningkatnya persiapan militer AS untuk melakukan operasi udara dan darat terhadap Iran," kata pejabat tinggi militer Rusia itu sambil menambahkan, Pentagon kemungkinan besar belum membuat keputusan akhir mengenai kapan serangan akan dilakukan.

Dia mengatakan, Pentagon tengah mencari cara untuk melakukan serangan terhadap Iran, yang bisa membuat Iran bertekuk lutut dengan kerugian minimal di pihak AS.

Kehadiran Angkatan Laut AS di Teluk Persia juga untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir mencapai tingkat sebelum dilakukannya invasi ke Irak, Maret 2003.

Sebelumnya pada pekan lalu Jenderal Leonid Ivashov, Wakil Presiden Academy of Geopolitical Sciences, juga mengatakan bahwa Pentagon berencana melakukan serangan udara masif terhadap infrastruktur-infrastruktur militer Iran dalam waktu dekat ini.

AS juga tengah menggelar latihan angkatan laut besar-besaran di Teluk Persia. Namun, stasiun televisi Pemerintah Iran mengatakan, Iran tidak mengkhawatirkan latihan AS itu, tetapi mengamatinya dari dekat.

Sementara Menteri Informasi Iran Gholam-Hossein Mohseni Ejei, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Iran, IRNA, menyebutkan bahwa resolusi baru yang disahkan Dewan Keamanan PBB itu ditujukan sebagai perang urat saraf terhadap Iran.

Namun, ia menegaskan, resolusi itu tak akan berdampak banyak terhadap Iran karena keteguhan dan persatuan seluruh rakyat Iran. (AP/AFP/Reuters/OKI)

Amien Rais: Pemerintah Jangan Berkilah soal Iran

2007-03-29T20:44:00.000+08:00

Laporan Wartawan Kompas Sutta Dharmasaputra

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais meminta pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla jangan berkilah dengan berbagai alasan setelah turut menyetujui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi sanksi pada Iran karena melakukan pengayaan uranium.

Pernyataan itu disampaikan Amien kepada pers ketika menghadiri peluncuran buku "Freeport: Bagaimana Pertambangan Emas dan Tembaga Raksasa ’menjajah’ Indonesia" di Ruang GBHN, DPR, Rabu (28/3).

"Pemerintah tidak usah berkilah dengan argumentasi segala macam karena pada kenyataannya pemerintah sudah mendukung, menentang pengayaan uranium Iran itu, titik," ucap Amien yang juga rival Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 lalu.

Amien menilai, politik luar negeri Indonesia belum sesunguhnya bebas aktif tapi di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dan dia sangat menyayangkannya.

"Kita tidak pandai mengambil pelajaran dari masa lalu. Dulu, Indonesia juga paling akhir mendukung PLO (Organisasi Pembebasan Palestina). Padahal, Manila, Kuala Lumpur sudah menerima. Akibatnya menjadi sangat jauh, negara Arab tidak mau memberi dukungan Indonesia ketika kita mencoba menghilangkan agenda Timtim dari sidang Tahunan PBB karena saat itu negara Arab seluruhnya abstain," paparnya.

Dengan menyetujui Resolusi 1747, pemerintah juga mencederai posisi Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga dan negara muslim, sekaligus mengonfirmasi bahwa dalam banyak hal pemerintah berada di gerbong Amerika.

Namun, ketika ditanya soal interpelasi yang diusulkan 101 anggota DPR, Amien pesimis anggota DPR bersungguh-sungguh memperjuangkannya. "Tanpa menghormati teman-teman di DPR biasanya angat-angat tahi ayam. Satu dua minggu membumbung setelah itu dingin kemudian hilang," katanya.

Ditanya soal konsistensi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)sendiri, mantan Ketua Umum PAN ini pun merasakan hal sama. "Semua fraksi sama saja," tandasnya.

NU Protes Keras Pemerintah

2007-03-27T17:57:00.000+08:00

Laporan Wartawan Kompas M Zaid Wahyudi

JAKARTA, KOMPAS--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes keras sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung pemberlakuan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran karena tetap mengembangkan teknologi nuklirnya. Sejumlah ulama Timur Tengah juga menyatakan kekecewaannya atas sikap tersebut.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Senin (26/3) mengatakan, negara-negara Islam dan Gerakan Non-Blok sebenarnya sangat mengharapkan peran Indonesia dalam menentang ketidakdilan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia diharapkan menjadi kiblat negara-negara Islam.

Sikap terbaik yang seharusnya ditunjukkan Indonesia adalah menolak pemberian sanksi Dewan Keamanan PBB ke Iran atau setidaknya abstain. Sikap tersebut merupakan bentuk dukungan moral, simpati dan tanggung jawab etika Indonesia kepada Iran karena Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya kepada Iran.

Sejumlah ulama Timur Tengah telah menyatakan kekagetan dan kekecewaannya atas sikap Indonesia kepada Hasyim. Meskipun sikap mereka tidak mengatasnamakan negara, mereka merupakan ulama-ulama berpengaruh di negaranya yang memiliki pengaruh massa luas.

”Sikap pemerintah seharusnya sejalan dengan aspirasi rakyatnya. Kalau tidak, akan menyisakan konflik antara rakyat dan pemerintah Indonesia sendiri,” kata Hasyim.

Usulan Perubahan RI Diterima

2007-03-27T17:53:00.001+08:00

Kalangan Dalam Negeri Protes Keras terhadap Sikap Pemerintah soal Nuklir Iran

jakarta, kompas - Keputusan Indonesia untuk mendukung draf resolusi sehingga menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 adalah untuk semakin mendorong solusi damai atas masalah nuklir Iran. Seruan-seruan dalam resolusi itu konsisten dengan posisi Indonesia selama ini dalam masalah Iran.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda saat memberikan penjelasan langsung kepada wartawan didampingi Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan Dino Patti Djalal dan Jubir Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo, Senin (26/3) di Deplu, Jakarta.

Menlu menjelaskan, resolusi itu harus dilihat keutuhannya sebagai kelanjutan dari Resolusi DK No 1737 yang tidak dilaksanakan Iran, yaitu resolusi yang meminta Iran menghentikan aktivitas pengayaan uraniumnya.

"Kita juga mencoba menampung aspirasi Iran agar proses perundingan dilakukan dengan itikad baik. Dan seperti diharapkan negara-negara Arab, masalah nuklir Iran harus dilihat dalam keutuhan konteks kawasan, yaitu keperluan menciptakan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah," ujarnya.

Oleh karena empat usulan perubahan draf resolusi RI lalu diterima dan dimuat dalam Resolusi 1747, RI memutuskan mendukung resolusi itu.

Empat usulan perubahan itu adalah rujukan tentang Timur Tengah sebagai kawasan yang bebas senjata pemusnah massal, termasuk nuklir. Penegasan kembali bahwa ketentuan- ketentuan dalam perjanjian larangan penyebarluasan senjata nuklir (Traktat Nonproliferasi Nuklir/NPT) juga mengikat semua. Ada jaminan pengembangan nuklir untuk tujuan damai, termasuk hak Iran. Perundingan penyelesaian masalah nuklir Iran hendaknya dilakukan dengan itikad baik.

"Jangan dilihat karena resolusi itu ditujukan kepada Iran, sepertinya Indonesia mengubah posisi. Yang harus dicermati adalah bagaimana resolusi ini memberikan keutamaan pada solusi damai dan sanksi yang bersifat persuasif agar Iran bersungguh- sungguh menempuh solusi damai. Jangan melihat Indonesia kemudian dikontraskan dengan Iran. Qatar yang negara Arab pun mengambil posisi seperti kita. Jangan lupa, pilihan kebijakan kita adalah penyelesaian isu nuklir Iran secara damai, bukan solusi militer. Kita sudah mengatakan kepada Iran, Indonesia akan menentang siapa pun yang membelokkan pengembangan energi nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer," papar Menlu.

Dengan kawasan Timur Tengah yang bebas nuklir, lanjut Menlu, RI tak berbicara mengenai negara tertentu. Namun, jika sampai menit terakhir ada keberatan dari negara anggota tidak tetap DK (Amerika Serikat) mengenai klausul ini, dapat diartikan pihak tertentu menafsirkan sebagai Israel.

"Memang pada kenyataannya walaupun tak pernah diakui, Israel sudah mempunyai senjata nuklir. Karena itu, masuknya ketentuan ini sangat disambut baik negara-negara Arab," katanya.

Reaksi domestik

Di dalam negeri, keputusan RI mendukung resolusi yang memuat sanksi tambahan kepada Iran itu memperoleh reaksi keras dari berbagai pihak.

Kalangan DPR menilai Pemerintah RI mengkhianati persahabatan dengan Iran dengan turut menyetujui Resolusi 1747 itu. Sejumlah anggota DPR dari Komisi I pun akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan tersebut.

"Sikap pemerintah ini berpotensi untuk pemakzulan presiden dan wakil presiden. Tetapi, sebelum itu kita akan mengajukan hak interpelasi," ucap anggota Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie.

Ketua DPR Agung Laksono turut menyesalkan sikap pemerintah itu, sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan, sebagai anggota DK PBB yang merepresentasikan negara Islam terbesar dunia, RI seharusnya mendukung sikap Iran atas program nuklir untuk kepentingan sipil.

"Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam diragukan. Pemerintah telah mengabaikan aspirasi umat Islam Indonesia yang menentang tuduhan Barat terhadap Iran. Pemerintah RI seolah-olah berada dalam pengaruh dan tekanan AS," kata Yuddy.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga protes keras. "Peranan Indonesia sebenarnya sangat diharapkan. Negara-negara Islam dan anggota Gerakan Nonblok banyak yang ingin menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam menentang ketidakadilan. Tetapi, dengan dukungan atas pemberlakuan sanksi ke Iran, Indonesia kehilangan kesempatan itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Partai Persatuan Pembangunan dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pun menyesalkan sikap pemerintah. "Sikap mendukung Resolusi PBB untuk memberi sanksi atas Iran terkesan mengikuti skenario negara adikuasa yang hanya menguntungkan Israel," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Menurut Din, kalau mau konsisten, sebaiknya RI juga mendesak pemberian sanksi yang sama atas semua negara yang mengembangkan program nuklir, termasuk Israel dan Amerika Serikat. (sut/mzw/mam/oki)

Iran Takkan Lupakan Pendukung Resolusi

2007-03-27T17:48:00.000+08:00

Teheran, Senin - Presiden Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, Iran tak akan melupakan negara-negara yang mendukung maupun menentang resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Iran akan ’menyesuaikan’ hubungan internasionalnya," kata Ahmadinejad, menanggapi disetujuinya Resolusi 1747, berupa perluasan sanksi terhadap Iran. Resolusi itu disetujui dengan suara bulat oleh 15 anggota DK PBB, termasuk Indonesia.

Ahmadinejad menegaskan bahwa Iran tak akan menghentikan pengayaan uraniumnya "sedetik pun" meskipun PBB telah menjatuhkan sanksi.

"Iran tak akan menghentikan proses pembangunan nuklirnya yang damai dan legal, untuk sedetik pun, hanya karena munculnya resolusi yang tak legal itu," kata Ahmadinejad dalam situs internet resmi Iran, www.president.ir.

Ahmadinejad menambahkan, "Mereka (DK PBB) bisa mengeluarkan ratusan dokumen seperti itu (resolusi), tetapi biarkan mereka yakin, tak akan ada yang berubah di Iran, dan kami akan terus berjalan tanpa interupsi."

Bersamaan dengan itu, pasukan elite Iran, Garda Revolusi, memperingatkan tentang kemungkinan serangan militer Amerika Serikat ke Iran. "Jika Amerika memulai perang dengan Iran, AS tidak akan menjadi pihak yang mengakhirinya," kata Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran Morteza Saffari.

"Rakyat Iran bahkan tak akan membiarkan satu tentara AS pun memasuki negara kami," katanya di kota Shoush.

Garda Revolusi Iran merupakan pasukan elite yang memiliki struktur komando berbeda dengan militer biasa. Pasukan inilah yang menangkap 15 tentara Inggris pekan lalu karena dianggap telah memasuki wilayah perairan Iran, Shatt al-Arab. Namun, pihak Inggris berkeras, ke-15 tentara mereka masih berada di perairan Irak.

Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyebut penangkapan tersebut "tidak sah", namun Menteri Luar Negeri Iran Manouchehr Mottaki dalam jumpa pers di New York menegaskan, ke-15 tentara Inggris itu memasuki perairan Iran secara ilegal.

Berunding lagi

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana, Senin, mengatakan, pihaknya akan segera memulai perundingan dengan juru runding Iran, Ari Larijani. Pernyataan Solana itu muncul sehari setelah Iran memutuskan pembatasan kerja sama dengan Badan Atom Internasional (IAEA).

"Kami telah melakukan kontak hari Minggu, kami sedang mencari waktu yang tepat. Kami akan mencoba lagi hari ini, semakin cepat semakin baik," kata Solana.

Uni Eropa menerapkan pendekatan dua arah dengan Iran. Di satu sisi UE setuju menerapkan sanksi yang lebih luas bila Iran tetap berkeras memperkaya uranium, tetapi di sisi lain UE menawarkan insentif ekonomi dan politik bila Iran patuh kepada resolusi DK PBB.

Iran hari Minggu memutuskan membatasi kerja sama dengan IAEA sampai isu nuklir Iran dikembalikan dari DK PBB ke IAEA.

Empat tahun lalu, Iran sepakat untuk menginformasikan kepada IAEA bila negara itu berniat membangun instalasi nuklir yang baru. Kini, Iran tak akan menginformasikan hal serupa, sedikitnya sampai enam bulan, sebelum instalasi nuklir bersangkutan bekerja. (AFP/REUTERS/MYR)

Indonesia Ikut Setuju

2007-03-27T17:47:00.000+08:00

Iran Tetap Mengabaikan Sanksi DK PBB

new york, minggu - Kelima belas anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu (24/3), menyetujui secara bulat Resolusi 1747 yang berisi sanksi baru bagi Iran. Kendati Indonesia, Afrika Selatan, dan Qatar menyatakan keberatan dengan isi resolusi itu, ketiga negara akhirnya memutuskan untuk setuju.

Surat kabar The New York Times, Minggu (25/3), melaporkan, perwakilan ketiga negara itu menyatakan keprihatinan mendalam atas draf final resolusi sanksi. Namun, pada akhirnya tiga negara anggota tidak tetap DK PBB itu memberikan suara "ya".

Suara ketiga negara itu dianggap penting dalam pembicaraan mengenai draf resolusi, mengingat Afrika Selatan merupakan pemimpin Gerakan Nonblok, sedangkan Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar, dan Qatar adalah negara tetangga Iran di kawasan Teluk.

Tidak ada perubahan berarti dalam resolusi sanksi tersebut. Ada sedikit kelonggaran, tetapi pada dasarnya tidak ada perubahan pada sanksi utama yang disetujui pekan lalu oleh Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Perancis, dan Jerman.

Suara bulat DK PBB atas Resolusi 1747 itu dianggap mencerminkan kesatuan opini dunia dalam menentang ambisi nuklir Iran. "Kami jelas sangat senang dengan kekuatan resolusi ini. Ini merupakan kemarahan dunia internasional yang signifikan kepada Iran," kata Wakil Menteri Luar Negeri AS Nicholas Burns.

Resolusi 1747 memblokir seluruh ekspor senjata Iran dan membekukan aset 28 pejabat dan institusi tambahan yang terkait program nuklir Iran. Resolusi juga melarang bantuan dan pinjaman keuangan kepada Teheran serta memberikan tenggat 60 hari bagi Iran untuk memenuhi permintaan DK PBB atau akan menghadapi sanksi lebih jauh.

Negara-negara, seperti Israel dan Jepang, menyambut baik disetujuinya Resolusi 1747. Namun, Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Javier Solana akan mengupayakan pembicaraan baru dengan juru runding nuklir Iran, Ali Larijani.

"Saya diminta oleh negara-negara yang berhubungan dekat dengan Iran untuk mengadakan kontak dengan Ali Larijani guna melihat apakah kami bisa mencari jalan ke arah perundingan," ujar Solana. "Pintu negosiasi terbuka dan saya berharap kita bisa bersama-sama menemukan jalan ke sana," katanya.

Iran bersikukuh

Begitu resolusi sanksi baru disetujui, Iran langsung menolak dan menyatakan sanksi itu tidak akan menghentikan program pengayaan uranium. Menlu Iran Manouchehr Mottaki, yang hadir dalam pemungutan suara, menyebut sanksi tersebut tidak sah, tidak perlu, dan tidak dapat dibenarkan.

"Dunia harus tahu bahwa sanksi politik dan ekonomi sekeras apa pun atau ancaman lainnya terlalu lemah untuk memaksa Iran berhenti dari keinginan legal dan sah (untuk mengembangkan teknologi nuklir)," kata Mottaki. "Penghentian nuklir bukanlah opsi atau solusi," ujarnya.

Mottaki menambahkan, Iran tidak memiliki niat berkonfrontasi atau menginginkan sesuatu di luar haknya. "Saya bisa meyakinkan Anda bahwa tekanan dan intimidasi tidak akan mengubah kebijakan Iran," ujarnya.

Mottaki menggantikan Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang sebelumnya meminta hadir dalam pemungutan suara di DK PBB tentang sanksi nuklir, tetapi membatalkan rencana, Jumat lalu, karena tidak memperoleh visa. Teheran menuding Washington menunda visa Ahmadinejad, tetapi langsung dibantah AS.

Sehari sebelum pemungutan suara di DK PBB, ketegangan meningkat setelah Iran, Jumat, menangkap 15 pelaut dan marinir Inggris di Terusan Shatt al-Arab, di perairan perbatasan Iran dan Irak. Kelima belas pelaut dan marinir Inggris itu sedang mengadakan operasi antipenyelundupan rutin di perairan Irak.

Pelajari sanksi

Selain menyetujui Resolusi 1747, menlu dari lima anggota tetap DK PBB ditambah Jerman juga mengeluarkan pernyataan yang mengusulkan pembicaraan lebih jauh dengan Iran untuk menemukan cara yang saling menguntungkan dan bisa diterima guna mendorong perundingan. Keenam menlu juga menegaskan komitmen untuk berunding sesuai dengan permintaan masyarakat internasional.

Setelah pemungutan suara, utusan Rusia, Vitaly Churkin, mengatakan, Iran perlu mempelajari pernyataan para menlu tersebut. "Kami berharap Iran akan mempelajari pernyataan itu dengan saksama karena sifatnya positif dan mengundang Iran untuk terlibat dalam pembicaraan guna menemukan formula yang saling menguntungkan dan bisa diterima," kata Churkin. (ap/afp/reuters/fro)

DK PBB Sepakati Sanksi Iran

2007-03-27T17:42:00.000+08:00

NEW YORK - Melalui perundingan yang panjang dan alot, Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya menjatuhkan sanksi baru untuk Iran. Dalam pemungutan suara Sabtu (kemarin WIB), 15 negara anggota DK PBB secara bulat menyepakati penerapan Resolusi 1747 sebagai penegasan atas sanksi yang dijatuhkan pada Desember lalu. Iran pun langsung mengajukan keberatan.

"Dukungan penuh terhadap penerapan resolusi tersebut menunjukkan besarnya kekhawatiran masyarakat internasional atas program nuklir Iran," kata Duta Besar (Dubes) Inggris untuk PBB Emyr Jones Parry.

Seperti resolusi-resolusi sebelumnya, Resolusi 1747 kali ini juga disusun untuk memaksa Negeri Para Mullah tersebut mengakhiri program sensitif itu. Terhitung sejak resolusi tersebut diberlakukan, Iran memiliki waktu 60 hari untuk menghindari sanksi itu.

Dalam resolusi yang diprakarsai Inggris, Prancis, dan Jerman itu disebutkan, Iran tidak lagi diperbolehkan mengekspor senjata, jika tidak mau menghentikan program nuklirnya sesegera mungkin. Bantuan finansial dan pinjaman untuk Iran juga akan dibatasi. Selain itu, aset milik 28 pejabat pemerintah Iran yang disimpan di luar negeri akan dibekukan, demikian pula dengan aset milik lembaga-lembaga yang terlibat dalam program nuklir dan rudal balistik Iran.

Namun, lima negara anggota tetap DK PBB plus Jerman juga menyerukan dialog nuklir dengan Iran. "Kami akan mengupayakan perundingan lebih lanjut dengan Republik Islam Iran untuk menjajaki kemungkinan mengawali kembali perundingan nuklir," ungkap mereka dalam pernyataan tertulis kemarin.

Mereka berharap bisa menemukan solusi yang lebih baik dan mampu mewakili keinginan dunia internasional melalui perundingan tersebut.

Menlu Iran Manouchehr Mottaki yang hadir mewakili Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam forum tersebut langsung mengajukan keberatan. Menurut dia, sanksi DK PBB tersebut tidak sesuai hukum yang berlaku. "Meski keputusan itu didukung seluruh negara anggota DK PBB, kami yakin ada kekuatan dominan yang berperan di sana," tegasnya. Bahkan, dia tidak bersedia menanggapi ajakan berunding yang ditawarkan enam negara kuat itu.

Dalam kesempatan tersebut, Mottaki menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah menerima keputusan tersebut. "Saya pastikan, tekanan dan intimidasi semacam itu tidak akan mengubah kebijakan Iran. Penundaan (program nuklir) sama sekali bukan pilihan atau bahkan jalan keluar," ujarnya.

Menurut dia, sanksi ekonomi dan politik yang dirancang DK PBB tidak akan menghalangi kemajuan program nuklir Iran.(ap/afp/rtr/hep)

Keilmuan Akademis v Ilmu Hidup

2007-03-22T20:53:00.000+08:00

Oleh Agus Nur Cahyo

Munculnya usul capres dan cawapres 2009 yang mensyaratkan minimal bergelar strata satu (S-1), menurut saya, disebabkan adanya krisis kepemimpinan. Wacana tersebut lahir karena ada akumulasi krisis yang telah lama melanda bangsa ini. Dari krisis kepercayaan, nilai dan budaya, sampai krisis akhlak. Krisis politik dan kepemimpinan merupakan produk krisis-krisis tersebut.

Badai krisis kepemimpinan dan melorotnya kepercayaan rakyat kepada sosok pemimpin menjadikan format ideal seorang pemimpin menjadi kabur. Presiden yang merupakan sosok pemimpin yang memegang peran sentral dalam negara menjadi sasaran utama "perdebatan" politik. Dengan demikian, memunculkan seorang pemimpin (presiden) yang ideal haruslah dengan menentukan gelar akademisnya, yaitu minimal S-1.

Wacana tersebut merupakan keputusan yang perlu dipertanggungjawabkan secara empiris. Siapa yang dapat menjamin kepemimpinan calon presiden yang bergelar minimal S-1 lebih berkualitas daripada yang sebelum-sebelumnya.

Secara politik, penyebutan kriteria calon presiden itu mengundang polemik antara pemimpin yang berpengalaman akademis lebih tinggi dan yang di bawahnya. Akhirnya, format ideal seorang pemimpin yang berkualitas pun bisa jadi hanya dimiliki mereka yang bergelar akademis tinggi.

Yang menjadi persoalan utama adalah apakah gelar S-1 menjadi patokan utama untuk menentukan dan menemukan kualitas seorang pemimpin bangsa. Memang, dalam wilayah akademis, tingkat pendidikan formal seseorang sangat mungkin menentukan kualitas atau kapabilitas di lingkungan akademisnya.

Namun, presiden bukanlah wilayah akademis yang lebih mengutamakan kacakapan intelektual melalui pengembangan keilmuannya, melainkan wilayah praktis yang lebih membutuhkan kerja konkret daripada teoretis.

Presiden ialah seorang yang telah memiliki kecakapan memimpin dan kemampuan menjalankan amanat penuh dari yang dipimpin. Kriteria "kecakapan memimpin" mesti seseorang yang benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Artinya, seorang pemimpin benar-benar memperhatikan, merasakan, dan berusaha maksimal mewujudkan keinginan bersama seluruh rakyatnya. Yakni, terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya.

Praktis, seorang pemimpin bangsa di samping memiliki kecakapan intelektual, terdapat aspek yang jauh lebih penting lagi. Yakni, mimiliki kecakapan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ialah ilmu yang diperoleh seseorang yang secara hikmah memelajari dan menghayati berbagai fitrah kehidupan. Kemudian, dia dapat menjalankan fungsi hidup sebagaimana kehidupan menjalani kodratnya dari Tuhan untuk manusia.

Ilmu kehidupan memiliki banyak sekali hikmah dan aplikasi. Kecakapan khusus ini menuntut seseorang untuk lebih menghargai dan menghormati kehidupan sebagai karunia Tuhan untuk didayagunakan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Seberapa besar dia dapat menjadi rahmat bagi manusia yang lain melalui fungsinya tersebut.

Seorang presiden yang dapat menguasai ilmu kehidupan akan memaksimalkan fungsinya sebagaimana seorang pemimpin. Dia mengayomi, melindungi, dan menjadi pelayan rakyatnya. Bahkan, ketika melenceng, dia tak segan-segan minta dikritik. Sebab, seorang pemimpin yang baik pada dasarnya bukan hanya memimpin rakyat, melainkan juga dibimbing dan dipimpin oleh rakyatnya.

Secara aplikatif, seorang pemimpin yang memiliki ilmu kehidupan akan memosisikan fungsinya sebagai penegak keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyatnya. Memprioritaskan kepentingan rakyatnya daripada diri dan keluarganya, berlaku jujur, tidak korupsi, serta menjadi teladan bagi rakyatnya.

Sejarah membuktikan, banyak pemimpin besar dunia yang berangkat dari orang biasa secara pendidikan, tetapi sukses dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Salah satunya ialah Muhammad SAW, yang oleh Michael Hart ditempatkan pada posisi pertama dalam "Seratus Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah" karena kesuksesan menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Muhammad SAW ialah pemimpin yang menguasai dan mengamalkan ilmu kehidupan sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya.

Wacana tentang kriteria ideal seorang presiden haruslah minimal bergelar S-1 perlu ditelisik secara empiris dan pembuktian kebenaran historis. Siapa pun boleh menjadi presiden bangsa ini, asalkan memiliki kemampuan intelektual dan memiliki ilmu kehidupan secara matang.

Seorang guru SD pun bisa menjadi presiden, asalkan memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi, jujur, piawai berorganisasi, mendengar suara rakyatnya, tidak korupsi, serta kriteria lain menurut kacamata ilmu kehidupan.

Agus Nur Cahyo, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, juga pemimpin redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Rhetor

Gubernur Lemhannas: Capres Harus S1 Mengada-ada

2007-03-22T20:51:00.000+08:00

[JAKARTA] Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Muladi menilai, wacana calon presiden (capres) harus sarjana bertujuan ingin menjegal Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Persyaratan itu juga dinilainya mengada-ada.

"Saya tidak setuju capres harus memiliki latar belakang pendidikan S1, karena menjadi pemimpin bukan gelar yang dibutuhkan, tapi leadership. Banyak pemimpin bangsa yang tidak sarjana, tapi kemampuan leadership-nya memadai," kata Muladi, usai acara bakti sosial DPP Partai Golkar, di Jakarta, Senin (19/3).

Muladi memberi contoh mantan presiden Soeharto, yang meski berlatarbelakang pendidikan SMA, tapi bisa memimpin selama 32 tahun. Dikatakannya, orang yang bergelar sarjana belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan Soeharto. "Gelar sarjana tidak otomatis membuat orang jadi pemimpin," ujarnya.

"Jangan tergiur gelar sarjana, karena banyak sarjana palsu yang ijazahnya beli di ruko-ruko dengan Rp 500.000. Kalau syarat capres harus sarjana, nanti banyak sarjana model begini yang jadi capres," tandasnya. Dia menambahkan, hendaknya membuat persyaratan tidak tendensius didasarkan untuk menjegal salah seorang calon.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, persyaratan capres jangan sampai bertentangan dengan UUD 1945. "UUD 1945 sudah mengatur syarat-syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pasal enam dan secara prinsip tidak mengatur persyaratan keharusan seorang presiden harus minimal berijazah S1," katanya di Prambanan, Klaten, Senin.

Ia juga mengingatkan agar RUU tersebut tidak bertujuan untuk menjegal salah satu kandidat. Jika ini terjadi, berarti tidak menghadirkan pendidikan berpolitik yang baik bagi rakyat. "Jangan sampai perpolitikan kita saling menjegal, balas dendam, karena itu tidak mendidik dan meningkatkan kualitas berdemokrasi rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum dan HAM, Firman Jaya Daeli kepada wartawa, di Bengkulu, Minggu (18/3), mengatakan, persyaratan itu bertentangan dengan demo- krasi dan menutup hak warga negara untuk mengaspirasikan pilihannya pada pesta rakyat tahun 2009 mendatang.

Firman mengatakan, RUU Pilpres merupakan rekayasa politik yang masuk kategori kurang bijak. Di satu sisi, menutup pintu dan menjegal langkah lawan politik untuk maju dalam pilpres. Di sisi lain, merupakan refleksi ketakutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap saingan politiknya.

Sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, lanjutnya, pelaksanaan Pilpres tidak berkaitan dengan jenjang pendidikan. Sebaliknya memberi mandat kepada rakyat, selaku pihak yang berkuasa untuk memilih calon presiden dan wapres. Rakyat yang berhak menyuarakan siapa yang patut jadi pemimpin. Sehingga tidak perlu diatur oleh pasal-pasal.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Maruarar Sirait mempertanyakan apa korelasi antara lulusan sarjana dengan kepemimpinan bangsa. Karena menurut dia, untuk menjadi pemimpin bangsa seseorang harus memiliki integritas, legitimasi, karakter dan moral yang baik. "Karena itu, RUU baru ini jangan dipolitisir. Mari kita bermain dengan fair untuk Pemilu 2009," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dicantumkan 20 persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden, yang salah satunya berisi pendidikan minimal SMA.

Sementara itu dalam draf RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD disyaratkan bahwa para calon anggota DPR dan DPD harus berpendidikan minimal sarjana (S-1). Sedangkan, untuk DPRD minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

Syarat yang sama juga diatur dalam draf RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Di sana diatur bahwa calon presiden minimal berpendidikan sarjana (S-1). [Ant/143/B-14]

Capres Harus Sarjana Dianggap Taktik Jegal Mega

2007-03-22T20:50:00.000+08:00

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR RI Ramson Siagian menganggap pemerintah bermain kayu terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dengan menawarkan wacana berupa persyaratan seorang calon presiden (Capres) dan cawapres harus berpendidikan minimal sarjana.

Ramson Siagian di Gedung Palemen di Senayan Jakarta, Kamis menilai, usulan Capres dan Cawapres harus sarjana sangat mengada-ada.

"Itu taktik main kayu untuk menjegal Mega. Kalau calon rektor, dekan atau peneliti, memang perlu orang yang bertitel akademi tinggi. Tetapi untuk seorang presiden tidak harus seperti itu. Yang diperlukan seorang presiden adalah `strong leadership`," katanya.

Ramson berharap Mendagri M Ma`ruf berkaca pada Bill Gates, seorang yang tidak punya ijazah S1 tetapi jenius di bidang komputer dan bisnis administrasi serta pemilik Microsoft Corporation dengan pendapatan 45 miliar dolar AS atau setara Rp420 triliun.

Bill Gates, katanya, mempunyai 71.000 karyawan yang tersebar di 103 negara dan menjadi orang terkaya nomor satu di dunia.

Bill, kuliah di Harvard University tahun 1973 dan tahun 1975 keluar tanpa menyelesaikan studinya. Belum tentu doktor teknologi informasi dan doktor business administration dan doktor ekonomi bisa seperti Bill Gates.

"Kalau Mendagri mau cari muka, jangan main kayu seperti itu," kata anggota Komisi XI (bidang keuangan dan perbankan).

Indonesia banyak doktor tetapi gelar itu diperoleh karena rajin belajar, bukan rajin berpikir menerapkan teori ke dalam praktik untuk memperbaiki keadaan. Ilmuwan Indonesia belum mampu menerapkan ilmunya dan belum mampu menemukan teori baru untuk mengubah keadaan.

Banyak doktor ekonomi dan doktor pertanian tetapi belum mau mendorong terciptakan kebijakan yang pro petani. Bahkan Indonesia terancam krisis pangan karena politik perberasan justru merugikan petani.

"Belum ada tanda-tanda kita bisa berswasembada pangan, malah harga beras jadi mahal. Petani makin sulit, harga pupuk tinggi dan distribusi berantakan, kemiskinan dan pengangguran makin banyak," katanya.

"Ke depan, yang diperlukan adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan mampu me-manage instrumen politik dan ekonomi negara serta didukung rakyat," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.(*)

Megawati Harus Sekolah Lagi

2007-03-22T20:41:00.000+08:00

Amien dan Eep Anggap Rasional Capres S-1

JAKARTA - Tidak semua kalangan menolak salah satu isi draf RUU Pemilu yang mensyaratkan capres minimal harus S-1. Mantan Ketua MPR Amien Rais dan dosen FISIP UI, Eef Saefulloh Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional.

Amien menilai, standar sarjana untuk capres-cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimplikasi pada aspek kewibawaan pemimpin itu. "Jadi, syarat S-1 ini masuk akal," katanya di Batam Sabtu lalu seperti dikutip Batam Pos (Grup Jawa Pos).

Mantan ketua umum DPP PAN itu menambahkan, standar kesarjanaan tersebut setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis. "Dalam dunia akademis, kita diajarkan untuk menganalisis, mencari sintesis, dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena," katanya.

Eep menambahkan, kita sebaiknya membandingkan dengan standar pendidikan pemimpin nasional di sejumlah negara lain. "Lagi pula SDM kita yang sudah S-1 kan banyak. Jadi, persyaratan yang digagas dalam draf RUU itu tidak muluk. Wajar-wajar sajalah," ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Tetapi, Eef mengakui bahwa persyaratan minimal S-1 bagi capres memang akan melanggar realitas politik Indonesia saat ini. Megawati, misalnya, sebagai salah satu capres 2009 yang digadang-gadang PDIP ternyata tidak lulus S-1. Bagi Eep, hal itu bukan persoalan. "Megawati kan bisa sekolah lagi," katanya di Jakarta kemarin.

Kalau DPR dan pemerintah yang saat ini membahas RUU Pemilu berniat melayani kepentingan elite-elite politik tertentu, persyaratan S-1 tersebut mungkin akan turun menjadi SMA. "Tapi, kehendak orang banyak belum tentu juga sama seperti itu," tegasnya.

DPR dan pemerintah, termasuk kalangan parpol, sebaiknya melakukan studi banding dengan negara lain. Studi itu penting untuk mengetahui persyaratan umum seorang kandidat presiden di negara lain. "Soalnya, sebagai seorang warga negara, saya melihat seorang presiden itu selayaknya memang minimal lulus S-1," katanya.

Dia menyatakan, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingan satu orang, perlu disiapkan sistem tertentu. Eef menilai sikap reaksioner yang diperlihatkan SBY, Kalla, dan kalangan elite politik partai tidak pada tempatnya.

"Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla, kelihatannya tidak mau dicap antidemokrasi karena dianggap menjegal salah seorang capres," ujarnya. Akhirnya, kata Eep, perdebatan mengenai perlu tidaknya S-1 itu cenderung menciptakan paradoks di tengah komitmen bangsa untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Dari sisi toleransi politik, mungkin baik. Tapi, kebutuhan peningkatan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu menjadi tidak begitu positif," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tetap menilai bahwa persyaratan itu tidak relevan. Statemen tersebut disampaikan dalam istighotsah nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa sekaligus taaruf DPP PPP 2007-2012 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jl Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin.

Suryadharma yang juga menjabat sebagai menteri koperasi dan UKM itu menuturkan, standar pendidikan tidak sepenuhnya menjamin kualitas kepemimpinan. "Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan," ujarnya di hadapan ribuan jamaah istighotsah.

Sebab, lanjut dia, level pendidikan kesarjanaan tidak dapat dijadikan parameter yang tepat untuk mengukur tingkat intelektualitas, moralitas, dan integritas personal seorang calon pemimpin. "Kesarjanaan bukan satu-satunya ukuran," ujar Suryadharma sambil menyebut bahwa saat ini banyak tokoh bangsa memiliki kapasitas intelektual mumpuni yang diperoleh dari jalan pendidikan nonformal. "Banyak yang tidak sarjana, tapi kemampuannya melebihi doktor," ujarnya.

Orang pertama di Partai Kakbah itu mencontohkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik sebagai figur yang bisa dijadikan rujukan. Kedua tokoh tersebut tidak memiliki sertifikasi kesarjanaan yang diperoleh dari sistem pendidikan formal. Namun, pola kepemimpinan mereka tidak perlu dipertanyakan.

Bahkan, lanjut Suryadharma, dalam tradisi pendidikan pesantren, banyak dikenal sejumlah kiai yang kapasitas intelektualnya melesat jauh meninggalkan cara berpikir profesor. "Kemampuan para kiai untuk berkomunikasi dengan massa dan menyerap aspirasi publik tidak dimiliki semua orang," jelasnya.

Bahkan, aspek keilmuan para kiai itu terbukti mampu menembus khazanah keilmuan Barat yang ditopang penguasaan terhadap berbagai bahasa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan berharap agar semua pihak menghargai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon presiden. Karena itu, Syarief menolak bahwa usul tersebut sengaja dibuat untuk menjegal lawan politik SBY, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, draf RUU tersebut tidak disusun untuk mengatur kasus per kasus. "Gagasan itu semata-mata untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pemimpin di masa mendatang," ujarnya.

Untuk calon-calon yang belum mengecap pendidikan sarjana, Syarief menyarankan agar segera sekolah lagi. Jika DPR melalui voting sepakat menerima usul tersebut, PDI Perjuangan harus menerima.

"Jalan satu-satunya calon PDIP, seperti Megawati, harus sekolah. Kan, itu bisa dilakukan," lanjutnya. (pri/aku/cak)

Siapa Butuh IMF?

2007-02-08T18:34:00.000+08:00

Fabby Tumiwa

"The IMF has today become completely irrelevant!"

Itulah pernyataan Jayati Gosh, profesor ekonomi Universitas Jawaharlal Nehru. Dalam sebuah pertemuan di Washington, mantan staf IMF Denis de Tray mengungkapkan hal senada, "Fund lost its legitimacy then, and it never recovered it" (Focus on the Global South, 2006).

IMF bersama Bank Dunia didirikan tahun 1944. Pendirian keduanya yang dikenal sebagai Bretton Woods Institutions merupakan reaksi dari depresi ekonomi tahun 1930-an dan kebutuhan mendukung pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II.

Misi utama

Ketika didirikan, IMF memiliki dua misi utama.

Pertama, stabilisasi nilai tukar mata uang yang dipatok dengan nilai emas. Misi ini ambruk saat terjadi krisis keuangan dunia tahun 1971-1973.

Kedua, memberi pinjaman jangka pendek bagi negara-negara miskin dan berkembang yang mengalami kesulitan neraca pembayaran, dan tahun 1970-an memberi pinjaman modal jangka pendek bagi negara-negara industri, klien utama lembaga ini dua dekade sebelumnya. Seiring berakhirnya perang dingin, jumlah anggota IMF meningkat, dari 25 saat didirikan menjadi 185 negara.

Setelah kehilangan misi awalnya, IMF menetapkan misi baru, yaitu manajemen krisis sambil menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek bagi negara berkembang yang tidak memiliki akses terhadap pasar uang.

Saat pembiayaan jangka pendek tidak lagi relevan, IMF bersama Bank Dunia menyusun program asistensi jangka menengah dan panjang bagi negara-negara berkembang. Strategi baru ini membuat IMF tidak lagi berperan sebagai pusat sistem moneter internasional, tetapi lembaga khusus yang memberi bantuan bagi negara berkembang.

Strategi itu semula ditentang John Maynard Keynes, ekonom yang menjadi inisiator berdirinya Bretton Wood Institutions (Buira, 2002: The Governance of International Monetary Fund).

Tidak hanya itu, sejumlah kalangan mempertanyakan kapasitas staf IMF dalam mengadopsi strategi baru ini, termasuk penggunaan model financing programming. Studi mantan ekonom Bank Dunia, Wiliam Easterly (An Identity Crisis: Examining IMF Financial Programming, 2004), menyimpulkan, dalam aplikasi langsung, financing programming tidak secara baik memperkirakan atau menjelaskan target variabel, bahkan saat berbagai komponen identitas diketahui pasti. Easterly menyarankan agar staf IMF mengacu teori makroekonomi dan fakta empiris di luar financing programming untuk merancang paket program stabilisasi (stabilization package).

Memaksakan kebijakan

Komposisi staf IMF yang didominasi mayoritas ekonom negara-negara G-7 (khususnya AS dan Inggris) dari aliran neoklasik juga dikritik. IMF dituding sebagai lembaga yang memaksakan kebijakan deregulasi, liberalisasi finansial, dan privatisasi kepada negara-negara berkembang melalui berbagai persyaratan (conditionalities) yang menyertai paket pinjaman dan program stabilisasi IMF.

Rancangan kebijakan IMF amat dipengaruhi kepentingan negara-negara yang memiliki voting power terbesar, khususnya AS, sehingga tidak ada ruang bagi negara-negara berkembang untuk merumuskan kebijakan yang akhirnya harus mereka adopsi.

Oleh banyak pihak, IMF juga dianggap ikut bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial 1997 di Asia. Alasannya, pada tahun-tahun sebelum krisis lembaga ini mendesakkan kebijakan untuk mengakhiri kontrol kapital (capital controls) yang mutlak diikuti negara-negara di Asia.

Berpihak pada kreditor

Liberalisasi keuangan menarik miliaran dollar dana spekulasi dari 1993-1997, sebaliknya tidak ada hambatan saat dana-dana itu ditarik keluar di awal krisis. Dalam beberapa minggu, sekitar 100 miliar dollar AS lari dari Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Korea Selatan yang dalam sekejap meruntuhkan ekonomi negara-negara itu.

IMF juga dituding terlalu berpihak pada kepentingan kreditor dan investor. Paket penyelamatan yang dirancang IMF tidak ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi, tetapi mengamankan pembayaran tunggakan kepada kreditor dan investor.

Sebagai contoh, penerapan kebijakan Lending into Arrears (LIA) yang memungkinkan IMF memberi dukungan pembayaran bagi negara yang memiliki tunggakan kepada kreditor swasta.

Berdasarkan sejumlah kasus, penerapan kebijakan ini dinilai tidak konsisten dan IMF jarang memainkan peran konstruktif dalam menyeimbangkan kepentingan pihak yang berutang (sovereign debtors) dan kreditor.

IMF malah menggunakan instrumen LIA untuk memaksakan pandangan dan keberpihakannya kepada kreditor asing daripada negara-negara pengutang (Simpson, 2006: The Role of IMF in Debt Restructuring: Lending into Arrears, Moral Hazard and Sustainability Concerns). Apakah ini terjadi untuk kasus Indonesia? Perlu diselidiki lebih lanjut.

Berdasar data pinjaman, IMF makin kehilangan legitimasi dan peran. Kian sedikit negara yang berutang ke IMF. Tahun 2003, jumlah pinjaman 72 miliar dollar menjadi 37,4 miliar dollar (2005) dan 15,3 miliar dollar (2006). Dari jumlah itu, 80 persen (12,2 miliar dollar) pinjaman Turki.

Negara-negara yang meminjam—Thailand, Argentina, Indonesia, Brasil, dan Uruguay—memutuskan untuk mempercepat pengembalian pinjaman (Schuldt, 2006). Percepatan ini mengakibatkan penerimaan bunga pinjaman IMF berkurang drastis dari 3,19 miliar dollar (2003) menjadi 1,39 miliar dollar (2006) dan 635 juta dollar (2009).

Percepatan pembayaran Brasil dan Argentina memotong potensi penerimaan bunga IMF 1,75 miliar dollar. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan menipisnya anggaran IMF, bahkan bisa mengakibatkan kesulitan finansial serius jika tidak ada dukungan dana operasional anggotanya. Akan amat aneh jika lembaga yang bertugas membantu negara keluar dari krisis keuangan justru mengalami krisis.

Kedatangan Managing Director IMF Rodrigo Rato, 23-24 Januari di Jakarta—apa pun agendanya—tidak perlu disikapi berlebihan oleh para ekonom pemerintah. Sebaliknya, para ekonom pemerintah harus lebih kritis dan menuntut tanggung jawab IMF atas salah terapinya terhadap ekonomi kita yang berakibat hingga kini.

Indonesia juga harus tegas menuntut agenda reformasi tata kelola (governance) lembaga ini, yang gagal disepakati dalam pertemuan di Singapura tahun lalu. Dalam kondisi krisis legitimasi, peran, dan anggaran, sepertinya IMF yang lebih membutuhkan kita. Mungkin Presiden SBY berani menyatakan, "Siapa butuh IMF, Mr Rato?"

Fabby Tumiwa Aktivis Organisasi Nonpemerintah, Pemerhati Masalah Ekonomi-Politik dan Globalisasi

"Lagu Lama" di Dalam Strategi Baru Soal Irak

2007-01-09T17:55:00.000+08:00

Demokrat di Kongres Tak Akan Menyetujui Rencana Anggaran Perang

Washington, Minggu - Untuk membantu Irak mengurangi ketegangan sektarian dan menciptakan stabilitas dalam politik dan ekonomi, Presiden AS George W Bush mengeluarkan kebijakan dan strategi Irak yang baru. Namun, berdasarkan bocoran dari harian The New York Times, tidak ada yang baru dalam strategi Bush itu.

Kebijakan dan strategi Bush itu menyebutkan serangkaian tujuan yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Irak. Harian The New York Times, Senin (8/1), mengaku memperoleh bocoran tentang hal ini dari seorang pejabat senior AS yang menolak disebutkan namanya.

Poin-poin strategi baru Bush itu antara lain kembali mengajak kaum Sunni untuk bergabung dalam proses politik, memutuskan ketentuan dan peraturan tentang distribusi hasil minyak, dan mengurangi kebijakan keras pemerintah terhadap mantan anggota dari Partai Baath.

Menurut rencana Bush, strategi baru ini baru akan diumumkan pada Rabu mendatang. Sejak beberapa hari lalu telah beredar informasi bahwa Bush berencana menambah jumlah pasukan AS di Irak hingga sebanyak 20.000 personel. Untuk menenangkan kongres terkait dengan kebijakan dan strategi baru, pemerintahan Bush berusaha menanamkan disiplin kepada Pemerintah Irak. Selama ini Irak sulit berkembang karena kerap terganggu persoalan kekerasan sektarian.

"Nanti akan ada strategi dan pendekatan yang tidak hanya menunjukkan keinginan agar rakyat Irak dapat lebih bertanggung jawab, tetapi juga pentingnya rakyat Irak untuk meningkatkan diri. Ini bukan komitmen yang dapat berubah-ubah. Ada persyaratan dan harapan kepada Pemerintah Irak yang benar-benar spesifik," kata pejabat senior AS kepada The New York Times.

"Daftar" poin-poin strategi baru Bush sebenarnya sebelumnya telah disepakati oleh AS dan Irak. Bahkan, beberapa poin tujuan sebenarnya sudah ada dalam "daftar" lama susunan AS-Irak yang telah dipublikasikan Oktober lalu, tetapi belum terlaksana. Artinya, tidak ada yang baru dalam strategi Bush.

Beberapa target yang ada di dalam "daftar" itu, antara lain, adalah menentukan jadwal pemilu daerah. Tujuannya semata untuk memberikan kesempatan kepada Sunni terlibat dalam pemerintah daerah yang juga mayoritas Sunni.

Strategi lama yang diperbarui lainnya adalah penetapan dan penyempurnaan peraturan nasional tentang minyak bumi yang telah lama tertunda. Dengan peraturan itu, pemerintah pusat akan memperoleh kekuasaan membagi-bagi pendapatan hasil minyak kepada setiap daerah sesuai dengan jumlah penduduknya.

Salah satu poin penting dalam strategi baru Bush itu adalah upaya mendorong Irak untuk lebih banyak menyusun program pembangunan dan proyek-proyek lain di daerah-daerah yang mayoritas berpenghuni Sunni.

Sebagian besar anggaran sebenarnya dialokasikan untuk Provinsi Anbar di Irak barat yang didominasi Sunni. Namun, hal itu ternyata tidak tersampaikan. Akibatnya, militer AS mengalami kesulitan untuk menumpas kelompok perlawanan di daerah itu.

Tantang Bush

Khusus mengenai rencana penambahan pasukan di Irak, Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi mengingatkan Bush untuk terlebih dahulu mempertimbangkan penambahan pasukan. Kongres, yang dikuasai Partai Demokrat, kemungkinan menolak usulan biaya tambahan untuk pasukan. "Kongres siap menggunakan kekuasaan untuk mempertanyakan rencana anggaran itu," kata Pelosi.

Meski demikian, anggota Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell dari Kentucky, yakin Bush akan dapat memperoleh dana anggaran operasional yang dibutuhkan. Dia juga tidak yakin kubu Demokrat akan bisa menghalangi Bush. "Kongres tak mampu ikut mengatur taktik peperangan," kata McConnell.

Sejak peristiwa serangan 11 September 2001, Kongres telah menyetujui anggaran sekitar 500 miliar dollar AS untuk Irak, Afganistan, dan program memerangi terorisme. Saat ini Gedung Putih berusaha kembali mengajukan usulan anggaran untuk perang. Jumlahnya sedikitnya mencapai 100 miliar dollar AS. Jumlah anggaran untuk biaya perang ini terbesar dari sebelumnya.

Kubu Demokrat di kongres sebelumnya telah menyatakan akan memanggil beberapa pejabat pemerintahan untuk menjelaskan berbagai kebijakan Bush, terutama Irak. Hingga kini, situasi Irak tak kunjung membaik.

Dari data Departemen Kesehatan Irak, pada 2006 jumlah korban tewas mencapai 23.000 warga sipil dan polisi, seperti diberitakan The Washington Post. Tampak bahwa gejolak kekerasan meningkat pada tahun 2006 dengan korban tewas 17.310 orang hingga pertengahan tahun 2006. Adapun pada enam bulan pertama tahun 2005, 5.640 warga sipil dan polisi dilaporkan tewas.

Mengenai perkembangan pasca-eksekusi mati Saddam, Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki bersikeras Saddam pantas untuk dihukum gantung. Bahkan, menjawab berbagai kecaman dari komunitas internasional, PM Maliki bahkan mengancam akan meninjau kembali hubungan Irak dengan negara-negara yang telah mengecam atau memprotes proses eksekusi Saddam.

PM Maliki menilai hukuman mati itu adalah urusan internal Irak, bukan urusan internasional. "Kami akan tetap memakai hukuman mati bagi siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap rakyat Irak," ujarnya.

Human Rights Watch menilai sikap PM Maliki ini justru sama saja dengan rezim Saddam yang melanggar HAM. Apalagi jika masih tetap melanjutkan eksekusi mati Barzan Ibrahim al-Tikriti dan Awad Ahmed al-Bandar yang akan dieksekusi dalam waktu dekat. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Blair dan Bush "Buruk"

2007-01-09T17:31:00.000+08:00

Putrajaya, Senin - Presiden AS George Walker Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair adalah penjahat perang dengan lebih banyak darah orang Irak di tangan mereka dibandingkan dengan Saddam Hussein. Demikian dikatakan mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad, Senin (8/1) di Putrajaya.

Mahathir, salah seorang pengkritik keras Barat, melancarkan sebuah serangan kepada Bush dan Blair. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa Bush seharusnya menghadapi pengadilan "pura-pura" seperti yang terjadi pada Saddam.

"Bush harus mundur segera dan diadili," kata Mahathir dalam konferensi pers penyelenggaraan sebuah konferensi perdamaian oleh lembaga yang dia pimpin di Malaysia bulan depan.

Konferensi mengenai kejahatan perang itu akan disertai sebuah pameran mengenai kejahatan perang Barat, termasuk kekejian di Irak, wilayah Palestina, Vietnam, dan pengeboman Hiroshima.

Mahathir juga menyamakan Blair sebagai seorang penjahat perang atas perannya dalam perang Irak dan penggantungan Saddam Hussein.

Kritik Mahathir itu menambah kritik bertubi-tubi yang diterima Blair di dalam negeri karena menolak untuk menyatakan pendapat mengenai pengadilan dan penggantungan Saddam.

"Tuan Blair tidak mengucapkan satu patah kata pun. Namun, baik dia mengucapkan satu kata atau tidak, dia bersalah," kata Mahathir. "Dia juga penjahat perang seperti dia tuduh Saddam seorang penjahat perang. Jumlah orang yang dia bunuh atau dia sebabkan tewas jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang disebabkan oleh Saddam."

Soal Thailand selatan

Mahathir yang memprakarsai sebuah dialog antara kaum separatis Muslim Thailand selatan dan Pemerintah Thailand tahun lalu mengungkapkan bahwa dia telah mengatakan kepada para pemimpin separatis itu agar mereka tidak menuntut sebuah negara bagian independen atau otonomi.

"Saya telah mengatakan kepada mereka dengan cukup jelas bahwa mereka seharusnya tidak berusaha untuk menjadi sebuah negara yang independen atau bahkan (mencari) otonomi," kata Mahathir.

"Upaya awal yang dilakukan oleh lembaga Mahathir adalah menciptakan sebuah jembatan bagi pihak penguasa Thailand dan pihak separatis untuk bertemu dan mendiskusikan akar masalah," kata Shazri Eskay Abdullah, Konjen Kehormatan Thailand di pulau Langkawi dan seorang pejabat kunci dalam mempertemukan kedua pihak.

Mahathir mengatakan bahwa kaum Muslim di Thailand selatan mempunyai keluhan sah yang harus diperhatikan, tetapi dia menekankan bahwa soal otonomi tidak bisa diterima. (Reuters/AFP/AP/DI)

Pengadaan Senjata dari Rusia

2006-12-10T13:10:00.000+08:00

Edy Prasetyono

Keputusan pemerintah untuk membeli persenjataan dari Rusia merupakan angin segar modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI.

Rusia akan memberi kredit lunak satu miliar dollar AS. Persenjataan yang akan dibeli mencakup pesawat tempur (Sukhoi), kapal selam, dan helikopter serbu untuk angkatan darat.

Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia dengan penekanan pada senjata-senjata pemukul harus dijadikan titik awal untuk membangun TNI yang tangguh dan modern sesuai perubahan lingkungan strategis. Indonesia yang menempati posisi strategis di kawasan mempunyai beban kepentingan keamanan amat besar. Wilayah laut dan udara yang luas serta wilayah darat yang terpencar dalam ribuan pulau mensyaratkan perlunya pembangunan kekuatan militer dengan kemampuan gerak cepat.

Dasar lainnya, di kawasan Asia Pasifik, Indonesia jauh tertinggal dalam mengembangkan kekuatan militer. Sejak awal 1990-an, hampir semua negara di kawasan melakukan modernisasi militer dengan penekanan pada kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan proyeksi ke luar batas nasional. Ini sesuai karakter geografis kawasan yang terbuka yang membutuhkan pengembangan kekuatan laut dan udara. Pengembangan kekuatan militer Indonesia harus memerhatikan hal ini. Jika tidak, Indonesia tidak akan mempunyai daya tangkal yang kredibel (credible deterrent effect). Lebih buruk lagi, tanpa modernisasi alutsista, Indonesia hanya menjadi penonton di lingkungan Asia Pasifik.

Rencana strategis

Hal lain lagi, pengadaan senjata harus dibarengi rencana strategis (strategic planning) ke depan. Rencana strategis pertama pada tingkat regional. Selain merupakan keharusan geostrategis seperti disebutkan di atas, pengadaan senjata ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Di sini peran India dalam konstelasi strategis kawasan amat penting. Tidak hanya potensial menjadi mitra kerja sama pertahanan karena kemampuan produksi dalam negeri berbagai senjata versi Rusia, tetapi juga potensial untuk menjadi kekuatan penyeimbang di kawasan. India juga berkepentingan dengan Indonesia untuk mengembangkan kerja sama maritim di sekitar perairan Andaman dan Nicobar. India telah mengembangkan produksi Sukhoi versi Irkutz yang lebih kompatibel dengan alutsista jenis lain dibandingkan Sukhoi versi Knapoo. Jika kerja sama Indonesia-India dapat dikembangkan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu, sekaligus mempunyai makna keseimbangan strategis di kawasan, terutama dalam hubungan segi tiga antara India, Indonesia, dan China. Intinya, dengan pengadaan senjata ini serta langkah-langkah lanjutan yang konsisten dan berkesinambungan dalam mengembangkan kerja sama keamanan di kawasan, Indonesia bisa menjadi pusat interaksi strategis di kawasan. Penandatanganan perjanjian keamanan Indonesia-Australia dapat dilihat sebagai langkah vital dalam kerangka ini.

Cetak biru pertahanan

Rencana strategis kedua adalah pada tingkat nasional, yaitu perlunya perubahan strategi pertahanan. Intinya, harus segera dibuat cetak biru pertahanan Indonesia 25-30 tahun mendatang. Pertanyaan besarnya, pertahanan Indonesia seperti apa yang akan mampu menjawab tantangan ke depan? Bagaimana karakter pertahanan Indonesia di masa depan?

Harus dihindari jangan sampai pengadaan senjata dari Rusia hanya merupakan langkah tambal sulam, tanpa strategi pertahanan dalam jangka panjang. Senjata adalah komoditas yang menyedot sumber nasional. Karena itu harus efisien. Efisiensi hanya lahir melalui perencanaan yang matang dan sesuai kepentingan dan tantangan ke depan. Dengan kata lain, senjata hanya mempunyai makna dalam suatu sistem dan strategi pertahanan.

Paradigma pertahanan

Amat penting untuk digarisbawahi bahwa pengadaan senjata dari Rusia ini harus menjadi titik tolak mengubah pemikiran konvensional tentang kebijakan dan strategi pertahanan. Selama ini sering dipahami bahwa karena gangguan dan ancaman keamanan Indonesia sebagian besar berasal dari dalam negeri, maka pengembangan kekuatan pertahanan harus diarahkan untuk menghadapi ancaman internal itu.

Pandangan itu tidak berdasar. Sebagian besar ancaman internal, bahkan ketika menjelma menjadi suatu ancaman kekuatan bersenjata, adalah hasil kegagalan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Pemecahannya lebih banyak melalui pendekatan nonmiliter. Selain itu, bahkan seandainya ancaman internal itu harus dihadapi secara militer, hal ini bisa dilakukan melalui operasi militer secara ad hoc. Dengan demikian, ancaman bersenjata internal tidak dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi dan kekuatan pertahanan yang kredibel.

Pengadaan senjata dari Rusia diharapkan menjadi pintu masuk perubahan. Masalah signifikan yang masih tersisa adalah transparansi prosedur pengadaan.

Edy Prasetyono Ketua Departemen Hubungan Internasional, CSIS Jakarta

Rusia Siap Bantu RI soal Senjata

2006-12-10T13:08:00.000+08:00

Presiden SBY Akan ke Moskwa Akhir November

jakarta, kompas - Kunjungan tiga hari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia dijadwalkan berlangsung pada akhir November ini. Kunjungan itu diharapkan menghasilkan 12 dokumen berupa nota kesepahaman dan kesepakatan di berbagai bidang, khususnya bantuan perlengkapan militer bagi Indonesia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail M Bely di Jakarta, Kamis (23/11), menjelaskan, kunjungan Presiden Yudhoyono ke Rusia bersejarah karena dilakukan tepat 50 tahun setelah kunjungan Presiden Soekarno ke Moskwa, yang juga bersejarah.

Dari 12 dokumen tersebut, terdapat antara lain kesepakatan kerja sama angkasa luar untuk tujuan damai, kesepakatan kerja sama pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, nota kesepahaman mengenai implementasi program kerja sama teknik militer 2006-2010, juga turisme, dan kesepakatan antarkamar dagang dan industri RI-Rusia.

Bely mengatakan, berdasarkan jadwal kunjungan sementara, Presiden RI akan mengawali kunjungan ke St Petersburg yang bersejarah. Di tempat ini, Presiden akan bertemu gubernur setempat dan mengunjungi industri pembuatan kapal serta Museum Hermitage.

Pada hari kedua, Presiden Yudhoyono akan disambut secara resmi di Bandara Moskwa dan akan tinggal sebagai tamu di Kremlin. "Pertemuan Tingkat Tinggi RI-Rusia akan dilakukan pada hari ketiga di Kremlin. Topik yang akan dibahas sangat luas, tentu saja fokus kedua pemimpin akan pada masalah-masalah politik dan ekonomi, khususnya apa yang harus dilakukan untuk memajukan perdagangan antarkedua negara dan interaksi ekonomi," jelasnya.

Hubungan perdagangan kedua negara, lanjut Dubes Rusia itu, akan ditangani lebih khusus pada Forum Pertemuan Bisnis RI-Rusia yang melibatkan kamar dagang kedua negara. "Ada sekitar 100 pengusaha dari berbagai tempat di Indonesia yang akan ikut pada pertemuan tersebut," papar Bely.

Kerja sama militer

Mengenai kerja sama militer, Dubes Rusia menjelaskan, kerja sama di bidang ini memang disiapkan sangat khusus, tetapi kedua pihak tidak akan menyampaikan secara rinci apa saja yang telah disiapkan itu.

"Secara umum saya bisa mengatakan, pada periode 2006-2010 kerja sama itu akan mencakup seluruh angkatan, darat, laut, dan udara. Kita akan menyelesaikan tahapan akhir perundingan untuk pembelian pesawat Sukhoi. Juga mulai dilirik kemungkinan pembelian kapal selam dan juga kapal pengangkut pasukan sebagaimana sudah banyak diberitakan di surat kabar Indonesia," katanya sambil menambahkan, rincian kerja sama dan pembelian produk masih terus dibicarakan.

Ditambahkan, Pemerintah Rusia memang telah menerima permohonan pinjaman sebesar satu miliar dollar AS dari Pemerintah Indonesia untuk pembelian perlengkapan militer dari Rusia.

"Meskipun aktivitas bisnis terus meningkat akhir-akhir ini, masih perlu dicarikan jalan keluar untuk meningkatkan interaksi ekonomi lebih lanjut," paparnya sambil menyebutkan bahwa volume perdagangan kedua negara sudah mencapai 700 juta dollar AS pada tahun 2004.

Para pengusaha Rusia banyak tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang telekomunikasi dan energi. Sebaliknya, perusahaan RI pun sudah mulai menjajaki kerja sama dengan perusahaan migas Rusia, Gazprom.

Bahkan, kata Bely, kelompok usaha Bakrie secara khusus sudah meminta adanya pertemuan dengan perusahaan migas negara Rusia itu. "Salah satu subyek yang mungkin akan dibicarakan di bidang migas adalah kemungkinan partisipasi Rusia dalam proyek pipanisasi gas dari Kalimantan ke Jawa," jelas Dubes Rusia itu.

Bely menggambarkan hubungan RI-Rusia saat ini sangat harmonis, yang didasari tidak adanya benturan kepentingan di tingkat nasional maupun internasional, dan saling menghormati. "Hubungan antara Rusia dan Indonesia adalah kemitraan yang dibangun dari persahabatan tradisional di antara kedua rakyat," katanya. (OKI)

RI Pahami Vonis Saddam

2006-11-06T14:02:00.000+08:00

Perancis, Spanyol, dan Hamas Menolak

Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia dapat memahami vonis mati terhadap mantan Presiden Irak Saddam Hussein yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Irak, Minggu (5/11). Meski proses pengadilan Saddam tidak digelar dalam situasi yang ideal, bagaimanapun Saddam telah diberikan kesempatan untuk membela diri.

Demikian dikatakan juru bicara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, Minggu di Jakarta. Desra menilai, Saddam masih lebih beruntung jika dibandingkan dengan korban-korban rezimnya yang dihukum tanpa proses pengadilan.

Dia menambahkan, dirinya sulit membayangkan bagaimana proses pengadilan atas Saddam dapat membantu proses rekonsiliasi di Irak.

Sikap AS

Pemerintah Amerika Serikat yang merupakan musuh besar Saddam menyambut baik hukuman mati terhadap mantan orang nomor satu Irak itu. "Ini hari yang baik bagi rakyat Irak," kata juru bicara Gedung Putih, Tony Snow.

Sekutu AS dalam perang Irak, Inggris, juga merasa senang dengan hukuman mati terhadap Saddam dan para pembantunya meski Inggris selama ini menolak keras bentuk hukuman mati di mana pun. Menteri Dalam Negeri John Reid mengatakan, Inggris memang memiliki pandangan sendiri mengenai hukuman mati. Namun, Inggris tidak mempermasalahkan hukuman mati terhadap Saddam.

Iran, yang pernah terlibat perang dengan Irak pimpinan Saddam dari tahun 1980-1988, juga menyambut baik hukuman mati terhadap Saddam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Mohammad Ali Hosseini, mengatakan, Saddam masih menjadi figur yang dibenci di Iran. Karena itu, hukuman mati terhadapnya dapat diterima Iran. Dia mengingatkan bahwa dengan hukuman mati ini bukan berarti investigasi atas kejahatan Saddam lainnya, khususnya pada masa perang Iran-Irak, dilupakan begitu saja.

Tolak hukuman mati

Sejumlah negara menyatakan menolak hukuman mati terhadap Saddam. PM Perancis Philippe Douste-Blazy mengatakan, secara prinsip Perancis menolak hukuman mati di mana pun. Perancis tetap konsisten dengan sikapnya yang menginginkan penghapusan hukuman mati secara universal. Perancis juga khawatir vonis mati itu akan memperburuk konflik sektarian di Irak.

Sikap senada ditunjukkan PM Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero. Pemimpin sosialis yang menarik pasukan Spanyol dari Irak begitu dirinya memenangi pemilu tahun 2004, mengatakan, "Seperti pemimpin politik yang lain, Saddam Hussein harus bertanggung jawab atas aksi-aksinya. Namun, hukuman mati bukan prosedur yang diinginkan setiap negara UE dan ini tidak bisa diterima di negara kami," katanya.

Dari Moskwa, Presiden Komisi Parlemen untuk Hubungan Luar Negeri Konstantin Kosachev mengingatkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap Saddam hanya akan memecah belah Irak. "Jika eksekusi dilaksanakan, ini akan menjadi bencana bagi Irak yang berada di ambang perpecahan...Kelompok Sunni tidak akan menerima hukuman ini," tegasnya.

Dari Palestina, kelompok Hamas mengecam hukuman mati terhadap Saddam. Juru bicara Hamas Fawzi Barhum mengatakan, pengadilan itu tidak adil karena pihak yang mengadili Saddam adalah pihak yang terlibat dalam skandal di Penjara Abu Ghraib dan melakukan kejahatan di Palestina.(AP/AFP/REUTERS/BSW)

Sumpah Pemuda, Integrasi, dan Demokrasi

2006-10-31T11:22:00.000+08:00

"Democracy, at least at present, is the best form of governance, but by no means a perfect one. In democracy, one has the freedom. When democracy is misunderstood, however, and freedom misinterpreted, the result is anarchy".

(Mahathir Mohamad, "Achieving True Globalisation", 2004)

Tiga hari lalu bangsa Indonesia memperingati dan mengenang kembali Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu momentum historis paling penting dalam kebangkitan nasionalisme Indonesia. Sumpah Pemuda secara simbolis mencerminkan integrasi kepulauan Nusantara ke dalam sebuah kesadaran politik integratif yang kian mengkristal, yang selanjutnya menjadi driving force bagi penguatan wacana dan gerakan nasionalisme menuju kemerdekaan bangsa dari kekuasaan kolonialisme.

Sumpah Pemuda adalah sebuah kumulasi cita integrasi dan etos keindonesiaan. Meminjam kerangka Ben Anderson, Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan penting dalam perjuangan ke arah pembentukan Indonesia yang—setidaknya sampai masa Proklamasi 17 Agustus 1945—masih merupakan "imagined community", komunitas yang dibayangkan.

Revitalisasi faktor integratif

Sumpah Pemuda sebagai faktor integratif keindonesiaan kini tampaknya hanya menjadi sekadar bagian dari "ingatan bersama" (collective memory) keindonesiaan. Ia kelihatan telah kehilangan elan vital fungsionalnya untuk mengokohkan kembali integrasi bangsa yang terus mengalami gangguan.

Kita boleh bersyukur karena proses "Balkanisasi" Indonesia yang sempat diprediksikan kalangan pengamat luar pada masa awal Reformasi (1998-2001) tidak menjadi kenyataan. Kita masih berada dalam kerangka NKRI meski—seperti dikemukakan sejarawan terkemuka Indonesia, Prof MC Ricklefs, dalam sebuah percakapan dengan saya pada Ramadhan lalu—Indonesia kini adalah "the most federal states in the world". Sementara itu, berbagai faktor disintegratif masih terus-menerus menggerogoti negara-bangsa Indonesia. Ironisnya, pada saat yang sama, beberapa faktor integratif bagi penguatan negara-bangsa Indonesia tidak mengalami revitalisasi dan penguatan.

Lihatlah konflik bernuansa keagamaan yang masih berlanjut di kawasan Sulawesi Tengah, Poso dan Palu, saat korban terus berjatuhan, sementara polisi dan bahkan negara seolah tidak berdaya mencegah dan menghentikannya. Polisi menyatakan, misalnya, pelaku pembunuhan pendeta Irianto Kongkoli adalah "kelompok pemain lama" yang sudah mereka ketahui, tetapi polisi tidak juga menangkap dan membawa mereka ke pengadilan. Lalu pada malam menjelang Idul Fitri 1427 H, kekerasan kembali terjadi, kali ini antara polisi—persisnya Brimob—dan warga Muslim, yang menambah panjang daftar korban yang tewas.

Lihat juga potensi disintegrasi yang terus menggejala di Papua, dan mungkin juga di tempat tertentu lainnya di Tanah Air. Tengok juga meningkatnya sentimen kedaerahan yang terus menemukan momentumnya dalam pilkada yang diselenggarakan hampir setiap hari di berbagai daerah dengan berbagai tensi, konflik, bahkan kekerasan yang dimunculkannya. Semua ini berkembang seolah tanpa kendali, seolah tanpa kemampuan negara mengatasinya.

Hemat saya, sudah waktunya semua pemimpin bangsa yang peduli untuk lebih serius merespons berbagai perkembangan yang mencemaskan itu. Seyogianya ada upaya lebih sistematis untuk merevitalisasi faktor integratif yang membuat negara-bangsa Indonesia ini bisa tercipta dan bertahan di tengah berbagai perkembangan yang tidak selalu kondusif, baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Sumpah Pemuda, faktor integratif lainnya yang bahkan secara konstitusional menduduki tempat sangat penting adalah Pancasila. Setelah keengganan sempat meluas di kalangan pemimpin dan tokoh publik untuk berbicara tentang Pancasila sejak awal Masa Reformasi, baru pada 2006 ini wacana revitalisasi bergaung lebih nyaring. Sayangnya baru sebatas itu. Belum terlihat upaya sistematis untuk merevitalisasi dan membuat Pancasila kembali workable dan lebih viable untuk penguatan integrasi negara-bangsa Indonesia.

Melemahnya negara Indonesia pada Masa Reformasi terlihat saat negara mengalami kegagalan dalam beberapa hal: misalnya melindungi warga negara dari tindakan kekerasan kelompok massa (mob), baik yang terorganisasi maupun tidak; menegakkan hukum dan ketertiban publik, memberikan peluang dan kesejahteraan ekonomi lebih baik kepada kaum miskin, dan menghentikan perusakan lingkungan hidup.

Jika Indonesia yang integratif dapat bertahan dan bisa mencapai kemajuan, tidak ada alternatif lain kecuali penguatan kembali negara. Satu contoh saja, kapasitas negara, misalnya, perlu diperkuat untuk merespons "eforia demokrasi" yang ternyata masih terus meluap-luap dalam berbagai lapisan masyarakat kita.

Demokrasi: eforia dan ironi

Eforia demokrasi berlanjut tidak hanya dalam masa seputar pemilu (1999 dan 2004), tetapi juga dalam pilkada gubernur dan wali kota/bupati yang terus berlangsung. Mengamati proses politik dan demokrasi, baik pada pemilu maupun pilkada, yang terjadi bahkan adalah eksplosi demokrasi atau eksplosi aspirasi dan ekspresi atas nama demokrasi. Eksplosi itu sering lepas kontrol sehingga berujung pada kekerasan dan anarki.

Dengan begitu, segera menjadi jelas, eforia dan eksplosi demokrasi tidak berjalan sejajar dengan peningkatan pemahaman tentang demokrasi itu sendiri, baik demokrasi prosedural maupun demokrasi substantif. Demokrasi kelihatannya cenderung disalahpahami kalangan masyarakat kita sebagai demonstrasi massa dan berbagai bentuk unjuk rasa lainnya sehingga memunculkan istilah "demo- crazy". Juga, kebebasan cenderung disalahartikan sebagai "kebebasan tanpa aturan" (lawlessness freedom) dan tanpa kepatuhan kepada hukum. Hasilnya, seperti pernyataan Mahathir Mohamad yang dikutip di atas, yang terjadi adalah anarki. Anarkisme bukan hanya mencederai, tetapi bahkan jelas bertentangan dengan demokrasi.

Inilah ironi demokrasi, yang dengan kebebasan yang dibawanya pada gilirannya memunculkan berbagai gejala anarki. Sekali lagi, demokrasi dan kebebasan menimbulkan eksplosi aspirasi dan ekspektasi. Jelas, eksplosi aspirasi dan ekspektasi itu tidak selalu dapat terpenuhi secara cepat, apalagi instan, di tengah kemerosotan negara pada berbagai levelnya.

Demokrasi jelas tidak bisa berjalan baik kecuali ada kepatuhan dan respek pada hukum dan ketertiban publik. Pemberdayaan demokrasi tidak cukup hanya dengan adanya banyak parpol, pemilu yang reguler, pers yang bebas dan independen, dan civil society yang kuat. Pemberdayaan dan pendalaman demokrasi tidak bisa taken for granted; sebaliknya, justru harus disemaikan, misalnya melalui pendidikan kewargaan (civic education) atau pendidikan demokrasi atau pendidikan kewarganegaraan (citizenship education). Jika itu bisa dilakukan, insya Allah, bukan hanya demokrasi bisa diperkuat, tetapi juga sekaligus integrasi negara-bangsa.

Azyumardi Azra Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Mencoba Menyelamatkan "Wajah AS"

2006-10-29T09:51:00.000+08:00

luki aulia

"Luar biasa kacau," begitu komentar yang dilontarkan James A Baker III, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada zaman pemerintahan Presiden George H W Bush, ketika menggambarkan kondisi di Irak saat ini.

Penggambaran Baker itu tidak berlebihan karena gejolak kekerasan di Irak sejak invasi militer Amerika Serikat (AS) tahun 2003 telah mengakibatkan sedikitnya 655.000 warga sipil Irak dan 2.800 tentara AS tewas, serta 914.000 warga terpaksa mengungsi.

Kondisi Irak yang semakin kacau itu juga akhirnya diakui Presiden AS George W Bush. Bahkan, Bush menyatakan, gejolak kekerasan di Irak sangat mirip dengan kondisi ketika terjadi Serangan Tet dalam Perang Vietnam 1968.

Jika mengulik lebih dalam pernyataan tak biasa Bush tersebut, dan mengingat pengalaman AS di Vietnam, bisa jadi itu pertanda AS mulai mendekati detik-detik kekalahan.

Mantan Menteri Pertahanan AS (1969-1973), Melvin R Laird, dalam artikelnya berjudul "Iraq: Learning the Lessons of Vietnam" di jurnal Foreign Affairs edisi November/Desember 2005 menyatakan, perang Irak dan perang Vietnam memiliki kesamaan. Sejak awal, kedua perang itu sama-sama dilancarkan berdasarkan informasi intelijen yang salah.

Oleh karena itu, Laird mengusulkan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintahan Bush: meningkatkan standar militer Irak hingga mampu melindungi diri sendiri. Jika hal itu tercapai, AS harus segera menarik pasukannya secara bertahap. Untuk menarik diri dari Irak, AS tidak perlu menunggu kesiapan pasukan Irak hingga 100 persen atau menunggu demokrasi benar-benar terwujud di Irak.

"Semakin cepat kita pergi justru menunjukkan bahwa kita percaya dan yakin rakyat Irak bisa menangani masalah dengan cara mereka sendiri. Kehadiran kita justru memicu munculnya kelompok perlawanan," ujarnya.

Semakin cepat pergi semakin baik. Hal serupa dilakukan Laird ketika perang Vietnam. Penarikan pasukan AS secara bertahap dari Vietnam memakan waktu hingga empat tahun. Seiring dengan penarikan itu, Laird juga membangun kekuatan dan kemampuan Vietnam selatan untuk melindungi dirinya sendiri. Persis seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Bush di Irak.

Sayangnya, Bush tetap ngotot, tidak akan menarik pasukan dari Irak. Bush juga tidak berencana meninjau kembali strategi dan rencana keamanan di Irak karena semuanya dianggap berjalan sesuai dengan rencana.

Namun, satu hari kemudian, militer AS membuat pernyataan yang mengagetkan. Militer AS mengakui gagal dalam menjalankan misinya menangani gejolak kekerasan di Baghdad. Karena itu, militer AS akan meninjau kembali rencana dan strategi keamanan yang ada.

Alhasil, pemerintahan Bush terperangkap dalam peperangan yang tidak akan bisa dimenanginya, seperti ketika zaman perang Vietnam. Posisi Bush semakin terdesak. Kesabaran Pemerintah AS terhadap perang Irak juga menipis, khususnya terkait dengan ketidakmampuan atau keengganan Pemerintah Irak untuk mengakhiri kekerasan sektarian yang meningkat.

Untuk memperbaiki "wajah AS", Kongres AS—dengan persetujuan dari Bush—membentuk kelompok informal bernama Kelompok Studi Irak. Tugas kelompok yang beranggotakan 10 orang—di antaranya mantan anggota Kongres sekaligus Wakil Ketua Komisi Penyelidik Serangan 11 September Lee Hamilton, mantan Direktur CIA Robert Gates, dan mantan hakim di Mahkamah Agung Sandra Day O’Connor—itu menganalisis efektivitas kebijakan AS di Irak dan mencari jalan keluar yang terbaik.

Mantan Menlu James A Baker III kemudian diminta memimpin kelompok itu. Rekan dan penasihat mantan Presiden Bush senior mendesak agar Baker memberikan rekomendasi strategi baru di Irak untuk Bush yunior. Baker yang dikenal dekat dengan keluarga Bush itu diminta memberikan usulan "pendekatan baru" untuk memperbaiki situasi Irak.

Pejabat-pejabat di Gedung Putih yang dekat dengan keluarga Bush berharap Baker akan memberi rencana baru yang bisa menyelamatkan strategi Bush yunior di Irak. Sebaliknya, beberapa mantan penasihat Bush senior tidak yakin Baker akan memberikan rekomendasi yang bisa memengaruhi Bush yunior mengingat Bush yunior sangat kukuh mempertahankan pendapatnya.

Meski demikian, ada lima rekomendasi yang diajukan oleh kelompok Baker itu, yakni menjaga stabilitas Irak, menarik pasukan dari Irak secara bertahap untuk dipindah ke markas lain di luar Irak, berdialog dan berkonsultasi dengan Suriah dan Iran, membagi Irak menjadi tiga wilayah masing-masing untuk Syiah, Sunni, dan Kurdi, serta pilihan terakhir adalah menarik pasukan sesegera mungkin.

Dua pilihan paling sering disebut adalah menarik pasukan secara bertahap atau meminta bantuan dari Suriah dan Iran untuk ikut menangani situasi keamanan Irak.

Berbicara dengan musuh

BBC News menyebutkan, kelompok Baker tampaknya akan merekomendasikan usulan tindakan yang netral dan ada di tengah-tengah antara "tetap mempertahankan misi di Irak" dan "segera menghentikan misi dan pergi". Yang jelas kelompok Baker itu diyakini akan tetap memegang konsep "mengutamakan stabilitas" yang memfokuskan perhatian pada upaya menstabilkan situasi keamanan dan tidak melulu berusaha mewujudkan demokrasi serta mencoba mengajak kelompok perlawanan nasionalis bergabung dalam proses politik.

Bahkan, kelompok Baker menilai tidak ada salahnya jika AS berbicara dan berkonsultasi dengan Iran dan Suriah untuk membantu menangani persoalan Irak. "Secara pribadi saya memilih berbicara dengan musuh-musuh kita. Saya rasa Suriah dan Iran juga sebenarnya tidak ingin Irak kacau," kata Baker.

Usulan kelompok Baker itu rupanya disetujui oleh Irak. Presiden Irak Jalal Talabani sangat setuju dengan usulan itu. Saat diwawancarai oleh BBC News, Talabani menyatakan, jika Suriah dan Iran bersedia membantu Irak, gejolak kekerasan Irak akan segera berakhir hanya "dalam hitungan bulan". Langkah itu juga diyakini Talabani akan menjadi "awal dari berakhirnya terorisme".

Jika usulan itu yang akan terpilih nantinya, hal itu akan menjadi perubahan amat drastis bagi Bush yang tahun 2002 menuding Iran sebagai bagian dari poros kejahatan (axis of evil).

Sikap Bush yang menjauhkan diri dari rezim yang "bukan teman" itu dianggap para pengamat justru semakin menjauhkan AS dari dunia Muslim, khususnya Timur Tengah (Timteng).

Berbicara dengan Suriah pernah dilakukan Baker ketika terlibat dalam proses perdamaian Timteng. Selama proses itu, Baker 15 kali datang ke Suriah untuk berunding dengan mantan Presiden Hafez al-Assad. Negosiasi itu lalu membuahkan hasil. Gejolak kekerasan di Timteng ketika itu menurun.

Mantan Menlu AS Henry Kissinger juga pernah melakukan hal yang sama hingga tercipta istilah "diplomasi pulang pergi". Untuk mendamaikan Suriah dan Israel ketika keduanya terlibat perang, Oktober 1973, Kissinger harus bolak-balik AS-Damascus 36 kali dalam satu bulan.

Namun, rupanya Bush yunior tidak mengikuti cara Baker dan Kissinger. Sejak invasi AS ke Irak, Bush justru seakan menyingkirkan dua negara yang merupakan kekuatan paling berpengaruh di Timteng itu. Padahal, peran kedua negara itu penting karena bisa membantu menstabilkan kawasan.

Untuk menyelesaikan persoalan Irak, kedua negara itu harus menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah. Jika tidak, keduanya justru akan menjadi bagian dari masalah.

"Tidak ada obat yang mujarab untuk Irak. Ini persoalan yang amat pelik dan membutuhkan bantuan dari pihak lain," kata Baker yang mengaku hasil rekomendasi kelompoknya diperkirakan akan selesai Desember atau Januari mendatang.

Jika Bush tidak segera melakukan perubahan radikal, menurut tim Baker, gejolak kekerasan akan terus meningkat. Pemerintah pusat Irak dikhawatirkan bisa terjungkal. Militer Irak terpecah-belah. Kelompok milisi Kurdi, Syiah, dan Sunni akan menguasai jalanan dan berebut kekuasaan.

Jika ini terjadi, bukan hanya Irak yang kacau, tetapi seluruh kawasan. Mungkin ada baiknya belajar dari pengalaman ketika perang Vietnam dulu. Mantan Presiden AS Lyndon Johnson pada masa perang Vietnam juga pernah membentuk kelompok informal seperti kelompok Baker. Dalam rekomendasinya, kelompok itu menilai AS tidak akan bisa menang di Vietnam dalam waktu cepat. Karena itu, lebih baik AS menarik diri dari Vietnam.

Lima hari kemudian, Johnson mengumumkan larangan pengeboman di Vietnam utara. Johnson kemudian menarik diri dari pencalonannya di pemilu presiden.

Pilihan yang diberikan kelompok Baker tidak ada yang enak bagi Bush. Bahkan, kesan yang akan muncul adalah AS "kalah perang". Namun, dengan meningkatnya jumlah korban yang tewas dari sisi AS, tampaknya Bush tidak mempunyai pilihan lain selain menyelamatkan kredibilitas AS di Irak dan Timteng.

Renaisans Bangsa

2006-10-28T14:41:00.000+08:00

Yonky Karman

Dalam Kerapatan Besar Indonesia Muda I (29 Desember 1930-2 Januari 1931) di Surakarta, Muhammad Yamin menyebut Sumpah Pemuda sebagai kebangunan atau renaisans bangsa.

Indonesia seperti bangun dari tidur panjang karena lama dijajah. Awal abad ke-20, intelektual muda Indonesia terimbas ide nasionalisme lewat para mahasiswa yang sedang belajar di Belanda meski ide itu muncul pada abad ke-18 di Eropa Barat (Locke di Inggris, Rousseau di Perancis, Herder di Jerman).

Renaisans

Dalam sejarah peradaban Eropa, Renaisans sering dimengerti sebagai periode peralihan (abad ke-14 sampai ke-17) antara Abad Pertengahan dan zaman modern. Periode itu ditandai tumbuhnya kembali minat kepada hal-hal lama dari zaman Roma dan Yunani (klasik). Bagi Ortega, Renaisans lebih dari itu (Man and Crisis, 67-101). Renaisans adalah sebuah krisis besar sejarah. Sesudah itu, dunia Barat tak pernah sama seperti sebelumnya.

Tentang perubahan dunia, Ortega membedakan antara perubahan dalam dunia dan dunia sendiri berubah. Renaisans adalah peralihan dalam arti dunia juga berubah. Pada masa peralihan, orang sinis yang bermental lama mencari orientasi baru. Yang lama tak bisa diandalkan, tetapi masih dipegang, yang baru belum tiba.

Maka, sinisme mengawali krisis sejarah dalam Renaisans dan berakhir setelah lahir mental baru untuk generasi baru yang selanjutnya disebut manusia modern. Selama krisis, orang berjuang untuk menemukan orientasi hidup yang benar-benar baru. Sebelum yang baru tiba, orang mewarisi mental lama, ikut-ikutan, tanpa pembaruan radikal. Saat mental baru menjadi horizon bertindak, hidup menjadi otentik dan efektif.

Sumpah bangsa

Sumpah Pemuda juga bisa disebut renaisans bangsa Indonesia. Meski pada awal abad ke-20 di sana-sini bermunculan gerakan kebangsaan, semua itu bersifat primordial dan sempit (kedaerahan, kesukuan, keagamaan). Baru dalam Kerapatan Pemuda Pemudi Indonesia II di Welteveden (Jakarta), 27-28 Oktober 1928, putra-putri Indonesia memutuskan untuk mengaku bertumpah darah satu (Tanah Indonesia), mengaku berbangsa satu (Bangsa Indonesia), dan menjunjung tinggi bahasa persatuan (Bahasa Indonesia).

Sumpah Pemuda bukan perjuangan pemuda saja, tetapi pemuda sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa keseluruhan. Indonesia sebagai bangsa bersumpah untuk bersatu, mengalahkan kekamian dengan kekitaan. Menyadari nasib dan cita-cita yang sama serta hak untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa merdeka, semua komponen bangsa saat itu bersatu dalam komunitas terbayang (imagined community) Indonesia Raya.

Indonesia bangun dari tidur lelap yang panjang. Kebangunan itu ditandai spirit keindonesiaan. Cita-cita menyatukan Nusantara tidak datang tiba-tiba. Sebelumnya ada Sumpah Sriwijaya (686), Janji Gajah Mada (± 1340). Berbeda dari sebelumnya, cita-cita persatuan dalam Sumpah Pemuda guna melawan kolonialisme.

Kesadaran berbangsa menjiwai dan memperkuat pergerakan nasional dengan kulminasi proklamasi kemerdekaan 1945. Nasionalisme Indonesia berakar dalam semangat persatuan, warisan tak ternilai lalu menjadi kekuatan yang memerdekakan. Energi kebangsaan seharusnya juga memerdekakan Indonesia dari kemiskinan dan ketertinggalan.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia belum bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hingga kini, Indonesia masih menjadi potensi ekonomi dunia yang memasok sumber bahan mentah. Sebuah kerja besar untuk berubah dari potensi menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan pasar global. Di abad ke-21, bangsa Indonesia harus bersumpah untuk merevitalisasi persatuan bangsa.

Merajut potensi bangsa

Sepertiga dari 1,2 miliar penduduk miskin dunia ada di Asia dan jumlah penduduk miskin Indonesia terbanyak setelah China dan India. Namun, China dan India menunjukkan kemajuan ekonomi dengan dampak mengurangi kemiskinan. Stabilitas makroekonomi Indonesia rentan tanpa fondasi kebangkitan sektor riil.

Kemiskinan dan pengangguran massal adalah bahaya laten. Daya beli dan kualitas hidup masyarakat kecil merosot. Puluhan juta rakyat hidup dalam kemiskinan dengan makanan di bawah standar, akses kesehatan dan pendidikan minim. Itu sebabnya Indonesia menjadi salah satu sorotan Program Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB.

Krisis multidimensional kita tak kunjung usai karena kebanyakan pemimpin negeri dan elite politik tergolong the mass I, bukan the responsible I. Politik pencitraan (face-lift) mendominasi kebijakan pemerintah. Substansi politik sebenarnya yang menyejahterakan dan menjunjung keadilan diabaikan.

Nasionalisme kita terjebak labirin isu-isu primordial. Alih-alih menyejahterakan, otonomi daerah memindahkan tradisi korupsi dari pusat ke daerah, minus kepemimpinan yang efektif dan bersih. Etnonasionalisme bangkit. Juga nasionalisme berdasar mayoritas.

Baru-baru ini, Merryl Lynch Singapura merilis survei. Akhir tahun 2005, total aset orang kaya di Singapura adalah 260 miliar dollar AS. Dengan definisi kaya sebagai memiliki kekayaan minimal satu juta dolar, ada 55.000 orang kaya di Singapura. Yang mengejutkan, sepertiganya adalah warga negara Indonesia yang rata-rata berstatus permanent resident. Total jumlah kekayaan WNI di Singapura mencapai 87 miliar dolar AS, sekitar Rp 800 triliun.

Fakta Singapura menjadi prioritas tujuan investasi pengusaha Indonesia tak perlu dikaitkan dengan nasionalisme. Di era kapitalisme global, sekat-sekat negara menjadi semu. Selain faktor kedekatan lokasi kedua negara, kebijakan negara kota itu ramah investasi. Menyadari diri miskin sumber alam, Singapura memberi standar pelayanan administrasi kelas internasional yang efisien, cepat, dan bersih.

Sebenarnya pemerintah tidak perlu menghabiskan biaya dan energi untuk roadshow ke luar negeri menarik investor asing ke Indonesia. Dalam dunia yang mengglobal, berita baik atau buruk di dalam negeri dapat cepat diketahui. Jika iklim investasi di Indonesia baik, investor dari mana pun akan berdatangan. Tentu investor WNI adalah lokomotif gerbong investasi yang paling efektif.

Percuma pemerintah mengajak orang asing berinvestasi di Indonesia jika WNI sendiri meragukan komitmen pemerintah untuk benar-benar membangun negeri. Dalam hal ini, Pemerintah India berhasil memanfaatkan warga diaspora guna membangun pusat teknologi informasi hitech di India. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan introspeksi.

Daya saing investasi kita menurun dibandingkan dengan negara lain yang serius memerangi korupsi tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak optimal menjamin kepastian dan penegakan hukum. Birokrasi Indonesia lebih suka dilayani daripada melayani dan suka mengutip. Selain tidak efisien juga menghambat percepatan pembangunan. Sayang, semua itu berlangsung kasat mata tanpa sanksi tegas.

Maka, jangan ukur nasionalisme warga Indonesia yang mengabdi di negeri asing atau tinggal di negeri orang. Pemerintah harus tegas merajut potensi bangsa guna mewujudkan tanda-tanda Indonesia Baru. Jangan terus membiarkan persatuan bangsa cedera seperti sekarang. Indonesia Baru bukan sekadar mimpi jika pemerintah serius dengan renaisans bangsa.

Yonky Karman
Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Cipanas

Keindonesiaan dan Sumpah Pemoeda

2006-10-28T14:38:00.000+08:00

Roch Basoeki Mangoenpoerojo

Tanggal 19 Oktober lalu, saya diwawancarai Radio Netherlands Hilversum di Amsterdam untuk tiga agenda sekaligus.

Wawancara bisa interaksi langsung dengan pendengar di Blitar dan Manado, serta satu rekaman untuk 28 Oktober. Temanya satu, "kebangsaan kita (Indonesia)".

Sebelum on-air, saya bertanya, "Ada apa dengan kebangsaan?" Dari jawaban terungkap, 28 Oktober dianggap Hari Kebangsaan seperti hari olahraga, hari ibu, hari buruh, dan lainnya.

Begitu pers (di Belanda) mengartikan kebangsaan, sesuatu yang harus dikalenderkan setaraf dengan hari-hari peringatan lain. Inilah "negeri peringatan". Demikiankah seharusnya?

Arti bangsa

Dua soal harus dijawab untuk bisa menilai. Pertama, adakah negeri lain yang punya hari kebangsaan? Kedua, referensinya apa untuk bicara "kebangsaan Indonesia"? Hanya Indonesia yang mempunyai hari kebangsaan. Pembandingnya hanya bangsa Palestina (hingga kini belum menjadi negara). Artinya, kita harus membuat model tersendiri yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa, kini dan ke depan.

Referensi baku tentang pengertian bangsa berasal dari Ernst Renan dan Otto Bauer. Renan mengatakan, "masyarakat yang berkehendak untuk bersatu", sedangkan Bauer "masyarakat yang berkesatuan perangai karena kesamaan nasib". Tetapi, di BPUPKI, Bung Hatta dan Mohamad Yamin menganggapnya kuno. Untuk Indonesia yang akan dibentuk, Bung Karno menambahnya "bersatu dengan tanahnya" (Lahirnya Pancasila, 1 Juni ’45).

Jika ketiga definisi disatukan, dikaitkan dengan keberadaan Indonesia sebagai bangsa, ada empat inti, yaitu kesamaan nasib, kehendak bersatu yang terus dipupuk, dikaitkan tanah tempat berada, dan semua bisa diukur dengan suatu perangai yang (relatif) sama. Begitulah penyamaan arti bangsa secara universal.

Pada dekade 20-an, disadari penghuni Hindia Belanda itu multikultur, masing-masing ingin eksis, tidak memungkinkan adanya persatuan agar bebas dari penjajahan. Meski demikian, ada yang tunggal sebagai modal bangsa, yaitu tanah yang ditempati dan nasib yang disandang sebagai jajahan Belanda (1928, Aceh dikuasai Belanda). Prasasti itu terbentuk selama perjuangan bebas dari keterjajahan (1908-1950).

Kini, sudahkah yang tunggal benar-benar manunggal dalam perangai? Belum! Tiap komunitas kian berambisi menunjukkan eksistensinya. Pemupukan keempat hal inti (senasib, ingin bersatu, setanah air, agar menjadi satu perangai) tak pernah dilakukan, bahkan sebagian menganggapnya utopia.

Negara hukum

Sesudah bernegara harus menjadi negara hukum. Artinya, semua perilaku bernegara harus berdasar hukum positif, harus dalam peradaban supremasi hukum. Sayang kita tak pernah berupaya memasukkan prasasti ke khazanah hukum RI. Kita lebih suka menghadapkannya antara prasasti dan hukum. Kepentingan berbenturan saat berhadapan dengan hukum internasional.

Pembukaan UUD 1945 adalah referensi hukum RI, ada lima kata bangsa/kebangsaan. Kelimanya tidak termuat dalam pasal-pasal di batang tubuh UUD hasil amandemen. Misalnya alinea 1, kemerdekaan adalah hak (segala) bangsa. Tak satu pasal pun menunjukkan perlunya pemupukan rasa senasib, ingin bersatu, setanah air, dan satu perangai. Bahkan, pasal 6a (pemilu langsung), antarkita diharuskan saling berhadapan, saling menjatuhkan, dan saling bermusuhan. Masih alinea 1, bangsa ini bersikap, "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan". Pasal-pasal tidak menjelaskan dan merumuskan operasionalisasinya sehingga memberi peluang kepada siapa pun yang berkuasa untuk mengundang penjajah baru guna mengeksploitasi potensi bangsa.

Dua kasus bisa menjelaskan. Lenyapnya Sipadan dan Ligitan (SL) dan MOU Aceh.

Ihwal SL, dari peta dan rambu, wilayah itu jelas di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tetapi, karena dari lurah sampai bupati tidak peduli akan kebangsaan, di sana dibiarkan berdiri hotel dan aneka atribut keimigrasian Malaysia. Proses itu bisa terulang di Ambalat yang masalahnya belum usai. Juga dengan pulau-pulau sekitar Batam yang pasir lautnya menjadi pulau di Singapura.

MOU antara sebagian kecil orang Aceh dan pemerintah pusat tidak menjelaskan hubungannya dengan masyarakat Aceh sebagai bagian bangsa Indonesia. Mereka (atau siapa pun) kecewa kepada pemerintah, bukan kepada bangsa.

Bangsa Indonesia buatan 1928 tak mengenal istilah pemisahan, yang ada hanya senasib, bersatu, setanah air, dan seperangai. Namun, kita belum punya mekanisme untuk mewadahi "kekecewaan berbangsa". Seperti orang Bantul, boleh kecewa terhadap orang Purworejo tetangganya atau Pemerintah DIY/pusat, solusinya bukan merdeka, tetapi musyawarah.

Kita sebaiknya mundur selangkah, gunakan istilah keindonesiaan (mengganti kebangsaan) agar dibahas tiap hari pada semua bidang kehidupan.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo
Pemerhati Masalah Kemasyarakatan

Giliran Korut Mengintimidasi AS

2006-10-18T11:55:00.000+08:00

Maruli Tobing

Tahun anjing banyak membawa sial ketimbang keberuntungan. Pemerintahan Presiden George W Bush ikut mengalaminya.

Jumlah pasukan Amerika Serikat yang tewas maupun cedera di Irak dan Afganistan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keamanan dan ketertiban makin buruk.

Citra AS sebagai negara adikuasa mulai padam. Gertakan militernya tidak lagi menakutkan negara-negara Dunia Ketiga. Iran, misalnya, bertekad meneruskan program nuklirnya. Presiden Sudan, Presiden Letjen Omar Hassan al-Bashir, tetap menolak kehadiran pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Darfur. Al-Bashir tidak peduli kendati Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mengancam "konfrontasi atau kerja sama".

Di forum internasional, Presiden Venezuela Hugo Chavez menyebut Presiden Bush sebagai "Hitler Abad ke-21". Julukan ini meningkat menjadi "iblis" ketika Chavez berpidato di depan Sidang Majelis Umum PBB, 20 September 2006.

Klimaksnya adalah percobaan bom nuklir Korea Utara, Senin (9/10) pagi waktu setempat. Kali ini Washington benar-benar kebakaran jenggot. Segala upaya dilakukan agar Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berat terhadap Korea Utara.

Celakanya, Korea Utara sendiri tidak gentar. Malah balik mengancam, penambahan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara akan dianggap sebagai bentuk pernyataan perang. Pyongyang mengingatkan, jika AS tidak segera menghentikan kasak-kusuk dan permusuhannya, percobaan bom nuklir akan dilakukan kembali.

Lantas, mengapa AS begitu risau terhadap senjata nuklir Korea Utara? Bukankah India dan Pakistan memiliki banyak senjata nuklir?

Poros kejahatan

Washington menuding percobaan bom nuklir Korea Utara sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Korea Selatan dan Jepang, yang merupakan bagian dari pilar ekonomi dunia, menjadi cemas karena Pyongyang akan menggunakan senjata nuklir mengintimidasi negara tetangganya.

Situasi demikian akan mendorong Jepang dan Korea Selatan memproduksi senjata yang sama. Alhasil, lahir ketegangan baru di kawasan Asia Timur, yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi perang nuklir.

Korea Utara melihat dari sisi sebelahnya. Lebih dari setengah abad negara berpenduduk 23,1 juta jiwa ini berada di bawah ancaman bom nuklir AS. Maka, selama ribuan pasukan AS berada di perbatasan Korsel-Korut, pangkalan militer AS di Okinawa (Jepang) dan Guam, pemimpin Korea Utara tidak akan pernah merasa aman.

Washington memang menghendaki situasi tidak nyaman tersebut. Bertahun-tahun AS melancarkan kampanye propaganda untuk mendiskreditkan dan mengisolasi Korea Utara. Konflik yang terjadi di berbagai negara, misalnya, selalu dikaitkan dengan perdagangan senjata Korea Utara. Negara ini juga dituding mensponsori aksi terorisme.

Lebih parah lagi, AS mempropagandakan Pemerintah Korea Utara terlibat dalam bisnis narkoba, uang palsu, dan beragam kejahatan lainnya. Klimaksnya, Presiden George W Bush menyebut Korea Utara bersama Iran dan Irak (di era Saddam Hussein) sebagai "poros kejahatan" dunia.

Sebutan tersebut mengandung makna strategis, yakni perlu pergantian rezim agar dunia aman. Hal yang sudah dilakukan di Irak. Saddam Hussein, yang tadinya pemimpin flamboyan dengan kekuasaan absolut, kini duduk di kursi terdakwa sebagai tontonan rakyat Irak maupun masyarakat internasional.

Nasib Iran sendiri belum pasti. Apalagi kapal induk bertenaga nuklir AS, Enterprise, sedang berlayar menuju Timur Tengah. Kalangan pengamat umumnya berpendapat, AS tidak akan menyerang Iran. Ini karena akan membahayakan posisinya di Irak dan dapat melambungkan harga minyak mentah di atas 100 dollar AS per barrel. Namun, AS tidak akan berdiam diri jika hegemoni nuklirnya sirna di kawasan Timur Tengah.

Pindahkan perang ke AS

Pergantian rezim "poros kejahatan" dunia merupakan agenda utama pemerintahan Presiden George W Bush. Karena dimasukkan dalam kategori perang melawan teror, AS dapat melakukan penyerangan militer lebih dulu. Maka, pergantian rezim di Korea Utara hanya tinggal menunggu waktu.

Namun, situasinya berubah total, termasuk lingkup geopolitik, setelah Korea Utara melakukan percobaan bom nuklir.

"Perang mendatang berbeda dengan perang Korea di masa silam. Kali ini lebih tepat disebut perang AS-Korea karena panggungnya pindah ke daratan AS. Kota-kota besar AS akan berubah menjadi neraka,’’ tulis Dr Kim Myong Chol di Asia Times Online (6/10) beberapa hari sebelum percobaan nuklir Korea Utara.

Kim Myong Chol, penulis sejumlah buku dan dikenal sebagai juru bicara tidak resmi pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Il, mengingatkan AS agar tidak gegabah. Saat ini Republik Demokrasi Rakyat Korea menempati urutan keempat terkuat persenjataan nuklirnya setelah AS, Rusia, dan China.

Korea Utara kini memiliki beberapa tipe bom dan berhulu ledak nuklir, atom, hidrogen, dan neutron. Roket pengantarnya berjarak dekat, menengah, hingga antarbenua, yang dapat menjangkau seluruh kota di AS.

Pernyataan Kim Myong Chol jelas bukan sekadar gertakan. Larry A Niksch menulis dalam North Korea’s Nuclear Weapons Program (Congressional Research Service, Mei 2006), berdasarkan laporan CIA dan intelijen Departemen Pertahanan AS, tahun 1993 saja Korea Utara berhasil memurnikan 12 kg plutonium. Cukup untuk membuat dua bom atom. Jepang mencatat angka lebih tinggi, yaitu 16 kg-24 kg plutonium.

Produksi plutonium Korea Utara diperkirakan bertambah 25 kg-30 kg hingga tahun 2003. Untuk satu bom atom dibutuhkan sedikitnya 6 kg plutonium. Jenderal Leon LaPorte, mantan panglima militer AS di Korea Selatan, mengatakan, Korea Utara memiliki 3-6 bom nuklir sebelum tahun 1994.

Masalahnya menjadi serius bagi AS karena Korea Utara mengembangkan misil antarbenua. Menurut Steven A Hildreth, North Korean Balistic Missile Threat to the United States (Juli 2006), misil bertingkat tiga tipe Taepo Dong-1, yang jangkauannya 1.500-2.500 km, dengan hulu ledak 1.000 kg-1.500 kg, diluncurkan pada 31 Agustus 1998.

Misil tersebut digunakan untuk mengorbitkan satelit pertama Korea Utara. Rudal Taepo Dong-2 diluncurkan pada 6 Agustus 2003, yang dapat menjangkau kota-kota di pantai barat AS.

Menurut Kim Myong Chol, Korea Utara tidak pernah berpikir menggunakan senjata nuklir sebagai alat berunding, kecuali dalam perang melawan AS, musuh utama Korea Utara. Lantas jika dikatakan Jepang dan Korsel menjadi cemas, jelas tidak beralasan. Sebab, selama ini kedua negara di bawah payung sistem pertahanan nuklir AS.

Menurut Kim, Korea Utara sama sekali tidak keberatan jika Jepang dan Korea Selatan memproduksi senjata nuklir. Namun, AS pastilah menolak karena akan kehilangan penghasilan dari "jasa keamanan’’ dan penjualan senjata bagi pertahanan kedua negara.

Dalam bahasa Prof Peter Hayes (2006), pakar Korea Utara, Pyongyang sebagai musuh Washington mengakhiri hegemoni nuklir AS. Dengan sendirinya kepemimpinan AS akan melorot di Asia Timur.

Perkiraan Peter Hayes tidak meleset. Korea Utara yang tampil dengan sosok baru kini berbalik mengintimidasi AS. Satu-satunya negara yang berani mengancam akan menjadikan kota-kota AS sebagai panggung neraka perang.

Lantas, apakah diplomasi "kapal perang’’ AS di Asia akan berubah menjadi "macan kertas’’?

Rahasia Amerika Borong Nobel Sains

2006-10-18T11:51:00.000+08:00

Ninok Leksono

Gegap pengumuman pemenang Nobel sepanjang dua pekan pertama Oktober usai sudah. Adidaya Amerika Serikat tak berharap pada Nobel Perdamaian, sebagaimana ia juga melupakan Nobel Sastra. Akan tetapi, untuk Nobel Ekonomi dan terlebih-lebih Nobel sains (Fisika, Kimia) serta Kedokteran, AS boleh berbangga. Malah bisa dikatakan, tradisi AS untuk menyapu bersih Nobel sains makin kuat karena tahun ini, dari tiga hadiah yang pertama kali diumumkan, kelima pemenangnya warga AS. Masuk akal kalau orang lalu bertanya di mana ilmuwan Eropa? Di mana ilmuwan Jepang? Dua kubu yang terakhir ini juga bukannya kelas ringan dalam kiprah sains.

Sebaliknya, para anggota Komite Nobel di Swedia menyatakan tidak heran apabila Nobel sains disapu oleh Amerika Serikat (AS). Gunnar Oquist, Sekretaris Tetap Akademi Ilmu Pengetahuan Swedia yang menjadi pengawas pemberian Nobel sains, seperti dikutip kantor berita Associated Press, 4 Oktober lalu, mengatakan, Eropa ketinggalan jauh dibandingkan dengan AS dalam soal pendanaan dan ambisi ilmiah.

"Eropa seharusnya punya ambisi untuk beroperasi pada level yang sama dengan AS dalam soal penemuan baru," ujar Oquist. Semua terpulang kepada politisi Eropa untuk memikirkan hal itu dan melakukan sesuatu (untuk memperbaikinya). Kalau dalam tempo 25 tahun Eropa bisa memberikan pendanaan memadai guna mengimbangi AS dalam riset dasar, Oquist yakin mereka bisa mencapai level setara.

Prestasi AS memang sangat mengagumkan karena jarang sekali mereka kehilangan penghargaan Nobel di bidang sains. AS tidak mendapat, atau berbagi, Nobel Kimia terakhir kali adalah tahun 1991, yaitu ketika Richard Ernest dari Swiss memenanginya untuk kontribusi terhadap pengembangan spektroskopi resonansi magnetik nuklir resolusi tinggi.

Sebelum tahun 2006, orang masih ingat bagaimana AS menyapu bersih Hadiah Nobel Fisika, Kimia, dan Kedokteran pada tahun 1983, yaitu ketika Subramanyan Chandrasekhar dan William A Fowler berbagi Nobel Fisika, Henry Taube memenangi Kimia, dan Barbara McClintock memenangi Kedokteran. Tahun itu juga Gerard Debreu memenangi Nobel Ekonomi.

Pada tahun 2004, tujuh dari 10 pemenang Nobel sains berkewarganegaraan AS, sementara untuk tahun 2005 pemenang dari AS adalah lima dari 10.

Kelimpahan sains

Selain jumlah ilmuwan kelas dunia, AS juga kelimpahan sains. Lihatlah aneka bidang yang ditampilkan para pemenang tahun ini. Di bidang Kedokteran, Andrew Fire dan Craig Mello menemukan cara hebat meredam efek gen spesifik, cara yang bisa digunakan untuk memerangi berbagai penyakit, mulai dari kanker hingga AIDS. Dalam Fisika, John Mather dan George Smoot menang untuk karya yang meneguhkan Teori Dentuman Besar—teori yang menjelaskan bagaimana alam semesta tercipta—dan dengan itu juga memperdalam pemahaman mengenai asal-usul galaksi dan bintang-bintang. Sementara itu, di bidang Kimia, Roger Kornberg mendapat penghargaan atas jasanya mempelajari bagaimana sel mendapatkan informasi dari gen untuk memproduksi protein, satu proses yang bisa memberi pemahaman lanjut dalam upaya mengalahkan kanker dan memajukan riset sel induk (stem cell).

Kornberg, yang ayahnya juga berbagi Nobel Kedokteran tahun 1959, punya pendapat mengenai fenomena pemenang Nobel asal AS. Menurut dia, selain dana penelitian yang melimpah, di AS memang telah berdiri kelembagaan (establishment) ilmiah yang berukuran besar.

"Seperti Anda tahu, di tempat lain juga banyak ilmuwan luar biasa…, tetapi jumlah (ilmuwan istimewa) di Amerika jauh lebih banyak lagi," ujar Kornberg.

Anggota Komite Nobel Kimia, Anders Liljas, memberi penjelasan bahwa keputusan menganugerahi Kornberg Hadiah Nobel Kimia 2006 merupakan contoh dari apa yang yang ia sebut kelebihan AS dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Sebab, Kornberg bisa melakukan riset ilmiahnya selama satu dasawarsa tanpa didesak menerbitkan penemuannya sesegera mungkin.

"Sistem pemberian hibah (riset) yang memungkinkan peneliti dapat bertahan melakukan pekerjaan ilmiah tanpa hasil yang dipublikasikan untuk kurun waktu begitu lama jelas tidak kami miliki di Swedia, dan boleh jadi juga di negara-negara lain," tutur Liljas. Ia pun menyimpulkan bahwa bisa mendapatkan pendanaan riset yang baik merupakan bagian yang sangat penting (bagi dihasilkannya karya ilmiah berkualitas tinggi sekelas Nobel).

Kreativitas

Satu faktor lain yang disinggung Liljas adalah bahwa universitas di AS sering lebih memiliki "lingkungan universitas kreatif" dibandingkan dengan universitas di negara lain.

"Kreatif artinya orang (ilmuwan) banyak berinteraksi satu sama lain, berbicara satu sama lain. Anda tidak bekerja terpisah seperti pertapa," kata Liljas.

Kreativitas. Tampaknya itu unsur yang paling banyak disebut manakala membahas keunggulan AS. Dulu, ketika melihat kejayaan Jepang di dekade 1980-an, orang sempat membanding-bandingkan apakah raksasa Asia ini sudah setara dengan AS, khususnya di bidang teknologi dan karya ilmiah. Dari riset di bidang pendidikan, rupanya Jepang hanya unggul untuk pendidikan sampai tingkat SMA, sedangkan tingkat universitas, sistem Jepang tidak menunjang berkembangnya pemikiran inovatif, apalagi kreatif. Hal itu menjelaskan mengapa, meski penduduknya besar dan terdidik baik, sampai pertengahan tahun 1980 Jepang baru memenangi empat Hadiah Nobel sains, sementara saat itu AS sudah memenangi 162 (dari survei The Economist, 23/8/86).

Ringkasnya, Barat menyimpulkan Jepang yang hebat itu hanya bersandar pada kemampuan mengasimilasi, mengadaptasi, dan menyempurnakan know-how asing. Perusahaan Jepang punya kemampuan tinggi untuk inovasi teknologi terapan yang digerakkan pasar dan peningkatan proses produksi, tetapi kreativitas di bidang ilmu dan teknologi dasar absen dari pengetahuan bangsa Jepang (keunggulan inovasi Jepang masih dibanggakan, antara lain dalam tulisan Paul Herbig dan Frederick Palumbo, Innovation-Japanese Style di Jurnal Industrial Management & Data System, 1996).

Tentu saja, meski bukan di ranah Nobel, Jepang adalah bangsa besar, yang dalam bidang teknologi—di luar pertahanan, angkasa luar, dan komunikasi—sudah menjadi kampiun yang setara dengan AS.

Bangsa Indonesia layak prihatin karena dana risetnya hanya (tinggal) 0,18 persen produk domestik bruto. Filipina yang merana saja mengalokasikan 7.400 dollar AS per peneliti per tahun, sementara Indonesia yang diandaikan jauh lebih kaya hanya mampu menyediakan 700 dollar AS per peneliti per tahun, sekitar sepersepuluhnya. Anggaran penelitian dari APBN itu menjadi pilar 70 persen penelitian di Indonesia.

Sekarang banyak disemaikan calon ilmuwan melalui program Olimpiade Sains. Dari program tersebut, tampak bakat menonjol. Namun, jalan menuju Nobel adalah jalan yang jauh lebih kompleks, mencakup kultur, mencakup lingkungan sosial kemasyarakatan, serta mencakup pula iklim dan pendanaan yang didukung oleh pemerintah dan dunia swasta.

Setelah menengok ke berbagai penjuru, tampak bahwa dewasa ini AS adalah satu-satunya bangsa yang sosoknya tinggi menjulang dalam jagat sains.

Dunia Ketiga Terharu

2006-10-17T14:37:00.000+08:00

Nobel Perdamaian untuk Yunus
Oleh Tjuk K. Sukiadi

Hadiah Nobel paling bergengsi, yakni Nobel Perdamaian, jatuh kepada Prof Dr Muhammad Yunus, guru besar Universitas Dakka Bangladesh. Ini sungguh prestasi raksasa dari tokoh yang menjadi pelopor kredit mikro itu.

Tidak mengherankan, sorak sorai serta rasa bangga bercampur haru melanda hati seluruh warga Bangladesh, bahkan seluruh rakyat dunia ketiga. Buktinya, ikhwan saya DR Daniel Rosyid, dekan Fakultas Perkapalan ITS, Minggu kemarin menumpahkan keharuannya melalui SMS yang disebarkan ke mana-mana.

Keharuan tersebut sangat tulus. Apalagi, Bangladesh adalah negeri yang masuk kategori dunia ketiga. Sebagian besar penduduknya muslim yang saat ini lagi menunaikan ibadah puasa. Hal itu seakan merupakan proksi Lailatul Qadar yang dilimpahkan Allah SWT kepada bangsa yang lebih miskin ketimbang bangsa Indonesia tersebut.

Paling tidak, ada kebanggaan yang murni di lubuk bangsa Bangladesh karena putra terbaiknya diakui dunia sebagai pelopor kredit bagi orang miskin yang jumlahnya lebih dari 7 juta orang.

Bukan Konsep Baru bagi Indonesia

Prinsip kredit mikro Grameen Bank adalah tanggung renteng antaranggota kelompok yang mendapatkan kredit dipadukan dengan penanaman disiplin tinggi di kalangan anggota dengan "atribut ritual" yang ditanamkan untuk menumbuhkan solidaritas dan disiplin.

Harus diakui, Muhammad Yunus membuktikan diri sebagai pejuang yang mempunyai visi, objektif, strategi, taktik, dan aksi yang dilaksanakan secara amanah dan istikamah selama 30 tahun lebih. Inilah yang menjadi kunci fundamental keberhasilannya.

Mengapa hal itu perlu digaris bawahi? Sebab, di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, sudah ada kegiatan di bidang perkoperasian yang menerapkan prinsip tanggung renteng di antara anggota kelompok yang menerima kredit dari koperasi.

Nyonya Sjafril, istri seorang dokter di Malang, telah mendahului Yunus ketika pada dasawarsa 1960-an membentuk koperasi di kalangan wanita dengan prinsip tersebut. Awalnya, hal itu berkembang cepat. Kemudian, karena kurangnya unsur amanah dan istikamah dari pengurus tertentu, "bayi kesayangan" Bu Sjafril terpaksa tinggal kenangan sejarah.

Di Surabaya koperasi Setia Bhakti Wanita yang dipelopori Nyonya Yoos Lutfi -kebetulan dia keponakan Bu Sjafril- menerapkan prinsip-prinsip yang sama dan hingga saat ini terus berkembang dengan lumayan. Meski, beberapa saat lalu pendiri utamanya sudah tidak aktif sebagai pengurus. Kita harus akui bahwa untuk ukuran Indonesia, Koperasi Setia Bhakti Wanita sangat sukses karena keanggotaannya mencakup 10 ribu orang lebih dengan omzet usaha sekitar Rp 500 miliar, mungkin lebih.

Namun, kita juga harus akui bahwa sukses itu bukan bandingan dari Grameen Bank di Bangladesh. Bukan hanya jumlahnya yang lebih dari 500 kali lipat dan menjadi suatu gerakan nasional yang memukau dunia ketiga, yang lebih mengharukan adalah "daya rengkuhnya" kepada masyarakat miskin yang tingkat kemiskinannya lebih jelek dibandingkan anggota Koperasi Bhakti Wanita.

The untouchable poor menjadi touchable berkat kiprah Grameen Bank. Seperti koperasi SBU, kredit yang mereka kembangkan tanpa agunan. Jaminannya adalah "solidaritas tanggung renteng". Terbukti, kredit macetnya dapat dikatakan hampir nihil atau bahasa kerennya highly negligible.

Kendala di Indonesia

Pertanyaan yang sering diajukan bangsa kita adalah kapan akan datang zaman yang memberikan kebaikan dan kesejateraan kepada banyak pihak, syukur-syukur kalau berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Biasanya, mereka minta dijawab berapa lama atau berapa tahun lagi?

Sambil bergurau, kita akan mengatakan bahwa hingga kiamat sekalipun, tidak akan datang zaman semacam itu. Kecuali, kita percaya akan adanya "Ratu Adil" yang kita harapkan datang beneran, entah kapan.

Hingga saat ini, di Indonesia tidak ada tokoh nasional sekaliber Yunus yang begitu amanah dan istikamah berjuang dengan menenggelamkan diri secara all-out dalam mewujudkan gagasan yang diyakini. Jangka waktu 30 tahun bukan waktu yang pendek.

Kita di zaman Orba pernah berwacana tentang Rencana Pembangunan 25 Tahunan. Namun, karena para pemimpin kita tidak punya karakter seperti Yunus, kerangka landasan untuk dipakai tumpuan tinggal landas ternyata telah amblas dan membuat perekonomian Indonesia tertinggal di landasan. Indonesia yang membangun perekonomian lebih dahulu dari Tiongkok sekarang berharap belas kasihan dan kehadiran investor Tiongkok.

Salah satu kendala yang lebih eksplisit di bidang perkreditan mikro di Indonesia adalah menggejalanya moral hazard. Dimulai dari para Konglomerat yang menular dangan cepat ke lapisan grass root. Selain itu, program pengentasan kemiskinan yang di dalamnya ada skema kredit mikro senantiasa kental dengan misi politik.

Kalau kemarin politik Orba, sekarang itu berubah menjadi politik partai yang sedang berkuasa atau yang paling kentara adalah bagian dari kampanye pejabat yang ingin menang dalam pilkada. Rakyat yang sudah lama dibodohi tentu tidak benar-benar bodoh. Mereka manfaatkan dalam konotasi negatif program-program kredit mikro yang jumlah dan volumenya jauh lebih besar daripada kredit mikro model Grameen Bank. Terciptalah budaya moral hazard di kalangan si kecil.

Maraknya moral hazard semakin menghebat karena banyak pejuang yang mengklaim memperjuangkan rakyat kecil dalam berbagai forum dan media membenarkan wong cilik untuk tidak perlu membayar utang mereka yang kecil dengan alasan para konglomerat hitam juga telah ngemplang ratusan triliun uang negara. Tidak mengherankan, nonperforming loan di bank-bank dan BPR kita, termasuk yang syariah, jauh dari ideal. Agunan menjadi satu-satunya perlindungan utama bagi perbankan Indonesia.

Hal lain yang sangat disayangkan bahwa sistem pinjaman tanggung renteng tanpa agunan di Indonesia tidak mampu menjadi "gerakan nasional" yang dengan gegap gempita dan bertumpu kepada kemampuan profesional-jati diri yang secara simultan dapat menumbuhkan kembali rasa percaya antaranggota. Lalu, berlanjut pada rasa percaya di antara masyarakat dan bangsa.

Masihkah Ada Peluang?

Kalau kita pesimistis, dengan jujur kita harus menjawab bahwa peluang untuk mengentaskan kemiskinan secara fundamental bagi bangsa Indonesia semakin menipis.

Banyak program yang dicanangkan sejak zaman Orde Baru, tapi diragukan keefektifannya. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Pengangguran di kalangan generasi muda (makin banyak yang berpendidikan) bertambah besar.

Lalu, masihkah kita punya harapan? Kita sekarang harus berpaling kepada generasi baru pemimpin bangsa yang sangat cendekia, profesional, dan punya banyak teman dengan jaringan nasional serta konon lagi naik daun karena ikut berkuasa bersama SBY-Kalla.

Dengan modal nasional puluhan ribu pemimpin semacam itu, tidak selayaknya kita pesimistis. Bangsa Indonesia punya alasan untuk tetap optimistis, asalkan mereka bisa mengikuti "Muh. Yunus Way!"

Mengambil oper darma "memikul tugas sejarah" dengan menjadi panutan bangsa yang selalu amanah dan istikamah serta berusaha terus menyalakan terang di setiap rumah orang miskin dan memberi harapan kepada mereka yang putus asa.

Prof Dr Tjuk K Sukiadi, dosen FE Unair serta komisaris BPR Syariah Baktimakmur Indah

Sejahtera dan Damai

2006-10-17T14:23:00.000+08:00

Iman Sugema
Inter CAFE, Institut Pertanian Bogor

Komite Hadiah Nobel akhirnya mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan yakni memberikan Nobel untuk bidang perdamaian kepada seorang ekonom yang bernama Muhammad Yunus dari Bangladesh. Dikatakan mengejutkan karena biasanya hadiah ini lebih kerap dianugrahkan kepada mediator perdamaian dan aktivis HAM. Selain itu, apa yang dikerjakan Profesor Yunus sama sekali tak ada kaitan langsung dengan perdamaian.

Yunus adalah seorang ekonom yang membidani Grameen Bank, sebuah lembaga keuangan yang menyalurkan kredit mikro kepada penduduk miskin terutama perempuan. Tak ada ide yang begitu revolusioner yang dibuahkannya. Yunus sendiri mengakui bahwa ia hanya menerapkan hal-hal yang sangat sederhana. Yang menjadi revolusioner adalah dampak dari gerakan yang dimotori Yunus terhadap kehidupan kaum papa. Selama seperempat abad lebih, ia dan teman-temannya menggugah dunia dalam memerangi kemiskinan melalui tindakan nyata dan bukan konsep yang muluk-muluk.

Pertanyaannya kemudian adalah apa yang membuat Yunus menjadi sangat spesial sehingga mengalahkan kandidat lain yang justru secara langsung berkutat dengan masalah perdamaian? Apa hubungan kemiskinan dengan perdamaian? Kenapa Yunus tidak dihadiahi Nobel di bidang ilmu ekonomi? Berikut ini, mungkin merupakan beberapa catatan penting yang bisa menjawab pertanyanan di atas.

Pertama, kesejahteraan hampir selalu berdampingan dengan kedamaian. Itulah sebabnya kita selalu menyatukan kedua kata tersebut, damai sejahtera. Kesejahteraan tak akan pernah tercipta tanpa adanya perdamaian. Kedamaian tak punya arti apa-apa tanpa kesejahteraan. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan adalah merupakan bagian dari memaknai sebuah perdamaian.

Amartya Sen - pemenang Nobel ekonomi - menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah bentuk keterbelengguan (unfreedomness). Walaupun diberikan demokrasi dan kebebasan yan seluas-luasnya, orang miskin tak akan mampu menikmatinya. Mereka terbelenggu oleh himpitan kehidupan. Persoalannya, mereka tak memiliki kemampuan untuk mentransformasikan demokrasi menjadi kesempatan ekonomi.

Selain itu, fakta empiris juga menunjukan bahwa konflik horizontal dan pemberontakan lebih sering terjadi di negara-negara miskin. Kemiskinan rupanya banyak terkait dengan tindakan kekerasan. Konflik di negara yang demokratis dan sejahtera menjadi lebih terkelola. Sebaliknya, di negara miskin sering terjadi secara berkepanjangan dan tidak mudah diselesaikan.

Hal ini menimbulkan sebuah paradigma baru yakni pendekatan kesejahteraan akan mampu menciptakan perdamaian di dunia ini, walaupun tak bisa dijamin seratus persen. Kesejahteraan merupakan common interest bagi individu maupun kelompok yang hidup di suatu negara. Jika common interest ini tidak bisa terwujud atau hanya dinikmati oleh sebagian pihak saja, maka akan timbul luka sosial yang dalam.

Kedua, Yunus telah menunjukan bahwa tanggung jawab mengatasi masalah kemiskinan tidak hanya ada di pundak pemerintah. Semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya. Peranan pemerintah di Grameen Bank relatif sangat minimal. Grameen Bank lebih mirip sebuah gerakan swadaya masyarakat dari pada sebuah lembaga keuangan formal pada umumnya.

Yunus telah bisa menunjukan bahwa sesama orang miskin sekalipun bisa saling membantu. Penduduk miskin dimandirikan untuk bisa menolong dirinya sendiri dan menolong tetangganya. Dalam pandangan Yunus tidak ada dikotomi antara kaya dan miskin. Tak penting juga apakah orang kaya akan secara sukarela 'membantu' kelompok miskin. Bagi Yunus yang terpenting adalah bagaimana memerdekakan orang dari kemiskinan. Dalam kacamata Yunus, isu terpenting adalah kemiskinan absolut dan bukan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif hanya menjadi relevan ketika kemiskinan absolut sudah teratasi.

Ketiga, memerangi kemiskinan adalah sebuah pekerjaan besar yang perlu dilakukan secara sistematis dan konsisten. Terlalu banyak dari kita yang meremehkan ide dasar Grameen Bank yang teramat sederhana. Ya, memang betul idenya sangat sederhana dan tak sulit untuk difahami. Tetapi yang tersulit adalah melaksanakan ide tersebut dalam jangka waktu yang lama dan mentransformasikannya menjadi sebuah gerakan sosial. Dengan cara ini dua hal bisa tercapai sekaligus: 1) penduduk miskin dapat tertolong dan 2) upaya tersebut tidak menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah.

Bisa kita sarikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak harus memakai duit pemerintah. Yang terjadi di Indonesia justru sangat menyedihkan. Uang pemerintah dihabiskan untuk membiayai berbagai macam program anti kemiskinan dan bahkan sebagiannya dibiayai dari pinjaman luar negeri, tapi tetap saja kemiskinan tak tertangani dengan baik. Sudah uang habis dan malah kemiskinan bertambah.

Sudah saatnya kita mengambil pendekatan non-konvesional. Yunus telah menunjukan bahwa pengentasan kemiskinan dapat ditempuh melalui gerakan sosial yang bersifat masal. Pembangunan juga pada intinya adalah menggerakan masyarakat untuk melakukan pembangunan. Tampaknya inilah yang kurang kita sadari di era reformasi ini. Hampir tak ada program ekonomi yang mampu menggerakan masyarakat. Setiap saat kita mengeluh dan pesimis terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah.

Sebagai penutup, Yunus bukanlah ekonom yang canggih dalam berteori. Tetapi ilmunya menjadi lebih bermanfaat dibanding profesor ekonomi paling beken di dunia. Apakah ekonom Indonesia siap menyusul?

Setelah IMF Pergi

2006-10-13T12:00:00.000+08:00

Oleh Yuliani Yunindri

Akhirnya, spirit pemerintah memandirikan ekonomi bukan lagi sekadar retorika. Keputusan Bank Indonesia melunasi sisa utang beserta bunganya, USD3,2 miliar, kepada Dana Moneter Internasional (IMF) merupakan indikasi semangat tersebut.

Keberanian itu sekaligus kabar gembira rakyat Indonesia melepaskan diri dari jeratan utang IMF. Dirasa menjerat, karena IMF begitu ketat mengatur ekonomi Indonesia sebagai imbalan atas pinjamannya, seperti menutup 16 bank, kebijakan uang ketat membuat suku bunga meroket dari 20 persen menjadi 300 persen pada September 1997.

IMF menetapkan sekitar 130 persyaratan saat membantu memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis ekonomi pada 1997-1998. Seluruh persyaratan itu tertuang dalam letter of intent yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus pada 15 Januari 1998. Akibatnya, negeri ini harus tunduk sepenuhnya pada keinginan IMF yang menganut paham ekonomi pasar bebas. Paham itu melumpuhkan kemandirian ekonomi nasional.

Manfaat

Pelunasan utang kepada IMF mendatangkan sedikitnya dua manfaat. Pertama, pembayaran sisa bunga utang pada akhir 2006 hanya USD 21,5 juta dari seharusnya USD 22 juta. Maka, terjadi penghematan USD 500.000.

Dengan mempercepat pembayaran utang, pemerintah dapat menghemat pembayaran bunga sekitar USD 370 juta per tahun. Mengingat utang kepada IMF seharusnya berakhir pada 2010, terjadi penghematan USD 1,48 miliar. Dana ini sangat berarti bila digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, atau peningkatan mutu kesehatan rakyat.

Kedua, Indonesia tak berada lagi dalam post monitoring program. Artinya, negeri ini membangun perekonomiannya dengan utang yang lebih kecil sehingga mulai muncul kemandirian. Namun, keputusan mempercepat pelunasan utang itu perlu didukung oleh sejumlah langkah konsisten dengan memanfaatkan seluruh potensi demi masa depan ekonomi yang lebih baik.

Langkah

Selama ini pemerintah berutang karena alasan perkembangan kerangka ekonomi makro dan kenaikan kebutuhan pendanaan untuk pendidikan, infrastruktur, PLN, dan angka defisit PDB.

Bila berniat mengonsolidasikan plafon utang, pemerintah harus mengubah gaya manajemen utang. Caranya, pertama, membatasi defisit anggaran belanja sebagai langkah awal membangun kemandirian. Membatasi defisit merupakan cambuk bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.

Menggali potensi pembiayaan lebih baik daripada hanya menerima bantuan negara kaya, maju, atau sahabat. Caranya, pemerintah menggunakan mekanisme pembiayaan baru (refinancing), seperti penerbitan surat utang dalam negeri dan luar negeri.

Penerbitan surat utang itu mendorong pemerintah lebih menyempurnakan berbagai kebijakan ekonomi dan tidak berbuat gegabah karena selalu dikontrol oleh pasar. Pemerintah tidak mau kehilangan kepercayaan pasar.

Namun, di balik kepercayaan pasar tersebut, utang di pasar uang internasional sangat berisiko. Sebab, tingkat dan kecepatan perubahan bisa terjadi sekonyong-konyong, baik menyangkut skema pembayaran maupun kalkulasi harganya.

Kedua, telah tiba saatnya menanggalkan sudut pandang normatif, bagaimana Indonesia melakukan apa yang seharusnya diambil dan apa yang tidak seharusnya dilaksanakan berkaitan dengan utang. Argumentasi klasik, seperti perlunya melanjutkan upaya reformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, hingga upaya terus-menerus terhadap perbaikan iklim investasi, tak perlu dikumandangkan.

Saatnya utang dilandaskan pada kebutuhan konkret, mendesak, dan prioritas bagi pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dasar rakyat. Utang juga harus digunakan sangat efektif. Ini mengingat beban pembayarannya sudah sangat memberatkan anggaran pemerintah.

Utang Indonesia memang sudah menjerat, bahkan arus dana dari utang dan pembayaran cicilannya telah berbalik. Yang paling berat menanggung beban ini adalah rakyat karena utang sekarang dibayar dengan pajak.

Kemampuan anggaran negara, sekalipun penerimaan pajak terus meningkat, belum cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan anggaran. Ini disebabkan begitu besarnya beban utang yang diciptakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Jadi, persoalan utang sudah menjadi lingkaran setan yang ruwet. Utang baru selalu dibutuhkan untuk menambal lubang defisit anggaran, yang dibutuhkan guna membiayai pembangunan dan membayar utang-utang lama. Ringkasnya, pemerintah dipaksa terus menciptakan utang baru untuk membayar utang lama. Begitu seterusnya.

Ketiga, fokus penggunaan pinjaman, mau tak mau, menjadi diprioritaskan untuk membiayai sebagian besar pembangunan infrastruktur, jalan, dan transportasi. Karena itu, dimungkinkan dilaksanakan studi kebijakan demi mendapatkan saran-saran tepat penentuan prioritas dan kemanfaatan strategis.

Peningkatan kapasitas pemerintah melaksanakan proyek menjadi penting dalam kerangka pengawasan penggunaan utang sehingga potensi korupsi diminimalkan. Sisi pengawasan menjadi prioritas karena pihak donor kian tegas menyikapi korupsi. Tidak bisa ikut dalam proyek menjadi sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindak korupsi.

Celakanya, berdasar catatan Bank Pembangunan Asia (ADB), hampir separo perusahaan yang di-blacklist karena terbukti melakukan korupsi berasal dari Indonesia.

Padahal, Indonesia merupakan negara pengutang terbesar ke ADB, yakni USD 20,7 juta periode 1999-2005. Di pertemuan CGI 2006, ADB memberikan utang baru kepada Indonesia sebesar USD 900 juta.

Itulah konsekuensi yang setiap tahun kita hadapi bila tak cermat mengelola utang. Pemerintah tak bisa berbuat banyak bila terus mengandalkan kucuran utang. Posisi itu memiskinkan pilihan dan menyakitkan. Dampaknya, upaya untuk meningkatkan rasio anggaran pendidikan hingga 20 persen dari total APBN pun gagal karena uang pajak wajib disisihkan untuk membayar utang. Semoga, IMF benar-benar pergi dan tak kembali lagi.

Yuliani Yunindri PhD, memperoleh doktor moneter-keuangan dari Leeds University, Inggris

Merdeka dari Utang IMF

2006-10-13T11:58:00.000+08:00

Dr. Andi A. Mallarangeng

Hampir semua kita pernah berutang. Ada yang utangnya sedikit, ada yang utangnya banyak. Ada yang berutang sebentar, ada yang berutang terus-menerus. Ada pula yang bangkrut karena utang, tapi ada juga yang bisa melunasi utang.

Mengutang di warung lalu dibayar sesudah gajian, sudah biasa. Selama gaji lebih besar dari utang, tidak masalah. Berutang untuk kredit motor atau mengambil kredit perumahan rakyat, itu lumrah, selama pendapatan lebih besar dari cicilan. Berutang ke bank untuk kredit usaha, sudah umum. Selama usaha berjalan lancar, cicilan dan bunganya bisa dibayar, no problem. Malah untung besar bisa didapat. Yang jadi masalah jika besar pasak dari pada tiang. Lama-lama, modal dimakan. Kalau utang sudah lebih besar dari modal, itu celaka. Sedikit saja ada gangguan, usaha dan ekonomi keluarga lantas jatuh bangkrut.

Yang menjengkelkan, jika pihak yang memberi utang mau ikut mengatur bagaimana kita menggunakan uang utangan. Boleh mengutang tapi harus begini dan tidak boleh begitu. Walau menjengkelkan, kadang-kadang tidak ada pilihan sebab kita sudah tak bisa hidup tanpa utang. Tangan di atas yang menentukan, tangan di bawah tinggal menerima.

Negara juga sering kali perlu mengutang. Rakyat ingin pembangunan yang cepat dan pelayanan yang menyeluruh, bahkan subsidi untuk banyak hal. Tapi soal bayar pajak, nanti dulu. Hasilnya, dana pemerintah tidak pernah cukup untuk membangun, melayani dan menyubsidi semua yang diinginkan rakyat. Lalu negara mengutang kepada negara-negara donor, badan-badan internasional, atau pun jual Surat Utang Negara. Dalam keadaan krisis sumber utang yang selalu tersedia adalah lembaga yang bernama International Monetary Fund (IMF).

IMF selalu populer karena tersedia setiap saat dan bunganya murah. Persoalannya, berutang pada IMF ada syarat-syaratnya yang sering disebut condisionalities. Di situ diatur apa yang harus dilakukan oleh negara pengutang, yang dituangkan dalam Letter of Intent (LoI). Ini yang sering kali jadi masalah, karena LoI berisi resep-resep IMF untuk keluar dari krisis. Resep itu kadang tidak manjur, tetapi dipaksakan dan kemudian menimbulkan masalah. Bahkan, ketika kita sudah keluar dari program IMF, masih ada juga persyaratan yang disebut post program monitoring.

Karena itu, ketika pemerintah memutuskan untuk membayar lunas seluruh utang kita kepada IMF minggu lalu, sejumlah USD 7,8 milyar, dada terasa lega dan berdiri terasa lebih tegak. Ini ungkapan perasaan yang bangga. Siapa saja yang pernah berutang di warung, pada keluarga dan sahabat, bank atau pun tengkulak pastilah merasa lega dan bangga ketika utangnya bisa terbayar lunas.

Jangan salah sangka, utang kita belum lunas semua. Tetapi secara keseluruhan utang kita makin lama makin menurun persentasenya dibandingkan dengan PDB kita. Artinya, proporsi utang kita makin lama makin menurun dibandingkan dengan pendapatan kita. Tahun 2001, stok utang pemerintah 74,7% terhadap PDB. Tahun 2005, stok utang pemerintah turun menjadi 48,0 % terhadap PDB. Dengan pelunasan utang IMF ini diharapkan prosentasenya terhadap PDB menurun mendekati 40 %.

Sementara itu, cadangan devisa kita terus bertambah dari USD 36,3 milliar pada tahun 2004, menjadi USD 43 milliar pada akhir tahun 2006. Sebuah trend yang baik untuk makin merdeka dari utang. Bravo!

Korut Siap Perang dengan AS

2006-10-12T13:39:00.000+08:00

Tambahan Sanksi Bakal Dilawan Serangan Militer

SEOUL - Korea Utara (Korut) menyatakan siap melakukan pembalasan fisik jika Amerika Serikat (AS) melanjutkan tekanan kepada negara komunis itu.

"Jika AS tetap melanjutkan kecaman dan tekanannya ke kami, kami akan mendeklarasikan perang dan siap dalam serangkaian pembalasan secara fisik," bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip dari kantor berita KCNA (Korean Central News Agency) kemarin.

Dalam pernyataan resmi pertama sejak klaim uji bom nuklirnya sukses Senin lalu itu, Menlu Korut tidak memerinci balasan fisik apa yang disiapkan dalam menghadapi sanksi militer yang diusulkan AS kepada Dewan Keamanan PBB.

"Meskipun kami menggunakan hak uji coba nuklir AS, keinginan untuk memuwujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea melalui dialog dan negosiasi tak berubah," lanjut Menlu Korut. "Kami siap kedua-duanya, dialog dan konfrontasi," lanjutnya.

Menlu Korut menegaskan bahwa uji coba nuklir sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan bersama dalam perundingan enam negara pada 19 September tahun lalu.

Dalam pernyataan saat itu, Korut setuju mengubah proyek nuklirnya untuk kepentingan pengadaan energi, keuntungan diplomatis, dan jaminan keamanan.

Saat komunitas internasional sibuk merumuskan sanksi kepada Korut atas uji coba bom nuklir pertama, kemarin mencuat kekhawatiran bahwa Korut sudah melaksanakan uji bom nuklir kedua. Sejumlah media Jepang menyebutkan, pemerintah mendeteksi getaran-getaran yang mencurigakan di Jepang Utara. Pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang membenarkan bahwa pemerintah tengah meneliti kemungkinan ada uji coba bom nuklir kedua.

Badan Meteorologi Jepang melaporkan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 6 skala Richter mengguncang wilayah utara Jepang. Namun, Juru Bicara Badan Meteorologi Jepang Yukuhiro Watanabe mengatakan, guncangan itu berbeda dengan laporan tentang getaran yang tertangkap di wilayah Korut.

Pemantau geologi AS dan Korea Selatan (Korsel) menyebutkan, tidak ada aktivitas seismik baru yang terdeteksi di wilayah Korut.

"Tidak ada sinyal dari Korut, bahkan yang kecil pun," ujar Chi Heon-cheol, direktur Pusat Riset Gempa Bumi di Seoul. Hal yang sama dikatakan pejabat Lembaga Survei Geologi AS Rafael Abreu. "Tidak ada aktivitas apa pun dalam dua jam terakhir," katanya. Abreu mengatakan, institusinya bisa mendeteksi sebagian besar getaran apabila memiliki kekuatan di atas 3,5 skala Richter.

Sejumlah kalangan memperkirakan, Pyongyang mungkin akan melakukan beberapa uji coba nuklir lagi. Pasalnya, uji coba yang pertama diyakini gagal setelah ledakan yang ditimbulkan tidak besar. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengaku belum menerima konfirmasi tentang uji coba nuklir Korut itu. Pernyataan serupa juga disampaikan Gedung Putih.

Kendati demikian, kekhawatiran kawasan Asia tetap terlihat jelas sebagaimana diungkapkan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer. Menurut dia, Australia sangat khawatir Korut akan menggelar uji coba nuklir kedua dalam waktu dekat.

Mengantisipasi pembalasan dalam bentuk serangan dari Korut, Menteri Pertahanan Korsel Yoon Kwang-ung menyatakan, Seoul akan menambah pasokan persenjataan konvensional ke perbatasan. "Meskipun Korut terang-terangan akan menggunakan nuklirnya, kami tetap percaya dengan kemampuan senjata konvensional kami dalam jumlah besar. Kami tidak pernah ada keinginan melanggar prinsip denuklirisasi," ujar Kwang-ung dalam pidato di hadapan Parlemen kemarin.

Sikap percaya diri Korsel tersebut tidak lepas dari jaminan perlindungan dari AS. Kepala Pasukan AS di Korsel Jenderal B.B. Bell menyatakan, pasukan AS selalu dalam kondisi siap siaga mengantisipasi semua kemungkinan. "Pasukan aliansi siap menghadap agresi (dari Korut). Jika agresi mereka gagal, kami siap menyerang balik," tegas Bell. "Pasukan AS sudah terlatih, baik dalam konfrontasi nuklir, biologi, maupun ancaman senjata kimia," ujarnya.

Sekitar 29.500 pasukan AS ditempatkan di Korsel sejak Perang Korea 1950-1953. Perang itu diakhiri dengan gencatan senjata, namun belum ada perjanjian damai di antara kedua pihak.

Pemerintah Jepang mengambil keputusan tegas dengan memutus semua jalur impor dari Korut. Kemarin Jepang mengumumkan larangan total terhadap semua kapal berbendera Korut masuk ke pelabuhan Jepang. "Jepang berada dalam ancaman yang sangat serius setelah Korut berhasil meningkatkan kemampuan nuklir dan rudal mereka," kata PM Shinzo Abe.

Abe menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk melindungi rakyat Jepang dan semua properti negara. "Langkah ini kami ambil untuk menciptakan perdamaian," lanjutnya. Abe menambahkan, pemerintah Jepang segera menerapkan peraturan tersebut setelah disetujui kabinet pada Jumat besok.

Jepang pernah menerapkan sanksi serupa saat Korut melakukan uji coba tujuh rudalnya pada 4 Juli lalu. Jepang selalu bertindak tegas karena rudal yang diluncurkan Korut bisa mencapai wilayahnya. Hal itu terbukti saat Korut meluncurkan rudal Taepodong-1 pada 1998. Meski akhirnya jatuh di Laut Jepang, rudal itu sempat melintasi wilayah Jepang.
(afp/ap/bbc/kim)

Korut: Sanksi Lebih Keras Sama dengan Ajakan Perang

2006-10-12T13:10:00.000+08:00

beijing, rabu - Dorongan dari sejumlah pihak mengenai sanksi lebih keras terhadap Korea Utara sama artinya dengan mengajak berperang. Sanksi itu adalah hukuman atas tindakan negara itu melakukan uji coba bom nuklir.

"Sanksi-sanksi itu tidak masuk akal. Jika sanksi berskala penuh diterapkan, kami akan menganggap itu sebagai sebuah pengumuman perang," tegas seorang pejabat Korut di Kedutaan Besar Korut di Beijing.

Dia menggugat mengapa PBB tidak mempermasalahkan India ketika negara itu menerima teknologi nuklir dari AS. "Semakin banyak sanksi yang kami terima, semakin kuat pula respons yang akan kami berikan," ungkapnya.

Sikap keras dan nekat Korut itu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, membuat Pemerintah Korea Selatan (Korsel) segera memeriksa kesiapan militer jika terjadi perang nuklir dengan Korut.

Menteri Pertahanan Korsel Yoon Kwang-ung juga telah menginstruksikan untuk mulai meningkatkan rencana operasional negara itu dan strategi-strategi militer lainnya setelah Korut mengancam akan melakukan uji coba nuklir.

Sementara itu, mantan Presiden Korsel Kim Dae-jung, seperti dilaporkan Aljazeera, menilai, memanasnya situasi di Semenanjung Korea adalah akibat kegagalan Pemerintah AS.

AS dipersalahkan

Kim Dae-jung—yang populer dengan kebijakan "matahari terbit"—merangkul dan mengupayakan rekonsiliasi dengan Korut, mengungkapkan, perubahan kebijakan AS yang drastis sejak George W Bush menjadi Presiden AS justru membuat kondisi berubah sangat drastis.

Di masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton, AS mendukung Korsel untuk membujuk negara komunis itu meninggalkan ambisi nuklir. Uji coba nuklir oleh (Korea) Utara membuktikan bahwa kebijakan AS terhadap (Korea) Utara sudah salah sejak awal.

AS jangan mempunyai misi melakukan perubahan rezim, tetapi harus mau membuat kesepakatan atas dasar memberi dan menerima dengan Korut," ungkapnya. Kim menilai, AS harus segera menyesuaikan kembali kebijakannya atas Korut dan melanjutkan dialog. (AP/AFP/OKI)

Mengapa Korea Utara Tak Gentar?

2006-10-12T12:49:00.000+08:00

Lily Yulianti Farid

Uji coba nuklir bawah tanah Korea Utara, Senin (9/10), disebut kantor berita KCNA sebagai tindakan yang memberi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan sekitarnya.

Ungkapan ini berlawanan dengan kecaman dari berbagai penjuru dunia. Korea Utara (Korut) dinilai tidak bertanggung jawab, menciptakan instabilitas, mengancam keamanan Asia Timur Laut dan dunia.

Pengumuman resmi Korut menyebutkan, uji coba pagi hari di Desa Hwade itu berlangsung mulus, dipastikan tidak ada kebocoran radiasi. Pernyataan ini bisa benar, tetapi bisa salah, mengingat selama ini Korut dicurigai sering melalaikan keamanan uji coba.

Seismograf Rusia yang dipasang di seluruh penjuru negeri mencatat getaran dari uji coba itu. Sementara Lembaga Penelitian Sumber Daya Alam dan Geologi Korea Selatan merinci, uji coba itu menimbulkan guncangan berskala 3,5-3,7 skala Richter. Laporan intelijen melengkapinya, lokasi uji coba sama dengan lokasi uji coba rudal Taepodong 2 yang ditembakkan bulan Juli.

Uji coba itu jelas menimbulkan gempa besar di Gedung Putih, di Markas Dewan Keamanan (DK) PBB, dan negara-negara Asia Timur lainnya, yakni Korea Selatan, Jepang, dan China, serta seluruh penjuru dunia.

Sumber-sumber diplomatik di Beijing mengungkapkan, setengah jam sebelum uji coba, Pemerintah China berinisiatif memberi peringatan dini kepada Kedubes AS, Korea Selatan, dan Jepang. Pesannya, China telah diberi tahu Korut tentang rencana uji coba yang bisa menimbulkan getaran setara peledakan 10 ton bubuk peledak TNT.

Sudah diperkirakan

Bagi sebagian pengamat masalah Asia Timur, langkah Korut itu adalah sesuatu yang telah lama diperkirakan. Korut telah lama mengembangkan teknologi nuklirnya. Banyak ahli meyakini negara ini memiliki cadangan material yang mampu memproduksi hingga 10 bom nuklir sekelas bom yang dijatuhkan AS di Hiroshima dan Nagasaki.

Menurut Prof Shen Dingli, Dekan Jurusan Kajian AS di Universitas Fudan, China, Korut ada dalam titik kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi tekanan internasional, khususnya AS dan sekutunya di Asia Timur. Dingli menyebut lima alasan yang membuat Korut amat percaya bahwa negara yang terisolasi itu tidak akan begitu saja diserang AS. Kim Jong IL yakin dengan serangkaian deterrent effect yang ditimbulkan oleh uji coba nuklir. Kemarahan Gedung Putih tidak akan berujung pada kemungkinan terburuk, menyerang Korut. Kim Jong IL juga yakin, terlepas dari seruan ditingkatkannya sanksi menyusul uji coba, tetapi suara yang menganjurkan mencoba pendekatan persuasif nyaring disuarakan China dan Rusia di DK PBB.

Bagi Korut, uji coba itu adalah pembuktian falsafah juche (pertahanan diri) yang ingin ditunjukkan kepada dunia. Falsafah ini menjadi pedoman, yang menganjurkan Korut mengontrol sendiri keamanan negaranya, bukan menggantungkan diri pada perbaikan hubungan dengan AS. Sikap Korut ini menjadikan kondisi keamanan Asia Timur yang amat bergantung pada AS kini menghadapi tantangan lebih besar.

Perkembangan yang dilaporkan The Washington Post, Selasa (10/10), menyebutkan, AS telah menyerahkan sebuah rancangan resolusi kepada DK PBB yang mendesak diadakannya inspeksi terhadap semua arus perdagangan dari dan ke Korut. Tujuannya, untuk memblokir kemampuan Pyongyang mengimpor dan mengekspor teknologi nuklir dan rudal balistik serta untuk membatasi ruang gerak mengumpulkan dana ilegal.

Sayang, lima anggota tetap DK PBB tidak satu suara mendukung proposal AS. Inggris dan Perancis dilaporkan mendukung sanksi, tetapi tidak mendukung seluruh isi rancangan. China bahkan mengingatkan DK PBB untuk "hanya" menggunakan jalur diplomatik dalam membujuk Pyongyang menghentikan aktivitas nuklirnya dan kembali ke perundingan enam negara. Sementara Rusia, meski menyuarakan kecaman keras, juga tidak ikut mendukung sanksi.

AS kewalahan

Tentu banyak penjelasan yang bisa dikedepankan menjawab pecahnya suara di DK PBB. Seruan lama berjudul "menjungkalkan rezim di Pyongyang" yang ditiupkan AS sudah lama tidak mendapat angin. Serangan pendahuluan (preemptive strike) yang menjadi kosakata dalam menanggapi tiap ancaman, dan kerap diucapkan Presiden George W Bush, sudah mendapat tentangan dari Rusia dan China.

Korut dan China terikat perjanjian kerja sama dan saling membantu, yang berlaku hingga hari ini. Perjanjian itu menyebutkan, China wajib membantu Korut apabila negara itu diserang AS. Adalah konyol apabila AS rela mengorbankan kepentingannya dengan China "hanya" gara-gara uji coba nuklir. Rusia sendiri tetap memprioritaskan hubungan dengan Korut dengan pertimbangan geopolitik.

Menyadari posisi AS yang kepayahan dalam arena politik internasional membuat Korut tak gentar melakukan uji coba nuklirnya. Bukankah AS masih kewalahan di Afganistan, terjebak menuntaskan masalah Irak, bahkan gertakannya terhadap Iran yang juga melakukan pengayaan uranium tidak menunjukkan taring yang betul-betul menggigit. Karena semua itulah Korut menyadari posisinya ada di atas angin. Uji coba itu hanya salah satu letupan sikap percaya diri.

Barangkali yang paling tepat dilakukan menanggapi uji coba nuklir ini, seperti dianjurkan aktivis antinuklir, dengan menjadikannya momentum untuk secara serius meninjau kembali "rezim non-proliferasi global".

Uji coba nuklir Korut dan pengayaan uranium Iran bukankah juga secara telak menelanjangi kelemahan-kelemahan dalam kebijakan non-proliferasi AS, sang polisi dunia itu?

Lily Yulianti Farid
Language Specialist NHK World di Tokyo; Pendapat Pribadi

Alquran dan Spirit Kebudayaan Modern

2006-10-10T13:43:00.000+08:00

Zezen Zaenal M
Lulusan Fakultas Syari'ah UIN Jakarta. Bekerja di Lembaga Survei Indonesia.

Bulan Ramadhan dipenuhi oleh peristiwa luar biasa bagi umat Islam. Salah satunya adalah pewahyuan Alquran pada malam tanggal 17 Ramadhan untuk pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, Alquran adalah mukjizat teragung bagi kenabian Muhammad SAW dan kemanusiaan.

Alquran juga adalah kitab suci yang unik. Keunikannya akan terlihat kalau kita mengetahui bahwa Alquran diwahyukan kepada Muhammad SAw pada fase transisi kebudayaan dalam sejarah manusia. Muhammad SAW, sang nabi yang menerima pewahyuan Alquran, menurut Muhammad Iqbal, pemikir Pakistan abad ke 19, adalah seorang nabi yang berdiri di antara dunia kuno dan dunia modern.

Dilihat dari sumber dan cara pewahyuannya, apa yang diterima Muhammad SAW sepenuhnya merupakan bagian dari tradisi kebudayaan kuno yang terbentang dari Adam hingga Yesus. Tapi dilihat dari spirit, semangat dan api pewahyuannya, apa yang diterima Muhammad SAW adalah awal atau bagian dari tradisi kebudayaan modern.

Dalam Islam, kenabian Muhammad SAW mencapai puncak kesempurnaannya dalam penemuan kebutuhan penghilangan tradisi kenabian itu sendiri. Artinya, setelah Muhammad SAW, Tuhan tidak lagi secara langsung menuntun manusia lewat pewahyuan pada seseorang individu. Tuhan bahkan tidak mewakilkannya pada sekelompok orang, seperti kelas ulama atau pendeta. Setiap manusia dibiarkan sendiri menyingkap realitas kehidupan berdasarkan tanda-tanda atau petunjuk (ayat) yang telah diturunkan-Nya. Dan kenabian berakhir sampai di sini.

Lahirnya Muhammad SAW dan turunnya Alquran menandai dimulainya penemuan dan pengembangan sumber pengetahuan baru bagi kebudayaan manusia. Sumber pengetahuan baru itu adalah kesadaran induktif (inductive intellect) yang kelak memegang peran amat penting bagi peradaban manusia. Alquran berulang-ulang menekankan pentingnya manusia merenungkan keberadaan alam sekitar.

Kita disuruh memperhatikan dan meneliti bagaimana malam dan siang datang silih berganti, miliaran bintang tak bertabrakan, gunung dipancangkan, lautan dihamparkan, waktu, cahaya, dan beragam fenomena alam lainnya sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Hal yang disebutkan tadi dengan jelas disebutkan oleh Alquran sebagai salah satu bagian dari tiga sumber pengetahuan manusia: jiwa (anfus, self), alam raya (afaq, nature),dan sejarah (QS 41:53).

Semangat induktif Alquran inilah yang memberikan corak baru dalam perkembangan kebudayaan manusia. Islam dari awal hadir bersifat terbuka. Karena itu, Islam membuka dialog dengan kebudayaan lain seperti kebudayaan India, Persia, Romawi, Yunani dan lain-lain. Di antara kebudayan-kebudayaan itu, yang amat terasa peranannya adalah kebudayaan Yunani, terutama tradisi filsafat dan pemikirannya.

Sejak Alkindi, filsuf muslim awal, menerjemahkan karya-karya pemikir Yunani, kegairahan para pemikir Muslim pada kebudayaan ini begitu menggelora. Namun, para pemikir Muslim menemukan adanya kontradiski antara corak pemikiran Yunani dan spirit Alquran. Tradisi filsafat Yunani terlalu menekankan aspek-aspek teoritik spekulatif idealistik dan cendrung mengesampingkan realitas faktual.

Pandangan Plato bahwa dunia yang hakikat adalah dunia idea, sementara dunia yang real bersifat skunder dan tak lebih dari penampakan semata, menyebabkan penghargaan pada teori-teori spekulatif idealistik menjadi utama. Bahkan dalam pemikiran Aristotelian yang sering dijadikan rujukan madzhab empiris, sampai sebelum Islam datang, nuansa dan corak idealistik masih begitu terasa.

Kontradiksi inilah yang menyebabkan terjadinya revolusi corak dan pemikiran filsafat Islam awal. Kultur budaya Yunani tetap diapresiasi dan dikembangkan sembari mengukuhkan corak baru, yakni corak pemikiran induktif. Karena itu, tak aneh, segera setelah para pemikir Muslim mendialogkan pemikiran Yunani dan ajaran Alquran, kebudayaan Islam mencapai masa kegemilangan.

Pemikiran rasional-idealistik (anfus)dan penemuan serta penelitian empirik (afaq) berjalan berbarengan dan saling mendukung. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Ilmu optik, astronomi, obat-obatan dan dunia kedokteran, sosiologi, matematika, kimia, biologi dan lain-lain mencapai tahapan yang sangat mengagungkan untuk ukuran saat itu. Nama besar seperti Ibnu Miskawaih, Al Khawarizmi, Al Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rusyd dan lain-lain muncul di percaturan dunia.

Kondisi sekarang
Kondisi umat Islam sekarang tak lagi demikian. Seruan kembali pada Alquran untuk mengobati keterbelakangan Islam, belakangan terkesan amat jargonis. Umat Islam, dengan kegemilangan masa lalu, menjadi umat yang apologetik. Alih-alih melakukan penyelidikan ilmiah terhadap alam sebagai bagian dari ketundukan dan ibadah pada Tuhan, umat Islam kini sibuk melakukan klaim-klaim apologetik. Ketika teori Big Bang ditemukan oleh Barat, misalnya, umat Islam sibuk mencari rujukan dalam Alquran. Setelah ayat yang sedikit mirip ditemukan (QS 21:30), dengan tanpa malu kemudian akan mengkalim bahwa Islam telah menemukan teori itu 14 abad lalu. Hal serupa juga terjadi pada banyak penemuan modern lainnya.

Keyakinan bahwa Alquran adalah sumber pengetahuan manusia tidak dibarengi oleh kesadaran bahwa jiwa, alam raya, dan sejarah juga adalah sumber pengetahuan yang berharga. Meneliti Alquran, alam raya, jiwa, dan sejarah, dengan demikian memiliki derajat ibadah yang sama. Kesemuanya adalah ayat-ayat Tuhan (tanda-tanda kebesaran-Nya). Alquran adalah ayat qur'aniyah, sementara jiwa, alam raya, dan sejarah adalah ayat kauniyah. Karena itu, baik ahli Alquran maupun ahli jiwa, fisikawan, ahli biologi, ahli sejarah, dan lain-lain adalah ulama (orang yang mendalam ilmunya).

Asap Saja Tidak Bisa Kita Atasi!

2006-10-10T13:24:00.000+08:00

Tjipta Lesmana

"Saya malu dengan tetangga kita. Setiap tahun kita mengekspor asap ke Malaysia dan Singapura. Malu saya dibuatnya. Maka, hari ini saya memerintahkan saudara-saudara, stop ekspor asap! Kepada Kepala Polri, saya memerintahkan tindak tegas pengusaha-pengusaha kayu yang suka bakar hutan!"

Begitu kira-kira perintah Presiden Yudhoyono di depan para gubernur yang bertemu di Jakarta, November tahun lalu. Pada kesempatan itu hadir juga petinggi pemerintah lain, termasuk Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto. Ketika itu, Presiden baru saja bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi. Rupanya, dalam pertemuan tersebut, secara halus Badawi menyinggung masalah kebakaran hutan di Indonesia yang sudah menjadi "fenomena tahunan" di Indonesia dan dampaknya terhadap polusi udara di Malaysia.

Tatkala perintah dikeluarkan, wajah SBY serius sekali. Kata-kata yang meluncur dari mulutnya sangat keras. Ulang-ulang Presiden menegaskan: Saya malu, saya malu! Presiden sangat gemas dan geram melihat kenyataan bahwa aparatnya tidak mampu mengatasi masalah asap.

Ironisnya, hanya tujuh bulan setelah perintah Presiden dikeluarkan, asap mulai menutupi sebagian awan Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan serentak menggejala lagi; sepertinya ada yang memberikan komando. Berbagai daerah Indonesia pun kembali "dikepung" asap. Bahkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang selama ini nyaris tak pernah terdengar soal kebakaran hutan juga disibukkan soal asap. Asap telah menutupi Kota Pontianak dan Palangkaraya sehingga sangat mengganggu keamanan penerbangan. Sebuah pesawat tergelincir 50 meter dari landasan bandara (Palangkaraya) ketika mendarat.

Dua minggu ini, Sumatera tercatat paling gawat. Menurut pemantauan National Environment Agency, Singapura, ada 509 titik api di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Kualitas udara di Singapura dikabarkan paling buruk selama 10 tahun terakhir. Banyak warga yang ke rumah sakit karena menderita penyakit gangguan pernapasan. Keadaan serupa juga dialami Malaysia. Sebagian rakyat Malaysia bahkan diberitakan sudah jengkel dengan pemerintahnya karena dianggap terlalu "lembek" pada RI.

Harian New Straits Times edisi 7 Oktober yang baru lalu mengutip pernyataan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, bahwa Malaysia sebenarnya sudah muak dengan asap Indonesia dan dengan Pemerintah Indonesia yang bisanya hanya minta maaf, tapi tidak pernah mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya. Wakil Perdana Menteri negeri tetangga itu pun secara halus kembali minta perhatian Jakarta untuk menangani masalah asap.

Penyebabnya klise

Kita tidak tahu apa reaksi Presiden ketika mengetahui perintahnya diabaikan begitu saja oleh para pengusaha kayu yang nakal dan aparat pemerintah daerah. Barangkali Presiden akan kembali mengumpulkan para gubernur terkait dan kembali mengeluarkan perintah seraya mengancam? Rapat, rapat, dan perintah, semua tidak bermanfaat selama tidak disertai tindakan represif yang keras.

Soal asap, begitu juga soal illegal logging, illegal fishing, dan penyelundupan BBM, semua, sesungguhnya berpangkal pada penegakan hukum yang amat lemah. Menjelang kenaikan harga BBM pada Oktober tahun lalu, misalnya, terjadi intensitas penyelundupan BBM di mana-mana. Transaksi bahkan terjadi di tengah laut. Pasokan BBM untuk suatu daerah "dibajak" di tengah laut, isinya dipindahkan ke kapal-kapal yang sudah menunggu untuk kemudian diselundupkan ke negeri jiran. Akibatnya, di daerah terjadi kekurangan BBM. Rakyat panik dan marah sebab harus berjam-jam mengantre bensin atau minyak tanah. Presiden kemudian mengeluarkan perintah khusus kepada Kepala Polri: Tindak tegas para penyelundup BBM! Namun, ketika Kepala Polri menangkap basah anak buahnya sendiri—seorang jenderal berbintang tiga—terlibat, ia tidak menindak. Tersangka itu dipensiunkan dini. Dan perkara pun dianggap selesai....

Menteri Kelautan sejak pemerintahan Megawati, pasti, bisa bicara banyak soal illegal fishing. Sering kali polisi perairan atau kapal TNI AL menangkap kapal-kapal asing yang sedang menguras isi perairan kita secara liar. Namun, setelah kapalnya ditangkap dan disita, perintah pun datang dari pusat supaya kapal-kapal dilepas kembali. Menteri Kehutanan sekarang, MS Kaban, juga sudah capek. Ia mengaku sering memberikan daftar pengusaha kayu kakap yang terbukti melakukan pembalakan atau membakar hutan, tetapi tindak lanjutnya dari instansi penegak hukum sangat minimal.

Masalah kebakaran hutan, penyebabnya selalu bersifat klise. Pengusaha ingin cepat-cepat membebaskan dan mematangkan lahannya yang sudah habis ditebang agar bisa ditanami kembali. Pengusaha emoh menempuh cara-cara konvensional yang makan waktu lama. Bagi orang bisnis, moto time is money rupanya benar-benar dijunjung tinggi. Maka, jalan pintas pun ditempuh: suruh penduduk setempat membakar lahan dengan memberikan upah tertentu tanpa memikirkan segala konsekuensinya.

Hanya retorika

Aparat sebenarnya tidak sulit untuk menindak—kalau mau— sebab Departemen Kehutanan atau kanwil kehutanan setempat memiliki data mengenai pemilik lahan. Tidak perlu polisi kehutanan berpatroli ke seluruh hutan karena hal ini memang tidak mungkin mengingat jumlah mereka yang sedikit. Kanwil kehutanan dikabarkan adakalanya memanggil pemilik lahan untuk dimintakan pertanggungjawaban soal kebakaran hutan. Panggilan tidak digubris. Sebagai gantinya, datanglah suruhan pemilik yang menyerahkan sejumlah "amplop" kepada oknum pejabat. Sang oknum pun kemudian menutup kasusnya.

Maka, untuk memerangi kejahatan hutan, langkah pertama yang mutlak ditempuh pemerintah ialah menyeret secepatnya para pengusaha yang terindikasikan, lalu minta pengadilan agar dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Kita menyesalkan instansi-instansi pemerintah terkait dengan masalah asap, kerap kali, hanya mengeluarkan retorika daripada tindakan nyata. Atau sebagian dari mereka, memang, sudah terkooptasi sebab asap melibatkan bisnis triliunan rupiah. Para pengusaha senantiasa siap menyuap berapa pun yang diperlukan oleh para oknum pejabat. Diam-diam, praktik membakar hutan tetap langgeng.

Dalam masalah asap, yang menjadi taruhan sesungguhnya adalah wibawa Presiden. Inti setiap kekuasaan (power), tulis sosiolog kenamaan dari Amerika, Dennis H Wrong, adalah "The possibility of imposing sanctions". Jika seorang pemimpin yang empunya kekuasaan tidak lagi mampu menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang terang-terangan mencuekkan kekuasaannya, wibawa pemimpin itu dikatakan sudah merosot, atau ia telah kehilangan authority-nya!

Tjipta Lesmana
Pengajar Universitas Pelita Harapan

Pollycarpus Bebas, Kita Bisa Apa?

2006-10-06T23:23:00.000+08:00

Oleh Prija Djatmika

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan akan merevitalisasi tim penyelidik kasus kematian aktivis HAM Munir -sebagai jawaban atas pertanyaan Komisi Eropa Jose Manuel Barroso yang menanyakan perkembangan pengungkapan kasus kematian Munir di Finlandia awal September lalu- publik di Indonesia menyambut dengan senang.

Optimisme aktivis HAM di negeri ini yang sempat meredup melihat ketidakseriusan pemerintah membongkar kasus tewasnya Munir di pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan Jakarta- Amsterdam tahun 2004 seakan mendapat pasokan minyak dari SBY untuk optimistis lagi. Yakni, pemerintah serius membongkar jaringan pembunuh Munir.

Apalagi, seperti gayung bersambut, sesampai di tanah air, SBY segera memanggil Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk segera merevitalisasi tim penyelidik kematian Munir serta membongkar kasus itu dengan tuntas sesegera mungkin. Sutanto pun menyanggupinya.

Tak Berusia Lama

Namun, optimisme itu tidak berusia lama. Tekad pemerintah ternyata mendapatkan counter balik dari Mahkamah Agung (MA), yang dalam putusannya Rabu lalu malah hanya menghukum terdakwa kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, dua tahun penjara.

Alasannya, karena yang terbukti adalah dakwaan kedua tentang penggunaan surat palsu. Ketua Majelis Hakim Kasasi Iskandar Kamil di gedung MA, Jakarta, Rabu, mengatakan, MA menyatakan dakwaan pertama tentang pembunuhan berencana tidak terbukti karena tidak ditemukan bukti berupa saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri bahwa Pollycarpus melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Padahal, pada 12 Desember 2005, PN Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Pollycarpus. Selanjutnya, di tingkat banding, vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat vonis PN Jakarta Pusat dengan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara.

Putusan MA sudah dijatuhkan serta sifatnya final dan mengikat (final and binding). Upaya hukum yang bisa dilakukan kejaksaan -dan juga oleh Pollycarpus sendiri- adalah peninjauan kembali (PK).

Sepanjang ada bukti baru (novum) yang selama ini belum pernah digunakan dalam persidangan.

Kalau pihak kejaksaan yang mengajukan PK, tentu orientasinya adalah untuk memperberat hukuman atau minimal sama dengan yang sudah dijatuhkan PN dan PT. Yang jauh lebih penting daripada besarnya hukuman adalah putusan hakim yang menyatakan terpidana terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Munir.

Tapi, tanda-tanda kejaksaan akan mengajukan PK hingga hari ini belum terdengar. Lalu, apa yang bisa dilakukan para aktivis HAM atau keluarga Munir, yang tentu sangat terpukul atas putusan kasasi MA itu?

Apabila upaya yang hendak dilakukan ingin berada dalam koridor hukum beracara pidana, tampaknya, tidak ada peluang sama sekali. Sistem peradilan pidana kita - sebagaimana banyak dikeluhkan para teoretisi dan praktisi- telah memberikan legitimasi kepada negara untuk mengambil alih konflik yang terjadi antarmasyarakat.

Seberapa pun kecewa (atau marahnya) para aktivis HAM dan keluarga Munir atas putusan itu, begitu kasus tersebut ditangani oleh sistem peradilan pidana (hukum negara), maka mereka hanya menjadi partisipan dalam proses peradilan. Hanya menjadi saksi pelapor atau saksi-saksi biasa. Serta kelompok penekan di luar pengadilan, siapa tahu bisa memengaruhi putusan hakim.

Negara -yang diwakili jaksa penuntut umum- kemudian berubah menjadi pihak yang menjadi korban dari suatu kejahatan dan memainkan peran yang dominan dalam sistem peradilan pidana. Konsep bahwa kejahatan adalah melanggar kepentingan negara -sebagai representasi kepentingan publik- umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk memonopoli reaksi (formal) terhadap kejahatan.

Selanjutnya, konsep itu diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, yang tidak membolehkan campur tangan individu korban kejahatan di luar aturan beracara yang sudah baku.

Jadi, berdasar konsep itu, negara (jaksa) tidak akan pernah bertanya (atau peduli) kepada korban atau keluarganya, apakah dia puas atau tidak puas atas hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Apabila merasa putusan itu kurang adil, mereka (jaksa) akan mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Upaya hukum itu pun tidak akan dirundingkan atau dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak korban. Namun, kalau merasa putusan itu sudah adil atau memuaskan karena sesuai dengan tuntutannya, mereka akan menyetujui putusan tersebut. Sedangkan reaksi pihak korban terhadap putusan itu juga tidak akan ditanyakan atau dipedulikan.

Di Luar Koridor

Demikian juga dalam kasus Munir ini. Para aktivis HAM dan keluarga Munir bisa menunjukkan reaksi penolakannya atas putusan itu hanya "di luar koridor sistem peradilan pidana". Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan mengajukan eksaminasi (penilaian) atas putusan MA itu.

Ya, sebatas itu saja dan tak akan memengaruhi putusan kasasi MA tersebut.

Itulah sisi yang tidak memuaskan dari sistem peradilan pidana yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk memonopoli penyelesaian kasus dan hak-hak korban dimarginalkan. Repotnya lagi, kalau dalam kasus yang disidangkan itu ternyata ada kepentingan negara yang terlibat, sementara melalui pengadilan kita menyerahkan negara untuk menyelesaikannya.

Ironis. Apakah demikian pula halnya dalam kemisteriusan kasus kematian Munir, yang pengungkapannya (dalam dan di luar pengadilan) malah kian misterius? Wallahu ’alam.

Prija Djatmika, staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Posisi TNI dalam Sistem Politik Nasional

2006-10-06T07:19:00.000+08:00

Saurip Kadi

Kita perlu merenungkan lagi posisi TNI dalam sistem politik nasional di Indonesia dalam rangka mendorong proses demokratisasi yang sedang berlangsung.

Apalagi setelah buku BJ Habibie, Detik-detik yang Menentukan, diluncurkan di Jakarta, muncul polemik soal kemungkinan ada upaya kudeta pada tahun 1998. Apa betul ada upaya kudeta, belum ada kepastian. Namun, peluang kudeta seperti di Thailand dan Filipina sebetulnya bisa dicegah melalui mekanisme pengaturan institusi ketentaraan.

Politik praktis

Pertama, pengorganisasian TNI. Kedudukan TNI dalam sistem politik haruslah ditempatkan di luar birokrasi pemerintahan. Ia berada langsung di bawah presiden sebagai kepala negara sekaligus Panglima Tertinggi TNI. Dengan demikian, TNI bisa bebas atau tidak terlibat dalam persoalan kebijakan politik pemerintah yang terkadang berhadapan dengan aspirasi rakyat. Dengan memisahkan TNI secara struktural dari urusan politik seperti ini, sistem ketentaraan menjamin tidak ada prajurit atau pimpinan TNI pada level mana pun terlibat dalam politik praktis, mulai dari memberikan komentar atas ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah sampai pada pengerahan mesin perang untuk menakut-nakuti pemerintah.

Agar TNI benar-benar netral dan bebas dari intervensi politik dan segala urusan politik praktis yang salah satu ujungnya adalah rebutan jabatan, pengangkatan pejabat di bawah kepala staf angkatan (bintang tiga) menjadi otoritas penuh TNI. Artinya, keterlibatan presiden tak lebih hanyalah pengesahan legalitas administrasi kenegaraan dalam kedudukan presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala staf angkatan ditetapkan dan diangkat oleh presiden dengan nominasi sejumlah bintang tiga yang diajukan pimpinan TNI setelah melalui proses sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).

Selain itu, dalam pengorganisasian Markas Besar TNI yang dipimpin seorang kepala staf gabungan, mesti menjadi kewenangan presiden untuk memilih satu dari tiga kepala staf yang ada. Dalam hal pengurusan administrasi, kepala staf gabungan berada di atas para kepala staf angkatan.

Dalam situasi perang atau darurat militer Kepala Staf Gabungan TNI otomatis beralih menjadi Panglima TNI yang peralihannya dinyatakan oleh presiden. Yang berhak untuk mengeluarkan perintah dalam penggunaan kekuatan TNI, walaupun untuk jumlah satu orang prajurit dan dengan amunisi satu butir peluru sekalipun, mutlak hanya berada di tangan presiden selaku kepala negara dan sekaligus sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Soal anggaran dan ancaman

Kedua, soal urusan administrasi. Dalam urusan administrasi di luar urusan perang, khususnya dalam hal anggaran belanja, hal itu ditangani Departemen Pertahanan. Menteri Pertahanan kemudian memperjuangkan anggaran TNI ke DPR. TNI bukanlah lembaga sipil karena itu ia jangan dilibatkan pada pekerjaan yang bersifat bottom-up dengan adu argumentasi dan perdebatan termasuk dengan anggota DPR. Sistem harus menjamin agar habitat militer yang demikian itu tidak menjadi rusak.

Pada prinsipnya, untuk membangun tentara yang kuat dibutuhkan biaya yang besar karena pada hakikatnya militer adalah cost center. Di sanalah tanggung jawab politisi sipil untuk mencukupi bujet TNI. Tidaklah benar kalau proses memperoleh bujet TNI menempuh jalur lobi balik layar. TNI juga jangan diseret masuk ke dalam wilayah politik, karena itu ia harus dijaga agar lembaga politik mana pun tidak mengintervensinya termasuk dalam proses perekrutan pimpinan TNI.

Ketiga, soal ancaman. Tentara turun tangan dalam urusan perang menghadapi musuh dari luar. Bisa urusan internal kalau negara sedang "tidak normal" dalam hal keamanan. Soal keamanan dalam negeri, lembaga intelijen, polisi, dan lembaga sipil yang terkait yang perlu diberdayakan. Kalau toh itu gagal, TNI hanya bisa dibenarkan pada saat keadaan sudah tidak normal. Masalah seperti Aceh (sebelum Nota Kesepahaman Helsinki) dan Papua sesungguhnya murni masalah politik, maka seharusnya diselesaikan dengan cara politik, bukan dengan mengerahkan tentara.

Selain mendorong proses demokratisasi, model pengaturan tentara seperti itu juga mencegah peluang tentara menguasai politik, entah melalui kudeta yang sebetulnya bukan tradisi militer kita ataupun melalui proses politik formal.

Saurip Kadi Mayor Jenderal TNI AD

TNI Profesional dan Dedikatif

2006-10-05T13:40:00.000+08:00

Djoko Suyanto

Di sebagian besar negara, sejarah dan perkembangan militer adalah bagian yang terpisahkan dari sejarah pembentukan dan perkembangan bangsa. Meskipun hubungan keduanya pada periode tertentu diwarnai pasang-surut, hal itu sering memberi inspirasi dan membuka ruang untuk melakukan perubahan, baik perubahan internal militer ke arah profesionalisme maupun perubahan sistem politik yang lebih demokratis.

Perubahan sebagai anak yang terlahir dari sejarah yang tak terelakkan berlaku secara universal di hampir semua masyarakat di dunia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) bukanlah pengecualian dari proses yang panjang tersebut. TNI berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang sebenarnya bagian dari Badan Penolong Korban Perang yang dibentuk tanggal 22 Agustus 1945. Menurut keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), BKR adalah badan rehabilitasi.

Pembentukan BKR diikuti dengan berdirinya beberapa laskar dan organisasi rakyat untuk melucuti tentara Jepang. Pada saat itulah Oerip Soemohardjo mendapat tugas dari Republik yang masih muda untuk membentuk tentara reguler yang kemudian dinamakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui suatu Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober 1945. Tanggal 5 Oktober ini selanjutnya menjadi hari kelahiran TNI.

Harus dicatat bahwa, di lapangan, laskar dan organisasi perlawanan rakyat masih mempertahankan keberadaannya. Sementara itu, nama TKR sendiri mengalami perubahan beberapa kali. Sampai pada akhirnya menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang kemudian bersama-sama dengan laskar dan organisasi perlawanan rakyat dilebur menjadi TNI melalui Penetapan Presiden tanggal 3 Juni 1947. Karakter TNI dan posturnya pada saat itu sangat ditentukan oleh kepentingan perjuangan yang menitikberatkan pada penguasaan wilayah bersama-sama dengan rakyat.

Beberapa komplikasi

Dalam perkembangan selanjutnya, penafsiran sejarah perjuangan yang membentuk karakter TNI memang mudah menghadirkan TNI dalam masalah sosial-politik di tengah-tengah masyarakat yang kemudian menimbulkan beberapa komplikasi terhadap profesionalisme TNI dan terhadap perpolitikan Indonesia. Namun, patut pula dipahami bahwa sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku saat itu memang memungkinkan dan menjadi legitimasi serta justifikasi keberadaan TNI dalam hiruk pikuk sosial-politik negara ini. Hal ini telah dikoreksi bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan reformasi dan demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998.

Pelajaran sejarah paling berharga dan tetap harus melekat dalam TNI adalah bahwa TNI adalah untuk Indonesia, bukan untuk golongan tertentu. Sifat dasar ini memberi landasan untuk membentuk profesionalisme TNI. Aspek ideologis-patriotisme ini ditujukan untuk membentengi TNI dari permainan-permainan politik. Karakter dasar ini pula yang mengharuskan TNI untuk mempunyai kemampuan profesional dengan skill dan kinerja yang andal.

Profesionalisme TNI diukur dari tiga hal, yaitu kompetensi, akuntabilitas, dan kesejahteraan. Kompetensi TNI adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman militer bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar. Harus digarisbawahi bahwa TNI yang andal dan kredibel tidak bisa semata-mata dibangun hanya untuk menghadapi konflik internal. Masalah-masalah internasional, wilayah perbatasan, pulau terdepan, dan masalah-masalah maritim mengharuskan TNI untuk mengembangkan kemampuan darat, laut, dan udara yang seimbang yang mampu menghasilkan efek tangkal (deterrence).

Profesionalisme TNI juga mensyaratkan TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan kegiatan bisnis, sejalan dengan amanat Reformasi Internal TNI. Secara legal-formal hal ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengalaman menunjukkan bahwa kedua hal ini telah membuat TNI tidak profesional dan rawan terhadap permainan kelompok-kelompok kepentingan. TNI telah menjalani pembebasan politik secara bertahap dan mulus. TNI juga telah siap untuk menyerahkan bisnis-bisnis yang dikelolanya di lingkungannya kepada pemerintah.

Hak pilih TNI

Dalam konteks pembangunan profesionalisme TNI, saat ini muncul perdebatan wacana tentang hak pilih TNI. Sebagai warga negara, hak untuk memilih adalah hak yang tetap dimiliki oleh prajurit TNI. Hak ini merupakan wujud dari hak-hak individu yang dijamin negara. Hak ini juga dijamin oleh konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak politik dan sipil. Hak ini merupakan wujud kepedulian setiap warga negara terhadap perjalanan bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Yang harus dipikirkan adalah kapan hak itu akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya. Hal ini memerlukan beberapa pengaturan khusus yang harus dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah bersama dengan DPR untuk menghindarkan implikasi negatif dari penggunaan hak memilih oleh prajurit TNI. Masih tersedia waktu dan ruang untuk masalah ini.

Sementara itu, hak untuk dipilih memang pada hakikatnya tidak menjadi hak prajurit TNI. Oleh karena itu, yang bersangkutan menyatakan mundur (pensiun) dari TNI. Jika tidak, akan menimbulkan perpecahan di tubuh TNI karena terpecahnya anggota mereka dalam berbagai garis politik partai politik. Juga akan muncul pertanyaan, prajurit TNI yang mencalonkan tersebut akan dipilih untuk mewakili siapa? Jika mewakili partai-partai politik, akan muncul anggota TNI yang mengikuti garis berbagai partai. Ini tentu akan sangat membahayakan TNI dan membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram Panglima TNI No: STR/546/2006 Tanggal 22 Agustus 2006 yang mengatur tentang keharusan mengundurkan diri/pensiun bagi anggota TNI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Pada hakikatnya, semua hal tentang hak pilih TNI menjadi tanggung jawab otoritas politik untuk menyiapkannya. TNI sebagai institusi tidak berkepentingan langsung dengan hal tersebut, kecuali jika pengaturan-pengaturan tersebut dapat mengarah kepada perpecahan dan menghambat pengembangan profesionalisme TNI.

Aspek lain profesionalisme adalah pertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban operasional maupun pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban ini melekat pada aturan-aturan operasi militer yang harus mengacu kepada prinsip-prinsip penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang diwujudkan dalam berbagai hukum humaniter, baik yang berlaku secara internasional maupun yang telah dirumuskan dalam hukum-hukum nasional.

Akan tetapi, ini tidak cukup jika semua ketentuan tersebut tidak dirumuskan secara rinci ke dalam aturan pelibatan (rules of engagement) sehingga prajurit mempunyai kejelasan dan sekaligus perlindungan selama bertugas di lapangan. Bagi prajurit TNI, HAM adalah ketaatan prajurit terhadap hukum humaniter yang dijabarkan dalam aturan pelibatan yang jelas.

Kesejahteraan dan bencana

Pengembangan profesionalisme TNI tidak dapat dilepaskan dari aspek kesejahteraan. Pemenuhan kesejahteraan ditujukan untuk menjaga keandalan dan skill. Kesejahteraan juga merupakan konsekuensi logis dan karakter dasar militer yang harus siap mengorbankan jiwa karena tugas. Hal ini sudah menjadi nilai universal sejak pemikiran Plato tentang guardians of the state, sejak Bismarck mengembangkan tentara profesional Prusia, sejak praktik-praktik yang juga dikembangkan oleh banyak negara dalam perjalanan mereka selama ribuan tahun.

Kesejahteraan TNI juga merupakan konsekuensi logis dari hilangnya sebagian hak dari warga negara yang menjadi anggota TNI. Menjadi anggota TNI harus siap dengan segala konsekuensi, yaitu hilangnya sebagian yang dimilikinya. Namun, sebaliknya, tanpa ada unsur kesejahteraan, TNI bisa menjadi lemah.

Berbagai perkembangan terakhir menuntut adanya pengembangan kemampuan TNI untuk menghadapi berbagai bencana. Memang hal ini merupakan wilayah operasi militer, selain perang yang dilakukan dengan prinsip tidak mengurangi kemampuan TNI untuk menjalankan tugas pokoknya.

Harus diingat bahwa bencana sangat potensial terjadi di Indonesia yang merupakan wilayah ring of fire, pertemuan tiga lempeng dunia dengan tingkat kerawanan yang tinggi. Selain itu, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya juga sangat sering terjadi di Indonesia. Ini mungkin karakteristik unik Indonesia yang menuntut kesiapan suatu unit khusus dalam TNI untuk bereaksi secara cepat terhadap bencana yang menimpa masyarakat.

Yang menjadi persoalan, bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) ke dalam suatu sistem penanggulangan bencana nasional. Integrasi pasukan reaksi cepat ini harus mencakup aspek politik dan hukum, aspek operasional—terutama pemenuhan anggaran operasi—serta aspek koordinasi dengan institusi-institusi lain.

TNI juga sangat menyadari bahwa Indonesia berada di tengah-tengah masyarakat internasional yang saat ini sangat tergantung satu sama lain. Selain itu, konstitusi kita mengamanatkan untuk memberi sumbangan kepada perdamaian internasional. Inilah dasar politik keikutsertaan Indonesia dalam berbagai operasi perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). TNI mempunyai reputasi sangat baik dalam operasi perdamaian PBB yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri, seperti terlihat dalam pengiriman pasukan Garuda ke Timur Tengah, Kongo, Vietnam, dan Kamboja.

Sesuai dengan prinsip politik luar negeri kita, dalam operasi perdamaian, TNI akan bersikap netral, imparsial, dan hanya melakukan operasi ini dengan mandat dari PBB. Tegasnya, Indonesia akan mengirimkan TNI untuk operasi perdamaian hanya sebagai peacekeeping sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Piagam PBB, bukan peacemaking seperti yang tercantum pada Bab VII Piagam PBB. Tentu harus dipikirkan kesiapannya, baik pasukan, peralatan, dan perlindungan terhadap prajurit yang akan diterjunkan dalam operasi perdamaian PBB tersebut.

Jika prinsip-prinsip ke arah profesionalisme dan dedikasi di atas dapat diwujudkan secara operasional, kita yakin TNI akan menjadi kekuatan yang andal, tangguh dan modern, taat terhadap keputusan politik, dan dengan akuntabilitas yang jelas, dan bertindak sesuai dengan tataran kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang merupakan warisan dan tuntutan sejarah, TNI juga akan menjadi lebih dekat dengan rakyat dan terbebas dari permainan dan kepentingan politik. Karena itulah reformasi TNI juga akan sangat penting bergantung pada seluruh bangsa Indonesia untuk menempatkan TNI pada fungsi dan tugasnya.

Dengan demikian, reformasi TNI adalah untuk kepentingan TNI dan seluruh bangunan politik yang bernama Indonesia. Perlu dipahami, reformasi TNI adalah suatu "proses" yang dinamis, yang harus senantiasa berkembang dan diperbarui sejalan dengan berjalannya waktu.

Marsekal TNI Djoko Suyanto Panglima TNI

Sudahlah, ke Barak Saja!

2006-10-04T14:04:00.000+08:00

Oleh Dody Firmansyah

"Berhentilah bermain politik praktis, hormati hukum dan HAM, jangan mudah tergoda, petik pelajaran dari masa lalu." (Susilo Bambang Yudhoyono, 21/09/2006, di Mabes TNI)

Sebuah pergumulan wacana yang belum mencapai konsensus hingga kini adalah di mana peran dan kedudukan TNI. Memang, jika dirunut dari sejarah bangsa, peran TNI dalam politik bagai sebuah entitas yang tidak terpisahkan. Sebab, sebagaimana dikatakan Salim Said, hubungan tentara dan politik sama tuanya dengan usia republik ini.

Namun, sejak Soeharto lengser, rakyat mulai berani menggugat eksistensi TNI sebagai institusi militer yang dinilai gagal mengendalikan keadaan dan keamanan masyarakat. Itu terbukti dengan maraknya aksi terorisme di tanah air. Begitu pula ketika isu penggunaan hak pilih TNI pada Pemilu 2009 digulirkan, banyak kritik pedas yang dilontarkan masyarakat terhadapnya.

Bagaimana kemungkinannya? Jika membaca pesan presiden tadi, tampaknya TNI untuk sementara belum mendapat restu dari presiden sekaligus panglima tertinggi TNI untuk kembali turun ke arena politik praktis dan -terkadang- pragmatis. Presiden, tampaknya yakin, jika TNI kembali ke dunia politik, rakyat akan memprotesnya dan mungkin berpotensi akan memecah belah TNI.

Memang betul apa yang disampaikan presiden, mengembalikan hak pilih TNI, saya kira, hanya akan menambah masalah dan makin membuat stabilitas politik dan keamanan terganggu, kenapa? Pertama, TNI adalah alat negara, bukan alat parpol. Jika TNI mendukung salah satu parpol yang memungkinkan terdapat konflik ketika pemilu, Indonesia rawan terjadi perang saudara. TNI akan disibukkan oleh dukung-mendukung parpol masing-masing, bukan menjalankan fungsinya sebagai pengaman pemilu.

Hal itu pernah terjadi di Indonesia, ketika TNI diberi keleluasaan dalam berpolitik sehingga pada masa Orla, AURI menjadi salah satu alat PKI untuk menggulingkan Soekarno. TNI juga disebut-sebut memiliki andil besar dalam upaya pembunuhan para jenderal yang dikenal dengan sebutan G 30 S PKI.

Dari peristiwa itu, TNI hendaknya mampu memetik hikmah di balik tragedi kelam yang dialami bangsa ini. Jangan sampai hal itu terulang dan merugikan rakyat serta TNI sendiri.

Kedua, TNI dituntut profesional. Apa makna profesionalisme? Sederhana saja, TNI hanya mengurusi masalah pertahanan dan keamanan bangsa dari serangan asing. Tentara harus ikhlas untuk memberikan keleluasaan politik kepada sipil. Militer jangan lagi menggunakan cara Orde Baru dalam mengadu domba kekuatan politik sipil dengan jalan infiltrasi intelijen yang canggih dan rapi, tetapi juga amat kasar.

Singkatnya, tentara wajib mengerti tugas dan perannya dalam menjaga reformasi dan demokratisasi dengan mengurusi satu bidang saja.

Ketiga, hak pilih TNI mengkhianati agenda reformasi. Salah satu tuntutan mahasiswa medio ’98 adalah dihapuskannya dwifungsi TNI. Meski dalam makna dan implementasi yang berbeda, hak pilih TNI, menurut saya, merupakan embrio lahirnya dwifungsi TNI yang sebenarnya, yaitu menghendaki TNI kembali duduk di parlemen. Itu adalah persoalan politik. Tidak ada jaminan bahwa TNI tidak akan meminta hak politik yang lebih menguntungkan, misalnya dengan meminta jatah kursi di DPR pada Pemilu 2009.

Jika benar, Orde Baru jilid II akan kembali hadir di Indonesia dan reformasi di tubuh militer hanya menjadi jargon kosong. Untuk itu, semua pihak harus waspada agar potensi tersebut diamputasi sejak dini dan tidak menjadi penyakit yang lebih parah.

Warga Negara Biasa?

Pertanyaan yang mengemuka bagi kalangan yang pro terhadap hak pilih TNI dalam pemilu, antara lain, bukankah TNI warga negara biasa yang memiliki hak sama dengan warga negara lain yang bisa leluasa bermain politik? Betul, mereka memang warga negara biasa, sama dengan yang lain.

Persoalannya, sejak mereka menjadi tentara, mereka sudah berbeda dalam sejumlah hal dengan warga negara lain. Menjadi tentara berarti menjadi orang yang berkurang dalam hal kebebasan. Itulah konsekuensinya, setiap profesi apa pun memiliki risiko masing-masing. Seorang pemain sepak bola harus siap untuk mengalami patah kaki, seorang pengusaha harus siap bangkrut dan gulung tikar, petinju harus siap remuk, dan sebagainya.

Begitu pula dengan tentara, sudah risiko jika tentara tidak memiliki kebebasan sejati seperti orang sipil, itulah konsekuensi menjadi alat negara. Itu harus disadari betul oleh para tentara, mulai prajurit hingga jenderal.

Menurut Victor Silaen, menjadi alat negara berarti siap setiap saat menerima tugas atau perintah dari negara. Menjadi lucu ketika sebuah alat negara ikut-ikutan memilih orang yang akan membentuk dan menyusun anggaran dan kebijakan publik. Jika hal itu terjadi, TNI pun bisa menjadi bumper parpol dan primadona penjaring suara karena memilih anggota yang besar dan jaringan yang luas.

Untuk itu, saya kira belum saatnya TNI memiliki hak pilih pada Pemilu 2009. Saya yakin, TNI sudah cukup bahagia dan bangga melihat seniornya seperti Soeharto dan SBY menjadi presiden di negeri ini. Profesionalisme TNI-lah yang diperlukan negeri ini. Sudahlah, ke barak saja TNI!

Dody Firmansyah, mahasiswa Fisip Unair Surabaya (email: Seledod_181@yahoo.co.id)

Hak Pilih TNI 2009, Keniscayaan?

2006-10-04T14:01:00.000+08:00

Oleh Lirih Ifa Anisah

Sejak rezim Soeharto runtuh pada 1998, peran TNI mengalami perubahan signifikan. TNI tidak lagi menjadi alat pertahanan dan keamanan, tetapi hanya sebagai alat pertahanan negara. Sementara itu, masalah keamanan dan ketertiban negara diurusi Polri. TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, baik di dalam parlemen maupun partai politik. Karena itu, muncul isu kuat, apakah mungkin TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009?

Tampaknya, keinginan TNI untuk mendapatkan hak pilihnya tidak berjalan mulus. Hal itu terbukti dengan adanya pendapat pro dan kontra. Terdapat berbagai macam pendapat kelompok yang menentang hak pilih TNI. Namun, ada juga beberapa pendapat cukup kuat yang digunakan kelompok pendukung hak pilih TNI.

Ketakutan

Kekhawatiran serta rasa waswas akan muncul ketika orang atau kelompok tersebut pernah mengalami hal yang buruk terhadap sesuatu. Dengan begitu, ketika kita kembali pada masa awal mula terjadinya perombakan fungsi TNI, dari dwifungsi ABRI menjadi hanya sebagai alat pertahanan negara, mereka atau kelompok tersebut memiliki pendapat tersendiri.

Pendapat kelompok yang memiliki pandangan tersebut adalah pertama, dalam negara modern, perlu dipisahkan secara jelas antara peran tentara dan peran masyarakat di luarnya (sipil), yaitu dalam hal pertahanan negara.

Kedua, jika kemampuan militer TNI digunakan untuk fungsi lain, misalnya dalam politik, hal itu dapat menimbulkan banyak implikasi negatif dan menuju ketidakadilan. Ketiga, secara empiris, TNI dalam politik telah melahirkan arogansi kekuatan, terutama dari kalangan tertentu atas kelompok nonmiliter.

TNI dalam sejarah politik nasional sering dijadikan sebagai alat kekuasaan yang sangat memihak pemerintah. Mereka merasa pesimistis terhadap perilaku TNI untuk mendorong negara menjadi demokrasi.

Karena itu, menurut Ulf Sundhaussen, pada umumnya militer dihadapkan pada empat pilihan. Pertama, mempertahankan kekuasaan dan membatasi partisipasi. Kedua, mempertahankan kekuasaan dan memperluas partisipasi. Ketiga, mengembalikan kekuasaan pada sipil dan membatasi partisipasi serta keempat, mengembalikan kekuasaan pada sipil seraya memperluas partisipasi.

Dengan begitu, kelompok tersebut menginginkan TNI sepenuhnya "kembali ke barak". TNI harus menjadi lembaga pertahanan negara serta melepaskan semua aktivitas politiknya.

Kelayakan Memiliki Hak Pilih

Namun, ketika kita dihadapkan dengan layak tidaknya TNI dalam memperoleh hak pilihnya kembali, ternyata TNI memiliki beberapa alasan.

Pertama, hak pilih yang diperjuangkan TNI tersebut dapat digolongkan dalam hak asasi anggota TNI. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Kedua, tidak adanya undang-undang dalam pemilu yang cukup kuat melarang TNI dalam memilih. Seperti Undang-Undang No 12 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Bab III tentang Hak Pilih pasal 13 yang berbunyi, "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih."

Di sana hanya tertulis bahwa semua warga negara Republik Indonesia dan memiliki pengertian bahwa semua orang yang bertempat tinggal serta terdaftar menjadi warga negara di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara.

Ketiga, itu hanyalah sebuah hak pilih, bukan hak dalam berpolitik. Partisipasi yang dimiliki masih tergolong dalam batas pasif, belum aktif. Setelah melakukan hak memilih, mereka akan kembali pada aktivitas sebelumnya. Itu berbeda dengan hak berpolitik yang dapat digunakan untuk berpartisipasi aktif dalam perpolitikan. Hak berpolitik pun memungkinkan orang untuk menjadi yang dipilih maupun kelompok penekan.

Keempat, legitimasi serta keangkeran yang biasa melekat dalam diri TNI di mata masyarakat sudah mulai meluntur. Masyarakat sudah tidak setakut pada rezim Orde Baru kemarin. Karena itu, kearogansian serta kemampuan dalam merepresif masyarakat sudah tidak mampu lagi untuk memengaruhi masyarakat.

Selain keempat alasan di atas, ternyata ada sedikit ketakutan yang harus dijabarkan. Yaitu, hegemoni struktur TNI yang cukup kuat. Ketakutan itu dimiliki para pesaing pemimpin dalam pemilu. Maksudnya, rata-rata TNI cenderung untuk mengikuti apa kata pemimpinnya. Di sini, yang paling penting adalah regulasi jelas dan tegas sehingga semua pemimpin dan prajurit TNI tidak bisa melakukan hak pilih pribadinya sebagai warga negara Indonesia.

Kesimpulan saya, TNI pun layak memiliki hak memilih dalam Pemilu 2009. Sebab, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sudah berbeda dengan masyarakat pada rezim Orde Baru. Masyarakat sekarang sudah memiliki kebebasan dalam berbicara serta mengerti masalah perpolitikan di Indonesia sehingga dapat mengontrol TNI dalam menggunakan hak pilihnya.

Lirih Ifa Anisa, mahasiswi Ilmu Politik Fisip Unair

Menimbang Hak Pilih TNI

2006-10-04T13:59:00.000+08:00

Munafrizal Manan
Dosen FISIP Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

Tema militer dan politik sepertinya tidak akan pernah selesai diperdebatkan di Indonesia. Tema tersebut selalu menarik dibahas dan mudah memicu kontroversi. Setiap kali ada isu atau peristiwa baru yang berhubungan dengan tema itu, perdebatan pun menjadi ramai. Pendapat pro dan kontra muncul.

Begitulah yang terjadi ketika baru-baru ini mantan panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, mengusulkan agar anggota TNI diberi hak memilih mulai Pemilu 2009. Menurut Endriartono, hak memilih anggota TNI merupakan bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Endriartono mengakui, ketika ia melarang anggota TNI menggunakan hak memilih pada Pemilu 2004 lalu, sebenarnya ia melanggar HAM dan mencederai demokrasi. ''Hak pilih pada dasarnya bukan hak institusi. Itu hak individu setiap warga negara tanpa memandang profesi,'' demikian Endriartono.

Harus diakui, jika dilihat dari ukuran norma demokrasi dan HAM, anggota TNI memang memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu, yang sama dengan kaum sipil. Norma demokrasi dan HAM tidak mengenal diskriminasi politik berdasarkan latar belakang profesi. Ini telah berlaku di banyak negara yang memberikan hak memilih bagi anggota militernya.

Karena itu, diskriminasi politik atas anggota TNI dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma demokrasi dan HAM. Dengan demikian, argumen Jenderal Endriartono memang memiliki pijakan yang kuat.

Namun, gagasan untuk memberikan hak memilih kepada anggota TNI sebaiknya tidak melupakan konteks historis TNI dan dinamika internal kontemporer TNI. Dengan menyoroti dua perspektif ini, dapat diketahui perlu atau tidak memberikan hak memilih itu. Artinya, untuk menimbang memberi hak memilih kepada anggota TNI, tidak dapat hanya bersandar pada pertimbangan norma demokrasi dan HAM an sich.

Maslahat-mudharat Pada aspek historis, keterlibatan militer Indonesia dalam bidang politik telah dimulai sejak Indonesia merdeka. Pada masa Orde Baru, yang berlangsung selama kurang-lebih 30 tahun, militer Indonesia pernah memiliki track record terlibat dalam arena politik secara dominatif dan eksesif. Sudah cukup banyak studi yang mengupas peran militer Indonesia dalam kegiatan politik yang dipublikasikan.

Studi-studi tersebut umumnya sepakat bahwa keterlibatan militer Indonesia dalam aktivitas politik tidak hanya mengakibatkan tercipta hubungan konfrontatif antara militer dengan rakyat, tetapi juga berdampak pada buruknya profesionalitas militer Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Singkatnya, keterlibatan militer Indonesia dalam aktivitas politik lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, baik bagi militer sendiri maupun bagi masyarakat/negara.

Sementara pada aspek dinamika internal kontemporer TNI, kita tahu bahwa sejak era transisi politik bergulir di Indonesia --pasca-jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998-- TNI dituntut melakukan reformasi internal. Proses reformasi internal TNI itu sendiri telah mulai dilakukan dan hingga saat ini belum tuntas.

Reformasi internal TNI merupakan 'proyek raksasa' yang tentu memerlukan waktu panjang. Sebab, reformasi internal TNI itu tidak hanya bertujuan menyapih TNI dari 'limbah' aktivitas politik, tetapi juga meliputi aspek yang komprehensif --mulai dari redesain bisnis-bisnis TNI, reformulasi struktur teritorial, hingga membangun kultur dan institusi TNI yang kuat dan profesional sebagai alat pertahanan negara. Artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakan reformasi internal TNI.

Sejak reformasi internal TNI digulirkan, sebetulnya TNI telah relatif berhasil mereparasi carut-marut citranya selama ini yang tercebur dalam 'limbah' aktivitas politik. TNI tidak lagi menjadi objek hujatan masyarakat. Tekad TNI melalui doktrin redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi --yang dirumuskannya untuk tidak ingin terjerembab lagi dalam arena politik serta keikhlasan TNI menghapus kursinya di legislatif dan meniadakan sistem kekaryaan-- disambut positif dan diapresiasi oleh kaum sipil. Namun, jika hasrat untuk terlibat kembali dalam gelanggang politik itu --baik secara terang-terangan atau terselubung-- kembali menonjol, maka citra positif yang telah dicapai akan ternoda lagi. Memberikan hak memilih di tengah kondisi reformasi internal TNI yang belum tuntas, berpotensi membelokkan konsentrasi TNI dari proses reformasi internalnya.

Terlalu sederhana memaknai pemberian hak memilih anggota TNI sekadar urusan memberikan hak suara sebagai warga negara dalam bilik-bilik tempat pemungutan suara. Sebab sekali TNI dilibatkan atau melibatkan diri dalam aktivitas politik, sulit memastikan itu tidak akan menyuburkan impuls naluri intrinsik TNI yang ingin berperan jauh dalam arena politik.

Naluri intrinsik ini bahkan diakui sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya ketika melantik panglima TNI yang baru. Menurut Presiden, dalam masa transisi demokrasi ini, masih banyak godaan atas para jenderal, marsekal, dan laksamana untuk memasuki wilayah politik. Sebab itu, memberikan hak memilih kepada anggota TNI berpotensi akan memicu konsekuensi lanjutan. Sedikitnya ada dua implikasi yang akan terjadi jika TNI memiliki hak pilih politik dalam pemilu. Pertama, terjadi fragmentasi di kalangan TNI disebabkan orientasi dan preferensi politik yang berbeda.

Politik pada dasarnya adalah medan kompetisi dan konflik. Jika anggota TNI memiliki hak memilih, kompetisi dan konflik politik akan mudah tersulut. Kita tahu bahwa kasus konflik fisik di kalangan aparatus militer dan juga polisi, kadang terjadi bukan disebabkan faktor politik. Bisa dibayangkan betapa lebih mudahnya konflik tersebut tersulut jika disebabkan oleh faktor perbedaan orientasi dan preferensi politik.

Kedua, hak memilih anggota TNI rentan menjadi daya-pikat oleh politisi sipil untuk menyeret TNI terlibat lebih jauh dalam aktivitas politik. Jika terbangun simbiosis-mutualisme antara keduanya karena terfasilitasi oleh adanya hak memilih anggota TNI, maka hal itu akan mengulangi potret buram yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Skalanya mungkin tidak persis sama, tapi substansinya akan sangat mirip.

Secara kuantitatif, jumlah konstituen di kalangan TNI memang tidak begitu signifikan. Tetapi, secara kualitatif posisi dan kekuatan TNI sangat strategis dan berpengaruh. Karena itu, dukungan politik dari TNI akan direbutkan oleh politisi sipil. Ini sangat mungkin membuka negosiasi politik antara politisi sipil dan TNI. Jika ini terjadi, maka TNI kembali bermetamorfosis menjadi kekuatan politik yang disibukkan oleh aktivitas politik dan mencapai tujuan politik. Mengutip Claude E Welch dan Arthur K Smith (1974), metamorfosis itu akan berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap influence, lalu berlanjut ke intervention, dan akhirnya control.

Politik kenegaraan
Menurut hemat saya, memberikan hak memilih kepada anggota TNI sebetulnya justru men-down grading ''posisi agung'' TNI sebagai alat pertahanan negara yang netral dan berdiri di atas semua perbedaan politik. Memang betul bahwa hak pilih politik TNI dijamin oleh demokrasi dan HAM. Namun, jika TNI memosisikan dirinya sama dengan warga negara sipil umumnya dalam hal hak politik, artinya TNI tidak dapat lagi mengklaim dirinya menjunjung politik kenegaraan, yang membedakannya dengan politik praktis (day to day politics) kaum politisi sipil.

Sebab, manakala TNI menceburkan diri dalam wilayah politik, maka TNI akan menjadi elemen yang juga masuk dalam rivalitas politik. Arena politik dan demokrasi menjadi tidak sehat jika yang terlibat dalam rivalitas politik itu ada unsur yang memiliki kekuatan senjata dan terampil melakukan management of violence.

Sebaiknya TNI tetap fokus pada proses reformasi internalnya, sehingga menjadi institusi militer yang kuat dan profesional sebagai alat pertahanan negara. Upaya menjadikan TNI sebagai institusi militer yang kuat dan profesional bukan usaha sepele. Karena itu, tidak perlu ditambahi lagi oleh kesibukan dalam aktivitas politik. Lagipula, tugas TNI menjaga dan melindungi pertahanan dan teritorial negara menghadapi tantangan dan ancaman yang berat pada saat ini dan masa datang. Kita tidak ingin punya TNI yang kedodoran mengemban tugas utamanya karena disibukkan oleh aktivitas dan ambisi politik. Kita rindu dan butuh TNI yang kuat, profesional, berwibawa, dan dicintai rakyat.

"Kita tidak ingin punya TNI yang kedodoran mengemban tugas utamanya karena disibukkan oleh aktivitas dan ambisi politik. Kita rindu dan butuh TNI yang kuat, profesional, berwibawa, dan dicintai rakyat."

Pro-Kontra Hak Pilih TNI

2006-10-04T13:58:00.000+08:00

Oleh Kacung Marijan

Sebagai bagian dari demokratisasi, hak politik TNI-Polri telah "dipasung" pasca runtuhnya pemerintahan Soeharto. Di DPR(D), misalnya, posisi TNI-Polri telah dimarginalkan pada periode 1999-2004. Bahkan, setelah Pemilu 2004, TNI-Polri tidak lagi memiliki jatah di lembaga perwakilan rakyat setelah sekian lama menikmati jatah kursi tanpa ikut pemilihan.

Pemasungan seperti itu tidak lepas dari anggapan bahwa kuatnya militer di panggung politik selama lebih dari tiga dekade merupakan salah satu simbol penting dari otoritarianisme. Karena demokratisasi merupakan titik balik dari otoritarianisme, mengendalikan militer masuk kembali ke ranah politik dipandang sebagai suatu keharusan.

Pertanyaannya, sampai seberapa lama hak politik TNI-Polri itu harus "dipasung"? Meski hanya secara tersirat, kelompok prodemokrasi berargumen bahwa hak itu, khususnya hak memilih di dalam pemilu, baru bisa diberikan setelah TNI-Polri melakukan reformasi.

Gerakan reformasi itu, antara lain, adanya pemisahan TNI-Polri, restrukturisasi lembaga Koter, pelimpahan bisnis TNI-Polri kepada negara, dan pengakuan tentang supremasi sipil atas militer.

Di antara agenda penting itu, baru pemisahan TNI-Polri yang bisa dilakukan secara baik. Melalui pemisahan itu, diharapkan terdapat pembagian ranah yang jelas antara TNI dan Polri. TNI lebih berkonsentrasi mengatasi masalah-masalah pertahanan, sedangkan Polri lebih pada masalah-masalah keamanan.

Untuk agenda lain, hal itu masih berproses. Restrukturisasi lembaga Koter yang pernah didengungkan cukup kuat oleh Letjen Agus Widjoyo, misalnya, mengalami kelambatan karena ada pro dan kontra tentang perlu tidaknya restrukturisasi itu. Penyerahan bisnis TNI kepada negara juga lambat.

Berangkat dari realitas itu, kelompok-kelompok prodemokrasi, termasuk sejumlah politisi di DPR, berpandangan bahwa untuk sementara hak politik TNI-Polri tetap harus "dipasung". Hak itu bisa diberikan manakala TNI-Polri mampu menunjukkan bahwa mereka telah melakukan reformasi sehingga sosoknya berbeda dengan sebelumnya.

Terdapat kekhawatiran, ketika hak politik itu diberikan, sementara proses reformasi internal belum berjalan baik, TNI-Polri akan kembali terjebak oleh ranah politik praktis. TNI-Polri, misalnya, secara kelembagaan bisa terseret oleh aksi dukung-mendukung terhadap kekuatan politik tertentu.

Di sisi lain, diberikannya hak politik dikhawatirkan bisa mengganggu tingkat kohesivitas di tubuh TNI-Polri. Mengingat afiliasi politik masing-masing personel berbeda-beda, pembuatan kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya bisa mengalami gangguan. Implikasinya, profesionalisme di tubuh TNI-Polri juga bisa terganggu.

***

Tetapi, bagi yang pro, pemberian hak politik kepada anggota TNI-Polri tidak harus menunggu tuntas dan jelasnya proses reformasi di tubuh TNI-Polri. "Pemasungan" selama sepuluh tahun dipandang sebagai waktu yang cukup untuk membuka ruang hak pilih TNI di dalam pemilu.

Secara substansial, pemberian hak pilih kepada TNI-Polri memang berbeda dengan wacana membawa kembali TNI-Polri ke wilayah politik sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya.

Pada pemerintahan Orde Baru, TNI-Polri tidak memiliki hak pilih. Tetapi, mereka memiliki privileges yang tidak dimiliki kekuatan-kekuatan sosial politik lain. Mereka, misalnya, memiliki wakil di DPR/D tanpa harus mengikuti pemilu.

Mereka juga bisa menduduki jabatan-jabatan politik lain dan menjadi pemain utama di dalam proses politik. Posisi demikian tidak lepas dari dua peran yang dimilikinya, yaitu peran pertahanan dan keamanan serta peran sosial politik.

Memberikan hak pilih TNI-Polri dalam pemilu tidak berarti mengembalikan privilages politik seperti itu. Di dalam konteks Indonesia yang berproses menjadi demokrasi seperti sekarang, langkah seperti itu tidak bisa dilakukan. Proses demokrasi telah melesat dan tidak bisa dibelokkan kembali ke arah otoritarianisme.

Di negara-negara yang demokrasisinya sudah mapan, implementasi hak politik militer tidak sama. Ada negara yang hanya memberikan hak pilih, ada juga negara yang memberikan hak pilih sekaligus hak untuk dipilih.

Pilihan untuk Indonesia adalah pemberikan hak pilih di dalam pemilu. Pilihan seperti itu mirip dengan pilihan yang telah diberikan kepada birokrasi (pegawai negeri) sejak Pemilu 1999. Pegawai negeri tidak boleh terlibat dalam partai politik tertentu. Tetapi, mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

TNI-Polri juga demikian. Mereka bisa menggunakan hak pilihnya, tetapi dilarang terlibat di dalam aksi dukung-mendukung terhadap partai politik tertentu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga netralitas dan profesionalitas TNI-Polri.

Masalahnya, kapan hak itu bisa diberikan? Argumen bahwa pelaksanaan hak pilih TNI-Polri itu perlu ditunda untuk memberikan kesempatan kepada TNI-Polri agar mereformasi diri patut direnungkan.

Tetapi, kekhawatiran bahwa penggunaan hak itu, katakanlah dalam Pemilu 2009, akan menjadikan TNI-Polri set back seperti sebelumnya juga berlebihan. Pertama, pada Pemilu 2009, hak politik TNI-Polri telah sepuluh tahun "dipasung". Dalam kurun waktu itu, tentu saja telah terjadi perubahan-perubahan pola berpikir anggota TNI-Polri mengenai ranah politik.

Kedua, kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat sekarang telah tumbuh relatif "lebih otonom". Kekuatan demikian akan menjadi batu sandungan yang luar biasa, katakanlah ketika terdapat gerak TNI-Polri untuk kembali ke pola lama.

Ketiga, upaya untuk membawa birokrasi ke wilayah yang netral dalam berpolitik di dalam dua kali pemilu cukup berhasil. Secara umum, wajah pegawai negeri kita saat ini cukup netral secara politik, meski belum profesional betul.

Kacung Marijan PhD, staf pengajar pada Fisip Universitas Airlangga

Pro-Kontra Atas Keikutsertaan TNI Dalam Pemilu

2006-10-04T13:56:00.000+08:00

Hisar Sitanggang

Jakarta (ANTARA News) - Trauma atas penggunaan kekuatan TNI sebagai alat kekuasaan di era Orde Baru tampaknya masih belum bisa dilupakan rakyat Indonesia, sehingga nyaris TNI selalu menjadi pusat perhatian partai-partai politik di Indonesia, baik di Pemilu Pilres 2004, Pilkada, maupun dalam Pemilu 2009.

Padahal, TNI sebagai alat negara nyaris selalu mengampanyekan bahwa politiknya adalah politik negara, dan tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan di masa lalu di mana TNI digunakan sebagai alat kekuasaan.

Ketika pensiunan militer, yakni Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2004, berkembang berbagai analisis, di antaranya ada yang menyebutkan kemenanangan pensiunan militer itu sebagai simbol runtuhnya kepercayaan rakyat kepada regim sipil, dan pulihnya kepercayaan rakyat kepada militer.

Karena itu sejumlah perwira aktif militer dipinang sejumlah partai politik untuk ikut Pilkada pada 2005 dengan harapan bisa meraih kemenangan sebagaimana terjadi dalam Pemilu Pilres.

Keikutsertaan prajurit aktif TNI itu mendapatkan tanggapan dari banyak pihak, baik yang mendukung maupun menentangnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun anggota TNI aktif itu yang terpilih sebagai kepala daerah.

Kini TNI kembali melontarkan harapannya agar bisa menggunakan hak pilihnya mulai Pemilu 2009, karena mereka sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, yakni masyarakat sipil.

Keinginan TNI itu pun mendapatkan dukungan maupun tentangan dari sejumlah kalangan. Mereka membandingkannya dengan Pemilu di negara-negara lain, yakni negara yang mengizinkan militernya menggunaka hak pilih seperti di AS, atau negara yang tidak mengizinkan militernya ikut Pemilu, misalnya Singapura.

Apakah TNI itu tetap solid dan bisakah mempertahankan netralitasnya menjadi pertanyaan di kalangan partai politik maupun pengamat, sementara sesepuh militer mempertanyakan apakah TNI itu bisa tetap mempertahankan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan Tentara Nasional Indonesia, jika menggunakan hak politiknya melalui partai politik di Pemilihan Umum.

Menurut Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, TNI akan tetap solid meski setiap prajurit memiliki aspirasi politik yang berbeda pada Pemilu 2009.

Dengan kata lain, TNI tidak akan terpecah-pecah meski masing- masing prajurit memilih Parpol tertentu sebagai penyaluran aspirasi politiknya.

Menurut dia, menggunakan hak pilih adalah hak setiap warga negara Indonesia. Ketidakikutsertaan TNI di Pemilu 2004 demi mempertahankan soliditas TNI, meski hal itu melanggar hak prajurit sebagai warga negara. Makin cepat TNI bisa menggunakan hak politiknya disebutkannya semakin baik.

Tokoh Partai Golkar, Akbar Tanjung, juga termasuk elite politik yang mendukung TNI menggunakan hak politiknya mulai Pemilu 2009. Namun, ia meminta agar TNI tetap mempertahankan komitmennya untuk tetap bersikap netral dan tidak terjun ke politik praktis, melainkan tetap harus sebagai alat negara yang profesional.

Meski mendukung TNI ikut Pemilu, Akbar malah menyarankan prajurit aktif TNI tidak mencalonkan diri dalam Pilkada.

Kajian serius

Pendapat pengamat politik LIPI, Indria Samego, agaknya perlu dipertimbangkan, yakni perlu dilakukan pengkajian serius apakah TNI sudah siap menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 atau tidak.

Disebutkannya, TNI sebagai warga negara, berhak menggunakan haknya jika dikaji secara hukum dan undang-undang. Namun, TNI itu berbeda dengan sipil, yakni militer memegang senjata, sedangkan sipil tidak.

Sementara itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal (Purn) Tyasno Sutarto, mengatakan TNI seharusnya tidak dibolehkan terlibat dalam politik praktis dengan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, karena politik TNI itu adalah politik negara, dan bukan politik Parpol.

"Jika ikut memilih pada Pemilu, misalnya pada Pemilu 2009 atau 2014, berarti TNI itu sudah terlibat dalam politik praktis, yakni menggunakan hak suaranya dengan memilih Parpol tertentu. Sementara TNI itu adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan Tentara Nasional Indonesia, yang komitmennya hanya untuk membela kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya," kata mantan Kepala BAIS itu.

Disebutkannya, TNI jika menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009 memang dimungkinan tetap solid, karena soliditas itu bisa dibentuk melalui pendidikan, latihan, dan peningkatan disiplin serta profesionalisme prajurit.

"Solid atau tidak, itu tergantung banyak faktor. Soliditas bisa dibentuk melalui pendidikan dan latihan. Namun, harus diingat bahwa politik TNI itu adalah politik negara, artinya TNI harus membela kepentingan rakyatnya, bangsa dan negara," katanya.

Dia mengkhawatirkan jika TNI ikut pemilihan dalam Pemilu maka TNI itu secara perlahan akan kehilangan jatidirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan Tentara Rakyat Nasional.

Menurut dia, aspirasi TNI memang harus ditampung, namun bukan melalui Pemilu. Aspirasi itu, misalnya, bisa ditampung di MPR melalui utusan golongan bersama unsur golongan lain.

Ketua PNBK Eros Djarot juga termasuk elite politik yang menentang keinginan TNI menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, karena TNI itu adalah alat negara.

Tokoh PAN Amien Rais juga mengatakan agar TNI tidak diberi hak untuk dipilih atau memilih dalam Pemilu 2009 untuk menjaga netralitasnya sebagai alat negara.

"Kalau sampai ikut Pemilu lantas ada `like and dislike` . Kemudian kalau dia masuk Parpol tertentu, Parpol lain dianggap saingan, musuh politik dan lain-lain. Jadi sebaiknya yang sudah masuk TNI biarlah menjadi milik bangsa, tidak usah diberi hak memilih dan dipilih," katanya.(*)

Habibie, Prabowo, dan Krisisme Historis

2006-10-03T21:02:00.000+08:00

Mohammad Subhi-Ibrahim
Dosen FE UHAMKA, Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta

Buku 'Detik-Detik yang Menentukan' karya mantan Presiden RI BJ Habibie memicu polemik. Di buku tersebut, Habibie mencatat peristiwa pergeseran kekuasaan yang berakibat 'digantinya' Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto. Detail-detail pertemuan Habibie dan Prabowo yang diceritakan mengundang tanggapan-balik Prabowo. Menurut Prabowo, tidak semua peritiwa yang dikisahkan Habibie itu benar. Ada bias 'perspektif' Habibie, kata Prabowo. Prabowo pun 'mengancam' akan menulis buku 'tandingan.' Bagaimana fenomena Habibie-Prabowo ini kita baca?

Setidaknya ada dua hal yang bisa dicatat dari perdebatan Habibie dengan Prabowo. Pertama, Habibie dan Prabowo mencontohkan tradisi berbeda pandangan yang elegan. Habibie menulis buku, dan Prabowo (rencananya) 'melawan' dengan menulis buku. Kultur perbedaan yang sehat karena berorientasi pada otak dan rasio, bukan otot dan emosi. Kedua, fenomena Habibie dan Prabowo merupakan momen 'perebutan' sejarah. Sebetulnya, perang argumentasi Habibie dan Prabowo adalah upaya kedua pihak untuk menempatkan dirinya dalam catatan narasi besar sejarah politik Indonesia. Keduanya mencoba untuk menjadi 'orang besar' sejarah. Mereka tahu bahwa sejarah adalah koleksi dari biografi orang-orang besar. Bahkan, Thomas Carlyle berujar bahwa sejarah universal merupakan sejarah apa yang telah tercapai oleh umat manusia di dunia dan pada dasarnya adalah sejarah manusia besar yang sudah bekerja di dunia.

Orang besar
Kebesaran seseorang dapat diukur dari sejauh mana membayangi generasi sesudahnya. Beberapa orang menentukan jalannya sejarah untuk waktu yang lama. Mereka mengukir dirinya dalam prasasti sejarah, lasting imprint in history, contohnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada pula orang yang berpengaruh sebentar (trend setters) dan pengaruhnya pun hanya pada satu bidang saja, misalnya Piere Cardin yang mempengaruhi dunia mode.

Dari segi ruang dan waktu, dampak pengaruh individu itu pun ada yang terbatas. Soeharto, misalnya, hanya berpengaruh di Indonesia, sementara orang seperti Nabi Muhammad SAW memperoleh kebesaran yang mencakup seluruh dunia.

Di dalam sejarah ada dua macam alur yang terjadi: akibat-akibat objektif yang ditimbulkan, yang tidak direncanakan dan akibat yang sudah direncanakan serta dimaksudkan oleh manusia besar tersebut. Contoh macam yang kedua adalah Ronald Reagan yang menginginkan AS menjadi koboi dunia. Apa yang dicita-citakannya tersebut mewujud.

Namun, macam yang pertamalah yang kerap terjadi. Manusia besar lahir karena peristiwa besar yang tak diharapkan terjadi atau tidak sesuai dengan ajaran yang dianut secara umum waktu itu (peristiwa penentangan arus). Peristiwa Gerakan 30 September 1965, merupakan sebuah penentangan arus yang menginginkan Indonesia jadi negara komunis, tapi gagal. Lahirlah 'orang besar' Soeharto. Soeharto mencita-citakan sebuah negara demokratis di mana rakyat berdaulat, namun hasilnya jauh panggang dari api. Siapakah orang besar dari pergeseran Orde Baru ke Orde Reformasi? Tampaknya, inilah yang diperebutkan Habibie dan Prabowo.

Laboratorium sejarah
Sejarah adalah narasi yang dikonstruksi oleh sejarahwan. Awalnya, sejarah terdiri dari penggalan peristiwa yang tercerai-berai, tidak runut, dan acak. Para sejarahwan menata penggalan-pengalan peristiwa itu dalam satu alur cerita. Namun narasi sejarah tersebut tidak selalu identik dengan fakta sejarah. Sebab sang sejarahwan memakai kerangka epistemologis tertentu sebagai bingkai tafsir peristiwa. Karena itu sejarah harus selalu dibaca ulang. Para sejarahwan harus jujur mengakui bahwa catatan sejarah yang dihasilkannya adalah tafsir pribadinya atas peristiwa-peristiwa. Sejarah tidak ada yang absolut. Sejarah bersifat absolut-relatif. Suatu narasi sejarah bersifat mutlak selama tidak ada narasi lain yang menandingi, atau mengugurkan narasi sejarah tersebut (relatif).

Lalu, tugas sejarahwan adalah membentuk visi dan perspektif baru tentang masa silam yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan harapannya untuk masa depan. Penemuan (invention) dan penemuan kembali (reinvention) sejarah adalah keniscayaan bagi bangsa yang ingin menciptakan masa depan yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk 'mengoreksi' atau bahkan 'menghilangkan' pemahaman serta ingatan bersama tentang masa silam yang kurang menyenangkan, dengan rasionalisasi yang bisa diterima, mampu mendorong semangat, dan lebih kondusif untuk kini dan masa depan. Yang dibutuhkan dari sejarah adalah membangkitkan kembali sense of togetherness, dan sense of purpose dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Jadi sejarah merupakan laboratorium di mana kita menggali pelajaran. pelajaran yang baik kita pegang, tapi yang buruk kita lemparkan, cukup jadi catatan saja. Nurcholish Madjid berkata, "Biasanya permulaan hancurnya seseorang, suatu kelompok, atau bangsa ialah kalau yang bersangkutan itu tidak lagi mau belajar dari sejarah."

Habibie, Prabowo, dan Wiranto

2006-10-03T21:01:00.000+08:00

Oleh Salahuddin Wahid
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Wawancara Prof B.J. Habibie dengan Andy Noya dalam tayangan KICK ANDY (Metro TV) pada 21/9/06 malam mengungkapkan apa yang terjadi pada 22/5/1998 menyangkut Habibie, Prabowo, dan Wiranto. Kisah itu adalah bagian dari buku BJH berjudul Detik-Detik yang Menentukan yang meledak penjualannya.

BJH mengisahkan, pada tanggal 22/5/98 pagi menerima laporan dari Pangab Jenderal Wiranto tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Istana Merdeka dan kediaman BJH di Kuningan, yang terjadi tanpa dilaporkan kepada Pangab. Berdasar laporan itu, Presiden Habibie memberikan perintah kepada Pangab untuk mengganti Panglima Kostrad Prabowo Subianto pada hari itu juga dengan Letjen Johny Lumintang. Karena pergantian itu, Prabowo menghadap Presiden Habibie untuk menyampaikan keberatan. Dalam kesempatan itu, terjadilah dialog berbahasa Inggris yang menurut BJH di dalamnya Prabowo menyebut BJH sebagai presiden yang naif.

Esok harinya di media, Fadli Zon menyatakan bahwa tidak benar kalau Prabowo mengeluarkan ucapan seperti itu yang bisa dibilang kasar dan tidak sopan. Menurut Fadli Zon, ada yang berbohong, entah BJH entah Wiranto. Di Metro TV 27/9/06 malam, Prabowo sekali lagi membantah apa yang ditulis BJH di dalam buku itu dan menyatakan bahwa dirinya sedang mengajukan permohonan untuk bertemu BJH guna mengklarifikasi ketidakbenaran ucapan-ucapannya yang ditulis BJH di dalam buku tersebut. Menurut saya, tepat langkah Prabowo untuk meluruskan apa yang dianggapnya tidak benar.

Fadli Zon mengatakan bahwa salah seorang berbohong (tentang adanya gerakan pasukan Kostrad di atas). Maka, banyak orang akan sampai kepada kesimpulan: terserah kita mau percaya kepada siapa, Prabowo atau BJH dan Wiranto. Mengapa Prabowo hanya memasalahkan ucapannya yang tidak sopan seperti yang ditulis BJH? Dan tidak memasalahkan gerakan pasukan Kostrad itu seperti yang dibantah oleh Fadli Zon? Bukankah masalah itu jauh lebih berat?

***

Benarkah ada gerakan (liar) pasukan Kostrad itu? Apakah Wiranto telah mengecek kepada Prabowo atau belum? Siapakah yang melaporkan gerakan itu kepada Wiranto? Kita langsung teringat pada silang sengketa antara Wiranto dan Prabowo dalam masalah upaya Prabowo mencegah Wiranto pergi ke Malang pada tanggal 13 Mei 1998.

Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi Wiranto melalui telepon, tetapi tidak bisa berbicara langsung, hanya melalui ajudan. Disampaikannya pesan melalui ajudan bahwa Pangab Wiranto tidak perlu pergi ke Malang, tetapi konsentrasi pada apa yang terjadi di Jakarta yang lebih gawat. Tetapi, ajudan tersebut merasa tidak menerima pesan itu.

Silang sengketa itu sudah terungkap tidak lama (beberapa bulan) setelah peristiwanya terjadi sehingga kemungkinan lupa terhadap apa yang terjadi amat kecil. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ajudan memang tidak menerima pesan Prabowo? Atau dia menerima pesan itu, tetapi lupa menyampaikan? Atau dia menerima pesan itu, tetapi sengaja tidak menyampaikannya kepada Wiranto? Atau Wiranto menerima pesan itu, tetapi mengabaikannya karena menganggap pesan itu tidak penting?

Atau Prabowo ingin menyampaikan pesan itu dan belum sempat menyampaikannya, tetapi merasa telah menyampaikan? Kesemuanya masih merupakan misteri.

Dalam kaitan laporan adanya gerakan (liar) Kostrad pada 21 Mei 1998 itu, ada beberapa kemungkinan. Pertama, Wiranto amat percaya kepada perwira yang melaporkan dan langsung yakin terhadap laporan itu dan merasa tidak perlu ada klarifikasi kepada Prabowo karena situasinya darurat. Klarifikasi akan menimbulkan konsekuensi yang membahayakan negara.

Kedua, Wiranto mencoba melakukan klarifikasi, tetapi tidak berhasil mengontak Prabowo. Ketiga, kemungkinan yang seperti dituduhkan Fadli Zon: Pangab Wiranto berbohong atau membuat laporan yang tidak benar kepada Presiden Habibie. Ketiga kemungkinan itu harus dikemukakan.

Sejauh itu adalah keyakinan Wiranto demi kepentingan bangsa dan negara, menjadi wewenangnya untuk membuat keputusan melaporkan gerakan itu kepada presiden (kemungkinan pertama). Orang bisa membuat penilaian berbeda terhadap keputusan itu. Ada yang menganggap Wiranto terburu-buru dan kurang hati-hati.

Sebaliknya, ada yang menganggap hal itu menunjukkan ketegasan Wiranto yang berani mengambil keputusan dengan cepat sesuai keyakinannya. Kalau ternyata anggapannya keliru dan ada yang menganggap dia berbohong, itu adalah risiko yang harus dipikulnya. Mungkin, seandainya SBY yang jadi Pangab saat itu, yang terjadi mungkin bisa berbeda.

***

Kita berempati kepada Prabowo yang merasa dizalimi dan ingin memperbaiki nama baik diri dan orang tuanya. Prabowo berhak membela diri dan hak itu harus kita hormati. Tetapi, itulah kehidupan yang sering berjalan di luar kehendak dan rencana kita. Adakalanya kita merasa dizalimi dan adakalanya kita dianggap menzalimi orang lain tanpa kita sadari dan rasakan.

Kita bersyukur TNI-AD tidak punya tradisi melakukan kudeta seperti di Thailand dan juga di Filipina (yang gagal). Kita tetap harus mempertahankan tradisi itu. Kita banyak mengalami pergantian presiden secara tidak normal: Bung Karno yang dilengserkan oleh MPRS, Pak Harto yang lengser setelah didesak oleh rakyat serta pimpinan DPR/MPR, dan Gus Dur yang dilengserkan MPR karena menerbitkan dekrit untuk membubarkan DPR. Semoga tidak ada lagi presiden kita yang lengser dengan cara tidak normal.

Bara dari Buku Habibie

2006-10-03T20:55:00.000+08:00

Buku B.J. Habibie, Detik-detik yang Menentukan, langsung menuai polemik. Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto menuntut sang penulis merevisinya. Habibie menolak. Sejumlah jenderal memberi kesaksian mengenai isi kitab setebal 535 halaman itu kepada Tempo. Inilah laporannya.

Tujuh tahun menyepi ke Jerman, Baharuddin Jusuf Habibie pulang dengan satu kejutan besar. Dua pekan lalu mantan presiden itu meluncurkan buku berjudul Detik-detik yang Menentukan. Isinya bercerita tentang drama pergantian kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Habibie pada 21 Mei 1998. Habibie juga berkisah tentang pasukan Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, yang disebut-sebut bergerak di luar kendali Panglima ABRI—yang ketika itu dijabat Jenderal Wiranto

Inilah alasan Habibie mencopot Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari posisi Panglima Kostrad—menurut versi buku itu. Habibie menguak kisah genting di lingkaran dalam Istana selama hari-hari pertama kekuasaannya.

Bara meletik ke udara begitu buku dilepas ke publik. Polemik muncul, ditayangkan oleh media massa dengan meriah. Prabowo mendesak Habibie segera merevisi buku itu. ”Saya panglima 34 batalion. Kalau saya punya niat (kudeta), mengapa tidak saya lakukan?” ujarnya di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta, pekan lalu. Tapi Habibie menampiknya. Karena, ”Tulisan itu berdasarkan catatan yang saya miliki,” ujar mantan presiden itu dengan gagah. Sang penulis bahkan mempersilakan para jenderal lain bicara.

Tempo mengontak sejumlah jenderal meminta kesaksian mereka terhadap peristiwa 21 Mei. Ada yang terbuka. Ada yang tutup mulut. Letnan Jenderal (Purn.) Sintong Panjaitan, bekas ajudan Habibie, masuk kelompok terakhir. Dia bilang: ”Nantilah, saya tulis buku yang tidak bisa dibantah.”

Wiranto, satu tokoh sentral di latar politik Indonesia pasca-Soeharto, belum sudi berkomentar. Melalui kawan dekatnya, Letnan Jenderal Suady Marasabessy, dia menjawab Tempo begini: ”Saya tidak mau menyudutkan orang. Ini bulan puasa.”

u u u

”Catatan” yang disebut Habibie sebagai fondasi tulisannya berawal pada 21 Mei 1998. Hari itu dia naik ke kursi presiden menggantikan Soeharto.

Habibie bergerak cepat. Pada malam hari itu, dibantu enam orang dekatnya, dia menyusun kabinet. Semuanya lancar kecuali satu: mengisi kursi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Sejumlah nama beredar di dalam rapat. Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Letnan Jenderal A.M. Hendropriyono, serta Letnan Jenderal Junus Yosfiah. Tapi Habibie tak kunjung memilih.

Sumber di lingkaran dalam Istana menuturkan kepada Tempo betapa Habibie terlihat bimbang. ”Pagi ada keputusan, siang diubah lagi dan malam diganti,” kata sumber ini. Hingga rapat ditutup pukul dua pagi, 22 Mei 1998, nama panglima belum putus.

Keputusan terbit esok paginya. Habibie menetapkan Jenderal Wiranto, Panglima ABRI dalam kabinet Soeharto, untuk mengisi pos penting itu. ”Kesan saya, Wiranto itu jujur dan memiliki nilai moral serta agama yang tinggi,” Habibie memberi alasan. Sekitar pukul enam pagi dia menyampaikan keputusan itu kepada Wiranto lewat telepon.

Habibie lega, walau suasana Jakarta masih tegang. Ribuan mahasiswa terus memadati gedung DPR RI di Senayan. Mereka terbelah antara mendukung Habibie dan menuntut sidang istimewa.

Habibie bersiap meluncur ke Istana Negara untuk mengumumkan susunan kabinet, ketika Sintong Panjaitan masuk ke ruang kerjanya pada pukul 07.30 WIB. Dia meminta Presiden menerima Komandan Kopassus Mayor Jenderal Muchdi Purwopranjono dan Mayor Jenderal Kivlan Zen. Dua orang ini membawa surat dari Letnan Jenderal Prabowo Subianto dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution.

Habibie memerintahkan Sintong keluar untuk menerima surat-surat itu. Sesaat lewat, dia masuk lagi, dan menyarankan agar Habibie menerima sendiri surat-surat itu. Di depan pintu kantor, Habibie menampa surat itu, lalu membacanya. Surat Jenderal Besar Nasution menyarankan agar Subagyo diangkat menjadi Panglima ABRI dan Prabowo diangkat menjadi KSAD.

Kivlan Zen menuturkan kepada Tempo, surat itu dibikin pagi harinya. Sekitar pukul tiga pagi 22 Mei 1998, Prabowo memerintahkannya menghadap Nasution. Pesannya singkat: meminta Jenderal Besar menyurati Habibie. Isinya agar Subagyo dijadikan Panglima ABRI. Kivlan mengaku bahwa usulan Prabowo menjadi KSAD adalah inisiatifnya sendiri dan bukan dari Prabowo.

Setelah Habibie membaca surat itu, Muchdi dan Kivlan meminta petunjuk. Habibie menjawab singkat, ”Saya sudah baca.” Dua jenderal itu lagi-lagi berkata: ”Mohon petunjuk.” Jawaban Habibie tetap sama. ”Sudah saya baca,” lalu ia masuk ke ruang kerjanya.

Pukul sembilan pagi Presiden Habibie beranjak ke Istana. Terlihat pasukan tentara ada di mana-mana, lengkap dengan tank. Habibie masuk Istana dari pintu sebelah barat.

Dalam bukunya Habibie menuturkan, di depan tangga Istana, Wiranto sudah menunggu. Panglima ABRI minta bertemu empat mata. Habibie mempersilakan dia. Wiranto lalu melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak ke Ibu Kota. Ada konsentrasi pasukan di kediaman Habibie di Kuningan, Jakarta Selatan, dan di depan Istana Merdeka.

Habibie berkesimpulan bahwa Pangkostrad bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Dia segera memberi perintah, ”Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad sudah harus diganti. Semua pasukan di bawah komandonya kembali ke kesatuan masing-masing.” Wiranto terkejut dan bertanya siapa penggantinya. ”Terserah Pangab,” jawab Habibie.

Di Istana pagi itu sudah tumplek wartawan dalam dan luar negeri menantikan pengumuman kabinet, yang molor beberapa jam. Rumor seram pun berembus. Antara lain, Habibie dikabarkan gagal menyusun kabinet. Keraguan itu sirna begitu Habibie mengumumkan kabinetnya. Presiden langsung berkantor dan menerima sejumlah menteri.

Ketika ia tengah bersama beberapa menteri, Wiranto menelepon. Panglima ABRI mengusulkan Pangdam Siliwangi, Mayor Jenderal Djamari Chaniago, sebagai Pangkostrad. Tapi Djamari baru bisa dilantik esok harinya. Karena Prabowo sudah dicopot dan sebelum matahari terbenam Pangkostrad baru harus sudah terpilih, Wiranto mengusulkan Letnan Jenderal Johny Lumintang, Asisten Operasi Pangab, sebagai Pangkostrad sementara. Habibie setuju.

Menurut Subagyo, sesudah pengumuman kabinet itu Pangab memerintahkan mencopot Pangkostrad dan Komandan Kopassus hari itu juga. Serah-terima jabatan dilakukan pukul tiga sore. Repotnya, menjelang upacara serah-terima, Prabowo belum terlihat. Sejumlah informasi menyebutkan, kata Subagyo, Prabowo sedang di Istana. ”Saya tidak tahu apa yang ia lakukan di sana,” ujarnya kepada Tempo.

Sementara itu, seorang ajudan melaporkan kepada Presiden bahwa Prabowo Subianto mau bertemu. Habibie sempat bingung, apa perlu menerima Prabowo dalam situasi seperti itu. Dalam bukunya tergambar jelas bahwa Habibie bergelut cemas.

Tapi Habibie akhirnya memutuskan menerima Prabowo sesudah makan siang di ruang tamu Wisma Negara. Empat ajudan Habibie bersiaga di sudut ruangan. Thareq, putra Habibie, hadir dalam pertemuan itu. Melihat Prabowo tidak bersenjata, Habibie puas.

Habibie menulis, saat itu Prabowo berbicara dalam Inggris:

+ ”Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad.”

- Habibie menjawab, ”Anda tidak dipecat, tapi diganti.” Habibie menjelaskan alasan pergantian itu karena ada laporan dari Panglima ABRI soal pasukan Kostrad yang bergerak menuju Jakarta.

+ ”Saya bermaksud mengamankan Presiden,” jawab Prabowo.

- Habibie menukas, ”Itu tanggung jawab Pasukan Pengaman Presiden yang bertanggung jawab langsung ke Panglima ABRI, bukan tugas Anda.”

+ ”Presiden apa Anda ini? Anda naif,” jawab Prabowo dengan nada marah.

- ”Masa bodoh. Saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa,” jawab Habibie.

Atas nama ayah dan mertuanya, Prabowo meminta Habibie agar ia tetap menguasai pasukan selama tiga bulan. Habibie menolak. Prabowo menurunkan permintaannya menjadi tiga minggu, tapi Habibie berkukuh menampiknya.

Di tengah perdebatan sengit itu, Sintong Panjaitan masuk dan bilang:

+ ”Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak. Harap segera meninggalkan ruangan.”

- Habibie mencegahnya: ”Sebentar,” ujarnya.

Prabowo meminta tempo untuk bicara lewat telepon dengan Wiranto. Habibie setuju. Seorang ajudan menelepon Wiranto, tapi tak bersambung. Untuk kedua kalinya Sintong masuk mengingatkan soal kesibukan Presiden. Habibie memeluk Prabowo dan menitipkan salam untuk ayah dan mertuanya.

Pertemuan ditutup.

u u u

Kisah dari delapan tahun lampau itulah yang kini menjadi polemik. Prabowo tampil di sejumlah media membantah telah mengerahkan pasukan di luar kendali Panglima ABRI—seperti yang ditulis di buku Habibie. Kata Prabowo, saat itu semua pasukan di Jakarta dikendalikan Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie, yang kini menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan, membenarkan hal itu. Tanggal 14 Mei 1998, kata Sjafrie, Panglima ABRI memberi mandat mengambil alih komando pasukan di Jakarta. Pasukan yang datang dari berbagai daerah juga datang atas permintaan dia. Jadi, ”Kalau ada pasukan yang tidak terkendali, dari mana datangnya?” dia menambahkan.

Beberapa jenderal dari lingkar dalam peristiwa 21 Mei telah membuka suara kepada Tempo. Dan mereka tidak sendirian. Jika tak ada aral, Selasa pekan ini sejumlah tokoh juga akan memberikan kesaksian versi mereka di Jakarta. Di antaranya Dien Syamsuddin, Fadli Zon, dan Muchdi.

Bara dari buku Habibie tampaknya akan membangunkan banyak saksi sejarah dari tidur panjang.

Wenseslaus Manggut, Kurie Suditomo, Wahyu Dyatmika, Edo Poernomo

16 Jam Sebelumnya...

Bukan Rabu biasa. Dalam beberapa jam, berbagai kejadian penting berlangsung pada 20 Mei 1998. Sebagian menteri menolak menjabat kembali. Soeharto menyatakan akan mundur sebagai presiden. Wakil Soeharto, Habibie, harus menjadi presiden. Inilah beberapa nukilan peristiwa sepanjang 16 jam sebelum pelantikan Habibie.

Sekitar Pukul 17.00
Ginandjar Kartasasmita menelepon. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu mengabarkan dia dan 14 menteri di bawahnya menolak duduk kembali dalam Kabinet Reformasi yang sedang digodok.

Sekitar Pukul 19.30
Habibie bertemu Soeharto di Cendana. Usai memutuskan nama para menteri Kabinet Reformasi, Soeharto membeber agendanya: Kamis, 21 Mei, susunan kabinet diumumkan; Jumat dilantik; Sabtu ia mengundurkan diri sebagai presiden; dan Habibie akan melanjutkan tugasnya.

Dalam perjalanan pulang, Habibie mengundang rapat empat menteri koordinator dan semua menteri di bawah koordinasi Ginandjar pada pukul 22.00 WIB.

Sekitar Pukul 21.45
Habibie mengungkapkan kepada para menteri bahwa Kabinet Reformasi sudah terbentuk. Ia juga mengabarkan rencana Soeharto untuk lengser pada Sabtu dan meminta beberapa menteri yang telah menyatakan mundur agar bertahan.

Sekitar Pukul 22.45
Habibie menghubungi Presiden di tengah rapat, namun ditolak. Melalui Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid, Presiden justru menyampaikan keputusan bahwa ia akan mundur lebih cepat: besok, pukul 10.00 pagi.

Sekitar Pukul 01.00
Habibie mencoba tidur, namun memutuskan kembali ke kamar kerja hingga pukul 04.00. ”Saya menutup bantal dan guling dengan selimut, untuk memberi kesan (kepada istri) seakan-akan saya berbaring di bawah selimut tersebut.”

Sekitar Pukul 06.50
Habibie bertemu Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Pada pertemuan yang berlangsung hingga pukul 07.25, Wiranto menyatakan telah menerima instruksi presiden yang ditandatangani Soeharto untuk bertindak demi keamanan dan stabilitas negara jika keadaan tak terkendali.

Sekitar Pukul 08.30
Habibie berangkat ke Istana Merdeka. Niat untuk bertemu lebih dulu dengan Soeharto di Cendana gagal karena Soeharto menolak.

Pukul 09.10
Habibie dilantik menjadi presiden.

Habibie Menguak Misteri

2006-09-28T21:29:00.000+08:00

DETIK-DETIK YANG MENENTUKAN: JALAN PANJANG INDONESIA MENUJU DEMOKRASI
Penulis: Bacharuddin Jusuf Habibie
Penerbit: THC Mandiri, Jakarta, September 2006, vi + 549 halaman

Masih dengan kehangatannya yang khas, Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie mengundang sejumlah wartawan senior ke kediamannya di Patra Kuningan, Jakarta, Sabtu siang lalu. Didampingi istrinya, Ainun Habibie, presiden ketiga RI itu tampak sehat dan bersemangat menyapa para tamu. Rupanya, siang itu Habibie, pria kelahiran Parepare, 25 Juni 1936, punya gawe memperkenalkan memoarnya.

B.J. Habibie mengaku menulis sendiri memoarnya. "Semua berdasarkan catatan yang ada pada saya. Tak ada hal yang saya tulis berdasarkan katanya... katanya," ujar ayah dua putra itu. Fokusnya adalah bagaimana ia mengambil peran di saat-saat genting menjelang peralihan kekuasaan 1998 dan bagaimana pula ia mengemban misi selaku presiden ketiga RI.

Memoar itu terbit tujuh tahun setelah ia melepas jabatan presiden dan ketika usianya memasuki 70 tahun. Ia menunggu gejolak mereda hingga memoarnya tidak perlu memantik kontroversi politik. Dengan begitu, apa yang ia ungkapkan bisa diterima dengan pikiran lebih jernih.

Silaturahmi yang Putus

Habibie memulai memoarnya dengan membuka catatan hariannya pada 20 Mei 1998. Ia kaget ketika pukul 10 malam menerima telepon dari sekretaris kabinet yang memberitahu bahwa Presiden Soeharto akan mundur dari jabatan esok harinya. Padahal, malam sebelumnya, ia bertemu Pak Harto di Cendana, membahas susunan kabinet baru yang sedianya diumumkan pada 23 Mei di Istana Negara, di depan pimpinan MPR/DPR. Rupanya, situasi itu berubah cepat.

Pengunduran diri Pak Harto di luar rencana itu sendiri menyisakan pertanyaan di benak Habibie. Apa sebenarnya yang dikehendaki Pak Harto? Apakah ia diharapkan juga undur diri, mengingat pernyataan di depan sejumlah tokoh masyarakat pada 19 Mei, Pak Harto terkesan meragukan kemampuannya?

Yang pasti, tali silaturahminya dengan Pak Harto, orang yang dihormatinya itu, terputus sejak 21 Mei 1998. Hanya sekali komunikasi terjalin. Itu pun melalui telepon, yakni 8 Juni 1998 di hari ulang tahun ke-77 Pak Harto. Lewat berbagai jalur, ia berkali-kali berusaha menemui mantan orang nomor satu di Indonesia itu, tapi hasilnya nihil. Malah, ketika Pak Harto terserang stroke pertama, September 1999, dia tak diperkenankan menjenguk oleh para dokter yang merawat Pak Harto.

Mengenai hal itu, Habibie menulis, "... pertanyaan yang tetap tak terjawab sampai sekarang ini ialah, mengapa Pak Harto tidak bersedia bertemu atau berkomunikasi dengan saya sampai saat ini? Menghadapi kenyataan sikap Pak Harto yang seolah 'misterius' itu, saya yakin bahwa Pak Harto punya alasan tersendiri dan mungkin beranggapan sebaiknya biarlah saya tidak mengetahuinya."

Yang lebih menyakitkan, menurut Habibie, adalah sikap Pak Harto pada 21 Mei pagi. Ketika itu, ia telah dijanjikan bertemu. Namun, saat ia tiba di istana, protokol telah mengagendakan pertemuan pertama Pak Harto dengan pejabat negara lain. Habibie kecewa. Tapi ia hanya bisa menunggu, meski merasa kecewa, terhina, dan merasa diperlakukan tidak adil. Karena lama tak dipanggil, ia memberanikan diri menuju Ruang Jepara. "Namun, baru saja saya berada di depan pintu, tiba-tiba pintu terbuka, lalu protokol mengumumkan bahwa presiden akan memasuki ruang upacara," tulisnya.

Habibie juga tercengang, Pak Harto melewatinya begitu saja tanpa sapaan apa pun --hal yang disebut melecehkan keberadaannya di depan semua yang hadir. "Betapa

sedih perasaan saya saat itu. Saya hanya melangkah ke ruang upacara mendampingi Presiden Soeharto, seseorang yang saya sangat hormati, cintai, dan kagumi, yang ternyata menganggap saya seperti tidak ada," tulis dia lagi.

Pemilu 48 Partai

Seperti dicatat dalam sejarah, pagi itu Presiden Soeharto menyatakan mundur, dan Habibie diambil sumpahnya sebagai presiden baru. Segera setelah iitu, berbagai pernyataan negatif tentang kepemimpinannya bermunculan. Bukan saja dari dalam, juga dari luar negeri. Pemberitaan pers yang mengutip pernyataan tokoh-tokoh politik yang berseberangan dengannya kerap dirasakannya menyakitkan hati.

Tak kurang dari tokoh Lee Kuan Yew, Menteri Senior Singapura, secara terbuka meragukan kemampuannya. Dari dalam negeri, sejumlah tokoh politik senior dan purnawirawan ABRI yang tergabung dalam Barisan Nasional bahkan disebut seperti melakukan character assassination atas dirinya. Kelompok itu, tulisnya, dipelopori Letjen (purnawirawan) Kemal Idris dan Rachmat Witoelar.

Habibie menghadapi berbagai pernyataan minor itu dengan lapang dada. Habibie punya pendirian sendiri yang ia pegang teguh. "Saya berpendapat bahwa berpolemik dengan mereka yang sehaluan dengan Senior Minister Lee Kuan Yew akan lebih merugikan bangsa dan negara. Satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan karya nyata yang membuktikan bahwa mereka keliru," tulis Habibie pula.

Belakangan, Lee Kuan Yew meralat sikapnya. Itu diketahui Habibie dari surat yang dilayangkan sang menteri senior itu lewat Menteri Negara BUMN Tanri Abeng. Lee mengucapkan selamat atas keberhasilan B.J. Habibie menghentikan jatuh bebasnya mata uang rupiah terhadap dolar dan kemampuan pemerintahannya menekan inflasi.

Dalam buku ini pun terungkap sikap Habibie saat menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik politisi maupun kalangan militer. Ia, misalnya, pernah didesak agar menggelar pemilihan umum dalam waktu tiga bulan. Habibie menolak dengan pendirian, tak adil bila pemilu digelar sebelum rakyat diberi kesempatan membentuk partai-partai yang akan membawa aspirasi dan wawasan baru.

Habibie tegas menjawab bahwa pemilu baru bisa dilakukan satu tahun ke depan. Pembentukan partai-partai baru membutuhkan waktu. Demikian pula upaya untuk memasyarakatkan aspirasi dan wawasannya. Seperti diketahui, Pemilihan Umum 1999 kemudian diikuti tak kurang dari 48 partai.

Pemilihan umum multipartai memang menjadi agenda politik yang dirancang Habibie sejak malam hari setelah dilantik menjadi presiden. Ia begitu sadar bahwa keran demokrasi harus dibuka lebar-lebar. Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berunjuk rasa harus segera dilaksanakan. Itu salah satu dari 11 butir pemikirannya pada malam itu.

Ketika menyusun kabinet pada 22 Mei, ia menerima surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Dalam surat yang dibawa dua perwira tinggi Angkatan Darat itu, Nasution menyarankan agar Habibie mengangkat Jenderal Subagyo H.S. menjadi Panglima ABRI (Pangab) dan Letjen Prabowo Subianto sebagai KSAD. Tapi Habibie bergeming. Ia tetap mempertahankan Jenderal Wiranto di posisi Pangab.

Ihwal Wiranto, Habibie tak menyembunyikan kesan baiknya terhadap jenderal ini. Ia menilai Wiranto sebagai sosok yang beretika dan bisa dipercaya. Kesan itu muncul kuat saat Wiranto secara terbuka memperlihatkan instruksi presiden inpres yang diterimanya dari Pak Harto sebelum lengser.

Isinya, memberi kewenangan kepada jenderal itu untuk bertindak dalam keadaan darurat. Ya, sebut saja semacam Supersemar seperti yang diterima Pak Harto dahulu. Habibie pun menyuruh Wiranto menyimpan saja dokumen itu. Ia menilai, bisa saja Wiranto mengerahkan pasukan untuk merebut kekuasaan, tapi itu tak dilakukannya.

Yang tak kalah menarik adalah uraian Habibie yang tampak meluruskan isu-isu seputar "ancaman" Prabowo yang sempat berkembang di masyarakat. Menurut kabar burung yang beredar, Prabowo sambil membawa senjata mendatangi Habibie untuk meminta jabatan Pangab. Ternyata, isu itu tidak benar sama sekali.

Habibie bertutur, pada pagi hari 22 Mei, ia mendapat kabar tentang adanya gerakan pasukan Kostrad ke Jakarta. Ia menilai, pengerahan pasukan ini berada di luar pengetahuan dan koordinasi Pangab. Lalu ia meminta Wiranto segera mengganti Pangkostrad, yang ketika itu dijabat Prabowo, hari itu juga.

Rupanya, Prabowo tidak bisa menerima pencopotan dirinya. Ia pun datang ke istana dan menemui Habibie setelah makan siang. Menurut Habibie, Prabowo sama sekali tak membawa senjata. Dalam dialog itu terungkap, Prabowo ternyata berniat mengamankan presiden dan meminta pencopotannya diralat. Habibie bertahan pada pendiriannya. Ia juga seperti memaklumi sikap kritis Prabowo yang dinilainya dibesarkan dalam lingkungan intelektual dan rasional.

Habibie mengungkap pula bagaimana lobinya kepada Pemerintah Jerman sangat membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Terutama kesediaan Kanselir Helmut Kohl mengutus pakar bank sentral Jerman untuk ikut membenahi perangkat lunak Bank Indonesia. Setidaknya, ia menyebut peran dua nama: Helmut Schlesinger dan Wolfgang Kartte.

Bagaimanapun, buku ini memberi banyak informasi tentang apa yang dilakukan Habibie selama menjadi orang nomor satu di negeri ini. Banyak terobosan yang dilakukannya. Begitu pula tampak sikapnya sebagai seorang demokrat yang memelopori pembukaan keran demokratisasi bagi bangsa ini. "Sebagai pemimpin, kita baru bisa disebut berhasil kalau generasi sesudah kita berkarya lebih baik dari kita," ujarnya ketika mengantar pelepasan memoarnya.

Erwin Y. Salim

Shinzo Abe dan Masa Depan Jepang

2006-09-28T21:27:00.001+08:00

Syamsul Hadi

Tanggal 26 September lalu, Junichiro Koizumi resmi mengakhiri jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang. Shinzo Abe yang menang mutlak dalam pemilihan Presiden Partai Demokrat Liberal atau LDP, 20 September, dipastikan menjadi penggantinya.

Mengingat LDP menguasai lebih dari 2/3 kursi parlemen Jepang. Abe (51) akan tercatat sebagai perdana menteri ke-90 dan sekaligus yang termuda dalam sejarah Jepang.

Ada dua hal yang disoroti menyangkut posisi Abe sebagai perdana menteri (PM) baru Jepang.

Pertama, sosok Abe dinilai ultrakonservatif, melahirkan kekhawatiran kian memburuknya hubungan Jepang dengan tetangganya di Asia Timur Laut. Dukungan Abe terhadap kunjungan berseri Koizumi ke kuil Yasukuni sempat melahirkan skeptisme Pemerintah China dan Korea Selatan, yang menganggap kunjungan Koizumi sebagai simbol dukungan bagi kejahatan Jepang semasa perang di masa lalu.

Kedua, Abe yang merupakan pembantu terdekat Koizumi harus menghadapi tantangan tidak ringan menyangkut kelanjutan reformasi ekonomi yang secara determinatif digulirkan Koizumi, yang tidak hanya melahirkan dukungan luas, tetapi juga menyebabkan frustrasi bagi sebagian komunitas masyarakat Jepang.

Warisan Koizumi

Gaya politik Koizumi yang populis dan keberaniannya meluncurkan paket-paket reformasi yang berseberangan dengan vested interest kelompok status quo di Jepang menyebabkan kehadirannya dilihat sebagai pelaku revitalisasi ekonomi dan politik yang memiliki dampak historis yang signifikan bagi masa depan Jepang. Style kepemimpinan Abe mungkin berbeda dengan Koizumi, tetapi substansi kebijakan antara Abe dan Koizumi diperkirakan tak berbeda. Boleh jadi determinasi Abe tidak sekuat Koizumi. Namun, Abe dikelilingi para penasihat yang berkecenderungan besar kepada pemerintah yang "ramping" (smaller government) dan reformasi berbasis pasar. Salah satu pendukung Abe adalah Hidenao Nakagawa yang memiliki pengaruh politik besar karena kedudukannya sebagai Kepala Dewan Pengkajian Kebijakan LDP. Bersama Heizo Takenaka, mendagri di era Koizumi, Nakagawa merupakan arsitek kebijakan liberalisasi Koizumi.

Setelah masa-masa stagnasi, tahun lalu ekonomi Jepang bertumbuh 3 persen. Umumnya ini dilihat sebagai indikator, deflasi ekonomi yang berkepanjangan di Jepang akan berakhir.

Meski demikian, masih tersisa aneka masalah serius yang harus dihadapi penerus Koizumi. Penentangan kuat atas reformasi ekonomi di kalangan elite, terbukti dari kegagalan privatisasi jalan raya dan penundaan ketentuan pensiun dan asuransi kesehatan yang baru.

Yang lebih serius adalah implikasi liberalisasi atas struktur dan budaya masyarakat Jepang. Industri dibuat lebih efisien dan banyak sisi negatif dari "Japan Incorporated" telah dihapuskan. Namun, bersamaan dengan itu, sistem kerja seumur hidup tak lagi berlaku, PHK di mana-mana, dan jurang kesenjangan sosial kian melebar. Berbagai perkembangan ini melahirkan pandangan, Jepang kehilangan akar egalitarianisme sosial, bergeser ke a nation of haves and have-nots.

Dalam hal ini Charles D Lake II, presiden kamar dagang AS di Jepang, mensinyalir terjadi alienasi kultural di masyarakat Jepang akibat aneka kebijakan "fundamentalisme pasar" Koizumi. Lake menunjuk contoh popularitas buku The Dignity of a State yang ditulis Masahiko Fujiwara, seorang ahli matematika.

Buku best seller ini menyerukan agar Jepang kembali ke nilai-nilai lama. Fujiwara juga menyerang sistem pasar bebas dan globalisasi sebagai sistem yang membagi menjadi sekelompok kecil pemenang dan sekelompok besar pecundang.

Politik internasional Abe

Secara politik Abe dikenal sebagai tokoh konservatif dan "ultranasionalis". Konservatisme Abe terlihat, misalnya, dalam penolakannya terhadap undang-undang yang membolehkan seorang perempuan menduduki takhta kekaisaran Jepang. Analis politik Jepang, Minaru Morita, menyatakan, di antara 700 anggota Diet (parlemen), Abe ada di sayap paling kanan sehingga dapat membawa Jepang ke peperangan.

Seperti Koizumi, Abe kerap mengunjungi Yasukuni, di mana kakeknya, mantan PM Nobusuke Kishi, dimakamkan sebagai tersangka penjahat perang seusai Perang Dunia II. Sikapnya yang tanpa kompromi dalam perundingan warga Jepang yang diculik intelijen Korea Utara merupakan ekspresi nasionalismenya yang populer. Abe juga di garis terdepan dalam mengamandemen pasal 16 konstitusi, untuk mengakhiri keberadaan Jepang sebagai negeri "pasif" secara militer.

Kekhawatiran tentang kecenderungan garis keras Abe diredakan dengan statement-nya menjelang pemilihan Ketua LDP, perbaikan hubungan dengan China akan menjadi prioritas.

Abe tidak mengabaikan fakta, China telah muncul sebagai pemain diplomasi ulung yang pintar memainkan isu kolonialisme Jepang. China menggunakan isu kunjungan Koizumi ke Yasukuni dan penulisan buku teks sejarah, yang isinya dianggap menutupi kejahatan Jepang di masa kolonial, sebagai bukti Jepang tidak tulus menyesali agresi militernya di masa lalu. Isu ini efektif membendung hasrat Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Padahal, dari sisi kontribusi finansial kepada PBB, Jepang amat layak menjadi anggota tetap DK PBB. Jepang membiayai 20 persen budget PBB, sedangkan China yang anggota tetap DK PBB mendanai 3 persen.

Bagi ASEAN dan Indonesia, persaingan Jepang-China merupakan tantangan diplomasi. Kestabilan politik Asia Tenggara akan terpengaruh persaingan itu mengingat keduanya ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai regional base politik luar negerinya. Dapatkah Indonesia menangkap peluang itu? itulah tantangan yang harus dijawab dengan baik.

Syamsul Hadi Direktur Eksekutif Centre for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI; Mendapatkan PhD Bidang Ilmu Politik dari Hosei University, Tokyo

Bangkitnya Nasionalisme Jepang

2006-09-28T21:27:00.000+08:00

Tampilnya Shinzo Abe Jadi PM
Oleh A. Eby Hara

Jepang mempunyai Perdana Menteri baru Shinzo Abe sejak Selasa 26 September yang menggantikan PM sebelumnya, Junichiro Koizumi, yang telah berkuasa 5 setengah tahun. Sebagai negara yang kuat secara ekonomi dan politik, perkembangan di Jepang perlu dipantau di Indonesia.

Jepang telah lama menjadi partner kerja sama ekonomi dan sumber bantuan yang penting untuk Indonesia. Karena itu, setiap perubahan dalam pemerintahan di sana layak mendapat perhatian agar kita dapat mengatur strategi dan lobi sehingga peluang kerja sama bisa ditingkatkan.

Namun, dari segi hubungan dengan Indonesia ini, para Indonesianis Jepang, agaknya, pesimistis terhadap tampilnya Abe sebagai PM yang lebih berorientasi pada politik assertive untuk menampilkan peran Jepang lebih besar dalam forum internasional.

Harapan mereka sebetulnya lebih diberikan kepada Yasuo Fukuda yang sempat menjadi penantang kuat Abe dalam pemilihan ketua LDP sebelum mengundurkan diri karena kalah popularitas dari Abe.

Fukuda diharapkan akan memberikan perhatian lebih besar kepada Asia dan akan lebih berhati-hati dalam politik luar negeri. Dia diharapkan akan memperbaiki hubungan Jepang dengan Tiongkok dan Korea Selatan yang tegang karena kunjungan PM sebelumnya, Koizumi, ke Kuil Yasukuni.

Demikian juga, dia diharapkan melanjutkan hubungan baik dengan Asia, termasuk Indonesia, seperti bapaknya, Takeo Fukuda, lewat doktrin Fukuda. Para penasihat Yasuo Fukuda diberitakan sedang menyiapkan doktrin yang dapat meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Namun, harapan itu musnah karena suasana hubungan sudah berbeda dan prioritas politik Jepang juga sudah bergeser. Bagaimanapun Indonesia harus melihat kenyataan ini dan perlu menyimak kecendrungan yang terjadi di Negara Sakura itu sekarang.

Kepentingan Berubah

Satu hal yang, agaknya, jelas adalah kepentingan Jepang sudah berubah banyak dari kebijakan pro-Asia gaya PM Kakue Tanaka dan Takeo Fukuda. Waktu itu Jepang masih sangat bergantung kepada bahan mentah dari negara-negara Asia. Walaupun hubungan akan tetap normal, prioritas dan retorika Jepang saat ini bisa jadi menjauhkan negara itu dari Asia Tenggara.

Jepang menginginkan tokoh yang lebih assertive, yang dapat menampilkan peran Jepang lebih mengemuka di dunia internasional. Shinzo Abe yang baru berusia 52 tahun mewakili kecendrungan itu. Dia merupakan PM termuda Jepang setelah Perang Dunia II, yang membalikkan tradisi senioritas di negara itu.

Sebetulnya dia kurang pengalaman, namun seperti mentornya, Koizumi, Abe adalah figur yang karismatik, menarik, dan berani melawan arus. Dia berjanji akan mengubah konsitusi Jepang yang pasifis, meningkatkan peran internasional Jepang, meningkatkan rasa hormat pada nilai tradisional, dan membangun kebanggaan pada masa lalu Jepang.

Karena itu, PM baru itu terkenal dengan pandangan politik konservatif, nasionalis, hawkish, dan sayap kanan. Dia dipandang konservatif karena menolak untuk mengubah tradisi kaisar laki-laki yang diperdebatkan sebelum lahirnya putra mahkota di kekaisaran Jepang pertengahan September lalu.

Dia juga mendorong peranan yang lebih besar kepada militer dan bersikap keras terhadap Korea Utara dan Tiongkok yang menjadi ancaman utama bagi Jepang. Dia sangat mungkin akan memperkuat komitmen kerja sama dengan Presiden Bush, terutama untuk membendung kekuatan Tiongkok.

Walaupun harapan orang Jepang terutama adalah perbaikan ekonomi untuk mengatasi gap penghasilan, bagi dunia internasional, sikap dan pandangan politik itu adalah yang paling menarik perhatian karena bisa menimbulkan kontroversi di kawasan.

Bergesernya Identitas

Dunia internasional melihat terpilihnya Abe sebagai simbol terus bergesernya identitas Jepang yang pasifis ke arah sikap yang lebih asertif. Abe akan melanjutkan peran Koizumi yang telah memulai "pemberontakan" terhadap tradisi pasifisme yang dulu berkembang karena tekanan dunia internasional terutama AS.

Koizumi tiap tahun mengunjungi Yasukuni Shrine walaupun mendapat kecaman internasional, terutama dari Tiongkok dan Korea. Kunjungan itu telah dipandang sebagai simbol bangkitnya militerisme Jepang karena di Shrine itu dimakamkan tentara Jepang korban Perang Dunia II, termasuk mereka yang dianggap penjahat perang.

Shrine mempunyai museum yang seperti kebanyakan di Jepang, menggambarkan cerita Perang Dunia II tanpa menampilkan secara utuh bagaimana perang itu terjadi dan bagaimana tentara Jepang sebelum dikalahkan telah melahirkan penderitaan di negara-negara jajahannya.

Perubahan itu telah dimulai sejak PM Nakasone yang mendorong Jepang untuk mempelajari kemungkinan memiliki senjata nuklir. Kemudian, saat ini Gubernur Tokyo Shintaro Ishihara juga mewakili keinginan Jepang untuk menjadi lebih independen secara militer seperti yang ditulis dalam bukunya The Japan That Can Say ’No’.

Negara-negara yang pernah mengalami pendudukan Jepang, terutama Korea Utara dan Korea Selatan, Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara sangat khawatir akan bangkitnya militerisme dan nasionalisme Jepang dan menginginkan sikap pasifis Jepang. Untuk mengatasi kekhawatiran itu, AS dulu mendiktekan konstitusi Jepang dengan membatasi peran militer hanya sebagai tentara untuk membela rakyat yang terkenal dengan sebutan Tentara Beladiri Jepang.

Namun, ironisnya. setelah perang dingin, Amerika juga kini menginginkan peran Jepang yang lebih aktif di dunia internasional karena keterbatasan kekuatan Amerika untuk menjaga keamanan di Asia Timur. AS dan beberapa negara Barat menginginkan pembagian beban yang lebih seimbang dalam menjaga kawasan.

Demikian juga, AS mendorong Jepang untuk berperanan dalam pengiriman pasukan perdamaian multinasional di bawah PBB, sesuatu yang bisa dianggap sebagai mulai aktifnya peran militer Jepang.

Abe sebagai generasi baru yang lahir setelah perang mewakili semangat perubahan. Para anggota LDP melihat kecenderungan di masyarakat itu dan mereka memilih dia sebagai ketua partai yang nanti juga memperkuat posisi LDP dalam pemilu tahun depan.

Perubahan identitas itu tentu saja sulit dihentikan. Realitas perubahan itu menunjukkan bahwa Indonesia harus bekerja lebih keras untuk membangun kerja sama dengan Jepang dan bersiap mengantisipasi ketegangan di kawasan yang bisa jadi meningkat karena menguatnya para hawkish di Jepang.

A. Eby Hara PhD, staf pengajar pada FISIP Universitas Negeri Jember

Shinzo Abe Akan Bertemu Hu Jintao

2006-09-28T21:24:00.000+08:00

Tokyo, Rabu - Jepang menginginkan diselenggarakannya pertemuan pemimpin negara itu dengan pemimpin China sekitar Oktober untuk segera mencairkan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Taro Aso, Rabu (27/9), sambil menambahkan bahwa kunjungan ke Beijing yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe merupakan salah satu opsi untuk terjadinya pertemuan itu.

"Kami ingin menyelenggarakan hal itu sekitar bulan Oktober," kata Aso yang dipilih kembali sebagai Menlu, setelah Abe terpilih sebagai PM Jepang.

Spekulasi memang telah beredar bahwa Abe kemungkinan akan bertemu Presiden China Hu Jintao, segera setelah dia menjabat sebagai PM menggantikan Junichiro Koizumi yang justru sering memicu ketegangan kedua negara bertetangga itu. Pertemuan itu kemungkinan bisa terjadi di sela-sela Pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Hanoi, November.

Abe yang mendukung kunjungan Koizumi ke Kuil Yasukuni, yang menjadi pemicu ketegangan dengan China dan Korea Selatan, Selasa (26/9), menyatakan keinginannya untuk meningkatkan hubungan dengan China. Sejauh ini, PM baru Jepang itu belum mengatakan apakah juga akan melakukan kunjungan rutin ke Kuil Yasukuni.

Surat kabar resmi China, The People’s Daily, Rabu (27/9), memperingatkan bahwa ambisi Abe untuk mempertahankan kunjungan ke Yasukuni bisa menghalangi peningkatan hubungan dengan China.

Media corong partai komunis China itu juga menyebutkan bahwa sikap Abe terhadap Asia pada masa lalu terlihat ambivalen.

"Kita bisa mengatakan bahwa halangan-halangan dalam hubungan politik antara China dan Jepang belum dihilangkan. Arah hubungan Jepang dengan negara-negara tetangganya di Asia juga akan terus dibebani faktor-faktor pengganggu dan bahaya-bahaya," kata surat kabar itu dalam rubrik komentarnya.

Peningkatan perasaan

Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yasuhisa Shiozaki mengungkapkan, pertemuan pejabat tertinggi Jepang dengan pejabat-pejabat tertinggi negara-negara tetangga perlu dilakukan sesegera mungkin. "Saya melihat ada suatu peningkatan perasaan di kedua pihak untuk meningkatkan lebih jauh hubungan Jepang- China dan Jepang-Korea Selatan," ujarnya.

Pada masa lalu, Presiden China Hu Jintao selalu menolak bertemu Koizumi karena pemimpin Jepang itu tidak mengindahkan keberatan China dan Korea Selatan agar Koizumi tidak melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni yang penuh kontroversi.

Sejauh ini PM China Wen Jiabao telah menyampaikan tekadnya melakukan "upaya tak kenal lelah" untuk meningkatkan hubungan dengan Jepang. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun menyerukan agar hubungan kedua negara dikembangkan dengan cara "lebih berorientasi ke masa depan".

Selain masalah kunjungan ke Yasukuni, hubungan Jepang dengan China dan Korea Selatan juga terganggu oleh sengketa batas wilayah, eksplorasi gas alam di perbatasan kedua negara, dan teks buku sejarah Jepang yang dinilai tidak jujur.

Selasa (26/9), seperti dilaporkan BBC, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, mendesak Abe mengupayakan hubungan bilateral lebih baik dan mengingatkan kembali mengenai dampak kunjungan ke Yasukuni.

Adapun di Seoul, Wakil Menlu Korea Selatan Lee Kyu-hyung, kemarin, mengatakan, dia mengharapkan Tokyo membuat upaya-upaya yang "tulus dan aktif" untuk meningkatkan hubungan.

Di Jepang, naiknya Shinzo Abe serta susunan baru kabinet yang dipilihnya disambut dengan rasa optimisme oleh para pelaku ekonomi. Indeks Nikkei, misalnya, naik 390,42 poin atau 2,51 persen hingga menjadi 15.947,87 di Bursa Saham Tokyo, kemarin. Pasar tampaknya yakin bahwa pemerintahan Abe akan melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jepang.

Jajak pendapat yang dilakukan kantor berita Kyodo juga menunjukkan dukungan awal yang besar kepada pemerintahan Abe, yaitu sebesar 65 persen, sedangkan 16 persen menentang. (AP/Reuters/OKI)

Jihad Lawan Kemiskinan

2006-09-27T14:52:00.000+08:00

Oleh Hasyim Muzadi

Perkataan jihad kembali menjadi wacana luas di kalangan masyarakat menyusul pro-kontra respons terhadap pernyataan Paus Benediktus XVI ihwal jihad. Dalam kuliah umum di Aula Magna, Universitas Regensburg, Jerman, belum lama ini, Paus mengingatkan ihwal makna jihad dalam Islam yang sering dikonotasikan dengan pedang untuk menyebarkan agama Islam.

Menurut Paus, tafsiran tersebut merujuk pada pernyataan Kaisar Bizantium Manuel II Paleologus yang memaknai kata jihad dengan pedang. Maksudnya, agama Islam dikembangkan oleh para pemeluknya dengan menggunakan "pedang". Dalam konteks ini, pedang selalu dikonotasikan dengan jalan kekerasan atau adanya unsur pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain.

Benarkah demikian? Agaknya, kehadiran Ramadan kali ini harus dijadikan momentum untuk kembali mengkaji makna dan eksistensi jihad dalam masyarakat Islam. Seperti jamak dipahami umat Islam, Ramadan biasanya dijadikan momentum untuk penyucian diri (tazkiyah), mengingat Allah (dzikrullah), dan evaluasi (muhasabah) dalam setahun perjalanan hidup kita. Harus kita akui bahwa di dalam komunitas Islam, penafsiran tentang makna jihad memang masih beragam.

Ada yang saklek mengatakan bahwa jihad itu adalah perang secara fisik (qathl atau harb), ada pula yang menafsirkan jihad dalam bentuk lain. Kali ini, penulis ingin membahas jihad dalam perspektif makna yang kedua itu, yaitu jihad melawan kemiskinan dan kebodohan. Sebab, problem seperti itulah yang riil dihadapi umat dan bangsa Indonesia sekarang.

Secara harfiah, jihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian, ada konteks jihad fi sabilillah yang sering dimaknai sebagai perjuangan di jalan Allah. Dalam hal ini, perjuangan bukan semata-mata perang. Sebab, jihad dalam ajaran Islam, sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad, adalah melawan hawa nafsu, khususnya nafsu syaithoniyah.

Salah satu nafsu yang patut diperangi adalah nafsu amarah, iri hati, syirik atas nikmat orang lain, sombong, termasuk nafsu serakah yang sering menempuh jalur korupsi dan manipulasi. Artinya, nafsu negatif itu merupakan sumber petaka yang tidak hanya akan merusak diri sendiri, tapi juga mengakibatkan kerugian yang tidak kecil bagi orang lain.

Sekadar contoh, berbagai bencana alam yang diakibatkan ulah manusia seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, muntahan lumpur panas di Sidoarjo, serta yang lain itu merupakan buah keserakahan segelintir orang yang rakus. Bukankah illegal logging merupakan salah satu bentuk keserakahan yang patut diperangi agar tidak merugikan rakyat banyak, termasuk nyawa mereka?

Jerit dan tangis para korban bencana ternyata hanya menjadi hiasan di layar kaca atau konsumsi berita belaka, tidak lebih dari itu. Tangisan dan nestapa mereka tak mampu menyentuh dinding kepekaan pemerintah yang telah disumpah untuk melindungi dan melayani kepentingan rakyatnya. Yang lebih tragis lagi, bencana justru menjadi komoditas yang sangat laris untuk dimuati dengan berbagai interes yang tidak merujuk pada kepentingan rakyat, khususnya korban bencana.

Meminimalisasikan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jihad. Kemiskinan yang diderita rakyat dan bangsa Indonesia saat ini bukan semata-mata karena kealpaan atau kesalahan mereka semata.

Kebocoran anggaran dan mark up project juga menjadi faktor yang cukup dominan bagi penyebaran kemiskinan karena tereduksinya secara besar-besaran kue ekonomi yang semestinya bisa dinikmati rakyat kecil. Kondisi tersebut masih diperparah oleh berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil tak berdaya sehingga membuat akses mereka makin tertutup, termasuk akses ekonomi dan pendidikan.

Kendati tanggung jawab utama untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan itu berada pada pemerintah, partisipasi publik juga menjadi sebuah keniscayaan karena kondisi sekitar yang makin mendesak untuk segera ditangani.

Semua ikhtiar yang sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan terhadap rakyat itu juga merupakan bagian dari jihad yang tidak kecil nilainya. Dengan kata lain, perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan tidak perlu pedang. Sebab, misi utama Islam, antara lain, juga terciptanya kehidupan rakyat yang sejahtera, tercerahkan, dan mempunyai kekuatan di berbagai aspek kehidupan agar umat Islam memiliki harkat dan martabat yang tinggi serta bisa duduk sejajar dengan umat lain, bukan umat peminta-minta dan kriminal.

Dengan demikian, jihad dalam perspektif Islam bukan semata perang dalam pengertian ansich, melainkan sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf hidup umat pemeluknya. Islam tidak cukup hanya dimaknai dengan jumlah penduduk yang ber-KTP Islam atau jumlah masjid dan musala belaka.

Lebih dari itu, Islam harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk eksistensi Islam yang seharusnya membawa rahmat dan berkah bagi seluruh penghuni alam semesta, bukan hanya manusia, namun juga makhluk lainnya. Islam juga melarang berbagai upaya yang dapat menyengsarakan kehidupan umat, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, dan berbagai kecurangan lain yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompok.

Karena itu, para pencari ilmu dalam konteks Islam mempunyai posisi yang sangat strategis karena Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sebagaimana perintah yang disampaikan Nabi Muhammad, carilah ilmu dari kecil hingga ajal menjemput.

Selain itu, masih banyak pesan Nabi Muhammad yang terkait dengan perintah untuk mencari ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kualitas kehidupan umat, termasuk tersedianya sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Upaya menyediakan SDM-SDM yang unggul dan kompetitif itu juga merupakan makna jihad yang sesungguhnya karena terkait secara langsung dengan kehidupan umat Islam ke depan.

Berdasar misi Islam seperti itulah, rasanya, agak berlebihan untuk memaknai jihad hanya semata-mata mengangkat pedang atau senapan. Sebab, sejarah membuktikan bahwa keyakinan keagamaan tidak semata-mata bisa dikembangkan dengan pedang, melainkan akan lebih mengakar hingga ke nurani terhadap religiusitas seseorang jika Islam dikembangkan melalui jalan damai dan bersahabat.

Apakah bom dan senapan bisa mengubah keyakinan keagamaan seseorang? Ataukah sebaliknya, apakah pemeluk Islam makin menyusut karena adanya stigmatisasi yang kian masif terhadap Islam?

***

Kenapa ada kesan bahwa Islam berkembang melalui pedang? Tampaknya, ada beberapa hal yang patut dicermati atau bahkan perlu diteliti secara akademis oleh para ahli sejarah. Ada kesan kuat bahwa penulisan sejarah Islam, khususnya pada fase Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu masih terlalu bias. Apalagi jika kesan tersebut dikaitkan dengan kerja-kerja intelektual yang dilakukan kaum orientalis.

Akibatnya, sajian sejarah Islam yang terlihat menonjol justru kisah tentang peperangan atau jalur kekerasan dalam menyebarkan Islam. Benarkah perang menjadi pintu utama bagi penyebaran Islam? Bahwa ada peperangan semasa Rasulullah saw, itu merupakan sebuah keniscayaan sejarah, namun apakah semua itu untuk menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam? Banyak bukti sejarah, perkembangan Islam justru berbicara lain, termasuk masuk dan berkembangnya Islam di Asia Tenggara.

Terlepas dari berbagai keraguan terhadap asumsi historis, khususnya mengenai pengembangan Islam, patut kiranya kealpaan yang dilakukan Paus Benediktus XVI itu diambil hikmahnya sekaligus memaafkan Paus karena yang bersangkutan sudah meminta maaf. Sepatutnya, umat Islam khususnya di Indonesia ini bisa memberikan rasa nyaman dan rasa bersahabat bagi pemeluk agama lain karena Islam hadir, antara lain, untuk pengembangan nilai-nilai persahabatan.

Karena itu, merupakan tindakan yang tak terpuji bagi mereka yang suka memutus tali persahabatan karena ikatan persahabatan itu bisa menjadi salah satu perekat terjadinya harmonisasi sosial yang saat ini makin compang-camping.

H A. Hasyim Muzadi, ketua umum PB NU dan presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP)

Pemberdayaan Masjid untuk Pengentasan Kemiskinan

2006-09-27T14:40:00.000+08:00

Muhtadi
Pengajar di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kemiskinan di Indonesia merupakan mata rantai yang sulit diputuskan. Data kemiskinan berdasarkan Susenas BPS yang dilakukan Maret 2006 mencatat jumlah penduduk miskin naik 3,95 juta jiwa dibandingkan Februari 2005. Jumlah absolut penduduk miskin naik menjadi 39,05 juta atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia.

Kemiskinan memang sebuah ironi di negara yang katanya sangat melimpah dengan kekayaan sumber daya alam. Di negeri dengan kekayaan alam yang banyak tetapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Rakyat masih susah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, soal kesehatan dan pendidikan, orang miskin di ranah ini selalu terabaikan. Sehingga kemiskinan seolah-seolah riwayat 'abadi' bagi rakyat kecil.

Berbagai program untuk pengentasan kemiskinan sudah dilansir oleh pemerintah, misalnya program bantuan tunai langsung yang sifatnya karitatif sampai program penanggulang untuk kemiskinan perkotaan yang sifatnya produktif. Tetapi angka dan tingkat kemiskinan terus mengalami peningkatan, apalagi sejak kenaikan BBM yang menembus lebih dari 100 persen. Penduduk miskin secara kualitatif maupun kuantitatif mengalami peningkatan cukup signifikan.

Di sisi lain, bantuan untuk program penanggulangan kemiskinan dibiayai oleh lembaga-lembaga donor yang bentuknya utang walaupun bersifat lunak. Pembiayaan untuk program pengentasan kemiskinan seperti ini sebenarnya tidak memberikan solusi bagi penyelesaian kemiskinan tersebut. Karena utang dalam bentuk bantuan untuk program kemiskinan itu harus dibayar pinjaman pokok juga bunganya. Maka ini akan menyeret persoalan kemiskinan di Indonesia ke arah yang lebih kompleks dan sulit mengurai solusi penyelesaiannya.

Pemberdayaan masjid
Sebaiknya program pembiayaan pengentasan kemiskinan janganlah dibiayai dengan utang. Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang memiliki komitmen pada pengurangan tingkat kemiskinan dapat menggali potensi pembiayaan dari dana-dana lokal. Hal ini penting agar kita tidak terjebak dengan lingkaran utang besar yang dapat membuat bangsa ini kehilangan kemandiriannnya untuk mengurusi dirinya (baca: sumber daya alam). Sebagaimana kita ketahui sebagian utang luar negeri itu diberikan untuk pendanaan yang salah satunya juga untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu potensi yang bisa dikembangkan ke arah tersebut adalah pemberdayaan masjid dalam rangka pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat. Sebagaimana terjadi pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjalankan aneka fungsi, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Masjid berasal dari akar kata sajada yang artinya sujud. Dari akar kata tersebut, pada dasarnya setiap tempat yang bisa dipergunakan untuk bersujud maka disebut masjid. Tetapi masjid tidaklah tabu untuk dijadikan aktivitas selain untuk bersujud kepada Allah SWT, termasuk untuk menjalankan kegiatan perekonomian.

Berdasarkan pendataan masjid secara nasional, yang masuk ke dalam database EMIS Departemen Agama meliputi 33 Provinsi di Indonesia, jumlah masjid yang terdata adalah sebanyak 190.360 unit. Dari jumlah tersebut sebanyak 146.915 masjid atau 77,2 persen memiliki status tanah wakaf, 12.738 masjid atau 6,7 persen status tanahnya adalah milik dan 9.400 masjid atau 4,9 persen memiliki status tanah lainnya. Sementara sebanyak 21.307 masjid atau 11,2 persen memiliki status tanah wakaf dan milik.

Berdasar pendataan itu, masjid selain tempat aktivitas beribadah, juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas lainnya. Pendataan tahun 2004-2005 mengungkapkan, dari 190.360 masjid yang memiliki perpustakaan sebanyak 19,9 persen atau 37.951 masjid, koperasi/BMT 6,9 persen atau 13.084 masjid, serta remaja masjid 73,3 persen atau 139.525 masjid. Selain itu juga 6,0 persen atau 11.453 masjid memiliki klinik, LAZ sebanyak 34,9 persen atau 66.479 masjid, dan kegiatan lain-lain sebanyak 9,7 persen atau 18.383 masjid. Sementara jumlah masjid yang memiliki lebih dari satu jenis kegiatan sebanyak 38,2 persen atau 72.777 masjid. Dari data yang ada terdapat pula masjid yang tidak memiliki kegiatan sama sekali sebanyak 20,1 persen atau 38.355 masjid. Jumlah masjid yang tidak memiliki kegiatan, terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 9.382 masid.

Berdasarkan data-data tersebut, masjid memiliki kegiatan ekonomi antara lain melalui koperasi/BMT atau LAZ, ini menjadi potensi yang baik terutama untuk pendanaan program penanggulangan kemiskinan. Koperasi/BMT atau LAZ yang dimiliki masjid dapat membuat skema-skema program pengembangan ekonomi produktif untuk wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan. Program ini memberikan pinjaman-pinjaman lunak kepada masyarakat miskin tetapi tetap ada sanksi bagi mereka yang tidak taat aturan dan prosedur. Karena sangat disayangkan, bilamana dana-dana yang dimiliki oleh LAZ, koperasi/BMT mengendap begitu saja dan tidak produktif serta hanya digunakan pada kegiatan berdimensi konsumtif atau penyelamatan (rescue).

Dalam konteks ini, masjid dapat dijadikan wahana penguatan ekonomi umat. Potensi yang besar ini sangatlah disayangkan jika tetap diabaikan, karena masjid sebenarnya berpeluang dalam mendorong kemandirian ekonomi umat. Cuma yang terjadi sekarang ini, pemberdayaan ekonomi masjid untuk pengentasan kemiskinan tersebut belum dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, jujur, dan penuh keikhlasan.

Jikalau potensi ekonomi dari masjid dapat dikelola dengan manajemen profesional dan transparan maka ada beberapa keuntungan yang dapat diraih. Pertama, potensi ekonomi masjid dapat mengurangi beban pemerintah, karena ikut berpartisipasi dalam program pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Kedua, potensi ekonomi masjid bisa mengurangi ketergantungan dana dari pihak asing, terutama pinjaman luar negeri untuk penanggulangan kemiskinan. Ketiga, potensi tersebut dapat membangun kemandirian ekonomi umat.

Revitalisasi Agama Melawan Kemiskinan

2006-09-27T14:28:00.000+08:00

Saifullah Yusuf

Kita tahu, dalam agama secara inheren ada nilai-nilai emansipasi. Karena itu, dalam sejarah agama telah menempatkan dirinya sebagai penggerak perubahan.

Dalam konteks Indonesia, ketertinggalan yang berarti kemiskinan—ekonomi, pendidikan, dan kesehatan—yang menimpa, merupakan tantangan yang harus diatasi dengan partisipasi dan keberpihakan semua unsur.

Tidak berdaya

Banyak saudara kita hidup dalam kemiskinan, belum tercukupi hak-hak dasarnya. Mereka ingin membebaskan diri dengan kekuatan sendiri, tetapi tidak berdaya. Banyak faktor membuat mereka tak mampu keluar dari situasi ini, semisal penyakit, cuaca buruk, hancurnya lingkungan, isolasi fisik, dan ketiadaan uang. Ketertinggalan dan kemiskinan harus ditangani langsung.

Hal penting yang perlu dipertimbangkan guna menanggulangi ketertinggalan dan kemiskinan adalah "karakteristik" preferensi yang terkait ketidakbebasan kaum miskin. Karena itu, penanggulangan kemiskinan harus berbasis data dan kebutuhan di tingkat mikro. Alasannya, karakteristik masalah di antara kasus-kasus kemiskinan amat bervariasi dan akhirnya menentukan preferensi kaum miskin. Hal ini mengandaikan perlunya kebijakan khusus bagi kaum miskin sekaligus tidak ada solusi yang seragam antara berbagai kasus ketertinggalan dan kemiskinan.

Kemiskinan juga berdampak langsung pada tingkat pendidikan. Semakin miskin seseorang, semakin rendah pendidikan mereka. Sebaliknya, semakin rendah pendidikan, semakin miskin. Kemiskinan ekstrem juga kian menjauhkan mereka dari produktivitas ekonomi dan layanan kesehatan memadai. Busung lapar, wabah penyakit, polio, semua berawal pada kemiskinan.

Agama dan kemiskinan

Menghadapi situasi seperti ini, lembaga-lembaga keagamaan lokal (masjid, gereja, vihara, pura) diharapkan mampu memperluas kebebasan dan preferensi kaum miskin sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Bersama masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan terbukti melakukan aktualisasi diri melalui aneka kegiatan sosial di masyarakat. Ini berarti, lembaga keagamaan memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam gerak pembangunan.

Agama yang hanya mengkhotbahkan daftar keinginan normatif tentang "pahala", "dosa", "surga", dan "neraka", tidak akan mampu menghadang problem kemanusiaan ini. Kini agama tidak saja kian ditagih untuk melakukan revitalisasi doktrin dengan bahasa kemanusiaan yang lebih relevan, tetapi juga diharapkan menjadi motivator dalam memerangi dan memberantas kemiskinan.

Para agamawan ditantang menyelesaikan aneka urusan yang lebih nyata dan ditagih kepeduliannya, memberi teladan dan menjadi motivator perubahan.

Saudara-saudara kita yang miskin akibat konstruksi sosial harus dibantu untuk bangkit menjadi kaum yang tekun dalam kepasrahan dan aktif. Di sini agama menjadi energi bagi pemeluknya untuk berlomba menjadi makhluk yang bermartabat.

Pada saat bersamaan, semua agama harus bersatu, bekerja sama memerangi kemiskinan daripada memperbesar perbedaan ritual dan memicu konflik sosial. Bahkan, sudah waktunya semua agama di Indonesia meredefinisi diri sebagai kekuatan perubahan (the power of change) bagi umatnya dengan mengobarkan etos kerja keras, ulet, tahan banting, mengutamakan kualitas, berani mengambil risiko, dan lainnya, sebagai "panggilan" (beruf) Tuhan untuk dalam memakmurkan bumi-Nya (ta’mir al-ardl).

Seluruh agama di Indonesia juga perlu mereinterpretasi doktrin, tidak untuk mempertajam kepekaan terhadap ketertinggalan, tetapi mendorong semangat yang lebih rasional dan asketisme dalam menanggapi kebutuhan hidup di dunia (inner worldly).

Obor penerang

Kita menyadari komposisi masyarakat Indonesia yang religius. Namun, potensinya belum tergali guna membebaskan masyarakat dari aneka masalah. Sebagai bangsa yang religius, kita perlu berpikir serius tentang tanggung jawab moral-sosial terkait apa yang dihadapi bangsa ini.

Jika bangsa ini—terutama dari sisi kebijakan pemerintah—bergerak maju bersama dan bersinergi dengan umat beragama lapis bawah, bangsa ini akan menggapai kemakmuran, kemandirian, dan kejayaan. Diharapkan, pembangunan dapat melibatkan partisipasi masyarakat agama di lapisan paling bawah.

Umumnya, lembaga-lembaga agama yang bersentuhan dengan masyarakat bawah dapat menjadi ujung tombak pemberdayaan guna mengatasi masalah masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kesehatan, flu burung, demam berdarah, masalah lingkungan, dan lainnya.

Kegiatan duniawi

Berdasarkan data Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), di Indonesia ada 650.000 lebih lembaga keagamaan lokal yang selama ini mendampingi masyarakat dalam bidang rohani. Jumlah ini menjadi amat strategis jika dilakukan penguatan yang cukup dan diberi bekal keterampilan dalam melakukan pendampingan sehingga kualitas pendampingannya akan lebih menyentuh persoalan nyata di masyarakat. Kegiatan lembaga keagamaan yang selama ini hanya berkutat bidang rohani harus diberdayakan agar menjabarkan kegiatan duniawi yang langsung menyentuh masyarakat.

Penguatan kelembagaan lokal selayaknya disesuaikan dengan persoalan nyata di masyarakat, misalnya soal ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kegiatan lain yang bermanfaat.

Agama dengan iman dan kepercayaannya diharapkan ada pada garda terdepan perubahan sosial dan perbaikan derajat hidup dan kehidupan umatnya. Mungkin tak berlebihan menempatkan nilai-nilai iman yang emansipatif menjadi obor penerang ritual sosial yang membangkitkan bangsa. Pada batasnya, tugas mulia hadirnya agama adalah untuk membangkitkan umat dari ketertinggalan. Bukankah tiap fakiran (kemiskinan) mendekatkan manusia pada kekafiran?

Saifullah Yusuf Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Reorientasi Pengentasan Kemiskinan

2006-09-27T14:23:00.000+08:00

Jousairi Hasbullah
Kasubdit Statistik Ketahanan Wilayah BPS

Persoalan penanggulangan kemiskinan tampaknya merupakan beban pembangunan manusia yang sangat berat di Indonesia. Berbagai paket penanggulangan yang dilaksanakan belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Di tahun 2007 pemerintah tengah menggodok rancangan anggaran pengentasan kemiskinan dengan dana sekitar 50 triliun. Akankah hasilnya tetap jauh dari harapan?

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, tergolong luar biasa. Beragam instrumen makro telah diimplementasikan. Upaya memacu kembali pertumbuhan ekonomi, misalnya, dengan mendorong institusi pasar agar lebih dinamis terlihat menunjukkan kinerja makro yang cukup positif.

Program-program yang bersifat langsung mulai dari program Jaring Pengaman Sosial, dana bergulir, dana pembangunan desa, dan sebagainya terus digulirkan. Banyak lagi program pembangunan dan bantuan lainnya, termasuk yang bernuansa charity seperti BOS, raskin dan terakhir bantuan langsung tunai.

Apa hasilnya ? Penduduk miskin, seperti yang telah banyak diulas oleh media massa, cenderung bertambah. Sebagai contoh, pada 1984 jumlah orang miskin di Indonesia 35 juta jiwa. Walaupun telah terjadi beberapa penyesuaian metodologis, hampir 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 2002 Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan 35,7 juta penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 15,5 juta di antaranya digolongkan sebagai fakir miskin. Pada tahun 2005 (Februari), jumlah penduduk miskin tercatat 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen dari total penduduk. Angka terakhir pada tahun 2006 (September) jumlahnya mencapai 39,05 juta jiwa atau sekitar 17,75 persen.

Budaya miskin
Kita tidak begitu peduli sebetulnya tentang angka pasti jumlah orang miskin, tetapi yang kita lebih peduli bahwasanya persoalan kemiskinan merupakan sesuatu yang pelik. Perlu segera kita kaji bersama mengapa program penanggulangan yang kita jalankan selama ini terasa kurang efektif. Kuat dugaan bahwa salah satu bentuk keterbatasan itu terletak pada cara pandang mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang Indonesia dalam kekurangan dan rentan yang disebut sebagai miskin.

Asumsi yang banyak dipakai menyebutkan bahwa orang Indonesia itu miskin karena pendidikan rendah, akses ke sumberdaya ekonomi terbatas, dan kurang modal. Asumsi-asumsi ini pada spektrum tertentu, ada benarnya. Literatur ekonomi pembangunan mendukung cara pandang tersebut. Hanya, yang kurang diperhitungkan bahwa manusia hidup, dengan tingkat survival yang mereka capai, akan banyak ditentukan oleh spektrum yang lebih luas yaitu nilai-nilai dan struktur organisasi sosial di mana mereka ada di dalamnya. Seseorang itu menjadi miskin juga tidak terpisahkan dari sistem sosial yang berlaku yang telah membentuk budaya kemiskinan.

Budaya kemiskinan, yang didefinisikan sebagai suatu cara hidup dan cara pandang, yang lemah dan gampang puas, dan dialami serta dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang miskin, jarang sekali mendapat tempat dalam suatu diskursus perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan. Dimensi ini senantiasa dipandang sebagai mengada-ada dan produk analisis yang bias yang sengaja dilantunkan oleh para ilmuwan Barat untuk sekadar menjelek-jelekkan orang Indonesia.

Salah satu dimensi penting yang melestarikan budaya miskin adalah kenyataan bahwa di setiap setting kebudayaan lokal di Indonesia terbangun suatu organisasi sosial dengan kepemimpinan lokal yang khas. Mereka membentuk strata di mana stratum atas senantiasa menguasai berbagai bentuk sumberdaya yang tersedia. Secara sosiologis, di sebagian besar wilayah Indonesia, masyarakat terbagi dalam sekat-sekat vertikal antara para elite lokal feodal yang berada di lapisan atas dan eksploitatif, serta kaum marginal-miskin di lapisan bawah.

Mereka yang di strata bawah mengalami kesulitan yang besar untuk dapat keluar dari kungkungan budaya yang menghimpitnya. Ketika budaya miskin ini berbenturan dengan penetrasi kapitalisme perdesaan, maka kehidupan mereka senantiasa akan seperti dibanduli beban yang sangat berat. Mereka sulit bergerak, berpikir dan melakukan penyesuaian dengan umumnya pola kehidupan masyarakat yang lebih maju. Rakyat miskin tidak siap menghadapi tuntutan baru seperti kecepatan menangkap peluang, menghargai waktu, menghargai uang, produktif, dan sejenisnya. Mereka menjadi bertambah sulit untuk lepas dari kungkungan. Ini diperburuk oleh kecenderungan umum yang terjadi dalam setiap komunitas di Indonesia yaitu hancurnya nilai-nilai dan orientasi budaya yang menopang modal sosial. Padahal, di zaman dulu, modal sosial inilah yang masih mampu menyelamatkan kaum miskin dari keterpurukan.

Di tahun 1950-an dan 1960-an, walaupun tekanan kultural dari hierarki sosial lapisan atas kuat membelenggu kaum miskin, tetapi di lapisan tengah struktur sosial yang ada, semangat berbagi dan tolong-menolong, semangat saling mempercayai, dan kolektifitas kelompok masih cukup kuat. Tetapi saat ini bala penyelamat itu mulai menipis. Faktor yang disebutkan ini serasa enggan kita cermati untuk menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ini tampaknya menjadi inti persoalan yang melingkari kemiskinan masayarakat di Indonesia. Dengan situasi seperti ini sebesar apapun pertumbuhan ekonomi makro yang dapat dicapai, dan sebesar apapun dana kredit yang mengalir keperdesaan tidak akan banyak manfaatnya bagi orang miskin.

Reorientasi strategi
Apa yang kita perlukan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah menemukan strategi baru yaitu bertolak dari kenyataan sosial tentang kuatnya budaya kemiskinan dan hancurnya modal sosial. Dalam konteks ini salah satu fokus strategi ke depan adalah menghidupkan energi sosial masyarakat miskin, mentransformasikan budaya inert (kaku) yang turun-temurun ke budaya baru sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Apa yang kita saksikan dengan budaya kemiskinan kita, bahwa pola pola bertindak dan respons masyarakat miskin terhadap kehidupan itu sendiri mengikuti pola pola abad ke-18 dan abad ke-19. Saat itu, tanpa harus bekerja keras, alam dengan sendirinya akan mencukupi kebutuhan setiap penduduk.

Penanggulangan kemiskinan semakin rumit karena orientasinya hanya kepada pemerintah. Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM dan semua pihak terkesan lebih banyak menjadi penonton dan komentator. Ketika permasalahannya terletak pada dimensi budaya, maka gerakan penanggulangan kemiskinan hanya akan membawa hasil jika dilakukan gerakan bersama setiap komponen yang disebutkan.

Institusi sosial yang tumbuh termasuk institusi keagamaan seyogyanya memberi perhatian yang lebih maksimal pada akar masalah yang tengah melilit orang miskin dan mendorong mereka secara inklusif berpartisipasi dalam institusi-institusi sosial yang ada. Institusi-institusi sosial itu pun perlu melakukan reorientasi tujuan dan lebih mengembangkan semangat untuk menumbuhkembangkan modal sosial yang tengah mengalami kehancuran.

Ikhtisar
- Banyak sekali program pengentasan telah digulirkan, tapi hasilnya masih jauh dari harapan.
- Setiap setting kebudayaan lokal masih membentuk strata yang membuat masyarakat miskin makin terhimpit.
- Selain karena strata, kondisi kaum miskin diperparah lagi dengan menipisnya modal sosial seperti semangat gotong-royong, saling mempercayai, dan sebagainya.
- Perlu orientasi baru dalam mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan.

Mimpi Demokrasi dari Bung Karno

2006-09-27T14:17:00.000+08:00

Oleh Moh. Mahfud M.D.

Gus Dur tidak hanya runtut dan brilian dalam menangkap gagasan orang lain yang didengarnya saat tidur, tetapi juga pandai menyampaikan gagasan serta kritik tajam dengan humor.

Seorang teman dengan tingkat kesahihan yang tinggi bercerita, ketika pemerintahan Orde Baru masih sangat jaya, Gus Dur diikutkan dalam Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sampai runtuhnya Orde Baru, Gus Dur memang masih tercatat sebagai salah seorang manggala BP-7.

Setiap masuk ke ruang penataran, dia lebih banyak tidur daripada mendengarkan ceramah para manggala, termasuk saat diskusi-diskusi. Pada satu acara sesi diskusi, Gus Dur dibangunkan dari tidur untuk ikut berbicara. "Ayo, jangan tidur saja. Ini kita sedang membicarakan demokrasi," kata sang penatar P4. Terpaksa dia berbicara.

"Ini diskusi demokrasi, ya? Kebetulan, ketika tidur tadi, saya bermimpi bertemu Bung Karno. Beliau menjelaskan kepada saya tentang demokrasi yang dipidatokan pada 1 Juni," kata Gus Dur memulai pembicaraan. Namun, belum selesai dia berbicara, para peserta yang lain sudah menceletuk tak puas. "Yang serius, dong. Ini kan penataran tingkat nasional," ujar seorang peserta.

"Ya, masak kita mau membahas mimpi," ungkap yang lain. "Ya, yang benar saja, topik serius jangan dibawa ke soal mimpi lah," kata yang lain.

Dari situlah, dengan cerdik dan cerdas, Gus Dur kemudian masuk ke soal substantif. "Bagaimana Anda-Anda ini mau berbicara dan membangun demokrasi, kalau orang bermimpi saja dilarang? Di dalam demokrasi itu ada kebebasan, termasuk bebas bermimpi. Kalau Anda berani melarang orang bermimpi, pasti Anda akan berani melarang orang menggunakan haknya yang lebih penting. Itu bertentangan dengan demokrasi," ungkap Gus Dur serius.

Dia mengkritik pembangunan "demokrasi seolah-olah" yang dilakukan Orde Baru dengan cara yang aman, tetapi sangat tajam dan tepat.

Setelah itu, dia menguraikan tentang konsep-konsep demokrasi mulai yang dikenal di dunia Barat, perdebatan para pendiri negara di BPUPKI, sampai peran pesantren dalam membangun demokrasi. Intinya, demokrasi hanya bisa ada kalau ada kedaulatan hukum, perlakuan sama atas semua orang, dan kebebasan. Kata teman tersebut, uraian Gus Dur di forum P4 itu sangat komprehensif dan memukau, merupakan orasi yang bermutu, bukan orasi yang ora isi.

Bukan yang Bukan-Bukan

Dengan kemampuan logika dan retorika yang tinggi seperti itu, Gus Dur tetap tak alergi terhadap pendapat yang berbeda. Soal negara Pancasila, misalnya, dia mempunyai pendapat sendiri, tapi tak risau pada pendapat yang berbeda.

Gus Dur pernah menyatakan, sebaiknya Indonesia menegaskan diri sebagai negara sekuler. Negara Pancasila yang sering dikatakan bukan negara agama dan bukan negara sekuler itu tidak jelas, ambigu, serta memberikan kesan ideologi ganda. Malahan, secara berkelakar bisa disebut bahwa negara Pancasila yang dikonsepkan seperti itu adalah "negara yang bukan-bukan". Sebab, sering dikatakan bahwa negara Pancasila itu bukan liberal-kapitalis dan bukan sosialis-komunis, bukan individualisme dan bukan kolektivisme, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Kalau semua bukan, tak ada arti lain kecuali negara "yang bukan-bukan".

Pihak yang tak setuju atas pandangan "yang bukan-bukan" dari Gus Dur itu menyatakan, justru konsepsi negara Pancasila tersebut adalah konsep yang jelas sebagai konsep spesifik Indonesia. Negara Pancasila merupakan konsepsi prismatik (Fred W. Riggs, 1964) yang memadukan inti nilai yang baik dari berbagai nilai yang saling bertentangan.

Konsepsi prismatik tersebut minimal dicirikan oleh empat hal. Pertama, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial.

Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum "Rechtsstaat" yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum "the Rule of Law" yang menekankan pada common law dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (law as tool of social engineering) sekaligus hukum sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (living law).

Keempat, Pancasila menganut paham religious nation state, tidak menganut atau dikendalikan satu agama tertentu (karena bukan negara agama), tapi juga tidak hampa agama (karena bukan negara sekuler). Di sini, negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasar pertimbangan mayoritas dan minoritas.

Penuntun Hukum

Konsepsi prismatik yang seperti itu kemudian melahirkan beberapa penuntun sebagai landasan kerja politik hukum nasional. Pertama, hukum-hukum di Indonesia harus menjamin integrasi atau keutuhan bangsa dan karena itu tidak boleh ada hukum yang diskriminatif yang berpotensi disintegrasi.

Kedua, hukum harus dibentuk secara demokratis dan nomokratis. Ketiga, hukum harus mendorong terciptanya keadilan sosial dengan adanya proteksi khusus oleh negara terhadap kelompok masyarakat yang lemah agar tidak dibiarkan bersaing secara bebas, tapi tidak pernah seimbang dengan sekelompok kecil masyarakat yang kuat.

Keempat, tidak boleh ada hukum publik yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Sebab, hukum harus menjamin toleransi hidup beragama yang berkeadaban. Negara tidak bisa memberlakukan secara formal hukum-hukum agama. Tapi, negara harus memfasilitasi warga negara yang ingin melaksanakan ajaran agamanya secara sukarela agar tidak terjadi benturan-benturan atau penelantaran.

Gagasan-gagasan Gus Dur tentang demokrasi dan hukum sebenarnya mendapatkan tempat yang baik dalam konsepsi prismatik negara Pancasila yang seperti itu. Meski begitu, diskusi-diskusi tentang itu dengan Gus Dur bisa dilanjutkan. Sebab, boleh jadi persoalannya bukan pada kejelasan konsepsinya, melainkan pada "penamaannya" saja.

Moh. Mahfud M.D., mantan menteri pertahanan pada era Gus Dur; saat ini anggota DPR dari PKB

Pengemis Tak Punya Pilihan

2006-09-26T12:39:00.000+08:00

Kwik Kian Gie

Amat menarik membaca sikap amat kritis bahkan marah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan Bank Dunia-IMF di Singapura (Kompas, 20/9/2006).

Apa yang membuat Menkeu bersikap begitu? Bukankah Menkeu adalah sosok yang amat bersahabat dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia?

Seperti diberitakan media massa, mungkin Menkeu tersinggung atas surat Bank Dunia kepadanya selaku Menteri Keuangan RI. Dalam surat itu dikatakan terjadi korupsi dalam penggunaan pinjaman dari Bank Dunia untuk beberapa proyek. Maka, pinjaman ditambah hibah harus dikembalikan kepada Bank Dunia, sedangkan jumlah uang sudah dipakai sebesar 2,03 juta dollar AS dan 2,66 juta dollar AS. Bank Dunia mengindikasikan penyuapan kepada konsultan sebesar 356.703 dollar AS. Jadi, yang dianggap dikorup 7,6 persen, tetapi seluruh pinjaman yang sudah terpakai harus segera dibayar kembali.

Mau menang sendiri

Sikap Bank Dunia memang mau menang sendiri. Namun, itu bukan hanya sikap Bank Dunia. IMF yang pernah dipuja Menkeu dan kawan-kawan semazhab pikirannya juga sewenang-wenang dan sudah menghancurkan keuangan negara RI.

Bagi kita, yang terpenting menyadari bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara yang kuat selalu mau menang sendiri dan cenderung mengisap bangsa-bangsa yang lebih lemah. Itu naluri makhluk hidup sejak zaman purbakala yang tidak berubah hingga kini. Simaklah Animal Planet dalam hal binatang. Sejarah kemanusiaan mengenal peperangan suku, pengisapan melalui penjajahan, perbudakan, dan sejenisnya. Seandainya bangsa Indonesia amat kaya dan kuat, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama.

Kemarahan Menkeu amat bisa dimengerti. Yang perlu dihayati olehnya dan oleh semua anggota kelompoknya adalah pikiran, hasrat, dan kehendak para pendiri bangsa untuk membebaskan diri dari ketergantungan, dari status dijajah dan dari status pengemis.

Terkait hal itu, Menkeu seharusnya memahami, nasib pengemis memang diperlakukan hina seperti itu. Secara nalar akademik Menkeu dengan Presiden Bank Dunia sekalipun tidak ada bedanya. Namun, dalam hubungan finansial, Bank Dunia adalah ndoro dan RI adalah pengemis. Menkeu perlu memahami ini.

Pengalaman saya

Ketika saya menjabat Kepala Bappenas, juga pernah diperlakukan seperti itu. RI mendapat hibah dari ASEM Trust Fund sebesar 573.625 dollar AS. Yang sudah dipakai sebesar 203.637 dollar AS. Dari jumlah ini, yang diduga dikorup hanya sebagian kecil. Namun, seluruh jumlah yang sudah dipakai atau 203.637 dollar AS diminta agar dikembalikan.

Saya menulis surat kepada Bank Dunia dan pemberi hibah, yaitu Uni Eropa, agar diperbolehkan membayar kembali yang diduga dikorup saja. Tetapi, Bank Dunia tetap ngotot agar seluruhnya dibayar.

Atas nama pemerintah RI, kami juga meminta kepada Presiden Uni Eropa dan Presiden Bank Dunia agar tidak memberi hibah lagi kepada bangsa Indonesia. Saya katakan, meski saya Menteri dari RI, saya tahu benar dan tidak ada jaminan, uang yang dikorup itu berasal dari mana saja.

Lalu, saya mengemukakan apa yang dalam perkuliahan sering dikatakan Prof Jan Tinbergen, pemenang Nobel Ekonomi yang pertama. Dikatakan, para murid agar selalu waspada, agar hibah dari negara kaya kepada negara miskin jangan sampai menjadi hibah dari pembayar pajak miskin dari negara kaya kepada beberapa gelintir orang kaya raya dari negara miskin.

Anehnya, Bank Dunia seperti kebakaran jenggot menjawab surat saya. Secara berputar-putar sambil memberi pembenaran, hibah dilanjutkan, dan bla… bla… bla tidak karuan juntrungannya. Terlampau panjang dikutip dalam artikel ini. Semua surat-surat asli tersedia pada saya.

Dalam hal Menkeu lebih lucu. Yang dikorup itu hasil utangan yang akan dibayar kembali beserta bunganya. Maka, apa urusan Bank Dunia? Apakah sebagian hibah itu dikorup atau tidak, asal semua utang dan bunga dibayar utuh dan tepat waktu, apa masalahnya?

Mendapat bunga

Jika ditanya seperti ini, mereka menggambarkan dirinya bagai dewa-dewa mulia dan harus mendidik bangsa Indonesia melalui pemberian utang. Sebenarnya mereka memberi utang karena ingin mendapat bunga. Belakangan IMF mengaku terang- terangan akan kesulitan kurang pendapatan jika banyak negara mengembalikan utangnya.

Menurut banyak ahli Barat, utang juga dipakai sebagai instrumen untuk mencekik leher dan mengisap.

Saya menulis seperti ini bukan untuk membela koruptor bangsa. Sebaliknya, saya membagi-bagikan buku kecil karya anak bangsa bahwa orang Indonesia lebih mengerti cara-cara memberantas KKN. Tidak perlu diajari Bank Dunia. Buku kecil ini dibagikan kepada sidang CGI di Bali yang dipimpin Bank Dunia.

Kesimpulan artikel ini, Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan entah lembaga apa lagi, sejak dulu berbuat dan bersikap semau sendiri, sok pinter.

Dalam menghadapi ini kita dibuat jengkel, seperti halnya dengan Menkeu. Tetapi mau apa? Pengemis memang tidak mempunyai banyak pilihan, kecuali membebaskan diri dari kedudukannya sebagai pengemis.

Beranikah kita memutus semua hubungan dengan siapa saja yang jelas-jelas menempatkan diri sebagai ndoro dan majikan terhadap bangsa kita? Maka, jangan meminta-minta kepada mereka agar mereka fair dan adil. Mestinya kita tidak banyak bicara, tetapi langsung bertindak, yang tentunya harus santun.

Kwik Kian Gie Ekonom Senior

Mengharap Perbaikan Ekonomi

2006-09-26T12:38:00.000+08:00

Umar Juoro

Dengan kecenderungan menurunnya inflasi dan suku bunga, diharapkan perekonomian akan mengalami perbaikan dalam paruh kedua tahun 2006 ini. Harapannya adalah kredit akan semakin besar mengalir ke sektor riil, investasi mengalami peningkatan, dan kepercayaan konsumen meningkat.

Namun, harapan ini tidak akan dengan mudah terlaksana, karena baik di sisi produsen maupun konsumen tekanan yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli masyarakat masih membayangi realisasi perbaikan ekonomi. Sudah tentu, dalam paruh kedua tahun 2006 ini, perekonomian akan lebih baik daripada keadaan paruh pertama 2006, meski belum jelas seberapa besar perbaikannya.

Untuk sektor-sektor tertentu yang pertumbuhannya sudah tinggi, seperti telekomunikasi, perkembangannya akan tetap baik. Untuk sektor yang cepat memanfaatkan kecenderungan penurunan suku bunga, seperti perbankan, perumahan, dan perdagangan akan mengalami perkembangan lebih baik. Tampaknya sektor manufaktur masih menghadapi permasalahan berat tingginya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat. Sektor manufaktur membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Dari sisi konsumen, kecenderungannya adalah semakin terpisahnya konsumen berpendapatan tinggi dengan mereka yang berpendapatan rendah. Perkembangan konsumsi untuk masyarakat berpendapatan tinggi kecenderungannya cukup baik. Sedangkan untuk konsumen berpendapatan menengah ke bawah mengalami tekanan yang besar untuk menyesuaikan dengan tingginya harga barang dan jasa. Kecenderungan ini akan semakin berlanjut karena lemahnya kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan ketimpangan pendapatan.

Keadaan tersebut sejalan dengan kecenderungan perbaikan sektor-sektor tertentu seperti perbankan, perumahan, dan perdagangan, yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat berpendapatan tinggi. Perkembangan perumahan adalah untuk konsumen berpendapatan menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat bergantung pada subsidi bunga kepemilikan rumah yang sangat terbatas dari pemerintah. Begitu pula kegiatan perdagangan, terutama perdagangan modern berskala besar.

Program pemerintah jika berjalan efektif, sangat membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk tidak semakin terpuruk. Sekalipun demikian, program pemerintah ini tetap tidak dapat menjembatani kecenderungan melebarnya jurang pemisah antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Permasalahan ini semakin serius seiring dengan kencenderungan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Apapun yang dilakukan pemerintah, tampaknya pengeluaran anggaran masih belum optimal. Kemungkinan defisit yang diperkirakan akan mencapai 1,3 persen dari PDB dalam APBN perubahan, realisasinya akan lebih rendah karena belum optimalnya pengeluaran pemerintah.

Investasi akan mengalami perbaikan, namun selektif sifatnya. Investasi cenderung berupa perluasan kegiatan produksi yang sudah ada dan cenderung padat modal untuk menghindari permasalahan ketenagakerjaan yang dianggap menghambat perkembangan investasi.

Pertumbuhan ekspor cukup baik sekitar 11 persen, terutama disumbangkan oleh komoditas seperti batubara, kelapa sawit, karet, dan beberapa produk manufaktur, semisal tekstil, garmen, dan elektronika. Namun, pertumbuhan ekspor ini tidak memberikan pengaruh yang lebih luas, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Penerimaan ekspor sebagian besar juga tidak masuk ke dalam negeri, tetapi justru disimpan di luar negeri untuk kepentingan perusahaan atau langsung kembali kepada pihak pembeli di luar negeri.

Dalam keadaan seperti itu, perbaikan ekonomi dalam paruh kedua tahun 2006 tampaknya masih lebih rendah dari harapan pemerintah, karena itu kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,8 persen. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi tahun 2006 hanya akan 5,3-5,5 persen.

Tentu saja dengan pertumbuhan ini, kencenderungan pengangguran akan terus meningkat mendekati angka 11 persen. Dengan kata lain, perbaikan ekonomi dalam paruh kedua 2006 akan lebih dinikmati oleh masyarakat berpendapatan tinggi daripada mereka yang berpendapatan rendah.

Di sinilah tantangan berat yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, yaitu bagaimana memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berpendapatan rendah dari perbaikan ekonomi. Tentu saja implikasi politiknya juga serius dalam sistem politik yang demokratis ini.

Pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diharapkan 6,3 persen pada tahun 2007. Namun, pertumbuhan itupun kemungkinan tidak tercapai. Sekalipun pertumbuhan akan lebih tinggi pada tahun 2007, sifatnya adalah tidak menyerap tenaga kerja secara optimal.

Menjadi ironis dalam kehidupan politik yang demokratis kecenderungan pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan. Begitu pula polarisasi antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Perbaikan perekonomian tidak membantu memperbaiki permasalahan ini.

Dalam keadaan seperti ini, mekanisme pasar tidak dapat diharapkan untuk memecahkannya. Campur tangan pemerintah yang optimal sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Sayangnya, kemampuan pemerintah berada dalam tingkatan yang rendah.

Menggugat Konsensus Washington

2006-09-25T15:08:00.000+08:00

A Tony Prasetiantono

Kejutan yang menggembirakan. Itulah kesan saya saat membaca judul headline The Jakarta Post (20/9/2006), "Stop your preaching, Mulyani tells the World Bank". Hentikan pidato nasihatmu, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Bank Dunia. Pernyataan keras ini dilontarkan dalam pidato resmi pertemuan tahunan anggota IMF dan Bank Dunia di Singapura, 19-20 September 2006.

Konteksnya adalah dalam merespons kasus-kasus korupsi dana pembangunan dalam APBN dan menyangkut isu transparansi, Sri Mulyani meminta agar posisi Indonesia sebagai resipien dan Bank Dunia sebagai donor harus duduk sejajar sebagai mitra. Jangan seperti sekarang, Bank Dunia lebih bertindak sebagai "tukang khotbah" (preacher) dan kita sekadar mengikuti apa kemauan mereka.

Di satu sisi, sikap Sri Mulyani terasa mengejutkan karena bagi sebagian pengkritiknya selama ini ia dianggap sebagai "anak emas" IMF dan Bank Dunia karena pernah menduduki posisi salah satu direktur eksekutif IMF di Washington.

Namun di sisi lain merupakan hal yang menggembirakan. Akhirnya Sri Mulyani mengirimkan pesan bahwa dirinya bukan sekadar pengikut yang cuma bisa manut atas "khotbah IMF dan Bank Dunia saja. Sikap ini wajar dipilih karena sudah cukup banyak analisis dan bukti, IMF dan Bank Dunia bukanlah lembaga super yang bisa mengatasi berbagai permasalahan di negara-negara anggotanya. Kedua lembaga itu memang punya banyak pengalaman menangani krisis ekonomi di berbagai belahan dunia. Namun, itu sama sekali bukan jaminan bahwa mereka bakal sukses saat harus menangani kasus negara lain, termasuk Indonesia.

Kasus Indonesia membuktikan resep IMF dan Bank Dunia yang konon sukses diterapkan di Amerika Latin belum tentu cocok jika dijiplak mentah-mentah di Indonesia. Apa dan bagaimana resep generik yang dianjurkan "dokter" IMF dan Bank Dunia dianalisis dalam tulisan ini.

Konsensus Washington

Ketika negara-negara Amerika Latin— terutama tiga negara paling berpengaruh, yaitu Meksiko, Brasil, dan Argentina— bangkrut pada pertengahan 1980-an dan paruh pertama 1990-an, IMF, Bank Dunia, dan para ekonom Amerika Serikat yang bermarkas di Washington lalu meracik resep obat generik untuk mengatasinya.

Oleh ekonom John Williamson, resep generik ini diberi nama Konsensus Washington, yang praktis dihasilkan oleh para ekonom beraliran liberal dan konservatif. Semula, resep ini didesain untuk menangani Amerika Latin, tetapi kemudian terpikir, negara-negara berkembang lainnya pun bisa mengaplikasikannya (Gerber 2002:379).

Konsensus ini terdiri atas 10 elemen, yang bisa dirangkum menjadi tiga pilar, yakni (1) disiplin anggaran pemerintah (fiscal austerity atau fiscal disipline), (2) liberalisasi pasar (market liberalization), dan (3) privatisasi BUMN (Stiglitz 2002:53).

Secara singkat, isi Konsensus Washington—yang sering juga disebut sebagai pendekatan Neoliberal—adalah (Williamson 1994:26-7; Burki dan Perry 1998:7, serta Lynn 2003:63-4).

Pertama, disiplin fiskal. Pemerintah diminta menjaga agar anggarannya mengalami surplus. Kalaupun terpaksa defisit, tidak boleh melampaui dua persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kedua, memberikan prioritas kepada belanja sektor publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya memperbaiki distribusi pendapatan.

Ketiga, memperluas basis pemungutan pajak agar dapat dibangun struktur penerimaan anggaran yang sehat.

Keempat, liberalisasi finansial. Suku bunga harus dijaga positif secara riil (lebih tinggi daripada laju inflasi) dan hindari kebijakan suku bunga yang mengistimewakan debitor tertentu (preferential interest rates for favored borrowers).

Kelima, kurs mata uang harus diusahakan kompetitif (tidak terlalu kuat), tetapi kredibel (tidak terlalu lemah).

Keenam, mendorong liberalisasi perdagangan melalui upaya menghapus restriksi kuantitatif (hambatan perdagangan, seperti pengenaan tarif, kuota, dan larangan-larangan lainnya).

Ketujuh, menerapkan kesamaan perlakuan antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk menarik sebanyak mungkin investasi asing langsung.

Kedelapan, untuk mendorong kinerja badan usaha milik negara (BUMN), seyogianya dilakukan privatisasi (penjualan saham ke sektor privat).

Kesembilan, pasar harus didorong agar lebih kompetitif melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan menghilangkan hambatan atau restriksi bagi para pelaku ekonomi baru.

Kesepuluh, harus ada perlindungan terhadap property rights, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Keunikan tiap negara

Sepintas, semua butir konsensus itu tampak menjanjikan dan sebagian besar memenuhi kebutuhan "diet" bagi negara- negara berkembang secara umum. Namun masalahnya, tetap saja negara-negara yang terkena krisis mempunyai keunikan (uniqueness) masing-masing, yang harus diakomodasi.

Program "diet" Konsensus Washington ini dulu didesain untuk mengobati Amerika Latin, sebuah kawasan yang kental pergolakan politik sering gonta-ganti pemerintahan sehingga disebut "republik pisang" (banana republic). Konsekuensinya timbul ketidakpastian (uncertainty) amat besar. Akibatnya, terjadilah hyperinflation, yakni inflasi besar yang bahkan mencapai 50 persen per bulan atau ekuivalen 500- 600 persen per tahun.

Kondisi ini pasti berbeda dengan Indonesia, yang meski menghadapi uncertainty dan distrust (ketidakpercayaan), tetapi inflasi tertinggi saat krisis tahun 1998, "hanya" 78 persen. Kita memang pernah mengalami hyperinflation 650 persen, tetapi itu terjadi pada tahun 1965. Jadi, karakteristik krisis Amerika Latin 1980-an tentu berbeda dengan Indonesia 1998. Obatnya tentunya harus dimofidifikasi.

Kelemahan terbesar program IMF di Indonesia—sebagaimana sering didiskusikan, terutama oleh Stigltz (2002)—adalah saat mereka memaksakan penutupan 16 bank pada 1 November 1997, tanpa lebih dulu menyiapkan jaring pengaman finansial (financial safety net).

Akibatnya, terjadi kekalutan luar biasa, nasabah menarik dananya dan bank-bank kolaps. Jaring pengaman berupa skema penjaminan dana nasabah 100 persen (blanket guarantee) baru dilakukan 27 Januari 1998 ketika segala sesuatu sudah terlambat. Sektor finansial nasional telanjur ambruk dan memerlukan rekapitalisasi lebih dari Rp 600 triliun. Sebuah harga yang teramat mahal.

Kesetaraan hubungan

Nasi sudah menjadi bubur dan ongkos krisis harus dibayar melalui obligasi rekapitalisasi bank-bank yang bersemayam di APBN hingga belasan, bahkan puluhan tahun ke depan. IMF pun sudah pernah mengakui kesalahan ini.

Dengan setting semacam itu, sementara IMF dan Bank Dunia masih nyerocos memberi "khotbah", adalah wajar jika negara resipien tidak nyaman dengan situasi ini. Karena itu, wajar pula bila Menkeu Sri Mulyani, meski pernah duduk manis di Washington, harus "meradang".

Kini, marilah memulai era baru, yang mengacu pada kesetaraan hubungan antara negara resipien dan lembaga donor multilateral. Hubungan baru harus lebih mengarah ke skema kemitraan (partnership) ketimbang skema yang menempatkan salah satu pihak menjadi "tukang khotbah" (preacher) secara searah.

Karena sebenarnya, para ekonom Indonesia-lah yang paling paham terhadap kondisi nyata perekonomian negerinya, bukan pakar-pakar IMF dan Bank Dunia, yang hanya tinggal dua minggu di hotel berbintang lima diamond di Jakarta, lalu mengetik laporannya ke Washington dari tempat mewah itu.

A Tony Prasetiantono Dosen Fakultas Ekonomi UGM; Chief Economist Bank BNI

Dekade Asia dan Tiongkok

2006-09-25T15:07:00.000+08:00

Ahmad Erani Yustika

Hampir bisa dipastikan dekade sekarang ini bidang ekonomi akan direbut oleh Tiongkok. Secara umum, dasawarsa saat ini sebetulnya bukan cuma milik Tiongkok, tapi juga Asia. Jepang, Singapura, Korsel, dan India silih berganti mencetak rekor untuk memantapkan posisi ekonomi masing-masing. Jepang sudah berada dalam fase pemulihan dengan menggapai pertumbuhan ekonomi positif (2%).

Bahkan, data terbaru menunjukkan tiga negara Asia, yakni Tiongkok, Jepang, dan India pada 2005 masuk 10 besar (top ten) negara yang terbesar ekonominya. Sedangkan Asia menyumbang lebih dari 35% pendapatan (GDP) dunia, meninggalkan USA (20%) dan Uni Eropa (20%).

Fakta-fakta tersebut tentu sangat mengejutkan, mengingat pada 1997/1998 negara-negara Asia diterjang oleh krisis ekonomi yang parah. Namun, dengan cara masing-masing mereka mulai bergerak dan sekarang menyumbang hampir 50% pertumbuhan ekonomi dunia (Finance and Development, Juni 2006).

Figur Asia

Setelah Asia memperoleh capaian yang luar biasa dalam bidang ekonomi sejak 1950-1997 -pertumbuhan ekonominya dua kali lipat dari rata-rata pertumbuhan dunia-, tiba-tiba ekonomi Asia dihajar krisis ekonomi pada pertengahan 1997. Negara-negara yang dulu dijuluki sebagai negara ajaib, seperti Taiwan, Korsel, Hongkong, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Thailand mendadak ekonominya lumpuh.

Sebagian besar ekonom yakin bahwa penyebab krisis tersebut setidaknya bersumber dari dua soal. Pertama, negara-negara Asia tumbuh dengan alas utang luar negeri (baik di sektor pemerintah maupun korporasi swasta), sehingga sangat rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal, khususnya fluktuasi nilai tukar mata uang.

Kedua, sektor-sektor ekonomi yang berkembang di negara Asia bukanlah sektor riil yang tradable, melainkan sektor finansial dan ekonomi non-tradable lainnya (industri properti). Sektor-sektor ini diandaikan mirip buih yang menimbulkan pertumbuhan maya.

Namun, saat ini, dengan kombinasi penciptaan kebijakan ekonomi yang tepat dan disiplin fiskal/moneter yang ketat, perlahan-lahan figur ekonomi Asia dapat diperbaiki.

Contoh yang paling baik adalah penanganan utang luat negeri (debt). Hampir semua negara penting di Asia, seperti Thailand, Korsel, Malaysia, Indonesia, Filipina, India, Hongkong, dan Singapura bisa memperbaiki manajemen utang luar negeri.

Pada 1998, misalnya, utang macet (nonperforming loan) Thailand mencapai 42% dari total utang, Korsel 30%, Malaysia 21%, Indonesia 48%, Filipina 11%, India 14%, Hongkong 8%, dan Singapura 12%. Berturut-turut, utang macet negara tersebut sekarang ini tinggal 11%, 2%, 12%, 6%, 13%, 7%, 2%, dan 5%. Hal yang sama terjadi pada korporasi swasta, yang secara perlahan rasio utang terhadap modal (debt to equity) terus mengecil.

Misalnya, pada 1998 rasio utang terhadap modal mencapai 200%, namun pada 2004 tinggal 95% (IMF, 2004). Deskripsi tersebut menggambarkan keberhasilan negara dan korporasi Asia untuk memandirikan ekonomi.

Sungguhpun begitu, masih ada pertanyaan besar tentang pertumbuhan ekonomi Asia akhir-akhir ini. Ditengarai pertumbuhan ekonomi tersebut masih dipicu oleh sektor finansial dan non-tradable, sehingga secara umum bersifat semu. Sektor-sektor tersebut berkembang dengan pesat, tapi diraih dengan meninggalkan sektor riil. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi itu tidak menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Kasus Indonesia, misalnya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi saat ini hanya menyerap tenaga kerja sekitar 42.000. Bandingkan dengan 2002, yang setiap pertumbuhan ekonomi 1% menyerap tenaga kerja sekitar 250.000. Sedangkan sebelum krisis 1997, rata-rata setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 400.000 - 500.000 tenaga kerja.

Jadi, sekarang pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya rendah. Ini argumentasi yang kukuh untuk menjelaskan mengapa jumlah pengangguran dan kemiskinan kian bertambah.

Gurita Tiongkok

Di antara negara Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling mencengangkan adalah Tiongkok. Secara jenaka, seorang ekonom mengatakan saat ini sebagian besar negara persoalannya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebaliknya masalah di Tiongkok adalah bagaimana menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Seloroh itu mungkin benar, karena faktanya ekonomi Tiongkok tumbuh di atas 10% setiap tahun. Bahkan, pada 2005 bisa mengakumulasi cadangan devisa (foreign exchange reserves) sekitar 1.800 miliar dolar (bandingkan dengan Indonesia yang bertengger pada angka sekitar USD 40 milar). Padahal, pada 1997 cadangan devisa Tiongkok hanya sekitar USD 500 miliar. Secara khusus, AS beberapa waktu lalu malah mengemis kepada pemerintah Tiongkok untuk mengapreasiasi mata uangnya karena mereka memperoleh surplus perdagangan yang luar biasa besar dengan AS.

Kasus Tiongkok itu menjadi pelajaran yang baik, karena pertumbuhan ekonominya diiringi ekspor yang meningkat (walaupun tidak dapat menggambarkan kinerja ekspor yang sebenarnya, cadangan devisa yang besar bisa dipakai sebagai salah satu parameter). Di balik ekspor barang/jasa tersebut, implisit di dalamnya tumbuh industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Hal ini terjadi karena Tiongkok mengembangkan industri padat karya dan elektronik yang memanfaatkan teknologi tingkat madya. Dengan model ini, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi dengan munculnya pengangguran dan kemiskinan yang akut. Andaipun terdapat masalah di Tiongkok, barangkali salah satu yang masih mengganjal adalah pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu saja.

Selain itu, tentu masih banyak aspek yang harus diungkap di balik kisah keberhasilan (dan juga kegagalan) Tiongkok. Pemimpin Indonesia harus belajar dari itu dan bukan sekadar pintar melemparkan wacana.

Ahmad Erani Yustika PhD, staf pengajar pada FE Unibraw, direktur eksekutif Ecorist (The Economic Reform Institute), Malang